Jakarta – Banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah seperti Aceh, Sumut, Sumbar, dan daerah lain di Indonesia kembali menjadi sorotan publik. Kejadian yang merusak rumah warga, fasilitas umum, hingga menelan kerugian miliaran rupiah itu menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk dari aktivis muda Putri Nabila Damayanti, SH.
Dalam keterangannya kepada awak media pada Senin (01-12-2025) di Jakarta, Putri menegaskan bahwa persoalan banjir tidak bisa terus menerus dianggap sebagai fenomena alam semata. Ia menyebut ada pihak-pihak yang harus bertanggung jawab penuh.
“Kejadian banjir di daerah adalah tanggung jawab Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, TNI, Polri, serta kepala daerah setempat.” Tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kerusakan lingkungan akibat praktik penebangan hutan menjadi faktor utama yang memperparah bencana.
“Bencana banjir yang melanda beberapa daerah di Indonesia khususnya di wilayah Sumatera adalah akibat banyaknya penebangan kayu ilegal maupun legal yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Ini jelas kesalahan pihak terkait,” ujar Putri.
Aktivis muda dari Partai Golkar tersebut juga menekankan bahwa bencana yang terjadi bukanlah kejadian yang muncul begitu saja, melainkan hasil dari kerakusan manusia.
“Dari dulu daerah-daerah ini tidak pernah mengalami banjir dan longsor. Ini bukti nyata bahwa bencana terjadi akibat kesalahan manusia-manusia yang rakus tanpa berpikir panjang, bukan fenomena alam. Kayu-kayu gelondongan itu bukti nyata yang tidak bisa lagi dielakkan,” tegas Putri.
Ia juga menyoroti kayu gelondongan yang hanyut terbawa banjir, yang menurutnya merupakan bukti paling jelas adanya praktik penebangan yang merusak hutan.
“Kayu gelondongan yang hanyut diterjang banjir itu hasil potongan, bukan kayu tumbang alami. Ini hanya untuk mengeruk keuntungan pribadi dan membunuh masyarakat banyak. Sudah sewajarnya para petinggi turun tangan dan bertanggung jawab. Penebangan legal maupun ilegal harus dipidana. Kenapa dibiarkan? Ke mana POLISI dan TNI?” ungkap Putri yang juga menjabat sebagai Pengurus PP AMPG.
Menutup pernyataannya, Putri kembali mempertanyakan lemahnya sistem pengawasan kehutanan di Indonesia.
“Bagaimana sebenarnya pengawasan hutan-hutan di negara kita?” tutupnya.
Penulis: Megy
Editor: Maz Friend
