Kabar Ngetren/Jakarta - Ketua MPR RI dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, berkolaborasi dengan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) untuk meningkatkan pemahaman politik di kalangan perempuan. Melalui berbagai kegiatan seperti Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dan Focus Group Discussion, upaya ini bertujuan untuk memajukan peran perempuan dalam dunia politik Indonesia. Senin, (6/5).
KPPI turut menyoroti perlunya perbaikan sistem politik dalam penyelenggaraan Pemilu, guna menghindari praktik politik uang dan pelanggaran lainnya. Mereka juga menekankan pentingnya reformasi dalam partai politik untuk menjaga kedaulatan rakyat.
Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa kritik terhadap sistem Pemilu proporsional terbuka telah banyak disuarakan oleh berbagai pihak, termasuk akademisi dan praktisi politik. Dia juga mencatat bahwa opsi sistem campuran terbuka dan tertutup dapat menjadi solusi yang efektif jika didiskusikan secara mendalam oleh aktifis, akademisi, dan praktisi politik.
Dalam pertemuan dengan KPPI di Jakarta pada Senin, hadir beberapa tokoh penting, seperti Dewan Kehormatan Ratu Dian Hatifah, Presidium Kanti W. Janis, dan Sekjen Lis Dedeh, serta beberapa tokoh lainnya seperti Nurikasari, Ammy Amalia Fatma Surya, dan Jeane IB.
Bambang Soesatyo, yang juga Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan, menjelaskan bahwa meskipun peran perempuan dalam politik sudah meningkat, masih ada potensi besar untuk peningkatan lebih lanjut. Menurut kajian Perludem, Pemilu 2024 menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterpilihan perempuan, dengan jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR RI meningkat dari 20,5 persen pada Pemilu 2019 menjadi 22,1 persen pada Pemilu 2024.
Namun, Bambang Soesatyo juga mengingatkan bahwa masih ada berbagai tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu yang dapat merugikan perempuan. Selain politik uang yang masih marak, hasil kajian Netgrit menunjukkan bahwa masih ada partai politik yang belum memenuhi kuota 30 persen perempuan di semua daerah pemilihan.
Bambang Soesatyo menutup pernyataannya dengan menyoroti bahwa, meskipun ada peningkatan keterpilihan perempuan dalam Pemilu 2024, masih ada ketidaksetaraan dalam penentuan nomor urut Caleg perempuan. Meskipun sistem pemilu menggunakan proporsional terbuka, posisi nomor urut 1 masih dianggap memiliki keistimewaan tersendiri di masyarakat.
Sumber: * , editor: eFHa.
