60 Pejabat Pemkab Indramayu Terima SK, Bupati Lucky Hakim Dorong Reformasi Birokrasi Digital

Indramayu — Pemerintah Kabupaten Indramayu kembali melakukan penyegaran birokrasi. Sebanyak 60 pejabat resmi dilantik dan menerima Surat Keputusan (SK) langsung dari Bupati Indramayu Lucky Hakim dalam agenda pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang digelar di Ruang Ki Tinggil, Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu, Senin (29/12/2025).

Langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemkab Indramayu dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Rotasi dan promosi jabatan dinilai penting untuk menjaga ritme organisasi agar tetap responsif terhadap tantangan reformasi birokrasi dan transformasi digital.

60 Pejabat Dilantik, Ini Rinciannya

Dari total 60 pejabat yang dilantik, komposisinya terdiri dari:

2 Pejabat Tinggi Pratama

26 Pejabat Administratif

32 Pejabat Fungsional

Sejumlah nama strategis turut mengalami pergeseran posisi. H. Yus Rusmadi, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, kini dipercaya mengemban amanah sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu.

Sementara itu, Ali Fikri yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu.

Lucky Hakim: Birokrasi Harus Adaptif dan Transparan

Dalam sambutannya, Bupati Lucky Hakim menegaskan bahwa dinamika jabatan merupakan keniscayaan dalam sistem pemerintahan modern. Menurutnya, reformasi birokrasi dan digitalisasi menuntut aparatur sipil negara bekerja lebih efektif, transparan, dan terukur.

“Seiring tuntutan reformasi birokrasi dan transformasi digital, Pemerintah Kabupaten Indramayu terus menghadirkan sistem kerja yang lebih efektif, transparan, dan terukur,” ujar Lucky Hakim.

Ia menambahkan, salah satu langkah konkret yang telah diterapkan adalah pemanfaatan aplikasi I-MUT (Integrated Mutasi) sebagai instrumen manajemen kepegawaian berbasis sistem.

“Pemanfaatan aplikasi I-MUT berperan penting dalam menjamin pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah agar berjalan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku,” tegasnya.

Jabatan Adalah Amanah, Bukan Sekadar Posisi

Lebih lanjut, Lucky Hakim mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah besar yang menuntut dedikasi dan integritas tinggi.

“Saya berharap para pejabat yang baru dilantik mampu menjadi motor penggerak perubahan, membangun sinergi lintas perangkat daerah, serta menjadi teladan dalam integritas, etos kerja, dan kepatuhan terhadap sistem yang telah ditetapkan,” kata Lucky Hakim.

Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh ASN Pemkab Indramayu untuk menyatukan langkah dan komitmen demi mewujudkan pemerintahan yang modern dan melayani masyarakat.

“Mari kita satukan semangat dan komitmen untuk memastikan setiap tugas dijalankan secara optimal demi terwujudnya Kabupaten Indramayu yang lebih baik sesuai visi Indramayu REANG: Religius, Ekonomi Kerakyatan, Aman, Nyaman, dan Gotong Royong,” pungkasnya.

Penulis: Thoha

Editor: Maz Friend

Lantik 16 Pejabat Eselon II, Bupati Fahmi : Role Model Integritas dan Pelayanan Publik

Kabar Ngetren/Purbalingga – Bupati Purbalingga Fahmi M Hanif secara resmi melantik 16 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga. Pelantikan yang berlangsung di Pendopo Dipokusumo, Senin, (3/11/2025), tersebut juga dirangkai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) kepada tujuh pejabat lainnya.

“Selamat kepada seluruh pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru dilantik serta kepada tujuh Plt yang telah menerima SK hari ini. Kiranya amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh negara benar-benar dijalankan dengan penuh perhatian, komitmen, dan tanggung jawab,” pesan Bupati Fahmi dalam sambutannya.

Bupati Fahmi berpesan agar seluruh pejabat yang baru dilantik terus mengoptimalkan kinerja dan meningkatkan kompetensi di bidang masing-masing guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Sebagai pimpinan di unit kerja, Bapak/Ibu adalah role model bagi seluruh jajaran. Pastikan mampu memberikan keteladanan dalam dedikasi dan integritas sebagai pelayan publik,” ujarnya.

Bupati juga mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya pejabat, untuk menjalankan fungsi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.

“Paradigma lama bahwa pejabat atau ASN adalah priyayi yang harus dilayani kini telah bergeser. ASN adalah pelayan masyarakat. Jabatan yang diemban harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian,” tandasnya.

Pelantikan pejabat kali ini menjadi yang pertama di era kepemimpinan Bupati Fahmi dan Wakil Bupati Dimas. Bupati menegaskan bahwa proses pelantikan telah mengedepankan prinsip meritokrasi, sebagai bagian dari komitmen dalam mendorong reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Ini menjadi langkah awal (starting point) yang baik. Setelah penataan ini, kami bersama TPK dan tim pansel akan segera membuka seleksi terbuka untuk jabatan tinggi pratama yang belum terisi. Secara berurutan juga akan dilakukan pengisian jabatan di level administrator hingga pengawas,” jelas Bupati.

Ia berharap, dengan terisinya seluruh jabatan oleh orang-orang yang kompeten dan sesuai bidangnya, struktur organisasi perangkat daerah (OPD) akan semakin ideal.

Berikut nama-nama pejabat Eselon 2 terlantik : 

1. Siswanto (Asisten 3 Bidang Administrasi Umum) 

2. Tri Gunawan Setyadi (Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan) 

3. Sadono (Ka. Dinporapar) 

4. Revon Haprindiat (Kalaksa BPBD)

5. Johan Arifin (Ka. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

6. R Budi Setiawan (Ka. Dinkominfo) 

7. Eni Sosiatman (Ka. Dinkop UKM) 

8. Endi Astono (Ka. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan) 

9. Muhammad Fathurrohman (Ka. Dinsosdalduk KB P3A)

10. Much Umar Faozi (Ka. Kesbangpol) 

11. Bambang Widjonarko (Ka. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil)

12. Agung Widiarto (Ka. Dinas Perindustrian dan Perdagangan) 

13. Sutrisno (Ka. Dinas Perhubungan) 

14. Raditya Widayaka (Ka. Satpol PP)

15. Pandi (Ka. Dinas Perumahanan dan Permukiman) 

16. Prayitno (Ka. Dinas Pertanian) 

Pelantikan dihadiri oleh Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani, Sekda Herni Sulasti, Wakil Ketua DPRD Purbalingga Aman Waliyudin, jajaran asisten, kepala OPD, kabag dan camat se-Kabupaten Purbalingga.

Sumber: tha/prokompim.

Sekda Purbalingga: Organisasi Pemerintahan Harus Lebih Lincah

Kabar Ngetren/Purbalingga - Sekda Purbalingga, Herni Sulasti, melantik 391 ASN Pejabat Fungsional dalam upaya penyederhanaan birokrasi dan peningkatan pelayanan di Pemkab Purbalingga. 

Dalam acara pelantikan yang diadakan di Pendopo Dipokusumo, Sekda menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk membuat organisasi pemerintahan lebih lincah.

Sebagian besar pejabat fungsional yang dilantik adalah guru pertama yang dipindahkan dari jabatan struktural. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan potensi dan pengetahuan mereka agar dapat dikerahkan dalam mengerjakan prioritas di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sekda Sulasti juga memberikan pesan kepada pejabat yang dilantik, bahwa mereka harus menjalankan fungsi pelayanan dengan baik dan tidak mudah terpancing emosi. 

Mereka diharapkan memiliki sikap sebagai pelayan, bukan untuk dilayani. Sebagai ASN, tugas mereka adalah menjadi pelaksana kebijakan publik yang tidak boleh berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Selain itu, mereka juga memiliki peran sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Dalam acara pelantikan tersebut, 384 pejabat fungsional merupakan guru pertama, 5 orang merupakan hasil perpindahan jabatan, dan 2 orang adalah ASN PPPK dokter. 

Meskipun ada 4 orang yang berhalangan hadir karena berbagai alasan, seperti menikah, sakit, atau berada di luar kota, pelantikan tetap dilakukan untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka. 

Hanya satu orang yang akan mengundurkan diri yang mungkin tidak perlu dilantik.

Dengan pelantikan ini, diharapkan organisasi pemerintahan di Purbalingga dapat menjadi lebih lincah dan efektif dalam melayani masyarakat serta menjaga keharmonisan bangsa. (red)