Muhammadiyah Usulkan Libur Idul Adha Dua Hari

Kabar Ngetren/Surakarta, 7 Juni 2023 - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mengajukan usulan menarik terkait penentuan libur nasional pada perayaan Idul Adha 1444 H. 

Usulan tersebut disampaikan dalam acara Pengukuhan Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan 'Aisyiyah Kota Surakarta. Merujuk pada Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 

Mu'ti menjelaskan perbedaan hasil perhitungan antara Muhammadiyah dan Kementerian Agama terkait penentuan Idul Adha. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar Rabu, 28 Juni 2023, juga ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Kebebasan beragama menjadi landasan usulan Mu'ti ini, sesuai dengan Pasal 29 ayat dua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 

Dalam upaya menjaga hak-hak umat Muslim, Mu'ti berharap pemerintah dapat mempertimbangkan pentingnya menghormati kebutuhan umat dalam menjalankan ibadah Idul Adha. 

Terlebih lagi, banyak anggota Muhammadiyah yang bekerja sebagai PNS dan ASN harus tetap bekerja saat warga lainnya melaksanakan salat Id.

Mu'ti ingin memastikan bahwa warga Muhammadiyah dapat melaksanakan salat Id dengan khidmat dan khusyuk. 

Usulan tersebut juga bertujuan agar perbedaan penentuan tanggal Idul Adha antara Muhammadiyah dan Pemerintah tidak menghambat umat Muslim dalam merayakan perayaan agama mereka. 

Dengan penetapan Rabu, 28 Juni 2023, sebagai hari libur nasional, diharapkan semua umat Muslim dapat merayakan Idul Adha dengan penuh suka cita dan kesalehan.

Usulan Mu'ti ini menjadi sebuah langkah penting dalam menghormati kebebasan beragama dan memastikan hak-hak umat Muslim terpenuhi. 

Harapannya adalah agar pemerintah dapat merespons usulan ini dengan sebaik-baiknya, mengingat pentingnya menjaga kerukunan dan keadilan bagi semua warga negara. (my)

Munculnya Istilah "Kristen Muhammadiyah" Menuai Perbincangan di Masyarakat

Kabar Ngetren/Jakarta - Masyarakat Indonesia beberapa hari terakhir ini telah dikejutkan dengan kejadian menarik yang melibatkan salah satu Persyarikatan Islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah.

Muhammadiyah menjadi perbincangan setelah mengadakan kajian bedah buku yang berjudul "Kristen Muhammadiyah: Mengelola Pluralitas Agama dalam Pendidikan.

" Pada Senin (22/5/2023), kajian tersebut menghasilkan istilah baru yaitu "Kristen Muhammadiyah" atau yang sering disingkat menjadi KrisMuha.

Istilah KrisMuha muncul ketika Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mut'i, menyatakan bahwa Muhammadiyah telah berhasil menjadi wadah bagi pendidikan yang terkait dengan isu toleransi. 

Istilah KrisMuha muncul di daerah-daerah 3T, yaitu daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Daerah yang dimaksud adalah Ende di Nusa Tenggara Timur (NTT), Serui di Papua, dan Putussibau di Kalimantan Barat (Kalbar).

Berdasarkan informasi yang dilansir dari laman resmi Muhammadiyah, buku tersebut merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdul Mu'ti dan Fajar Riza Ulhaq. 

Saat ini, Abdul Mu'ti menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sementara Fajar adalah Ketua Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Kemunculan istilah KrisMuha ini menuai berbagai reaksi dari warganet. Beberapa orang menganggap KrisMuha sebagai bentuk toleransi antarumat beragama, sementara yang lain mempertanyakan konsep ini. 

Sebagian mengkritik bahwa istilah Kristen Muhammadiyah ini dapat digunakan untuk memanipulasi atau mempengaruhi orang lain. Namun, ada juga yang mengagumi cara Muhammadiyah merangkul masyarakat non-Muslim di Indonesia melalui pendidikan.

Muhammadiyah menegaskan bahwa KrisMuha bukanlah upaya untuk menyatukan agama-agama. Menurut Abdul Mu'ti, KrisMuha adalah variasi sosiologis, bukan teologis. 

Istilah tersebut muncul untuk menggambarkan kedekatan antara komunitas Kristen dengan gerakan Muhammadiyah. 

Abdul Mu'ti menegaskan bahwa Kristen Muhammadiyah bukanlah penggabungan akidah Muhammadiyah dengan ajaran Kristen, dan mereka yang tergolong KrisMuha masih memegang teguh nilai dan keyakinan Kristen.

Dalam kesimpulannya, Muhammadiyah mengklarifikasi bahwa KrisMuha adalah bukanlah sinkretisme agama, di mana ajaran Kristen atau Katolik dicampuradukkan dengan Islam (Muhammadiyah).

Munculnya istilah Kristen Muhammadiyah ini menjadi topik menarik yang masih diperbincangkan di masyarakat. 

Beberapa mengapresiasi cara Muhammadiyah dalam merangkul masyarakat non-Muslim di Indonesia melalui pendidikan. 

Sementara yang lain meminta agar Muhammadiyah tetap berhati-hati dalam mengelola isu toleransi agar tidak terjadi kebablasan. (Maulana Yusuf)

Balai Pengajian Muhammadiyah di Aceh Dibakar, PWM Aceh Desak Polisi Usut Tuntas

Kabar Ngetren/Bireuen - Desa Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Aceh - Balai pengajian yang merupakan milik Muhammadiyah diduga dibakar oleh orang tak dikenal pada Selasa (30/5). 

Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh, A Malik Musa, mengungkapkan dugaan bahwa peristiwa ini terjadi sebagai akibat dari penolakan pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah yang didasarkan pada alasan adanya masjid jamik gabungan dari beberapa desa.

Dalam rangka menghindari penolakan yang semakin ramai, PWM Muhammadiyah Aceh memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana pembangunan masjid dan hanya membangun musala dengan memulai pembangunan tempat wudhu dan toilet terlebih dahulu, sesuai arahan dari Prof Muhajir.

"Setelah dibuat tempat wudhu dan WC, tadi subuh balai tua tempat singgahan jika orang-orang datang ke lokasi tersebut, dibakar," ungkap Malik Musa kepada wartawan pada Rabu (31/5).

Sebelum memulai pembangunan musala, PWM Muhammadiyah Aceh telah menjalin silaturahmi dengan tokoh agama di wilayah tersebut dan mendapat respon positif.

Malik Musa menyimpulkan bahwa pembakaran balai pengajian ini dilakukan dengan sengaja oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dengan memanfaatkan momen politik menjelang tahun 2024.

Ia berharap pihak kepolisian dapat mengungkap motif dari pelaku yang membakar balai pengajian milik Muhammadiyah ini. Peristiwa serupa juga telah terjadi sebelumnya.

"Solusi saat ini dan ujian berat bagi polisi adalah menangkap pelaku pembakaran ini, karena kejadian serupa telah terjadi berkali-kali. Jika pelakunya tertangkap, kita bisa mengungkap benang kusut selama ini," ungkapnya.

Ia juga mengimbau seluruh masyarakat untuk menahan diri dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana kehidupan beragama di Kabupaten Bireuen.

Kejadian ini diharapkan dapat menjadi pengingat bagi masyarakat Indonesia untuk menahan diri terhadap tindakan provokatif dari segelintir individu yang ingin memperburuk hubungan antarumat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Diharapkan pula, pihak berwajib segera menuntaskan kasus ini agar tidak terjadi ketimpangan dalam penyelesaian, yang bisa menimbulkan keraguan terhadap proaktifitas Kepolisian dalam menangani kasus ini. (Maulana Yusuf)

Perbedaan Penetapan Tanggal Idul Adha 2023 antara Kementerian Agama dan Muhammadiyah di Indonesia

Kabar Ngetren/Jakarta - Menjelang pelaksanaan salah satu ibadah wajib umat Muslim, yaitu ibadah Haji, banyak pertanyaan mengenai penetapan tanggal pelaksanaan ibadah ini. 

Idul Adha juga dikenal sebagai Hari Raya Qurban oleh umat Muslim di seluruh dunia. Kementerian Agama dan Muhammadiyah memiliki perbedaan dalam penetapan tanggal Idul Adha 2023.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Agama, Lebaran Haji akan dilaksanakan oleh umat Islam dari seluruh dunia di tanah suci Mekkah. 

Pelaksanaan Lebaran Haji jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah, yang bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha di Indonesia. 

Namun, sehari sebelum Lebaran Haji, jemaah haji akan melaksanakan wukuf atau berdiam diri di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. 

Mereka berkumpul di Padang Arafah untuk berdoa dan berzikir hingga matahari terbenam. Bagi umat Islam yang tidak melaksanakan ibadah haji, disunnahkan untuk berpuasa Arafah.

Berdasarkan SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2023, Idul Adha 2023 atau Lebaran Haji 2023 di Indonesia jatuh pada hari Kamis, 29 Juni 2023. 

Namun, penetapan resmi Idul Adha 2023 masih menunggu hasil sidang isbat yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Agama (Kemenag). 

Sidang isbat ini akan menentukan tanggal 1 Dzulhijjah atau Lebaran Haji 2023 (10 Dzulhijjah) dan akan dilakukan pada akhir bulan Zulkaidah.

Sementara itu, Muhammadiyah menggunakan metode hisab untuk menentukan tanggal-tanggal penting dalam kalender Islam. 

Menurut Maklumat Muhammadiyah tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1444 Hijriah, Lebaran Haji 2023 atau Idul Adha 2023 jatuh pada hari Rabu, 28 Juni 2023. 

Penetapan ini didasarkan pada hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjiah dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Dengan adanya perbedaan dalam penetapan tanggal antara Kementerian Agama dan Muhammadiyah, umat Muslim di Indonesia dapat mengikuti penetapan yang sesuai dengan panduan yang mereka anut. 

Ini memberikan pilihan bagi umat Muslim untuk mengikuti penetapan yang mereka yakini sebagai otoritas dalam menentukan tanggal penting dalam kalender Islam. (Maulana Yusuf)

Muhammadiyah mengalami perlakuan negatif dari orang yang mungkin berilmu

Kabar Ngetren - Warga Muhammadiyah diminta untuk tidak terpancing dan tetap hati-hati terkait viralnya pernyataan yang mengancam keselamatan mereka. Hal ini terkait dengan komentar yang disampaikan oleh Andi Pangerang Hasanuddin, seorang tokoh peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang memposting kolom komentar salah satu Professor mantan Ketua BRIN Thomas Djamaluddin.

Andi Pangerang Hasanuddin menyampaikan bahwa warga Muhammadiyah, meskipun masih dianggap sebagai saudara seiman dan rekan diskusi lintas keilmuan, telah dianggap sebagai musuh bersama dalam hal anti-TBC (takhayul, bidah, churofat) dan keilmuan progresif yang masih egosektoral. Dia juga mengatakan bahwa meskipun warga Muhammadiyah memiliki banyak masjid, panti, sekolah, dan rumah sakit, hal tersebut tidak memiliki arti jika hanya berdasarkan egosentris dan egosektoral saja.

Andi Pangerang Hasanuddin juga melanjutkan statusnya yang mengancam setelah berdebat dengan warganet lain. Dia mengancam akan menghalalkan darah semua warga Muhammadiyah, terutama mereka yang disusupi oleh Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan. Dia bahkan menyatakan kesiapannya untuk dipenjara, jika ada yang melaporkan komentar yang mengancam tersebut.

Oleh karena itu, warga Muhammadiyah diimbau untuk tidak terpancing oleh pernyataan tersebut dan tetap waspada terhadap ancaman yang mungkin terjadi. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain serta untuk memastikan bahwa keamanan dan kedamaian tetap terjaga di tengah-tengah masyarakat.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dadang Kahmad, mengimbau warga Muhammadiyah untuk tetap bijak dan dewasa merespons ancaman dari peneliti BRIN, Andi Pangerang Hasanuddin atau AP Hasanuddin, di media sosial. "Kami mengimbau agar warga tidak terpancing dengan berbagai cemoohan, sinisme, tudingan, hujatan, kritik yang menyerang, hingga ada oknum yang mengancam secara fisik terkait perbedaan pelaksanaan Idulfitri 1444 Hijriah," ujar Dadang Kahmad kepada wartawan pada Senin (24/4/2024).

Menurut Dadang, Muhammadiyah sudah pernah mengalami perlakuan negatif dan buruk seperti itu. Dahulu, ketika Kiai Ahmad Dahlan memelopori arah kiblat yang benar secara syariat dan ilmu, hal tersebut disikapi dengan serupa. Ahmad Dahlan dituduh kafir dan masjid yang dibangunnya di Kauman dirusak.

"Kini, perangai serupa tertuju ke Muhammadiyah oleh orang-orang yang mungkin berilmu, mungkin karena merasa benar sendiri atau memang bersikap kerdil yang tentu tak sejalan dengan khazanah dunia ilmu dan akhlak Islam," tegas Dadang.

Hingga berita ini diturunkan, AP Hasanuddin telah meminta maaf kepada warga Muhammadiyah atas komentarnya di media sosial. AP mengaku bahwa saat itu ia sedang marah dan gusar. (Maulana Yusuf)

Kontroversi Piala Dunia U20: Muhammadiyah Tolak Kehadiran Timnas Israel

 

Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan.

Kabar Ngetren/Jakarta – Kontroversi mengenai kehadiran Timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 terus memanas. 

Meskipun tim nasional sepak bola Israel berhasil lolos sebagai Runner Up Kualifikasi di Piala Dunia U20 setelah dikalahkan 1-3 oleh Timnas Inggris U20, beberapa pihak seperti Pimpinan Pusat Muhammadiyah, MUI, dan Gubernur Bali menolak kehadiran Timnas Israel U20 karena tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan merujuk pada semangat Anti-Imperialisme dan Anti-Kolonialisme. Kontroversi ini masih menjadi topik hangat dan menjadi perbincangan banyak orang di Tanah Air.

Gubernur Bali baru-baru ini bergabung dalam penolakan kehadiran Timnas Israel U20 di Indonesia sebagai peserta Piala Dunia U20. Ia mengirimkan surat ke Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menolak tim tersebut tidak bertanding di Bali karena tidak adanya hubungan diplomatik antara kedua negara. 

Kontroversi ini terus memanas menjelang pelaksanaan Piala Dunia U20 yang dijadwalkan berlangsung di Indonesia mulai dari tanggal 20 Mei hingga 11 Juni 2023. (Maulana Yusuf)

Islamophobia Mengancam Stabilitas Dunia, Indonesia Harus Bertindak Nyata

 

Kabar Ngetren –  Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan tanggal 15 Maret sebagai Hari Internasional Melawan Islamophobia atau International Day to Combat Islamophobia. 

Tanggal ini dipilih untuk memperingati peristiwa serangan teroris Islamofobia yang terjadi di masjid Al-Noor, Christchurch, Selandia Baru pada tahun 2019, yang menewaskan 51 orang.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Syafiq Mughni, menyambut baik keputusan PBB ini. Ia menilai bahwa penetapan tanggal ini menunjukkan bahwa Islamophobia adalah fenomena global yang sangat serius dan mengancam stabilitas dunia. 

Syafiq menjelaskan bahwa Islamophobia adalah segala bentuk ketidaksukaan, kebencian, dan permusuhan yang ditujukan kepada simbol-simbol dan prinsip ajaran agama Islam.

“Masyarakat internasional tampaknya semakin memahami bahwa Islamophobia adalah masalah yang sangat serius dan membawa tata kehidupan dunia ini menjadi tidak stabil dan potensi untuk selalu adanya konflik dan ketegangan itu bisa saja berkembang,” ujar Syafiq dalam program Dialektika di kanal YouTube Tvmu pada Sabtu (7/5).

Indonesia sendiri telah menyatakan dukungan terhadap keputusan PBB ini. Namun, menurut Syafiq, masih belum ada implementasi nyata terkait hal ini di tingkat kebijakan. 

Salah satu wujud dari Islamophobia adalah seringnya orang menyematkan label "radikal", "taliban", "Kadrun", dan sejenisnya kepada orang-orang yang tidak sejalan dengan pandangan mereka.

Syafiq berharap bahwa penetapan tanggal 15 Maret ini benar-benar diikuti oleh pemerintah, lembaga negara, penegak hukum, politisi, dan semua elemen masyarakat untuk melawan Islamophobia. Ia menekankan bahwa jika hal ini tidak dilakukan, maka objektivitas dalam membangun negara bisa hilang. 

Orang-orang yang memiliki kemampuan dan pikiran yang baik untuk membangun negara bisa menjadi terkena stigma radikalisme atau ekstrimisme yang tidak relevan.

Syafiq meminta semua pihak untuk berkomitmen bersama untuk menghilangkan Islamophobia agar terwujudnya kesatuan bangsa yang lebih kokoh, tatanan sosial politik yang lebih mantap, dan perdamaian yang lebih tegak di masyarakat Indonesia. (afn)