Jokowi dan Sejumlah Menteri Nginep di IKN, AHY Juga Ikut Bergabung

Jakarta - Presiden Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi, menghabiskan malam di Istana Kepresidenan Negara (IKN) bersama sejumlah menteri pada Kamis (29/2/2024),. 

Kehadiran mereka bertujuan untuk mempererat hubungan antaranggota kabinet serta membahas agenda penting untuk kemajuan negara.

Kehadiran yang menarik perhatian adalah partisipasi Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang juga turut bergabung dalam acara tersebut. 

Ini merupakan momen langka di mana tokoh-tokoh politik dari berbagai kubu bersatu dalam sebuah kegiatan.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi dan para menteri disebut mengadakan diskusi-diskusi strategis terkait pembangunan dan tantangan yang dihadapi oleh negara. 

Kegiatan ini menunjukkan semangat kolaborasi antarpartai politik dalam rangka memperkuat fondasi demokrasi dan pembangunan Indonesia.

Meskipun hanya satu malam, kebersamaan ini menjadi momentum penting dalam merajut persatuan di tengah keberagaman politik yang ada. 

Hal ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi pemimpin dan politisi lainnya untuk meninggalkan perbedaan pandangan demi kepentingan bersama.

(Drm)

Kampanye di Banyuwangi, AHY Ingin Demokrat Sukses Pileg dan Menang Pilpres

Banyuwangi - Partai Demokrat bertujuan untuk sukses di Pileg, namun juga secara pararel berjuang untuk memenangkan Pilpres 2024. 

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) gencar kampanyekan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran serta caleg-caleg DPR RI dapil Jawa Timur III, di Lapangan RTH Maron, Kabupaten Banyuwangi, Senin (29/1) siang.

AHY mengatakan bahwa tidak ada formula lain untuk memenangkan Prabowo-Gibran serta Partai Demokrat selain kerja keras pagi siang malam. Bahkan tidak tidur bila perlu, tambah AHY.

"Bertemu dengan masyarakat sebanyak-banyaknya, jelaskan apa yang ingin kita perjuangkan, dan insya Allah nanti ketika semua bisa dipahami dengan baik, datang ke TPS dan memberikan dukungannya kepada kami,” tutur AHY.

Di hadapan puluhan ribu masyarakat yang hadir memadati lapangan Maron, AHY dengan penuh semangat terus menggalang dukungan masyarakat untuk Prabowo-Gibran.

“Prabowo-Gibran harus menang. Betul? Kalau saya bilang Prabowo-Gibran, jawabannya satu putaran. Bisa?” teriak AHY kencang. AHY langsung memandu puluhanribu masyarakat Banyuwangi di bawah terik matahari berulang kali meneriakkan Prabowo-Gibran satu putaran.

"Tapi jangan lupa partainya nomor berapa? Partainya apa? Jangan lupa partainya Demokrat. Nomor 14!” teriak AHY lagi.

Tak lupa, AHY juga memanggil satu per satu caleg DPR RI dapil Jatim III ke depan panggung dan memperkenalkan mereka kepada masyarakat Banyuwangi untuk dipilih.

“Bapak Ibu, inilah wajah-wajah calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Demokrat untuk Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso. Mohon doa dan dukungannya kepada mereka semuanya,” seru AHY.

AHY hadir di Bumi Blambangan, Kabupaten Banyuwangi untuk kesekian kalinya. Kunjungannya kali ini merupakan bagian dari perjalanan kampanye untuk Pemilu 2024. 

Sebelumnya AHY baru saja berkampanye bersama Koalisi Indonesia Maju di Semarang dan juga bertemu dengan Presiden Joko Widodo di D.I. Yogyakarta.

Turut hadir dalam Rapat Umum Partai Demokrat di Kabupaten Banyuwangi antara lain Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Srikandi Demokrat Jawa Timur Arumi Bachsin, Bendahara DPD Partai Demokrat (PD) Jawa Timur Dr. Agung Mulyono, Ketua DPC PD Kabupaten Banyuwangi Michael Edy Hariyanto, calon anggota legislatif DPR RI dapil Jatim III Dina Lorenza, Bobby Batubara, Yuyon Ali Fahmi, Mirda Rasyid.

Banyak Janji Saat Kampanye Pemilu 2024, Sjarifuddin Hasan: Jangan Mengumbar Janji

Jakarta - Wakil Ketua MPR Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan SE. MM. MBA, mendukung ucapan Presiden VI Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar calon presiden, calon wakil presiden, dan calon anggota legislatif tidak mengumbar janji dalam kampanye Pemilu 2024.

Menurut Sjarifuddin Hasan, sebaiknya peserta pemilu memberi janji yang sekiranya bisa ditepati. Hal demikian diungkap oleh Politisi Partai Demokrat (PD) itu saat melakukan kunjungan kerja di Kota Bandung, Jawa Barat, 11 Januari 2024.

 

Ditegaskan oleh Menteri Koperasi dan UMKM di masa Presiden SBY itu, jangan sampai rakyat diberi janji yang sulit dicapai atau ditepati. “Jadi kita harus realitis jangan mengumbar janji”, tegasnya.

Dituturkan, janji adalah hutang, rakyat akan menagih janji yang sudah diucapkan sehingga kalau tidak ditepati menurutnya kasihan rakyat. “Yang berjanji pun juga menjadi salah tingkah”, paparnya. “Ada yang sudah berjanji namun gagal menepati, jadi sebaiknya realistis saja”, tambahnya.

 

Pria yang menjadi Guru Besar Universitas Negeri Makassar itu memberi contoh bagaimana Presiden SBY menaikkan gaji pegawai negeri sipil, TNI, dan Polri, setiap tahun dalam masa pemerintahannya. “Itu menunjukan keberpihakan pada rakyat”, paparnya.

 

Bagi Presiden SBY, menurut Sjarifuddin Hasan, kesejahteraan rakyat menjadi prioritas. “Gaji perlu dinaikkan apalagi sudah ada inflasi”, tuturnya. Bila gaji dinaikkan maka daya beli rakyat bisa terjaga. “Dengan demikian rakyat bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari”, ujar pria asal Sulawesi Selatan itu.

 

Beberapa hari ini SBY turun gunung menemui rakyat untuk memberi masukan kepada semua. Disebut oleh Sjarifuddin Hasan, Presiden SBY memang memprioritaskan kesejahteraan rakyat. “Ini menjadi prinisp beliau”, tuturnya. 

Ditambahkan, dalam setiap kesempatan presiden kelahiran Pacitan, Jawa Timur, itu mengatakan rakyat tidak boleh susah, rakyat harus sejahtera. “Itu yang menjadi prioritas beliau sampai saat ini”, tegasnya.

MA Tolak PK Jhoni Allen Marbun

Kabar Ngetren/Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Jhoni Allen Marbun (JAM) terkait pemecatannya dari Partai Demokrat. Dalam putusannya, MA menyatakan penolakan terhadap permohonan PK Jhoni Allen Marbun.

Selain menolak PK, MA juga menjatuhkan hukuman kepada Jhoni Allen Marbun untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang jumlahnya mencapai Rp2,5 juta dalam pemeriksaan PK.

Putusan MA juga telah disampaikan kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan.

Sebelumnya, Partai Demokrat telah memutuskan untuk memecat Jhoni Allen Marbun dan sejumlah kader lainnya sebagai anggota Partai Demokrat. 

Pemecatan ini berhubungan dengan inisiatif sejumlah kader Demokrat, termasuk Jhoni Allen, yang mendeklarasikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat hasil dari Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Proses pemecatan tersebut telah berlangsung cukup lama. Jhoni dipecat pada 1 Maret 2021, dan posisinya di DPR digantikan oleh Ongku P Hasibuan yang dilantik pada 1 November 2022.

Pemberhentian Jhoni sebagai anggota DPR melalui proses yang berlangsung selama lebih dari 1,5 tahun. Pemecatan Jhoni juga diperkuat dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 93/P Tahun 2022 yang diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 7 September 2022, yang mengesahkan pemberhentiannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

Dengan putusan MA ini, Partai Demokrat dan para kader dapat merasa lega. Putusan MA menunjukkan bahwa Jhoni Allen Marbun tidak memiliki lagi jalur hukum untuk mengajukan keberatan terhadap pemecatannya dari Partai Demokrat. (my)