Jelang Pemilu Banyak Politisi Berkunjung Ke Ponpes, Sjarifuddin Hasan: Nggak Papa, Justru Memperbesar Peran Ponpes

Cianjur - Ratusan santri Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Falah Al Burdah, Kelurahan Ciherang, Kecamatan Pacet, Kabupaten, Cianjur, Jawa Barat, 29 Januari 2024, terlihat berbaris di depan pintu gerbang gedung ponpes.

 

Mereka berjajar rapi untuk menyambut kedatangan Wakil Ketua MPR Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan SE. MM. MBA. Politisi Partai Demokrat itu selepas dhuhur berkunjung ke ponpes yang berada di tengah perkebunan sayur untuk bersilaturahim.

 

Kedatangan anggota DPR dari Dapil Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur itu benar-benar disambut meriah. 

Selepas menjabat tangan para santri yang telah memberi salam padanya, selanjutnya Sjarifuddin Hasan disambut oleh Pimpinan Ponpes Al Burdah, Haji Syahid Burdah, keluarga, dan tokoh masyarakat.

Dalam pertemuan di kediaman pimpinan ponpes, banyak hal yang dibahas, mulai dari sejarah berdirinya lembaga pendidikan yang berada di Kampung Buniaga itu, jumlah santri, hubungan dengan pesantren yang lain, serta perannya bagi masyarakat sekitar.

 

Selepas silaturahim, Menteri Koperasi dan UMKM di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu mengatakan dirinya bangga bisa bersilaturahim di Al Burdah. 

“Mudah-mudahan dengan silaturahim ini akan meningkatkan kepedulian pada ponpes”, ujarnya. “Berkunjung ke ponpes, amalnya dunia dan akhirat”, tambahnya.

 

Anggota Komisi I DPR itu menguraikan, berkunjung ke lembaga pendidikan yang menerapkan ‘boarding school’ itu merupakan komitmen dirinya mendukung lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pola ajar formal dan non formal. 

“Dari model seperti ini ponpes mampu mencetak sumber daya manusia yang handal”, ujarnya.

 

Dengan model pendidikan komprehensif, ponpes mampu membentuk santri tak hanya menguasai ilmu agama namun juga ilmu umum. Pendidikan bela negara dan cinta tanah air pun juga diberikan di tempat ini. “Sehingga para santri mempunyai jiwa pancasilais”, tegasnya.

 

Apresiasi yang diberikan Al Burdah tidak hanya itu. Disebut ponpes terbuka bagi semua kalangan. “Santri yang tidak mampu pun bisa menempuh pendidikan di sini”, ungkapnya.

 

Hal-hal di ataslah yang membuat pria yang menjadi Guru Besar di Universitas Negeri Makassar itu selalu mempunyai waktu untuk berkunjung dan silaturahim ke ponpes. Di dapilnya, diakui banyak ponpes. “Seperti di Jawa Timur dan Jawa Tengah, di Jawa Barat juga banyak ponpes”, paparnya.

 

Dirinya berpesan untuk menyambut bonus demografi, diharap ponpes lebih meningkatkan perannya agar lulusan yang dihasilkan mampu menikmati bonus yang ada sekaligus bisa menjawab tantangan yang muncul.

 

Untuk itu ia meminta kepada pemerintahan yang terbentuk selepas pemilu memberi perhatian yang lebih besar kepada lembaga pendidikan Islam yang tumbuh subur di tengah masyarakat itu.

 

Diakui menjelang pemilu banyak politisi, capres, cawapres, dan caleg yang berkunjung ke ponpes. Hal demikian menurut Sjarifuddin Hasan tidak masalah. “Nggak papa, justru kehadiran mereka bentuk kepedulian dan memperbesar peran ponpes”, tegasnya.

Respon Kampanye Pemilu 2024, Sjarifuddin Hasan: Masyarakat Antusias Menyambut Pemilu

Bogor - Sebagai petahana anggota DPR Periode 2019-2024, Wakil Ketua MPR Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan SE. MM. MBA; mencalonkan kembali sebagai anggota DPR untuk periode 2024-2029. 

Di tengah kesibukan sebagai pimpinan MPR dan padatnya jadwal kampanye, Politisi Partai Demokrat (PD) itu tidak terganggu dengan rasa lelah dan capek. 

“Kuncinya harus ada keseimbangan”, ujarnya selepas memberi materi Sosialisasi Empat Pilar MPR di Kampung Kebun Karet, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, 24 Januari 2024.

 

Caleg DPR Periode 2024-2029 dari Dapil Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur itu mengatakan, meski sibuk dalam urusan kerja politik namun tetap menjaga kesehatan. 

“Dengan cara berolahraga”, ujarnya. Dengan badan yang bugar dan sehat ia berharap tetap bisa mengikuti proses kampanye dan pemilu tahun ini.

 

Anggota Komisi I DPR itu menyebut di dapilnya dalam sehari ia bisa melakukan kampanye dua sampai tiga titik di satu wilayah. 

“Bahkan pagi di Bogor, sorenya di Cianjur”, tuturnya. Kampanye yang dilakukan hingga Cianjur bagian Selatan yang memiliki rupa bumi pegunungan serta terbilang jauh.

  

Setelah melakukan kampanye sejak hari pertama hingga pada hari ini, Menteri Koperasi dan UMKM di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu merasa puas karena respon yang diberikan oleh masyarakat sangat tinggi. 

“Hasilnya positif”, tuturnya. “Masyarakat sangat senang mendengar komitmen dan program yang saya tawarkan”, tambahnya.

 

Sjarifuddin Hasan berharap sukses yang diraih tidak hanya pada dirinya namun juga pada partai yang menaunginya. “Saya optimis PD berjaya kembali pada tahun 2024.

 

Dinamika kampanye dan pemilu di tahun ini sangat tinggi sehingga Presiden Megawati, Presiden SBY, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pun turun gunung ikut berkampanye. 

Sjarifuddin Hasan mengatakan sudah lama Presiden SBY berkomitmen untuk turun gunung baik untuk  kampanye pemilu legislatif maupun presiden. 

“Beliau sudah turun gunung mulai dari Bogor, Cianjur, Bandung, Yogyakarta, dan selanjutnya di berbagai kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur”, ungkapnya.

 

Saat ditanya oleh wartawan terkait netralitas TNI-Polri, pria yang menjadi Guru Besar Universitas Negeri Makassar itu menyebut netralitas kedua institusi itu sejauh ini masih bagus. “Mudah-mudahan tetap terjaga”, tegasnya.

Sjarifuddin Hasan Apresiasi Muhibah KRI dr. Radjiman Bantu Palestina

Jakarta - Beberapa hari yang lalu pemerintah melepas Kapal Rumah Sakit KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat. 

Kapal dengan nomer lambung 992 yang dilepas dari Dermaga Markas Komando Lintas Laut Militer, Tanjung Priok, Jakarta, itu bergerak ke Mesir untuk melakukan muhibah atau port visit.

 

KRI dr. Radjiman melakukan muhibah ke Mesir untuk melakukan misi mulia yakni membantu rakyat Palestina. 

Sesampai di Mesir, bantuan kemanusiaan yang berupa bahan makanan, selimut, pakaian, perlengkapan bayi, pakaian wanita, susu, tenda lapangan, perlengkapan kebersihan, air mineral, perlengkapan ibadah, dan kebutuhan lainnya itu selanjutnya diteruskan kepada rakyat Palestina.

 

Muhibah KRI dr. Radjiman diapresiasi oleh Wakil Ketua MPR Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan SE. MM. MBA. “Langkah yang bagus untuk membantu rakyat Palestina”, ujarnya usai melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR di Kota Bogor, Jawa Barat, 23 Januari 2024.

 

Langkah pemerintah membantu rakyat Palestina akibat agresi milter Israel dengan mengirim bantuan dikatakan oleh Politisi Partai Demokrat itu sebagai wujud dari pelaksanaan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 di mana bangsa Indonesia mempunyai amanah ikut menciptakan perdamaian abadi dan menghapus penjajahan di muka dunia.  “Kita hargai langkah pemerintah", tuturnya.

 

Misi KRI dr. Radjiman disebut sebagai sikap bangsa Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina sehingga apa yang dialami oleh rakyat dan bangsa Palestina, bangsa ini harus peduli dan membantunya.

 

Sikap bangsa Indonesia menurut anggota Komisi I DPR itu sesuai dengan politik global bangsa-bangsa di dunia yang juga peduli pada Palestina. Dirinya juga mengapresiasi sikap rakyat Indonesia yang juga peduli pada Palestina.

 

Sikap bersama antara rakyat dan pemerintah yang peduli pada Palestina menurut pria yang juga menjadi Guru Besar Universitas Negeri Makassar itu perlu dijaga dan diingkatkan.

 

Dari sumber yang ada, muhibah KRI dr, Radjiman itu akan memakan waktu sekitar 52 hari.

 

Pentingnya Menggunakan Hak Suara Dalam Pemilu, Sjarifuddin Hasan: Bila Yang Dipilih Ingkar Janji, Rakyat Bisa Menuntut

 

Bogor - Di bawah tenda putih, ratusan warga Komplek Tulus Rejo, Kelurahan Muara Sari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, 23 Januari 2024, berkumpul di tengah sedikit rintik hujan dan suasana mendung.

 

Di bawah tenda yang berada di lapangan serbaguna itu, mereka mengikuti Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau yang lebih popular disebut Empat Pilar MPR.

 

Sosialisasi yang dimulai pukul 10.00 WIB itu sangat istimewa sebab Wakil Ketua MPR Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan SE. MM. MBA., menjadi pemateri. 

Di hadapan ratusan warga yang mayoritas para ibu rumah tangga, politisi Partai Demokrat itu merasa senang bisa melakukan sosialisasi sekaligus bersilaturahmi dan bertatap muka dengan warga. “Silaturahmi membuka pintu rejeki dan dipanjangkan umur oleh Allah”, ujarnya.

 

Di awal sosialisasi, Menteri Koperasi dan UMKM di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu memberi quis apa saja materi sosialisasi. 

Mendapat quis tersebut peserta berebut menjawab. Satu persatu dan bergiliran, warga yang kampungnya tidak jauh dengan Sentra Tas Tajur itu mengatakan, “Pancasila, UUD, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika”.

 

Sosialisasi yang dilakukan oleh anggota Komisi I DPR itu selalu meriah, heboh, dan menarik bagi warga. Ia menuturkan mempunyai metoda agar sosialisasi bisa cair dan tidak membosankan.

 

Diungkap, rakyat sudah capek bila sosialisasi dilakukan secara ‘top down’. Untuk itu ia lebih memilih dengan cara ‘bottom up’. Dengan ‘bottom up’ maka komunikasi yang terjadi lebih terbuka, peserta lebih berpartisipasi. “Jadi cara seperti ini lebih efektif”, ujarnya. “Nah inilah metode saya setiap menggelar sosialisasi”, tambahnya.

 

Di tahun politik, anggota DPR dari Dapil Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur itu kerap mengingatkan pentingnya berpartisipasi dalam pemilu. 

“Pemilu merupakan amanah dari UUD”, tegasnya. “Ikut pemilu berarti mengimplementasikan Empat Pilar MPR”, tuturnya.

 

Pria yang juga menjadi Guru Besar Universitas Negeri Makassar itu tidak hanya mengingatkan warga menggunakan hak dan kewajiban dalam pemungutan suara namun juga menegaskan agar mereka tidak golput.

 

Tidak golput ditegaskan oleh pria asal Sulawesi Selatan itu karena menggunakan hak pilih dalam pemilu merupakan bentuk tanggung jawab kepada bangsa dan negara. 

Lebih lanjut dikatakan bila sudah menggunakan hak pilih maka rakyat punya hak untuk menagih janji kepada sosok yang dipilih..

 

Bila sosok yang dipilih baik anggota legislatif, presiden dan wakil presiden ternyata tidak membuat pemilih menjadi sejahtera seperti yang dijanjikan, mereka bisa menuntut haknya. “Kalau golput atau tidak memilih ya jangan menuntut”, tegasnya.

 

Sjarifuddin Hasan pun menyodorkan kriteria caleg, capres dan cawapres yang bisa dipilih oleh rakyat. Kriterianya menurut pria yang gemar berolahraga itu adalah punya reputasi dan kontribusi pada bangsa dan negara, peduli pada keadaan rakyat serta bisa memperjuangkan apa yang dikehendaki rakyat.

 

Sosialisasi Empat Pilar di Bogor, Ingatkan Warga Pentingnya Ikut Pemilu, Sjarifuddin Hasan: Jangan Golput

Bogor - Dalam sehari, 22 Januari 2024, Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan SE. MM. MBA, dua kali melakukan Sosialiasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau yang lebih popular disebut Empat Pilar MPR di dua lokasi di Kota Bogor, Jawa Barat.

 

Dua lokasi itu adalah, pertama, di Kampung Babakan Sirna, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan. Kedua, di Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan Bogor Barat.

 

Bertempat di Aula Majelis Ta’lim Al Ikhlas, Kampung Babakan Sirna, sejak pukul 10.00 WIB, ratusan warga dari berbagai RT dan RW memenuhi ruangan yang ada. Mereka antusias mengikuti sosialisasi. 

Dalam sosialisasi Sjarifuddin Hasan memberikan quiz hafalan Pancasila kepada peserta. Saat ditanya bunyi sila-sila yang ada, banyak peserta yang mengangkat tangan untuk diberi kesempatan menyebut bunyi sila-sila yang ada.

 

Quiz hafalan yang dilontarkan kepada peserta tidak hanya bunyi sila-sila dasar negara tetapi juga apa saja yang ada dalam Empat Pilar MPR.

 

Antusias warga dalam menjawab quiz membuat Politisi Partai Demokrat itu bangga. Quiz yang diberikan dalam acara itu merupakan upaya menggali pengetahuan warga tentang Empat Pilar MPR, partai politik, dan tokoh-tokoh nasional. “Saya tanyakan langsung kepada mereka”, ujarnya.

 

Cara sosialisasi dengan memberikan quiz menurut anggota DPR dari Dapil Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur itu merupakan metode yang bagus. 

“Bukan lagi dengan cara indoktrinisasi”, tegasnya. Dengan cara quiz membuat peserta sosialisasi lebih bisa berpartisipasi, cair, serta mendengarkan langsung suara dari bawah. “Syukur mereka sangat mengerti”, paparnya.

 

Dirinya sangat berkesan melakukan sosialisasi di Kampung Babakan Sirna. Pemahaman warga di sana akan Empat Pilar diakui sudah bagus sehingga Menteri Koperasi dan UMKM di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu tidak perlu menjelaskan secara detail.

 

“Mereka sudah memahami Empat Pilar tinggal bagaimana semangat untuk menjaga dan mengimplementasikan”, ujarnya. “Mereka luar biasa, sudah paham  tinggal bagaimana mereka mengamalkan”, tambahnya.

 

Pria yang juga menjadi Guru Besar Universitas Negeri Makassar itu dalam sosialisasi mengingatkan kepada warga bahwa tanggal 14 Februari 2024 merupakan hari pemungutan suara Pemilu 2024. 

Ia mengingatkan demikian sebab pemilu merupakan amanah UUD NRI Tahun 1945. “Berpartisipasi dalam pemilu merupakan salah satu kewajiban sebagai warga bangsa”, paparnya. “Jangan sampai golput”, tegasnya.

 

Setelah melakukan sosialisasi di Kampung Babakan Sirna, selanjutnya Sjarifuddin Hasan melakukan hal yang sama di Aula Minang Limkos, Cilendek Timur, sekitar pukul 14.00 WIB. Suasana sosialisasi di tempat itu juga sangat antusias dan meriah.

Banyak Janji Saat Kampanye Pemilu 2024, Sjarifuddin Hasan: Jangan Mengumbar Janji

Jakarta - Wakil Ketua MPR Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan SE. MM. MBA, mendukung ucapan Presiden VI Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar calon presiden, calon wakil presiden, dan calon anggota legislatif tidak mengumbar janji dalam kampanye Pemilu 2024.

Menurut Sjarifuddin Hasan, sebaiknya peserta pemilu memberi janji yang sekiranya bisa ditepati. Hal demikian diungkap oleh Politisi Partai Demokrat (PD) itu saat melakukan kunjungan kerja di Kota Bandung, Jawa Barat, 11 Januari 2024.

 

Ditegaskan oleh Menteri Koperasi dan UMKM di masa Presiden SBY itu, jangan sampai rakyat diberi janji yang sulit dicapai atau ditepati. “Jadi kita harus realitis jangan mengumbar janji”, tegasnya.

Dituturkan, janji adalah hutang, rakyat akan menagih janji yang sudah diucapkan sehingga kalau tidak ditepati menurutnya kasihan rakyat. “Yang berjanji pun juga menjadi salah tingkah”, paparnya. “Ada yang sudah berjanji namun gagal menepati, jadi sebaiknya realistis saja”, tambahnya.

 

Pria yang menjadi Guru Besar Universitas Negeri Makassar itu memberi contoh bagaimana Presiden SBY menaikkan gaji pegawai negeri sipil, TNI, dan Polri, setiap tahun dalam masa pemerintahannya. “Itu menunjukan keberpihakan pada rakyat”, paparnya.

 

Bagi Presiden SBY, menurut Sjarifuddin Hasan, kesejahteraan rakyat menjadi prioritas. “Gaji perlu dinaikkan apalagi sudah ada inflasi”, tuturnya. Bila gaji dinaikkan maka daya beli rakyat bisa terjaga. “Dengan demikian rakyat bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari”, ujar pria asal Sulawesi Selatan itu.

 

Beberapa hari ini SBY turun gunung menemui rakyat untuk memberi masukan kepada semua. Disebut oleh Sjarifuddin Hasan, Presiden SBY memang memprioritaskan kesejahteraan rakyat. “Ini menjadi prinisp beliau”, tuturnya. 

Ditambahkan, dalam setiap kesempatan presiden kelahiran Pacitan, Jawa Timur, itu mengatakan rakyat tidak boleh susah, rakyat harus sejahtera. “Itu yang menjadi prioritas beliau sampai saat ini”, tegasnya.

Warga Curhat Ketidakadilan Pembagian Bansos, Sjarifuddin Hasan: Perlu Perbaikan Data dan Pentingnya Pengawasan

Kabar Ngetren/Bogor - Kunjungan kerja Wakil Ketua MPR Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan SE, MM, MBA; ke Kota Bogor, Jawa Barat, 18 Desember 2023, dimanfaatkan oleh masyarakat di sana untuk mengungkapkan berbagai permasalahan yang ada.

 

Saat menggelar pertemuan di salah satu balai di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, warga curhat atas pembagian bantuan sosial (bansos). “Pembagiannya tidak adil dan merata”, ujar salah satu warga.

 

Mendengar curhatan yang demikian, Sjarifuddin Hasan mengucapkan terima kasih atas keberanian warga mengungkapkan masalah yang demikian. 

“Ungkapan tadi merupakan salah satu bentuk kepedulian pada kondisi masyarakat”, tuturnya. Apa yang disampakan menjadi catatan dalam kunjungan kerja itu.

 

Setelah mendengar pembagian bansos yang tidak adil dan merata, selanjutnya Politisi Partai Demokrat itu mengatakan prosedur pembagian perlu dievaluasi ulang. 

Diakui salah satu kelemahan dari program itu adalah menyangkut masalah data. “Data katanya selalu di-up date namun masih saja terjadi kesalahan”, paparnya.

 

Kesalahan data membuat bansos salah sasaran, seperti orang yang tidak berhak malah menerima. Sedang orang yang berhak malah kelewatan. 

“Bahkan orang yang sudah meninggal tercatat mendapat bansos”, ujar anggota DPR dari Dapil III Jawa Barat yang meliputi Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur itu.

 

Akibat salah sasaran muncul pandangan tidak adil dari masyarakat. “Bagaimana adil kalau orang yang rumahnya gedong atau memiliki sepeda motor dua malah mendapat bansos”, tuturnya.

 

Anggota Komisi I DPR itu kembali menegaskan perlunya evaluasi terhadap pembagian bansos. Data yang ada menurutnya perlu direvisi. Dengan demikian penyaluran bansos ke masyarakat akan tepat sasaran. 

Menurut Sjarifuddin Hasan tidak hanya data yang perlu diperbaiki namun juga penting adanya pengawasan dan feedback (masukan) dari masyarakat seperti curhatan tadi. “Bila ini dilakukan maka ke depan akan lebih baik”, ujarnya.

 

Pria yang menjadi Guru Besar Universitas Negeri Makassar itu mengakui bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan jumlah penduduk 275 juta jiwa. Angka kemiskinan pun masih tinggi mencapai 9,3%. “Mengentaskan kemiskinan merupakan pekerjaan yang penuh tantangan.

 

Pada hari itu, Menteri Koperasi dan UMKM di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu juga menggelar pertemuan dengan ratusan warga di Kelurahan Semplak, Kecamatan Bogor Barat.