Bahar Buasan Ajak Masyarakat Jadi Pelopor Pengamalan Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-Hari

Pangkalpinang – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Bahar Buasan, S.T., M.S.M., M.Sc., menyerukan pentingnya peran masyarakat sebagai pelopor dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara nyata. Ajakan ini disampaikan melalui kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang digelar untuk memperkuat persatuan serta meningkatkan kesadaran berbangsa di tengah keberagaman Indonesia.

Dalam pemaparannya, Bahar Buasan menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya sebatas dasar negara atau sekadar hafalan normatif. Ia menekankan bahwa nilai Pancasila harus tercermin dalam sikap, perilaku, serta tindakan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, tantangan kebangsaan saat ini semakin kompleks dan memerlukan peran aktif masyarakat sebagai garda terdepan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Pengamalan Pancasila harus dimulai dari diri sendiri, dari lingkungan keluarga, hingga ke masyarakat luas. Jika setiap warga menjadi pelopor nilai-nilai Pancasila, maka persatuan dan keharmonisan bangsa akan tetap terjaga,” ujar Bahar Buasan.

Ia menerangkan bahwa Empat Pilar Kebangsaan yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, merupakan fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa keempat pilar tersebut harus dipahami secara menyeluruh agar masyarakat tidak mengalami disorientasi nilai, terutama di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi.

Bahar Buasan juga menyoroti pentingnya toleransi, gotong royong, serta keadilan sosial sebagai wujud implementasi nyata dari nilai Pancasila. Ia meyakini bahwa kemajemukan masyarakat Indonesia merupakan kekuatan besar jika dikelola dengan bijak dan berlandaskan semangat kebangsaan.

Kegiatan sosialiasi ini berlangsung secara dialogis dan partisipatif. Para peserta diberi kesempatan untuk mengemukakan pandangan, berbagi pengalaman, serta menyampaikan harapan dalam upaya menguatkan nilai kebangsaan di lingkungan masing-masing. Antusiasme peserta menunjukkan bahwa pemahaman Empat Pilar Kebangsaan masih relevan dan sangat dibutuhkan.

Di akhir kegiatan, Bahar Buasan berharap pelaksanaan sosialisasi ini tidak hanya berhenti pada tataran teori. Ia menekankan perlunya aksi nyata agar nilai-nilai Pancasila benar-benar hidup dalam masyarakat.

“Mari kita jaga Indonesia dengan cara sederhana namun bermakna, yakni mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dari situlah persatuan bangsa akan terus tumbuh dan kokoh,” pungkasnya.

Penulis: Amsori

Editor: Maz Friend

Sosialisasi Empat Pilar di Bogor, Ingatkan Warga Pentingnya Ikut Pemilu, Sjarifuddin Hasan: Jangan Golput

Bogor - Dalam sehari, 22 Januari 2024, Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan SE. MM. MBA, dua kali melakukan Sosialiasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau yang lebih popular disebut Empat Pilar MPR di dua lokasi di Kota Bogor, Jawa Barat.

 

Dua lokasi itu adalah, pertama, di Kampung Babakan Sirna, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan. Kedua, di Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan Bogor Barat.

 

Bertempat di Aula Majelis Ta’lim Al Ikhlas, Kampung Babakan Sirna, sejak pukul 10.00 WIB, ratusan warga dari berbagai RT dan RW memenuhi ruangan yang ada. Mereka antusias mengikuti sosialisasi. 

Dalam sosialisasi Sjarifuddin Hasan memberikan quiz hafalan Pancasila kepada peserta. Saat ditanya bunyi sila-sila yang ada, banyak peserta yang mengangkat tangan untuk diberi kesempatan menyebut bunyi sila-sila yang ada.

 

Quiz hafalan yang dilontarkan kepada peserta tidak hanya bunyi sila-sila dasar negara tetapi juga apa saja yang ada dalam Empat Pilar MPR.

 

Antusias warga dalam menjawab quiz membuat Politisi Partai Demokrat itu bangga. Quiz yang diberikan dalam acara itu merupakan upaya menggali pengetahuan warga tentang Empat Pilar MPR, partai politik, dan tokoh-tokoh nasional. “Saya tanyakan langsung kepada mereka”, ujarnya.

 

Cara sosialisasi dengan memberikan quiz menurut anggota DPR dari Dapil Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur itu merupakan metode yang bagus. 

“Bukan lagi dengan cara indoktrinisasi”, tegasnya. Dengan cara quiz membuat peserta sosialisasi lebih bisa berpartisipasi, cair, serta mendengarkan langsung suara dari bawah. “Syukur mereka sangat mengerti”, paparnya.

 

Dirinya sangat berkesan melakukan sosialisasi di Kampung Babakan Sirna. Pemahaman warga di sana akan Empat Pilar diakui sudah bagus sehingga Menteri Koperasi dan UMKM di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu tidak perlu menjelaskan secara detail.

 

“Mereka sudah memahami Empat Pilar tinggal bagaimana semangat untuk menjaga dan mengimplementasikan”, ujarnya. “Mereka luar biasa, sudah paham  tinggal bagaimana mereka mengamalkan”, tambahnya.

 

Pria yang juga menjadi Guru Besar Universitas Negeri Makassar itu dalam sosialisasi mengingatkan kepada warga bahwa tanggal 14 Februari 2024 merupakan hari pemungutan suara Pemilu 2024. 

Ia mengingatkan demikian sebab pemilu merupakan amanah UUD NRI Tahun 1945. “Berpartisipasi dalam pemilu merupakan salah satu kewajiban sebagai warga bangsa”, paparnya. “Jangan sampai golput”, tegasnya.

 

Setelah melakukan sosialisasi di Kampung Babakan Sirna, selanjutnya Sjarifuddin Hasan melakukan hal yang sama di Aula Minang Limkos, Cilendek Timur, sekitar pukul 14.00 WIB. Suasana sosialisasi di tempat itu juga sangat antusias dan meriah.

Sepakat Bekerja Sama dalam Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan

Kabar Ngetren/Jakarta - Kamis 30 November 2023 pukul 09.00 WIB bertempat di Press Room, Gedung Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, telah berlangsung audiensi antara Pusat Penerangan Hukum dengan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, dalam rangka silaturahmi dan membahas perkara pidana kekerasan terhadap perempuan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat.

Dalam audiensi tersebut, Wakil Ketua Komnas Perempuan Mariana Amirudin menyampaikan terkait hasil pemantauan Komnas Perempuan mengenai implementasi keadilan restoratif dalam penanganan kekerasan terhadap Perempuan yang dilakukan Kejaksaan RI di 9 provinsi dan 23 kabupaten/kota.

Dari hasil pemantauan tersebut, Komnas Perempuan memaparkan bahwa banyak terjadi kekerasan seksual yang kerap tidak disadari oleh pelaku, namun berakibat kepada dampak psikologis korban yang umumnya terjadi pada perempuan. 

Oleh karena itu, komnas perempuan menyampaikan tindak pidana pelecehan seksual pun menjadi suatu permasalahan yang kompleks.

Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Dr. Martha Parulina Berliana, S.H., M.H. menanggapi bahwa perlu adanya sinergi dan kerja sama antara Kejaksaan RI dengan Komnas Perempuan terkait sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan.  

“Kami sepakat bahwa sosialisasi harus diberikan terus menerus agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan berakibat pada kemunduran moralitas bangsa,” ujar Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum.

Audiensi ini turut dihadiri oleh Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga, Stanley Yos Bukara, S.H., Kepala Sub Bidang Hubungan Lembaga Non Pemerintah Henry Yulianto, S.H., M.H., Kepala Sub Bidang Penerangan Hukum Eben Ezer Mangunsong, S.H., M.H., dan Jaksa Fungsional Retna K. Rachman, S.H., M.H. 

Sedangkan, perwakilan Komnas Perempuan yang turut hadir yaitu Rainy Maryke Hutabarat selaku Komisioner, Koordinator Divisi Pemulihan Suraya Ramli, serta Asskor Divisi Pemulihan Zariqah A dan Ova Siti Sofwatul Ummah.

Kodam III Siliwangi Puncak Papua Gelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Dan Bela Negara

Kodam III Siliwangi Puncak Papua Gelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Dan Bela Negara 

Kabarngetren/Ilaga - Disana Tempat Lahir Beta, dibuai dibesarkan Bunda, tempat berlindung di Hari Tua, sampai Akhir menutup Mata. merupakan sepenggal Bait dari Lagu Nasional Indonesia yang dinyanyikan oleh Generasi Muda Papua di Pagi Hari yang Indah dibawah Kibaran Merah Putih Sekolah Sederhana di Pelosok Timur Indonesia.

Hal tersebut yang disampaikan, Dansatgas Mobil Yonif Raider 300/Bjw Kodam III Siliwangi, Letkol. inf. Afri Swandi Ritonga S.I.P., dalam rilis tertulisnya di Distrik Ilaga, Kab. Puncak. Selasa. 03-10-2023.

“Generasi Muda Papua merupakan Generasi yang memiliki Potensi Besar bagi Indonesia apabila kita semua Mendukung dan Memperjuangkan mereka, saya bertekad untuk membantu mereka mendapatkan Pendidikan dan Kehidupan yang layak”. Kata Dokter Satgas Mobil Yonif 300 Siliwangi Lettu. Ckm. dr. Bayu Indra Utama.

Hingga saat ini, Lettu Ckm. dr. Bayu yang merupakan Bagian dari jajaran Satgas Mobil 300 masih terus Berjuang di Tanah Papua demi membantu Masyarakat Papua khususnya Anak-anak Papua agar bisa Maju dalam segala Bidang baik Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan sehingga Generasi Muda Papua bisa berkembang dan Mengharumkan Indonesia di Masa Depan.

Berbagai Kegiatan secara Sinergi dan Berkelanjutan terus dilakukan oleh Satgas Mobil Yonif 300 Siliwangi untuk terus meningkatkan Taraf kehidupan Masyarakat Papua dan Mencerdaskan Generasi Muda Papua. Lettu. Ckm. dr. bayu dan Personel Satgas Mobil Yonif 300 Siliwangi terus melaksanakan berbagai Inovasi ditengah Keterbatasan Papua seperti melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Keliling, memberikan Pengobatan Gratis di setiap Pos Satgas, mendirikan Sekolah Alam dan membantu Mengajar Generasi Muda Papua di Sekolah-sekolah yang kekurangan Tenaga Pengajar. 

“Terakhir kami baru selesai melaksanakan Kegiatan Sosialisasi dan pemberian Materi Bela Negara dalam Aspek Teritorial terutama dalam hal pentingnya Pendidikan dan Kesehatan bagi masyarakat kepada jajaran Pemerintahan Kabupaten Puncak, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda serta Ketua Suku dan Ketua Adat". Tambah Lettu. Ckm. dr. Bayu yang merupakan Lulusan Sepapk 2018 B dan juga merupakan Kakak Kandung dari Lettu. Ckm. dr. Hafizh yang juga masih Mengabdikan diri di Bumi Cendrawasih.

Kegiatan Sosialisasi Bela Negara ini mendapatkan Dukungan dan Antusiasme yang Tinggi dari berbagai Komponen Masyarakat sehingga diharapkan dengan Dukungan dari berbagai Komponen Masyarakat dan Pemerintahan serta TNI Polri, akan menghasilkan Langkah Kongkrit dalam rangka Mendukung Generasi Muda Papua sehingga dapat melahirkan Pemimpin-pemimpin yang Hebat, Bijaksana dan dapat bersaing secara Global di Masa Depan. Harapnya. red.

Warga yang Pindah Domisili Harus Segera Perbarui KTP dan NIK, Disdukcapil Siap Menonaktifkan KTP Elektronik dan NIK Lama

Kabar Ngetren/Depok –  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok dan DKI Jakarta bersiap untuk menonaktifkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi warga yang sudah pindah domisili tapi masih menggunakan KTP atau NIK lama. Jika warga sudah melakukan perubahan domisili, maka KTP atau NIK lama harus segera diperbarui.

Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk pada Disdukcapil Kota Depok, Jaka Susanta, mengatakan bahwa penonaktifan KTP bagi warga Depok yang sudah pindah, namun belum melakukan perubahan domisili, bisa dilakukan. Sedangkan untuk DKI Jakarta, Disdukcapil akan menonaktifkan NIK bagi warga yang secara de jure ber-KTP dan berdokumen DKI Jakarta, namun secara de facto tidak tinggal di Jakarta. Sekitar 200.000 NIK KTP DKI Jakarta yang sudah tidak tinggal di DKI Jakarta akan dinonaktifkan.

Namun, Anggota Komisi Bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Karyatin Subiyantoro meminta penonaktifan NIK warga Jakarta yang sudah pindah dilakukan setelah Pemilu 2024. Komisi A merekomendasikan untuk menunda penonaktifan NIK bagi mereka yang tidak tinggal di wilayah DKI, sampai selesai pemilu karena berdampak pada daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.

Warga di Kota Depok dan DKI Jakarta diminta waspada dan segera melakukan perubahan domisili jika sudah pindah tempat tinggal. Sementara itu, sebelum melakukan penonaktifan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebaiknya melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat terkait penonaktifan ini agar tidak miss persepsi, terutama bagi mereka yang masih memiliki keluarga di Jakarta tapi bekerja diluar Domisili DKI Jakarta. (Maulana Yusuf)

Forum Banyumas Eling (FBE) Ajak Masyarakat Tingkatkan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Kabar Ngetren/BANYUMAS - Pada hari Senin (17/04/2023) pukul 14:30 - 17:15 WIB, Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama dengan BAPENDA Provinsi Jateng, UPPD SAMSAT Banyumas, dan Bakesbangpol Banyumas menyelenggarakan sosialisasi kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang pembangunan di wilayah Propinsi Jawa Tengah, khususnya kepada Forum Banyumas Eling (FBE).

Acara tersebut dihadiri oleh Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, UPPD SAMSAT Banyumas, Bakesbangpol Banyumas, pengurus dan anggota Forum Banyumas Eling (FBE), serta perwakilan unsur pengurus dan anggota dari beberapa unsur PP, KNPI, LI, PSHT, FKPPI, SAKTI, IARMI, LIBAS, BANSER, AMPEL, ORMAS, LSM di wilayah Kabupaten Banyumas dan undangan lainnya. Berlokasi di Aula Kelurahan Sumampir, Kec. Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas.

Dalam sambutannya, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bambang Hariyanto Bachrudin, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ketua, pengurus, dan anggota Forum Banyumas Eling (FBE). 

Ia juga bangga dengan FBE yang baru lahir pada tanggal 17 Januari 2022, dan bersyukur mereka berkenan hadir mengikuti sosialisasi Perda/NonPerda tahun 2023 anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan bekerja sama dengan BAPENDA Provinsi Jateng.

Bambang menekankan pentingnya meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, terutama di wilayah Kabupaten Banyumas dan Propinsi Jawa Tengah pada umumnya. 

Ia berharap dengan dukungan dari leader ketua, pengurus, dan anggota FBE Banyumas beserta keluarga, saudara, sahabat, dan tetangga, tingkat pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat meningkat dan akhirnya mengurangi tingkat tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan BAPENDA Provinsi Jateng, UPPD SAMSAT Banyumas, dan Bakesbangpol Banyumas mengadakan sosialisasi kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk mendukung pembangunan di wilayah Propinsi Jawa Tengah, khususnya kepada Forum Banyumas Eling (FBE). Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Senin, 17 April 2023, pukul 14.30 - 17.15 WIB di Aula Kelurahan Sumampir, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Acara ini dihadiri oleh Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, UPPD SAMSAT Banyumas, Bakesbangpol Banyumas, pengurus, anggota Forum Banyumas Eleing (FBE), perwakilan unsur pengurus dan anggota dari beberapa unsur PP, KNPI, LI, PSHT, FKPPI, SAKTI, IARMI, LIBAS, BANSER, AMPEL, ORMAS, LSM di wilayah Kabupaten Banyumas, dan undangan lainnya.

Dalam sambutan, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Hariyanto Bachrudin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua, pengurus, dan anggota Forum Banyumas Eling (FBE) yang hadir dalam acara sosialisasi Perda/NonPerda tahun 2023 anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, bekerja sama dengan BAPENDA Provinsi Jateng. Bambang mengungkapkan harapannya untuk meningkatkan kepatuhan kesadaran pembayaran pajak kendaraan bermotor, khususnya di wilayah Kabupaten Banyumas dan Propinsi Jawa Tengah pada umumnya, melalui leader ketua, pengurus, dan anggota FBE Banyumas beserta anggota keluarga, saudara, sahabat, dan tetangganya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan mengurangi tingkat tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Sekretaris Umum FBE Adi Arianto, pada kesempatan tersebut, turut memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa uang penerimaan hasil pajak yang diberikan masyarakat akan berguna bagi pembangunan daerah, karena ada prosentase dana bagi hasil dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota yang akan dirasakan oleh masyarakat melalui pembangunan. Adi juga mengajak untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang semakin baik di Banyumas.

Pada kesempatan ini, Ketua FBE Yudo F Sudiro juga memberikan sosialisasi kepada wajib pajak keluarga besar FBE Banyumas yang kendaraannya belum atas nama sendiri untuk membalik nama kendaraannya agar mempermudah proses pembayaran pajak kendaraan bermotor.

"Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang akan berlaku mulai 2024 diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan dan pembangunan daerah," tandasnya.

Dalam pantauan awak media di lokasi, kegiatan berjalan lancar, sukses, dan dihadiri dengan antusias oleh peserta yang memaksimalkan waktu tanya jawab dengan berbagai pertanyaan seputar pajak kendaraan bermotor.

Acara ditutup dengan semangat berdiri bersama-sama sambil mengucapkan, "aja ngasi bodong, STNK mati 2 tahun telat pajak dapat dihapus data kepemilikan kendaraan, bangga dadi wong jateng nduwe motor karo mobil atas namane dewek, wani numpaki wani majeki." FBE juga berkomitmen untuk, Mensukseskan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor, dimulai dari diri pengurus dan anggotanya.

Mensosialisasikan program pembayaran pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat. Kemudian mendorong Pemerintah Jawa Tengah, melalui DPRD Jawa Tengah khususnya Komisi C yang membidangi pajak kendaraan bermotor, untuk mengutamakan bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor yang diberikan kepada Pemerintah kabupaten/kota untuk perbaikan jalan di wilayahnya. (eFHa)