Jutaan Nelayan BBL Tolak Perubahan Permen KP No. 7 Tahun 2024

Jakarta - Jutaan nelayaan Penangkap Benih Bening Lobster (BBL) menyatakan sikap penolakan terhadap rencana perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 7 Tahun 2024 terkait penghentian budidaya BBL di luar wilayah Republik Indonesia.

Pasalnya, Kegiatan penangkapan BBL sesuai Permen KP No. 7 Tahun 2024 memberikan kontribusi pendapatan negara melalui BLU Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 219.117.720.000.

Hal ini disampaikan koordinator nelayan BBL dari Lombok NTB Lalu Amrullah, ST kepada Ketua Umum, Dewan Pimpinan Pusat, Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), M. Nurullah RS pada Rabu (24/12/2025). 

Dia juga menyampaikan Permohonan kepada Presiden RI untuk mengevaluasi Menteri Kelautan dan Perikanan yang dianggap tidak mendukung program strategis sesuai cita-cita Presiden RI.

"Alasan Penolakan tersebut pertama, Kerugian ekonomi nasional: 6,4 juta nelayan penangkap BBL di pesisir laut Indonesia akan terdampak ekonominya jika ekspor BBL dihentikan," Ujarnya. 

Kedua kata Amrullah, Jumlah BBL di laut Indonesia sangat melimpah, mencapai 12,3 miliar ekor per tahun (data rakor BRSDMKP 2020), jumlah yang tidak mungkin terserap untuk budidaya lokal.

"Ketiga BBL akan terbuang percuma jika tidak ditangkap karena akan mati dengan sendirinya atau dimakan predator, " Tegasnya. 

Amrullah juga mengatakan Jutaan Nelayan BLK Menuntut agar Membatalkan rencana perubahan Permen terkait penghentian budidaya BBL di luar wilayah Republik Indonesia.

"Tuntutan kedua, Memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi nelayan kecil agar dapat menikmati manfaat ekonomi dari sumber daya laut Indonesia dan Menjalankan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya perikanan sesuai amanat undang-undang," Katanya. 

Amrullah menambahkan jika tuntutan pihaknya diabaikan makan ribuan nelayan akan melakukan unjuk rasa besar-besaran di Jakarta. 

"Jika tuntutan kami tidak ditanggapi kami akan melakukan unjuk rasa besar-besaran di istana presiden dan kentriam kelautan dan Perikanan, " Pungkasnya. (Tim Media Group PWDPI).

Demi Kelangsungan Hidup Ribuan Nelayan, Ketum PWDPI Minta Presiden Terbitkan Izin Tangkap Benih Lobster

Jakarta - Ketua Umum (Ketum), Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), M. Nurullah RS minta meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan izin ekspor benih lobster (baby lobster). 

Ketum PWDPI Nurullah menilai bahwa kebijakan larangan saat ini, yang diatur dalam Peraturan Menteri KP No. 17 Tahun 2021, sangat merugikan ekonomi nelayan dan berpotensi mendorong kegiatan ilegal serta merugikan negara. 

"Hingga saat ini, belum ada laporan spesifik yang menyatakan bahwa nelayan secara langsung meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan izin tersebut. Namun, isu kebijakan lobster menjadi perhatian dalam masa transisi pemerintahan," Ujar Nurullah saat kedatangan salah satu tokoh nelayan Pesisir Barat, Kampung Dang Mex pada Sabtu (20/12/2025) Malam. 

Nurullah mengungkapkan Ekspor benih lobster secara resmi masih dilarang berdasarkan peraturan yang berlaku, dengan fokus pada pengembangan budidaya di dalam negeri untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

"Akibatnya banyak nelayan merasa terpuruk secara ekonomi akibat larangan tersebut. Akibat larangan itu juga diduga nelayan terpaksa melakukan penangkapan serta penjualan secara sembunyi-sembunyi. Mereka menuntut adanya kepastian hukum dan regulasi yang menyejahterakan mereka,"ungkapnya.

Sementara Respons Pemerintah lanjutnya, terutama Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim saat ini sedang mengkaji peluang pembukaan kembali ekspor dengan syarat ketat, seperti investasi budidaya di Indonesia oleh negara tujuan.

"Sebaliknya, dalam masa transisi pemerintahan, muncul wacana bahwa Presiden Prabowo berencana untuk menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk membentuk satuan tugas (satgas) guna memberantas perdagangan benih lobster ilegal, bukan untuk melegalkan ekspor secara luas,"ujarnya.

Nurullah menambahkan, tuntutan dari nelayan agar izin penangkapan dan ekspor benur diterbitkan telah lama ada dan ditujukan kepada pemerintah secara umum, tetapi kebijakan yang sedang disiapkan oleh pemerintahan mendatang tampaknya lebih fokus pada penegakan hukum terhadap penyelundupan.

Di kesempatan yang sama, salah satu tokoh nelayan dari Pesisir Barat, Lampung, Aris ikhwanda atau sering dipanggil Dang Mex berharap pemerintah meninjau kembali dan melegalkan penangkapan benih lobster (benur) secara legal. Dia juga meminta agar pemerintah menyediakan solusi ekonomi yang nyata.  

Dang mex juga meminta kepada pemerintah pusat agar segera penerbitan legalitas atau ijin kegiatan menangkap benih lobster diakui secara hukum.

"Dengan dilegalkannya kembali penangkapan BBL (Benih Bening Lobster),dapat kembali memperoleh penghasilan yang stabil dan mencukupi untuk menghidupi keluarga ratusan ribu nelayan diseluruh Indonesia, " Harapnya. 

Dang Mex pemerintah berikan Regulasi yang Adil. Dang mex menginginkan aturan yang menyejahterakan nelayan kecil, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan juga menguntungkan negara.

"Dampak larangan ekspor benur menyebabkan pendapatan nelayan menurun drastis, membuat ekonomi keluarga mereka terpuruk. Penangkapan benur yang kini ilegal membuat nelayan rentan ditangkap atau berkonflik dengan aparat saat mencoba menjual hasil tangkapan mereka,"katanya.

Dang mex menambahkan merasa tidak punya pilihan, banyak nelayan, benur adalah satu-satunya harapan ekonomi yang tersisa setelah hasil tangkapan ikan menurun, sehingga mereka terpaksa tetap menangkap dan menjualnya secara ilegal. 

"Intinya para nelayan saat ini merasa dirugikan oleh kebijakan pelarangan total dan sangat berharap pemerintah dapat menemukan titik temu regulasi yang memungkinkan mereka mencari nafkah secara legal dan berkelanjutan, " Pungkasnya. 

(Tim media Group PWDPI).

Aktivis Pemuda Putri Nabila Damayanti, SH Sarankan MBG Dikelola Langsung Oleh Pihak Sekolah

Jakarta – Program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang digagas Presiden Prabowo terus menjadi sorotan setelah muncul berbagai kasus yang menimpa siswa sekolah, mulai dari keracunan hingga menu yang tidak memenuhi standar gizi. Kondisi ini membuat Aktivis Pemuda Putri Nabila Damayanti, SH angkat bicara dengan memberikan usulan konkret terkait pelaksanaan program tersebut.

Dalam keterangannya kepada awak media pada Senin (01-12-2025) di Jakarta, Putri menegaskan bahwa pelaksanaan MBG seharusnya dikembalikan kepada pihak sekolah masing-masing.

"Pada dasarnya MBG itu bagus dan baik, apalagi bertujuan untuk memenuhi gizi anak-anak yang sekolah sekaligus mengatasi stunting. Banyaknya kejadian atau kasus yang menimpa anak-anak sekolah dengan adanya MBG, seperti keracunan, dan menu tidak sehat, kami menyarankan agar MBG Dilaksanakan oleh masing-masing pihak Sekolah saja, ini akan lebih praktis, sehat dan terjaga kebersihannya, otomatis dijamin tidak akan terjadi keracunan", tegas Putri Kader Partai Golkar.

Ia juga menjelaskan bahwa pihak sekolah lebih memahami kebutuhan dan selera para siswa.

"Lagi pula kalau pengelolaan MBG Dilakukan oleh Pihak Sekolah, akan lebih mengetahui menu yang disukai anak-anak, tentunya yang bernilai gizi", ulas Putri yang juga Pengurus PP AMPG.

Putri menekankan bahwa pengelolaan MBG oleh sekolah bukan hanya lebih aman, tetapi juga mencegah program ini disalahgunakan oleh pihak tertentu.

"Jika MBG tersebut dikelola oleh Pihak Sekolah, maka MBG tidak akan menjadi Proyek para Pengusaha dengan keuntungan yang lumayan tiap harinya, tapi ini menjadi Pemasukan / Tambahan Buat Guru-guru di Sekolah," tutur Putri.

Dengan usulan ini, Putri berharap program MBG dapat berjalan lebih sehat, lebih manusiawi, serta memberikan dampak positif yang langsung dirasakan siswa dan tenaga pendidik.

Penulis: Megy

Editor: Maz Friend

PP AMMDI Gelar FGD Strategis, Putri Nabila Damayanti Beri Apresiasi Tinggi untuk Penguatan Demokrasi

Jakarta — Pimpinan Pusat Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah (PP AMMDI) resmi menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Demokrasi Rawan Militeristik, Rawat Nyala Supremasi Sipil” di Hotel Alia Cikini, Jakarta, pada Senin, 17-11-2025 (tujuh belas November dua ribu dua puluh lima).

Acara ini menjadi ajang dialog penting yang menyoroti dinamika demokrasi di Indonesia.

FGD tersebut dibuka langsung oleh Ketua Umum PP AMMDI, Safrin Hi. Yusuf, dan menghadirkan tokoh-tokoh nasional, antara lain:

• Pendiri Lingkar Madani, Ray Rangkuti, S.Ag
• Wakil Ketua LPSK periode 2019-2024 (dua ribu sembilan belas–dua ribu dua puluh empat), Edwin Partogi Pasaribu, SH, MH
• Akademisi sekaligus Ketua Program Studi Politik UKI, Dr. Sidratahta Mukhtar, M.Si

Hadir langsung dalam kegiatan tersebut, Putri Nabila Damayanti, SH, menyampaikan apresiasi mendalam atas penyelenggaraan FGD yang dinilai relevan dengan kondisi demokrasi saat ini.

Dalam pernyataannya, Putri memberikan komentar original yang sangat menegaskan dukungannya.

“FGD yang dilaksanakan oleh PP AMMDI kali ini sangatlah bagus, mengangkat topik yang sangat hangat di tengah-tengah masyarakat mengenai demokrasi. Sebagai kader dan juga pengurus AMMDI kami sangat apresiasi,” ungkap Putri Nabila Damayanti, SH.

Ia juga menambahkan harapan arahan kepemimpinan PP AMMDI ke depan.

“Kami berharap PP AMMDI di bawah Kanda Ketum Safrin Hi. Yusuf dapat membawa organisasi ini lebih berkembang dan melangkah pesat serta terarah ke depan,” tambah Putri yang juga merupakan pengurus PP AMPG.

Pelaksanaan FGD ini menjadi bukti komitmen PP AMMDI sebagai organisasi kepemudaan yang konsisten mengawal demokrasi, terutama melalui peningkatan kapasitas pemuda dalam membaca serta memahami isu-isu strategis nasional.

Penulis: Megy 

Editor: D-Nss 

Alasan Tito Karnavian Dianugerahi Gelar Petua Panglima Hukom Nanggroe dari Wali Nanggroe Aceh

Aceh – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi menerima gelar kehormatan “Petua Panglima Hukom Nanggroe” dari Lembaga Wali Nanggroe Aceh. Ia menjadi orang pertama yang memperoleh penghargaan adat bergengsi ini berkat dedikasi, perhatian, dan kontribusinya terhadap pembangunan dan stabilitas Aceh.

Anggota Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe, Prof. Syahrizal Abbas, menjelaskan bahwa penghargaan tersebut diberikan berdasarkan hasil kajian mendalam oleh tim yang ditunjuk langsung oleh Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haythar.

“Lembaga Wali Nanggroe Aceh diberi mandat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh untuk memberikan gelar atau tanda kehormatan kepada personal, lembaga, maupun negara sahabat yang telah memberikan perhatian sungguh-sungguh, serius, dan luar biasa terhadap kepentingan Aceh,” ujar Syahrizal Abbas kepada wartawan di Gedung Putih Wali Nanggroe Aceh, Rabu (12/11).

Menurutnya, Tito Karnavian memiliki kontribusi besar dalam menjaga stabilitas politik, penegakan hukum, serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat Aceh, terutama saat Pilkada 2017 ketika Tito menjabat sebagai Kapolri (2016–2019). Bahkan setelah menjabat sebagai Mendagri, perhatian Tito terhadap Aceh tidak pernah surut.

“Atas dasar hasil kajian tim pemberi anugerah gelar dan tanda kehormatan dari Wali Nanggroe, kami sepakat memberikan gelar Petua Panglima Hukom Nanggroe. Pertimbangannya mencakup aspek politik, filosofis, yuridis, sosiologis masyarakat, serta administrasi pemerintahan,” Jelas Syahrizal.

Lebih lanjut, Syahrizal menerangkan bahwa gelar Petua Panglima Hukom Nanggroe memiliki makna filosofis yang mendalam, yakni sebagai pemimpin tertinggi dalam otoritas hukum di wilayah negeri. Secara historis, posisi ini mencerminkan institusi yang menjaga supremasi hukum dan nilai keadilan di Aceh.

“Gelar ini juga membawa tanggung jawab moral dan kultural kepada masyarakat Aceh. Belum pernah ada sebelumnya tokoh yang dianugerahi gelar seperti ini, hanya Prof. Tito Karnavian yang mendapat kehormatan tersebut,” tambah Syahrizal.

Upacara penganugerahan gelar berlangsung Rabu, 12 November 2025, di Gedung Putih Wali Nanggroe Aceh. Tito hadir mengenakan pakaian adat Aceh lengkap dengan Kupiah Meukeutop (penutup kepala tradisional Aceh) sekitar pukul 10.00 WIB.

Dalam suasana penuh kehormatan dan persaudaraan, Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haythar secara langsung menyematkan selempang kehormatan kepada Tito di Pendopo Wali Nanggroe Aceh. Kehadiran para pejabat Provinsi Aceh turut menambah khidmat prosesi penyerahan gelar adat tertinggi tersebut.

Sumber: Puspen Kemendagri 

Editor: D-Nss 

HM. Soeharto Layak Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional: Dukungan Kuat dari Kader AMPG Putri Nabila Damayanti, SH

Jakarta – Dukungan untuk menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Kedua Republik Indonesia, H. M. Soeharto, semakin menguat. Salah satunya datang dari Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG) yang menilai jasa besar Soeharto terhadap bangsa dan negara sudah selayaknya mendapatkan penghormatan tertinggi dari negara.

Ketua Umum PP AMPG, Said Aldi Al Idrus, menegaskan bahwa kiprah Soeharto bukan hanya sebagai pemimpin negara, melainkan juga sebagai pejuang dan pengisi kemerdekaan.

“Pak Harto adalah Jenderal Besar yang malang melintang berperang di zaman kemerdekaan. Beliau aktif, hingga akhirnya menjadi seorang pemimpin bangsa. Beliau juga turut mengisi kemerdekaan dengan pembangunan dan stabilitas nasional,” ujar Said Aldi Al Idrus di Jakarta.

Sementara itu, Putri Nabila Damayanti, SH, selaku pengurus PP AMPG, juga menyatakan dukungan penuhnya agar Presiden RI ke-2 tersebut segera dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

“Presiden RI ke-2 HM. Soeharto sangat layak dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional. Banyak sekali jasa beliau bagi negara ini. Beliau dikenal sebagai Bapak Pembangunan Indonesia karena dedikasinya terhadap kemajuan bangsa serta keberaniannya menjaga kedaulatan negara,” ungkap Putri Nabila Damayanti, SH, yang akrab disapa Uti, kepada awak media, Minggu (09/11/2025).

Menurut Uti, kepemimpinan Soeharto selama lebih dari tiga dekade (30 tahun) telah membawa Indonesia melewati berbagai tantangan global dan krisis.

“Di masa-masa sulit itu, Indonesia tetap berdiri tegak karena kepemimpinan beliau yang tegas dan berorientasi pada kestabilan nasional,” tambahnya.

Lebih lanjut, Uti menegaskan pentingnya semangat perjuangan dan pengabdian Soeharto dijadikan inspirasi oleh generasi muda masa kini.

“Perjuangan ini belum selesai dan masih panjang bagi kita sebagai generasi penerus bangsa. Semoga dengan dianugerahkannya gelar Pahlawan kepada Bapak Soeharto, kita bisa mengambil nilai-nilai positif dan menjadikannya motivasi untuk terus berbakti kepada Indonesia,” tutupnya.

Editor: D-Nss 

Penulis: Megy 

Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak: Pelihara Kemampuan agar Siap Hadapi Setiap Penugasan

Cikarang – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., menegaskan pentingnya setiap prajurit menjaga dan memelihara kemampuan tempur agar selalu siap dalam setiap penugasan. Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Markas Batalyon Intai Tempur (Yontaipur) Kostrad di Cikarang, Jawa Barat, pada Jumat (7/11/2025).

“Pelihara kemampuan kalian. Pangkostrad, Komandan Batalyon, latih betul dan siapkan betul (para prajurit), perhatikan moril anggota agar Taipur dapat terus menjadi satuan yang bisa dibanggakan. Kalau mau jadi jagoan itu mudah, tinggal latihan, tapi kadang-kadang memelihara kemampuan itu yang lebih sulit,” tegas Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

Dalam arahannya, Kasad menekankan bahwa setiap prajurit yang ditugaskan harus benar-benar dipersiapkan secara maksimal, baik dalam hal kemampuan individu maupun kelengkapan peralatan tempur. Ia menegaskan bahwa kesiapan operasional harus menjadi budaya di setiap satuan, khususnya bagi Yontaipur Kostrad yang memiliki peran vital dalam operasi tempur darat.

Kegiatan tatap muka Kasad dengan prajurit Yontaipur berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Dalam dialog terbuka, Jenderal Maruli juga menerima berbagai masukan dan saran dari para prajurit terkait pelaksanaan tugas di lapangan.

Ia menambahkan bahwa kesiapan penugasan tidak hanya dibutuhkan untuk misi di dalam negeri, tetapi juga dalam penugasan luar negeri yang menuntut profesionalisme tinggi serta kemampuan adaptif dari setiap prajurit.

Kasad berharap seluruh prajurit Yontaipur Kostrad mampu melaksanakan setiap tugas dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi kehormatan satuan, serta mengharumkan nama bangsa dan negara.

Usai memberikan pengarahan, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak didampingi Pangkostrad Letjen TNI Muhammad Fadjar dan para pejabat utama Mabesad berkesempatan makan siang bersama prajurit serta meninjau perlengkapan perorangan dan satuan Yontaipur Kostrad.

Editor: D-Nss

Sumber: Dispenad

Mendagri Bentuk Satgas Khusus Percepat Lahan dan Bangunan Kopdeskel Merah Putih

Jakarta — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmennya dalam mempercepat realisasi Program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Program strategis nasional ini menjadi langkah penting dalam memperkuat ekonomi desa melalui pemberdayaan koperasi di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam Rapat Internal Percepatan Penyiapan Lahan dan Bangunan Kopdeskel Merah Putih yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Kamis (30 Oktober 2025), Mendagri menekankan pentingnya dukungan penuh dari pemerintah daerah (Pemda) terhadap program tersebut.

“Bahwa ini (Kopdeskel Merah Putih) adalah perintah Bapak Presiden, Program Strategis Nasional yang harus didukung oleh Pemda,” ujar Tito Karnavian dalam rapat tersebut.

Pembentukan Satgas Khusus Kopdeskel Merah Putih

Untuk memastikan percepatan pembangunan, Mendagri mengumumkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Khusus. Tim ini akan fokus mengawasi dan mempercepat penyiapan lahan serta pembangunan fisik Kopdeskel di seluruh daerah.

Satgas tersebut akan dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dan Wamendagri Akhmad Wiyagus, serta didukung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dan sejumlah pejabat tinggi lainnya.

“Satgas ini akan memastikan seluruh proses berjalan cepat, mulai dari kesiapan lahan, bangunan, hingga operasionalisasi di lapangan,” jelas Tito.

Langkah Teknis dan Pemantauan di Daerah

Sebagai tindak lanjut, Mendagri juga menjadwalkan rapat teknis bersama Pemda untuk mengevaluasi kemajuan tiap wilayah. Ia menegaskan, Satgas wajib melaporkan perkembangan secara rutin agar setiap kendala di lapangan bisa segera diatasi.

“Kita akan lihat progresnya. Kalau ada kabupaten atau kota yang progresnya lambat, Satgas akan langsung turun meninjau dan membantu penyelesaiannya,” tegasnya.

Dengan adanya Satgas ini, pemerintah berharap seluruh data terkait capaian, hambatan, dan tantangan di lapangan dapat terpantau dengan akurat dan menyeluruh. Hasil pemantauan itu akan menjadi dasar strategi percepatan operasional Kopdeskel Merah Putih, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dukungan Pemda Diharapkan Optimal

Mendagri juga mengingatkan seluruh Pemda agar terus berkomitmen mendukung program Kopdeskel Merah Putih. Program ini diyakini akan memperkuat perekonomian masyarakat desa dan kelurahan melalui koperasi yang mandiri, produktif, serta berdaya saing tinggi.

“Pemda harus bergerak cepat. Dukungan di lapangan akan menentukan keberhasilan program strategis nasional ini,” ujar Tito menegaskan.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi Kemendagri, termasuk Wamendagri, Sekjen, dan para direktur terkait yang akan berperan langsung dalam pelaksanaan kebijakan di daerah.

Editor: D-Nss

Sumber: Puspen Kemendagri

Wujudkan Ekonomi Kerakyatan, Mendagri Tito Karnavian Dorong Pemda Sukseskan Program Kopdeskel Merah Putih

Jatinangor — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya dukungan penuh dari pemerintah daerah (Pemda) terhadap berbagai program prioritas nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto. 

Program tersebut meliputi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan, Swasembada Pangan, serta Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Mendagri, seluruh program tersebut merupakan perwujudan nyata dari paradigma ekonomi kerakyatan yang diusung oleh Presiden Prabowo.

“Nah, ini perlu dipahami betul oleh kita. Pemikiran-pemikiran beliau (Presiden Prabowo) artinya kalau sudah bicara kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan hajat hidup rakyat kecil, beliau berada di depan,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Program Kopdeskel Merah Putih dan Program Tiga Juta Rumah, di Balairung Rudini, IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).

Sekda Didorong Pahami Amanat UUD 1945 Pasal 33

Mendagri menekankan bahwa Pasal 33 UUD 1945 telah menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Dalam konteks tersebut, Tito meminta para Sekretaris Daerah (Sekda) memahami makna mendalam dari aturan konstitusi itu sebagai dasar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Sekda itu jembatan antara kepala daerah dengan jajaran staf di bawahnya, jadi mereka harus benar-benar memahami dan menjalankan peran strategis ini,” tegas Tito.

Kopdeskel Merah Putih Dorong Ekonomi Rakyat

Dalam kesempatan itu, Mendagri berharap program Kopdeskel Merah Putih dapat segera diimplementasikan di seluruh daerah. 

Ia meyakini, jika dilaksanakan sesuai aturan dan rencana, program tersebut akan memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan dan memberikan dampak luas bagi masyarakat.

Menurutnya, program ini akan menciptakan multiplier effect berupa penyediaan lapangan kerja baru, peningkatan perputaran ekonomi lokal, penghapusan praktik tengkulak, serta lahirnya sistem keuangan yang inklusif.

“Nah, keuangan inklusif artinya semua orang tahu, bisa punya akses, dan mengerti cara memanfaatkan sistem keuangan modern yang tidak bergantung pada sistem tradisional seperti rentenir atau tengkulak,” tutur Tito.

Koperasi Jadi Pilar Stabilisasi Harga dan Akses Ekonomi

Lebih jauh, Mendagri menjelaskan bahwa Kopdeskel Merah Putih nantinya akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penyediaan barang dan jasa. Mulai dari gas, obat-obatan apotek, hingga komoditas pangan seperti beras dan jagung. 

Koperasi ini juga berperan penting dalam stabilisasi harga pangan, sebagai langkah strategis menjaga daya beli masyarakat.

Tito pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang telah aktif membentuk badan hukum koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

“Oleh karena itu, saya berterima kasih kepada rekan-rekan daerah yang sudah mendorong terbentuknya badan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” tandasnya.

Editor: D-Nss 

Sumber: Puspen Kemendagri 

HUT ke-13 LSM Penjara Indonesia Sukses, Ketum Tegaskan Bukan Premanisme tapi Pemantau Aparatur Negara

Cirebon – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-13 LSM Penjara Indonesia berlangsung meriah sekaligus penuh makna. Acara yang digelar di Perumahan Villa Plumbon, Blok M No.42, Desa Kasugengan Lor, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon pada Sabtu (27/9/2025) ini mengusung tema “Restrukturisasi, Profesionalisme, Organisasi Anti Korupsi Menuju Indonesia Maju dan Bebas Korupsi.”

Tak sekadar seremoni, HUT ini juga dirangkai dengan kegiatan sosial berupa santunan anak yatim dan dhuafa, serta prosesi potong tumpeng. Suasana pun terasa hangat dan penuh kebersamaan.

Acara penting ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum LSM Penjara Indonesia, Dr. Setia Budhi, SH, M.Pd. Turut hadir pula Ketua DPC Kabupaten Cirebon Asep Supriadi, Ketua DPC Kabupaten Indramayu Waryono, Ketua DPC Kabupaten Kuningan, perwakilan LSM Geram Cirebon, Kadis Kesbangpol Kabupaten Cirebon, serta jajaran pengurus dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Asep Supriadi menegaskan bahwa perjalanan 13 tahun LSM Penjara Indonesia bukan hal yang mudah.

“Hari ini adalah perjalanan panjang sebuah lembaga yang lahir untuk mengawal bangsa. Kami berdiri sebagai garda terdepan mengawasi, mengawal, serta membongkar praktik korupsi yang merugikan rakyat Indonesia,” jelasnya.

Lebih lanjut, Asep juga mengungkapkan bahwa lembaga ini kerap menghadapi badai, tekanan, hingga ancaman. Namun semangat perjuangan tetap berkobar.

“Keyakinan kami sederhana, korupsi adalah musuh bersama dan keadilan adalah tujuan utama,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum LSM Penjara Indonesia, Dr. Setia Budhi, menekankan bahwa sejak awal lembaga ini hadir bukan untuk gagah-gagahan apalagi berhubungan dengan premanisme.

“Kami hanya pemantau kinerja aparatur negara. Negara ini luas, jadi harus ada yang memantau jalannya pemerintahan. Kami bukan premanisme, tapi mitra rakyat untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan,” ungkapnya.

HUT ke-13 ini diharapkan menjadi momentum mempertegas kembali komitmen LSM Penjara Indonesia sebagai “mata dan telinga rakyat” dalam mengawasi kinerja aparatur negara, sekaligus memperjuangkan Indonesia yang lebih maju dan bebas dari praktik korupsi. (Thoha).

Resmi Dilantik! Wamendagri Bima Ajak Korpri Kemendagri Gaspol Profesionalisme ASN Menuju Indonesia Emas 2045

Jakarta – Suasana penuh semangat terasa di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Rabu (10/9/2025). Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto hadir langsung untuk mengukuhkan Dewan Pengurus Korpri Kemendagri Masa Bakti 2024–2029.

Dalam momen tersebut, Bima memberikan pesan tegas kepada seluruh jajaran Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di lingkup Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia mengajak para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk semakin memperkuat persatuan, profesionalisme, dan kinerja.

3 Nilai Utama Korpri

Bima menegaskan, sejak berdiri 54 tahun lalu, Korpri memiliki tiga nilai utama yang menjadi fondasi organisasi, yakni persatuan, profesionalisme, dan kinerja. Menurutnya, tiga hal ini sangat penting dalam mendukung langkah bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

“Sejatinya sejak Korpri ini berdiri 54 tahun yang lalu, ada tiga hal yang menjadi semangat. Pertama adalah persatuan, yang kedua profesionalisme, dan yang ketiga kinerja,” ujar Bima.

Ia menambahkan, nilai-nilai tersebut bukan hanya jargon, melainkan harus diwujudkan dalam langkah nyata ASN sehari-hari. 

“Program prioritas pemerintah tidak akan tercapai tanpa soliditas internal dan kebersamaan. Begitu juga, kita tidak mungkin mengantarkan Kemendagri sebagai leading sector ASN di Indonesia tanpa peningkatan profesionalisme dan kinerja,” tegasnya.

Apresiasi untuk Kepengurusan Sebelumnya

Bima juga memberikan apresiasi kepada kepengurusan Korpri sebelumnya di bawah pimpinan Suhajar Diantoro. Menurutnya, berbagai kegiatan sosial, olahraga, dan kebersamaan sudah berhasil memperkuat fondasi organisasi.

Namun, Bima menekankan pentingnya langkah yang lebih kontekstual, relevan, dan konkret. Ia mencontohkan kegiatan Bestuur Run, sebuah event lari yang sempat menarik perhatian ribuan ASN. Ke depan, acara semacam ini bisa dikembangkan bukan hanya untuk kesehatan dan kekompakan, tetapi juga disinergikan dengan peningkatan kapasitas ASN muda.

Pentingnya Kaderisasi ASN Muda

Isu regenerasi ASN menjadi salah satu fokus Bima. Ia mengingatkan bahwa proporsi ASN muda di Kemendagri kini semakin besar. Oleh karena itu, perlu ada forum-forum pembinaan dengan pendekatan kekeluargaan agar mereka siap melanjutkan tongkat estafet birokrasi.

“ASN-ASN muda yang tangguh, ASN-ASN muda yang mumpuni, mari kita siapkan mereka dengan cara kekeluargaan. Suatu saat mereka akan menggantikan kita untuk membawa birokrasi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.

Dukungan untuk Program Prioritas

Di akhir arahannya, Bima mendoakan seluruh jajaran Korpri Kemendagri agar diberi kekuatan dalam mengawal program prioritas pemerintah sekaligus menjalankan visi dan arahan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

“Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita di tengah situasi yang penuh tantangan, untuk sukseskan program prioritas presiden dan juga mimpi Pak Mendagri,” kata Bima.

Pengukuhan Pengurus Baru Korpri

Acara pengukuhan ini juga menjadi momen penting karena Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri, Safrizal ZA, resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pengurus Korpri Kemendagri. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Bapor Korpri Nasional Asrorun Ni’am Sholeh, disaksikan Wamendagri Bima Arya.

Turut hadir dalam prosesi tersebut Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, pengurus Korpri periode sebelumnya, pengurus baru 2024–2029, serta pejabat terkait lainnya.

Dengan kepengurusan baru ini, diharapkan Korpri Kemendagri semakin solid, profesional, dan siap memberikan kontribusi nyata bagi bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Editor: Aji Nss 

Sumber: Puspen Kemendagri

Cahaya Kebersamaan Peringatan Maulid Nabi Muhammad di Perbatasan Papua Pererat Silaturahmi

Jayapura – Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan terasa di Kampung Mosso, Distrik Muara Tami, Jayapura, saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW digelar di Masjid Al-Hijrah, perbatasan Skouw RI-PNG. 

Acara ini menjadi bukti nyata semangat persaudaraan di wilayah tapal batas Indonesia-Papua Nugini.

Peringatan Maulid tersebut turut dihadiri oleh Satgas Yonif 131/Brajasakti melalui Pos Kout yang dipimpin langsung oleh Wadan Satgas, Mayor Inf Reza Nugraha. 

Kehadiran Satgas bersama BNPP-RI, TNI, Polri, serta jamaah masjid setempat menjadi wujud sinergi dalam menjaga kerukunan dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan masyarakat di perbatasan.

Ketua Ta’mir Masjid Al-Hijrah, Laode Hadirin (54), menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan semua pihak. 

“Kami sangat senang dan merasa terbantu dengan kehadiran Satgas dalam kegiatan Maulid ini. Semoga silaturahmi ini terus terjaga,” ujarnya.

Melalui momen penuh makna ini, Satgas Yonif 131/Brajasakti berharap semangat Maulid Nabi Muhammad SAW dapat semakin mempererat hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat setempat. 

Perayaan ini juga menjadi langkah penting dalam membangun kepercayaan, memperkuat ukhuwah Islamiyah, dan menjaga stabilitas di kawasan perbatasan.

Bersama Braja Sakti Membangun Negeri

Autentikasi: Pen Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 131 Braja Sakti

Wamendagri Bima Arya Dorong Pemkab Cirebon Pulihkan Kondisi Pasca-Aksi Massa

Cirebon – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya langkah cepat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon dalam melakukan pemulihan kondisi setelah terjadinya aksi massa yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik. 

Pernyataan ini disampaikan saat Rapat Koordinasi (Rakor) mengenai kondisi terkini Kabupaten Cirebon yang digelar di Kantor Bupati Cirebon, Jawa Barat, Rabu (3/9/2025).

Dalam Rakor tersebut, Bima Arya menyoroti insiden pembakaran gedung DPRD yang menimbulkan kerugian cukup besar. Ia menyampaikan pesan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian agar Pemkab Cirebon segera mengambil langkah strategis untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

Menurut Bima, Kemendagri telah memetakan dampak kerusakan di sejumlah daerah, termasuk di Cirebon. 

“Banyak fasilitas publik yang mengalami kerusakan, terutama kantor pemerintahan, DPRD, dan fasilitas umum lainnya,” jelasnya.

Bima menyampaikan tiga arahan penting dari Mendagri kepada Pemkab Cirebon. Pertama, segera lakukan rekapitulasi dampak kerusakan, khususnya pada kantor DPRD dan fasilitas umum lainnya. 

Rekapitulasi ini juga harus mencakup rencana pemulihan, kebutuhan anggaran, serta kemampuan APBD dalam pembiayaannya.

Kedua, percepatan perbaikan fasilitas umum menjadi prioritas utama. Bima menegaskan bahwa langkah cepat ini tidak hanya mengembalikan fungsi fasilitas publik, tetapi juga menghapus kesan mencekam pasca-aksi massa.

Ketiga, Pemkab Cirebon diimbau untuk mendalami aspirasi masyarakat yang menjadi pemicu aksi. Hal ini penting agar akar masalah dapat diselesaikan melalui dialog konstruktif tanpa memicu ketidakpuasan baru.

Bima menambahkan bahwa apabila kemampuan APBD tidak mencukupi, Pemkab dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pihak swasta, maupun CSR untuk mendukung proses pemulihan.

Rakor tersebut turut dihadiri Bupati Cirebon Imron Rosyadi, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Sophi Zulfia, Kapolresta Cirebon Kombes Pol. Sumarni, Kajari Kabupaten Cirebon Yudhi Kurniawan, dan sejumlah perwakilan OPD setempat.

Editor: Aji Nss 

Sumber: Puspen Kemendagri 

Wamendagri Bima Ajak Pemda Wujudkan Pembangunan Inklusif Disabilitas Sesuai Amanat Konstitusi

Cirebon – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk membangun kebijakan dan program yang inklusif, khususnya bagi penyandang disabilitas. 

Ajakan ini sejalan dengan amanat konstitusi yang menegaskan pentingnya pembangunan yang tidak meninggalkan siapa pun di belakang.

Dalam acara Malam Penganugerahan dan Penghargaan Pembangunan Inklusif Disabilitas Tahun 2025 yang digelar di Lapangan Desa Durajaya, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon, Rabu (3/9/2025), Bima memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon yang berkolaborasi dengan Komunitas Temu Inklusi atas inisiatif positif tersebut.

Menurut Bima, kegiatan ini bukan sekadar seremoni, tetapi sebuah gerakan sosial nyata yang melibatkan berbagai pihak. 

Ia juga menyoroti kesederhanaan konsep acara yang justru membawa manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam memberdayakan pelaku UMKM lokal.

“Jika seluruh kegiatan Pemda dilakukan seperti ini—langsung menyentuh masyarakat desa, melibatkan UMKM, bahkan menginap di rumah warga dampaknya akan luar biasa,” ujarnya.

Bima menyampaikan bahwa praktik baik serupa telah dilakukan di berbagai daerah. Misalnya, Yogyakarta menggelar Musrenbang yang melibatkan penyandang disabilitas, Jawa Tengah menyediakan unit layanan ketenagakerjaan khusus disabilitas, dan Makassar menerapkan peraturan akses trotoar ramah disabilitas.

Ia menekankan pentingnya integrasi inklusi disabilitas ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari RPJMD, RKPD, hingga APBD, sehingga kebijakan tersebut dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Mari kita jadikan rencana aksi daerah disabilitas sebagai dokumen resmi yang selaras dengan visi pembangunan daerah. Dengan begitu, semangat inklusif benar-benar bisa dirasakan semua pihak,” pungkasnya.

Editor: Aji Nss 

Sumber: Puspen Kemendagri

Panglima TNI Dampingi Menhan RI Tinjau Latihan Super Garuda Shield 2025 di Baturaja

Baturaja - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin dalam peninjauan Latihan Puncak Super Garuda Shield (SGS) 2025 yang berlangsung di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Baturaja, Sumatera Selatan, Rabu (3/9/2025).

Kunjungan ini menjadi momentum strategis yang menegaskan kesiapan dan profesionalisme prajurit TNI bersama tentara dari negara sahabat dalam menjalankan latihan multinasional terbesar di kawasan.

Dalam agenda tersebut, Menhan RI dan Panglima TNI menyaksikan Combined Arms Live Fire Exercise (CALFEX) yang menampilkan penembakan senjata artileri berat, roket jarak jauh, serangan udara terintegrasi, serta manuver pasukan darat. 

Latihan ini menunjukkan tingkat interoperabilitas TNI bersama mitra strategisnya dalam menghadapi potensi ancaman di masa mendatang.

Super Garuda Shield 2025 diikuti oleh ribuan prajurit dari 17 negara sahabat. Latihan ini mencakup operasi darat, laut, udara, dan siber dengan tujuan utama meningkatkan kesiapan dan kemampuan kolaborasi lintas negara dalam menjaga stabilitas kawasan.

Editor: Aji Nss 

Autentikasi: Kabidpeninter Puspen TNI Kolonel Cba Tedi Rudianto

Satgas Yonif 700/WYC Dukung Gome Jadi Pusat Pemerintahan dan Ekonomi di Puncak

Puncak, Papua – Dalam rangka mempererat komunikasi dan membangun hubungan harmonis dengan tokoh pemerintah daerah, Satgas Yonif 700/Wira Yudha Cakti (WYC) melalui Pos Gome menggelar kegiatan Binter terbatas berupa anjangsana dan komunikasi sosial (Komsos) ke Kepala Distrik Gome, Bapak Agustinus Murib.

Pertemuan yang berlangsung penuh keakraban ini membahas rencana strategis pembangunan Distrik Gome. 

Dalam kesempatan tersebut, Bapak Agustinus Murib menegaskan bahwa Distrik Gome akan menjadi pusat utama pembangunan wilayah. 

Semua pembangunan, baik infrastruktur maupun pusat aktivitas masyarakat, akan dipindahkan ke Distrik Gome. 

Bahkan, pusat pemerintahan dan ekonomi termasuk pasar akan dialihkan ke wilayah ini. (3/9/2025).

“Dengan adanya pemindahan pusat pemerintahan dan ekonomi ke Gome, kami berharap situasi keamanan dan ketertiban tetap terjaga. Kehadiran pos-pos TNI di Distrik Gome menjadi pilar penting agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam beraktivitas,” ujar Agustinus Murib.

Sementara itu, Danpos Gome, Lettu Inf Na’im Aryo, menegaskan bahwa Satgas Yonif 700/WYC siap mendukung penuh setiap langkah pembangunan di wilayah Gome.

“Kami hadir tidak hanya untuk menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga menjadi bagian dari masyarakat Gome dalam menyongsong kemajuan. Dengan komunikasi yang baik bersama pemerintah distrik, kami yakin ke depan Gome akan tumbuh sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi yang maju dan damai,” tutur Lettu Inf Na’im Aryo.

Kegiatan anjangsana ini menjadi bukti nyata bahwa kehadiran TNI di tanah Papua tidak hanya sebatas menjaga kedaulatan negara, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung pembangunan daerah. 

Kehadiran mereka diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang sejahtera, aman, dan harmonis, sekaligus memperkuat rasa persatuan di wilayah Puncak.

Autentikasi: Pen Satgas Pamtas RI-PNG Mobile Yonif 700 Wira Yudha Cakti

Mendagri Tito Karnavian Serahkan Rumah untuk Keluarga Almarhum Affan Kurniawan di Bogor

Bogor – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian hadir langsung menyaksikan penyerahan rumah untuk keluarga almarhum Affan Kurniawan di Kompleks Pesona Kahuripan 10, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (1/9/2025). 

Penyerahan rumah ini menjadi bentuk penghormatan dan pemenuhan cita-cita almarhum yang ingin menghadiahkan rumah untuk ibundanya.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menyampaikan rasa duka mendalam atas kepergian Affan Kurniawan. Ia berharap musibah seperti ini tidak terjadi lagi di masa mendatang. 

“Kita semua berduka atas wafatnya saudara kita, almarhum Affan Kurniawan. Ini kejadian yang tidak kita inginkan,” ungkap Mendagri.

Rumah yang diserahkan ini merupakan bentuk perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto. Presiden menugaskan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, untuk menyiapkan hunian sesuai pilihan ibunda almarhum. 

“Bapak Menteri Perumahan langsung bergerak cepat mencarikan beberapa alternatif rumah, dan dipilih oleh ibunda tercinta,” jelas Mendagri.

Selain menyerahkan rumah, pemerintah juga memastikan proses penegakan hukum atas kasus yang menimpa almarhum berjalan transparan. 

“Kapolri secara terbuka akan melakukannya dengan transparan,” tegasnya.

Penyerahan kunci rumah dilakukan langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait kepada ibunda almarhum, Erlina. 

“Bu, atas nama negara saya menyerahkan kunci rumah ini. Semoga bisa menjadi hunian yang nyaman bagi Ibu dan keluarga,” ucap Maruarar.

Rumah tersebut memiliki luas tanah 60 meter persegi dengan bangunan berukuran 30 meter persegi. 

Sebelum menerima kunci, keluarga diajak berkeliling untuk melihat lingkungan sekitar dan menyatakan kesediaannya untuk tinggal di sana.

Acara serah terima ini turut dihadiri Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, sejumlah pejabat kementerian/lembaga, Direktur Perumahan Pesona Kahuripan Angga Budi Kusuma, serta Camat Cileungsi Adi Henryana. Dari pihak keluarga hadir ayahanda almarhum Zulkifli dan ibunda Erlina beserta kerabat lainnya.

Sumber: Puspen Kemendagri 

Editor: Aji Nss 

Aksi Heroik TNI di Perbatasan Papua! Warga Sawiyatami Dapat Layanan Kesehatan Gratis

KEEROM – Kepedulian Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan kembali terbukti. 

Satgas Yonif 131/Brajasakti yang dipimpin oleh Serda Maidi turun langsung memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga di Perumahan Kampung Sawiyatami, Distrik Mannem, Kabupaten Arso.

Antusiasme masyarakat terlihat jelas, banyak warga datang untuk memeriksakan kesehatan mereka. Salah satu warga, Yakob Esau (45), mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada TNI yang selalu hadir memberikan perhatian di daerah perbatasan.

“Kami sangat berterima kasih kepada bapak-bapak TNI yang selalu peduli dengan kesehatan kami. Harapan kami, kegiatan seperti ini terus dilaksanakan agar masyarakat tetap sehat,” ujarnya.

Selain membantu masyarakat mendapatkan pengobatan secara cepat dan gratis, kegiatan ini juga menjadi jembatan mempererat hubungan kekeluargaan antara TNI dan warga perbatasan Papua.

Dengan semangat “Bersama Braja Sakti Membangun Negeri”, Satgas Yonif 131 berkomitmen terus mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan RI-PNG. 

TNI Satgas Yonif 131 Brajasakti gelar pengobatan gratis di Kampung Sawiyatami, Papua. Lihat bagaimana aksi heroik TNI peduli kesehatan warga perbatasan!

*Bersama Braja Sakti Membangun Negeri*  

  

Autentikasi: Pen Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 131 Braja Sakti

Editor: Aji Nss

TNI Gerak Cepat! Warga Papua Dapat Layanan Kesehatan Gratis Langsung di Honai

GOME, Papua — Kepedulian prajurit TNI kembali menyentuh masyarakat pedalaman. Pada Minggu (31/8/2025) pukul 08.00 WITA, Satgas Yonif 700/WYC melalui Pos Gome mengerahkan satu Tim KKT berjumlah 15 personel yang dipimpin Sertu Ismail untuk menggelar safari honai di Kampung Tanah Merah, Distrik Gome. 

Misi utama mereka adalah menghadirkan pelayanan kesehatan gratis serta mempererat ikatan kebersamaan dengan warga setempat.

Di honai yang menjadi pusat pertemuan warga, suasana penuh keakraban terasa sejak awal kegiatan. Satu per satu masyarakat diperiksa kesehatannya dan diberikan obat secara gratis. 

Sentuhan hangat prajurit berpadu dengan senyum tulus warga, menghadirkan harmoni yang jarang terjadi di wilayah yang jauh dari fasilitas medis memadai.

Danpos Gome, Lettu Inf Na’im Aryo, menyampaikan bahwa kegiatan safari honai merupakan upaya nyata TNI dalam mendekatkan diri dengan masyarakat.

“Safari honai ini kami lakukan untuk mengetahui langsung kondisi kesehatan warga di sekitar titik kuat. Dengan mendatangi rumah-rumah adat, kami bisa memastikan mereka mendapat pelayanan yang layak meski akses ke puskesmas terbatas,” jelasnya.

Warga Kampung Tanah Merah menyambut kegiatan ini dengan antusias. Salah satunya Mama Elina Murib yang merasa sangat terbantu dengan pelayanan tersebut.

“Kami senang sekali TNI datang periksa kami di honai. Kadang kalau sakit bingung mau ke mana, karena jarak ke puskesmas jauh dan sering tutup. Hari ini bisa berobat dekat rumah, hati kami jadi tenang,” ujarnya.

Kegiatan yang digelar Satgas Yonif 700/WYC ini tidak hanya memberikan layanan kesehatan, tetapi juga membawa pesan kemanusiaan: TNI hadir bukan sekadar menjaga keamanan, tetapi juga menjadi sahabat dan pelindung rakyat di tanah Papua.

Autentikasi: Pen Satgas Pamtas RI-PNG Mobile Yonif 700 Wira Yudha Cakti

Tiga Langkah Penting Daerah Perkuat Kapasitas Fiskal, Disampaikan Mendagri Tito di Hadapan Presiden Prabowo

Tangerang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan tiga langkah penting bagi daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal saat menghadiri Pembukaan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Otonomi Expo 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (28/8/2025). 

Acara bergengsi ini secara resmi dibuka oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menegaskan tiga langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah daerah, yakni penerapan efisiensi anggaran, memperkuat peran sektor swasta, serta meningkatkan kemampuan kepala daerah dalam menangkap peluang realisasi program nasional yang digulirkan Presiden RI Prabowo Subianto.

Menurut Mendagri, daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat ditandai dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih tinggi dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat. 

Kapasitas fiskal yang solid akan membuat daerah lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat.

Ia juga melaporkan bahwa sehari sebelumnya, Rabu (27/8/2025), saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah di Kota Kendari, ia mengingatkan pentingnya daerah memahami kondisi sosial masyarakat sebelum menyusun produk hukum dan kebijakan.

“Kondisi sosial ekonomi masyarakat harus dipertimbangkan. Kemudian juga perlu dilakukan sosialisasi sebelum menerapkan atau membuat kebijakan,” ujar Mendagri.

Efisiensi Anggaran Jadi Fokus Utama

Dalam upaya memperkuat kapasitas fiskal, Mendagri Tito menekankan agar daerah memeriksa anggaran secara cermat agar realisasinya efisien dan terhindar dari pemborosan. 

Hal ini, menurutnya, juga menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto.

Kemendagri mendukung penuh langkah efisiensi anggaran melalui penerbitan Surat Edaran (SE) yang mendorong daerah memprioritaskan anggaran untuk program yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

Peran Sektor Swasta dan Kadin Didorong

Selain itu, daerah juga didorong untuk menyusun strategi peningkatan PAD tanpa membebani masyarakat. 

Salah satu langkahnya adalah dengan melibatkan sektor swasta melalui kolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang memiliki jejaring luas di berbagai daerah.

“Tidak semua kepala daerah memiliki insting bisnis, jadi cukup mendengarkan potensi yang ada. Biarkan mereka yang memaparkan potensi daerah masing-masing,” kata Mendagri di hadapan Presiden Prabowo.

Jika sektor swasta berkembang, dampaknya akan terlihat pada peningkatan pajak daerah tanpa membebani masyarakat.

Sinergi dengan Program Nasional

Mendagri juga mendorong kepala daerah untuk memanfaatkan program pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan program strategis lainnya. Dengan memanfaatkan program tersebut, perekonomian daerah diyakini akan bergerak lebih cepat.

Sebagai contoh, Maluku Utara melalui Gubernur Sherly berhasil menggabungkan program MBG dengan Koperasi Merah Putih. “Pak Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional) juga sudah ke sana,” ungkap Mendagri.

Sinergi tersebut dinilai mampu memberikan keuntungan bagi daerah sekaligus mendukung program nasional. Mendagri berharap daerah lain dapat mengikuti langkah serupa.

Peninjauan Stan UMKM Bersama Presiden

Acara tersebut juga dihadiri oleh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri, Panglima TNI, Ketua DPD RI, Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi, serta pengurus Apkasi dari seluruh Indonesia. 

Usai acara, Mendagri mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau stan expo produk UMKM daerah. Dalam peninjauan itu, Presiden dan Mendagri tampak berbincang langsung dengan para pengelola stan.

Editor: Aji Nss 

Sumber: Puspen Kemendagri