Ketum DPP PWDPI Dukung Langkah KPK Tetapkan Yaqut Cholil Qoumas sebagai Tersangka Kasus Kuota Haji 2024

 

Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tahun 2024.

Penetapan status tersangka tersebut dilakukan setelah KPK menyelesaikan proses penyidikan yang berjalan cukup panjang. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan bahwa surat penetapan tersangka telah resmi diterbitkan. Kasus ini sebelumnya telah menjadi sorotan publik selama berbulan-bulan, seiring munculnya dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam distribusi kuota haji tambahan.

Ketua Umum DPP PWDPI menilai langkah KPK tersebut sebagai bentuk komitmen penegakan hukum yang harus diapresiasi oleh seluruh elemen masyarakat.

"Kami sangat mendukung langkah tegas yang dilakukan KPK dalam menangani perkara ini. Pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa, dan tidak ada satu pun institusi atau individu yang boleh berada di luar hukum," ujar Ketum DPP PWDPI, Jumat (9/1/2026).

Menurutnya, prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan urusan negara merupakan hal yang tidak bisa ditawar. Terlebih, pengelolaan ibadah haji menyangkut kepentingan jutaan masyarakat dan kepercayaan publik terhadap negara.

"Proses hukum yang adil dan objektif harus berjalan maksimal, baik untuk menjaga keadilan maupun sebagai bentuk pembelajaran agar tidak terjadi praktik yang sama di masa depan," tambahnya.

Lebih lanjut, Ketum PWDPI juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak terjebak dalam spekulasi yang tidak berdasar. Ia menegaskan pentingnya memberikan ruang kepada KPK untuk bekerja secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PWDPI berharap proses hukum ini dapat menjadi momentum penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, khususnya dalam sektor pelayanan publik strategis seperti penyelenggaraan ibadah haji.

Penulis: Tim Mesia Group PWDPI

Editor: Maz Friend

Kodim 0616/Indramayu dan BPBD Perkuat Mitigasi Bencana, Fokus Kesiapsiagaan Lintas Sektor

Indramayu – Upaya penguatan kesiapsiagaan bencana terus digencarkan di Kabupaten Indramayu. Komando Distrik Militer (Kodim) 0616/Indramayu bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Sosialisasi Mitigasi Bencana Alam di Ruang Rapat BPBD Indramayu, Jl. Pahlawan No. 62/A, Kelurahan Lemahmekar, Kecamatan Indramayu, Kamis (07/01/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual dan diikuti para Dandim jajaran Korem 063/Sunan Gunung Jati bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di wilayah masing-masing. Sosialisasi dipimpin langsung oleh Danrem 063/Sunan Gunung Jati Kolonel Inf Hista Soleh Harahap, S.I.P., M.I.P., sebagai bentuk penekanan pimpinan terhadap pentingnya kesiapsiagaan satuan menghadapi potensi bencana alam.

Dalam arahannya, Danrem menegaskan bahwa wilayah Korem 063 memiliki tingkat kerawanan bencana yang relatif tinggi sehingga membutuhkan respons cepat dan koordinasi yang solid.

“Wilayah Korem 063 memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi. Karena itu diperlukan kesiapsiagaan, kecepatan bertindak, serta koordinasi yang solid agar masyarakat terlindungi,” tegas Danrem.

Sosialisasi ini turut dihadiri Dandim 0616/Indramayu Letkol Arm Tulus Widodo, S.E., M.Han., Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Ir. Aep Surahman yang mewakili Bupati Indramayu, Kapolres Indramayu AKBP Mochamad Fajar Gemilang, S.I.K., M.H., M.I.K., serta perwakilan Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri Indramayu, DPRD, dan Kepala Pelaksana BPBD Indramayu Drs. Dadang Oce Iskandar.

Sejumlah narasumber strategis juga dihadirkan dalam kegiatan ini, antara lain Kalak BPBD Provinsi Jawa Barat Teten Ali Mulku Engkun serta Kepala BMKG Kertajati Prof. Ir. Teuku Faisal Fathani, S.T., M.T., Ph.D., IPU.

Dalam pemaparannya, Kalak BPBD Jawa Barat menekankan bahwa mitigasi bencana harus dimulai dari langkah pencegahan yang terstruktur, termasuk pemetaan wilayah rawan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kesiapan logistik, serta pemberdayaan masyarakat.

“Mitigasi adalah investasi keselamatan. Semakin siap sejak awal, semakin kecil dampak bencana,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BMKG Kertajati menyoroti pentingnya pemanfaatan data dan informasi cuaca dalam pengambilan keputusan di lapangan, khususnya terkait ancaman bencana hidrometeorologi.

“Informasi prakiraan dan peringatan dini BMKG harus dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan di lapangan,” jelasnya.

Melalui sosialisasi ini, sinergi lintas sektor antara TNI, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi teknis diharapkan semakin solid, sehingga upaya mitigasi dan penanganan bencana di Indramayu dapat berjalan lebih efektif dan terukur.

Penulis: Thoha

Editor: Maz Friend

Ady Setiawan Dilantik Jadi Direktur Utama PDAM Tirta Moedal Kota Semarang

Semarang – Pemerintah Kota Semarang resmi melantik DR. Ir. Ady Setiawan, SH, MH, MM, MT sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Moedal Kota Semarang, Rabu (07/01/2026). Pelantikan dilakukan langsung oleh Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, di lingkungan Balai Kota Semarang.

Dalam sambutannya, Agustina menegaskan bahwa Ady Setiawan langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis, terutama percepatan proyek SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Semarang Barat serta rencana pengembangan SPAM Semarang Timur.

“Kondisi pelayanan air masih perlu dilancarkan. Ini menjadi pekerjaan besar. Selain itu, SPAM Semarang Timur diharapkan segera dimulai agar jaringan pelayanan air bersih bisa menjangkau lebih banyak warga,” ujar Agustina Wilujeng.

Tak hanya soal air minum, Agustina juga menyampaikan bahwa Asian Development Bank (ADB) akan memberikan dukungan pembangunan SPALDT (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat). Dalam proyek tersebut, PDAM Tirta Moedal akan menjadi mitra utama pelaksana di daerah.

“Tantangannya tidak ringan karena bukan hanya mengelola air bersih, tapi juga pengolahan limbah domestik. Dua tugas besar ini menuntut fokus dan manajemen yang kuat,” tegasnya.

Fokus Efisiensi dan Peningkatan Pelayanan

Usai pelantikan, Ady Setiawan yang akrab disapa Mas Wawan atau Pakde Air menegaskan komitmennya untuk membawa perubahan nyata di tubuh PDAM Tirta Moedal, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan air bersih bagi masyarakat Kota Semarang.

“Dalam waktu dekat, kami akan memprioritaskan efisiensi teknis dan pelestarian lingkungan. Penanganan pengaduan pelanggan harus cepat dan responsif. Di sisi lain, efisiensi biaya operasional menjadi kunci untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” kata Ady Setiawan.

Selain itu, Ady juga menyoroti persoalan serius terkait penggunaan air tanah yang masif di Kota Semarang. Menurutnya, eksploitasi berlebihan berkontribusi langsung terhadap penurunan muka tanah.

“Pengambilan air tanah secara berlebihan memicu degradasi lingkungan. Penegakan Perda Pengendalian Air Tanah harus diperkuat. Kami akan mengimbanginya dengan percepatan suplai air melalui optimalisasi SPAM Semarang Barat dan pengembangan SPAM Semarang Timur atau Jragung,” jelasnya.

Rekam Jejak di PDAM

Sebelum dipercaya memimpin PDAM Tirta Moedal Kota Semarang, Ady Setiawan tercatat pernah menjabat sebagai Direktur Utama PDAM Indramayu. Ia dilantik oleh Bupati Indramayu, Nina Agustina, pada Kamis, 4 November 2021, di Pendopo Kabupaten Indramayu.

Meski memiliki rekam jejak tersebut, Ady Setiawan memilih mengundurkan diri beberapa bulan sebelum masa jabatannya berakhir di Indramayu. Kini, ia kembali dipercaya memegang peran strategis di sektor layanan air bersih ibu kota Jawa Tengah.

Penulis: Thoha

Editor: Maz Friend

Unwir Indramayu Kukuhkan 2 Guru Besar, Dorong Penguatan HAKI dan SDM Pendidikan

Indramayu – Universitas Wiralodra (Unwir) Indramayu menggelar Sidang Terbuka Senat Akademik dalam rangka Pengukuhan Guru Besar dan Orasi Ilmiah, Rabu 07 Januari 2026, di Aula Nyi Endang Dharma Ayu, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu.

Dalam agenda akademik bergengsi ini, Unwir secara resmi mengukuhkan Prof. Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si. sebagai Guru Besar Bidang Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) serta Prof. Dr. Ipong Dekawati, M.Pd. sebagai Guru Besar Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Pendidikan.

Acara tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para profesor dari berbagai perguruan tinggi luar daerah seperti Unisba, UIN Sunan Gunung Djati, Stikes, Polindra, serta para dekan, dosen, dan mahasiswa dari seluruh fakultas di lingkungan Universitas Wiralodra.

Rangkaian kegiatan dimulai pukul 09.00 WIB, diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, sambutan-sambutan, Mars Unwir, sesi Ishoma (Istirahat, Sholat, dan Makan), serta ditutup dengan doa bersama dan salam-salaman.

Rektor Unwir Tekankan Pentingnya Perlindungan HAKI

Dalam sambutannya, Rektor Unwir Prof. Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si. menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mencatatkan dan mendaftarkan hak kekayaan intelektual ke kementerian terkait.

“Kami mengharapkan bahwa pemerintah daerah untuk selalu mencatatkan dan mendaftarkan HAKI ini ke Kementerian Hukum dan HAM,” ujar Prof. Ujang.

Ia juga menyoroti dampak perubahan regulasi terhadap perlindungan kekayaan intelektual nasional.

“Perubahan undang-undang tentang Hak Cipta dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 kami riset kembali, kemudian saya publikasikan dalam jurnal Justisia,” jelasnya.

Menurutnya, hasil riset tersebut menunjukkan bahwa perubahan regulasi mampu memperkuat perlindungan terhadap kekayaan intelektual lokal.

“Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa hak kekayaan intelektual seperti batik Paoman dapat berkembang dan mendapatkan perlindungan. Yang paling menggembirakan, batik Trusmi sudah terdaftar dan dapat disertifikatkan,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa perubahan undang-undang berkontribusi langsung terhadap meningkatnya perlindungan HAKI di Indonesia.

Dorong Daya Saing Perguruan Tinggi

Dengan dikukuhkannya dua guru besar ini, Universitas Wiralodra diharapkan semakin memperkuat kualitas akademik dan daya saing institusi di tingkat regional maupun nasional.

Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Wiralodra Indramayu, Dr. H. Dudung Indra A., S.H., M.H., mengungkapkan capaian sumber daya Unwir saat ini.

“Alhamdulillah, sampai saat ini Universitas Wiralodra mempunyai 57 dosen dan sekitar 5.000 mahasiswa di lingkungan Universitas Wiralodra ini,” ujarnya.

Ia berharap Unwir terus melangkah menuju kampus unggul dan berkualitas.

“Mudah-mudahan Universitas Wiralodra ini menuju universitas yang unggul, berdaya saing, dan berkualitas,” tutupnya.

Dengan penguatan sumber daya akademik dan fokus pada riset strategis, Unwir Indramayu optimistis menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional.

Penulis: Thoha

Editor: Maz Friend

Kerja Sama Jateng–Lampung Rp 832,3 Miliar, PWDPI Soroti Transparansi dan Akuntabilitas

BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Lampung resmi menjalin kerja sama strategis lintas sektor dengan nilai transaksi tahunan mencapai Rp 832,3 miliar. Kesepakatan yang diteken pada Selasa (6/1/2026) ini diproyeksikan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah di Pulau Jawa dan Sumatra.

Namun, di balik besarnya potensi ekonomi tersebut, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPP PWDPI), M. Nurullah RS, menegaskan pentingnya aspek transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi kerja sama bernilai jumbo ini.

“Kolaborasi antarprovinsi ini punya dampak besar bagi pembangunan daerah. Tetapi, nilai transaksi yang mencapai ratusan miliar rupiah menuntut keterbukaan yang menyeluruh agar publik benar-benar memahami arah dan manfaatnya,” kata M. Nurullah RS, Rabu (7/1/2026).

Transparansi Jadi Kunci Kepercayaan Publik

Menurut M. Nurullah, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas terkait alokasi anggaran, manfaat ekonomi, hingga mekanisme pengawasan dari kerja sama tersebut. Tanpa transparansi yang kuat, proyek besar berisiko menimbulkan tanda tanya sekaligus menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

“Ketika informasi tidak dibuka secara gamblang, ruang spekulasi akan muncul. Padahal, kepercayaan publik adalah fondasi utama keberhasilan kebijakan ekonomi daerah,” ujarnya.

Peran BUMD Jadi Sorotan

Kerja sama ini juga melibatkan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), di antaranya PT Jateng Petro Energi, PT Lampung Jasa Utama, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah, serta PT Wahana Raharja. Keterlibatan entitas usaha milik daerah tersebut dinilai perlu diawasi secara ketat.

“BUMD adalah representasi kepemilikan rakyat. Karena itu, setiap bentuk kerja sama harus berorientasi pada kepentingan publik, bukan kelompok tertentu. Rekam jejak tata kelola dan akuntabilitas BUMD wajib menjadi prioritas,” tegasnya.

Energi dan Perdagangan Jadi Sektor Kunci

Sektor energi menjadi salah satu fokus utama dalam kerja sama ini, terutama pemanfaatan gas bumi dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Ketum PWDPI mengingatkan agar orientasi keuntungan ekonomi tetap sejalan dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Selain energi, kerja sama perdagangan multi-komoditas juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi riil, memperluas rantai pasok antarwilayah, serta membuka lapangan kerja bagi tenaga lokal di kedua provinsi.

Dorong Tim Pemantau Independen

Untuk memastikan kerja sama berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, PWDPI mendorong pembentukan tim pemantau independen. Tim ini diharapkan melibatkan unsur masyarakat sipil, termasuk perwakilan perempuan, guna menjamin pengawasan yang objektif dan inklusif.

“Publikasi laporan perkembangan proyek secara berkala sangat penting agar seluruh proses dapat dipantau bersama, bukan hanya oleh pemerintah, tetapi juga masyarakat,” tambah M. Nurullah.

Ia menutup dengan penegasan bahwa keberhasilan kerja sama ini sangat ditentukan oleh komitmen kedua pemerintah daerah dalam menjaga keterbukaan.

“Dengan transparansi dan akuntabilitas yang kuat, kerja sama ini berpotensi menjadi terobosan ekonomi yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jawa Tengah dan Lampung,” pungkasnya.

Penulis: Tim Media Group PWDPI

Editor: Maz Friend

Kapolres Indramayu Pimpin Sertijab Kasat Intelkam dan Sejumlah Kapolsek

Indramayu — Kapolres Indramayu AKBP Mochamad Fajar Gemilang, S.I.K., M.H., M.I.K. memimpin langsung upacara serah terima jabatan (sertijab) Kasat Intelkam serta sejumlah Kapolsek di wilayah hukum Polres Indramayu.

Kegiatan sertijab tersebut digelar di Lapangan Apel Polres Indramayu, pada Selasa, 06 Januari 2026, sebagai bagian dari dinamika organisasi Polri dalam menjawab tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks.

Dalam sambutannya, Kapolres Indramayu menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan langkah strategis dan kebutuhan organisasi guna menjaga kesinambungan kepemimpinan.

“Kegiatan ini merupakan hal yang wajar dan strategis untuk menjawab tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks. Sertijab menjadi kebutuhan organisasi guna menjaga kesinambungan kepemimpinan dan meningkatkan profesionalisme personel,” ujar Kapolres Indramayu AKBP Mochamad Fajar Gemilang.

Daftar Pejabat yang Melaksanakan Sertijab

Sejumlah pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan antara lain:

Kapolsek Karangampel, dari Kompol Warmad, S.Pd. kepada AKP Maryudi, S.H.

Kasat Intelkam Polres Indramayu, dari AKP Saefullah, S.H., M.Ap. kepada AKP Agus Suwartono, S.H.

Kapolsek Kandanghaur, dari Kompol Surahmat, S.Sos. kepada AKP Joni, S.H., yang sebelumnya menjabat Kapolsek Terisi.

Sementara itu:

Jabatan Kapolsek Terisi kini diemban AKP Ian Hernawan, S.H., M.A.P., sebelumnya Kapolsek Pasekan.

Posisi Kapolsek Pasekan selanjutnya dijabat IPDA Nanang Dasuki, S.H., yang sebelumnya Kapolsek Sukra.

Jabatan Kapolsek Sukra kini dipegang IPDA Andi Supriyatna.

Untuk wilayah lainnya:

Kapolsek Losarang, dari AKP Hendro Ruhanda, S.H. kepada AKP Suhendi, S.H., M.H., yang sebelumnya menjabat Kapolsek Sindang.

Kapolsek Sindang kini dijabat AKP Karnala, S.H., sebelumnya Kapolsek Gantar.

Posisi Kapolsek Gantar kini diemban IPTU Sutarko, S.H.

Tekankan Pelayanan Humanis dan Profesional

Kapolres Indramayu menegaskan bahwa mutasi jabatan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan pelayanan kepolisian tetap optimal, responsif, dan humanis kepada masyarakat.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat lama atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas di Polres Indramayu.

“Kepada pejabat baru, saya ucapkan selamat bertugas. Segera beradaptasi, lanjutkan program yang sudah berjalan, dan tingkatkan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat demi menjaga kamtibmas yang aman dan kondusif,” pesan Kapolres.

Dengan adanya rotasi jabatan tersebut, Kapolres berharap kinerja Polres Indramayu semakin solid, profesional, serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Penulis: Thoha

Editor: Maz Friend

AKP H. Suhendi SH MH Resmi Pimpin Polsek Losarang Gantikan AKP Hendro Ruhanda

Indramayu – Jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) Losarang, Polres Indramayu, resmi mengalami pergantian kepemimpinan. Jabatan Kapolsek Losarang kini diemban oleh AKP H. Suhendi SH MH, menggantikan AKP Hendro Ruhanda SH.

Serah terima jabatan (sertijab) sebagai bagian dari rotasi kepemimpinan tersebut digelar di Markas Polres Indramayu, Selasa, 06/01/2026. Pergantian ini merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka penyegaran dan peningkatan kinerja institusi.

Dalam perbincangan dengan awak media, AKP H. Suhendi menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan hal yang lazim dalam tubuh Kepolisian. Ia pun berharap kehadirannya dapat diterima seluruh elemen masyarakat Kecamatan Losarang, sekaligus membuka ruang kerja sama yang harmonis.

"Rotasi itu biasa. Semua anggota Kepolisian harus siap menerima penugasan apapun dan dimanapun. Semoga saat saya dalam bertugas di wilayah Losarang mampu memberikan pelayanan yang baik dan tercipta sebuah kerjasama serta terbangun hubungan yang baik dengan seluruh lapisan masyarakat," kata AKP H. Suhendi SH MH di Mapolsek Losarang.

Lebih lanjut, perwira kelahiran 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat) tersebut menekankan bahwa kondusivitas wilayah menjadi prioritas utama dalam setiap penugasan yang diembannya.

"Kalau wilayah Kecamatan Losarang kondusif, masyarakat kita akan merasa aman dan nyaman dalam menjalankan aktifitas sehari-harinya," ujar mantan Kapolsek Sindang itu.

Tak hanya itu, AKP Suhendi juga menyampaikan permohonan dukungan dan penerimaan dari masyarakat setempat.

"Mohon ijin, berkenan titip diri dan mohon diterima di Losarang," ungkapnya.

Sebagai informasi, AKP H. Suhendi bukan sosok baru di lingkungan Kepolisian Kabupaten Indramayu. Usai lulus sekolah Bintara 1992/1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), ia langsung bertugas di wilayah hukum Kabupaten Indramayu.

Kariernya kemudian berlanjut dengan penugasan di Polres Majalengka selama hampir 5 (lima) tahun, sebelum kembali ke Kabupaten Indramayu hingga saat ini. Ia juga tercatat pernah menjabat sebagai Kapolsek Balongan, Kapolsek Indramayu, dan terakhir Kapolsek Sindang, sebelum dipercaya memimpin Polsek Losarang.

Dengan rekam jejak dan pengalaman tersebut, kehadiran AKP H. Suhendi diharapkan mampu menjaga stabilitas keamanan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian di wilayah Kecamatan Losarang.

Penulis: Thoha

Editor: Maz Friend

Wali Murid SMPN 1 Bandar Lampung Keluhkan Pungutan untuk AC, Ketum PWDPI: Ini Bertentangan dengan Peraturan dan Keadilan

BANDAR LAMPUNG – Sejumlah wali murid SMPN 1 Kota Bandar Lampung mengeluarkan keluhan terkait berbagai bentuk pungutan yang diberi nama sumbangan, mulai dari pengadaan dan pemeliharaan unit pendingin udara (AC) hingga kegiatan ekstrakurikuler (eskul) di sekolah.

 

Salah satu narasumber menyampaikan bahwa besaran sumbangan untuk AC per siswa berkisar antara 2 hingga 4 juta rupiah, dengan total siswa diperkirakan mencapai sekitar 1.000 orang. 

"Untuk kelas 7 saja ada 11 kelas. Jika satu kelas sekitar 35 siswa maka total ada 385. Belum lagi kelas 8 dan 9, maka total diperkirakan ada 1000 siswa lebih. Jika dikalikan rata-rata 2 juta maka total bisa terkumpul 2 miliar lebih. Sedangkan menurut keterangan pihak sekolah biaya listrik AC setahun hanya 60 juta. Sisanya kemana," ungkapnya pada Selasa (6/1/2026).

 

Menurut keluhan yang diterima, wali murid yang tidak membayar sumbangan untuk AC akan menghadapi ancaman unit pendingin udara di ruang kelas akan dimatikan. Selain itu, siswa juga dikenakan iuran untuk mengikuti kegiatan eskul.

 

"Namanya sumbangan kok dipatok dan diwajibkan. Ini bukan sumbangan," ucap salah satu wali murid yang tidak ingin disebutkan namanya. "Bahkan bukan itu saja, untuk kegiatan eskul juga siswa dikenakan iuran," tambahnya. 

 

Hal ini terjadi meskipun Wali Kota Bandar Lampung melalui Dinas Pendidikan telah mengeluarkan larangan terhadap segala bentuk pungutan uang atas nama komite atau sumbangan di satuan pendidikan negeri maupun swasta. Kejadian ini juga dikatakan telah berlangsung bertahun-tahun.

 

"Kita sudah diberitahu kalau tidak bayar, ACnya tidak akan dinyalakan. Padahal larangan pungutan sudah ada, tapi ini sudah berlangsung lama," ungkap wali murid lainnya. Beberapa wali murid juga mengaku bahwa iuran tersebut datang langsung sebagai perintah dari kepala sekolah.

 

Terpisah, Ketua Umum Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) M. Nurullah RS angkat bicara terlait informasi tersebut. Dia menegaskan bahwa kasus ini sangat meresahkan dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta prinsip keadilan dalam pendidikan.

 

"Pendidikan seharusnya menjadi hak yang dapat diakses oleh semua anak tanpa beban pungutan yang tidak jelas dan dipaksakan. Larangan pungutan telah jelas dikeluarkan, namun masih terjadi seperti ini, bahkan bertahun-tahun. Ini menunjukkan adanya kekurangan pengawasan dan perlu adanya tindakan tegas dari pihak berwenang," ujar M. Nurullah RS.

 

Ia juga menyoroti perhitungan yang menunjukkan adanya selisih besar antara jumlah uang yang terkumpul dengan biaya yang disebutkan pihak sekolah. "Perbedaan yang signifikan ini harus menjadi perhatian serius. Kita perlu mengetahui ke mana dana tersebut digunakan dan apakah ada transparansi dalam pengelolaannya. Pihak sekolah harus memberikan klarifikasi yang jelas kepada wali murid dan masyarakat," tambahnya.

 

Dia juga mengimbau agar pihak sekolah segera menghentikan praktik pungutan yang dipaksakan tersebut dan melakukan evaluasi serta perbaikan sistem pengelolaan keuangan. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung diminta untuk melakukan penyelidikan mendalam dan mengambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menjaga keadilan dan kualitas pendidikan di Kota Bandar Lampung.

"Bila perlu kepala sekolahnya harus dipecat dan diberikan sanksi tegas,"Pungkanya.(Tim Media Group PWDPI)

MPB Indramayu Gelar Khotmil Qur’an dan Temu Alumni PP Al Huda Doglo Boyolali

Indramayu — Majelis Padang Bulan (MPB) Indramayu menggelar kegiatan Khotmil Qur’an dan Temu Alumni Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren (PP) Al Huda Doglo Boyolali di Markas Besar MPB Blok Suketbaju, Desa Plosokerep, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, Minggu 04 Januari 2026.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Padang Bulan, Ustadz Supriadi S.Hi., M.AP, dengan mauidzoh hasanah serta doa yang disampaikan oleh KH Habib Ihsanudin, Pengasuh Pondok Pesantren Al Huda Doglo Boyolali. Karena kondisi kesehatan, KH Habib Ihsanudin tidak dapat hadir secara langsung dan menyampaikan ceramah melalui daring menggunakan aplikasi Zoom.

Selain Khotmil Qur’an dan temu alumni yang dilaksanakan pada Minggu pagi pukul 10.00 WIB, MPB Indramayu juga mengagendakan pengajian umum pada malam hari dalam rangka peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW. Pengajian tersebut menghadirkan penceramah KH Masrukhin Sarwani, Pengasuh Pondok Pesantren Petuah, Jatibarang, Indramayu.

Sekitar 50 orang alumni PP Al Huda Doglo Boyolali dari berbagai angkatan se-Kabupaten Indramayu tampak menghadiri kegiatan tersebut. Para alumni mengikuti rangkaian acara dengan khidmat, baik secara langsung maupun saat sesi ceramah daring berlangsung.

Salah satu alumni santri putri menjelaskan alasan penceramah utama tidak hadir secara langsung.

“Romo yai tidak hadir mas, tapi berceramah langsung lewat online atau Zoom ceramah yang bertempat di aula atas lantai 2 bersama dengan para alumni santri PP Al Huda Doglo Boyolali,” ujarnya.

Rangkaian kegiatan diakhiri dengan doa bersama serta makan bersama secara prasmanan. Kegiatan tersebut menjadi sarana mempererat silaturahmi antar alumni PP Al Huda Doglo Boyolali, mulai dari lulusan angkatan awal hingga lulusan terbaru.

Ketua Majelis Padang Bulan, Ustadz Supriadi S.Hi., M.AP, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara tersebut.

“Alhamdulillah satu acara Khotmil Qur’an dan Temu Alumni telah selesai, tinggal acara nanti malam rutinan dan Rajaban. Semoga berkah dan barokallah,” katanya.

Melalui kegiatan ini, MPB Indramayu berharap sinergi antar alumni dan kegiatan keagamaan dapat terus terjaga sebagai bagian dari penguatan nilai-nilai keislaman dan kebersamaan di tengah masyarakat.

Penulis: Thoha

Editor: Maz Friend

Jatah MBG SMA 10 Bandar Lampung Diduga Menyalahi Aturan

BANDAR LAMPUNG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 10 Bandar Lampung saat ini tengah menjadi sorotan setelah adanya dugaan penyalahgunaan atau pelanggaran aturan dalam pengelolaan jatahnya.

 Informasi ini muncul setelah adanya laporan dari beberapa pihak yang mengungkapkan ketidakpuasan terkait distribusi dan pengelolaan makanan serta anggaran yang digunakan untuk program tersebut.

 

Menurut sumber yang tidak mau disebutkan namanya, terdapat beberapa poin yang menjadi perhatian, seperti kemungkinan tidak sesuai dengan standar kualitas makanan yang ditetapkan, pembagian yang tidak merata, hingga dugaan tidak adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran MBG.

 "Kami melihat ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan dalam program MBG. Makanan yang diberikan terkadang tidak sesuai dengan standar gizi dan jumlahnya juga kurang,"ujar sumber tersebut kepada awak media, pada Senin (5/1/2026).

Berdasarkan gambar yang beredar dalam WAG serta keterangan foto untuk jatah satu minggu yang diberikan meliputi:

 

- 1 kemasan roti Sari Roti rasa cokelat

- 1 kotak susu Ultra Milk rasa cokelat

- 1 bungkus biskuit Roma Sari Gandum Sandwich rasa susu & cokelat

- 1 bungkus biskuit Gabin original

- 1 buah apel (dalam kemasan jala merah)

 

Peraturan MBG umumnya menetapkan bahwa pemberian makanan harus sesuai dengan standar gizi seimbang dan diberikan secara berkala (biasanya harian) untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan. 

Pemberian satu kali dalam seminggu dengan jenis produk yang sebagian besar mengandung gula dan lemak mungkin tidak sesuai dengan pedoman yang berlaku, selain risiko penyimpanan makanan yang dapat mempengaruhi kesegaran dan keamanannya.

Terpisah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengendus adanya dugaan kecurangan dalam pengelolaan MBG. KPK mengungkapkan adanya temuan manipulasi harga pada porsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

 

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan bahwa harga per porsi diduga telah dikurangi, dari perkiraan Rp10.000 menjadi Rp8.000. Temuan ini terungkap setelah pertemuan antara Setyo Budiyanto dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada beberapa waktu lalu. 

Kasus ini belum ada konfirmasi dari pihak pengelola atau instansi terkait.(Tim Mesia Group PWDPI).

Disdikbud Indramayu Perkuat Peran Pengawas dan Penilik Tekan Angka Anak Tidak Sekolah 20268

Indramayu – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Indramayu menggelar Rapat Pembinaan bagi Pengawas dan Penilik di lingkungan Disdikbud Indramayu. Agenda strategis ini menjadi langkah awal pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) pada tahun 2026.

Kegiatan berlangsung di Aula Bank Jabar Banten (BJB), Jalan Jenderal Sudirman Nomor 106, Kelurahan Lemahmekar, Kecamatan Indramayu, pada Senin, 05 Januari 2026, dan berjalan tertib serta lancar.

Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Disdikbud Indramayu Dr. H. Caridin, S.Pd., M.Si., Sekretaris Disdikbud Hj. Emilia Kusnandar, S.Pd., M.M., jajaran kepala bidang mulai dari PAUD, TK, SD, hingga SMP, serta seluruh pengawas dan penilik se-Kabupaten Indramayu.

Memasuki tahun 2026, peran pengawas dan penilik semakin diarahkan sebagai pendamping satuan pendidikan. Fokus utamanya adalah mendukung transformasi pembelajaran sekaligus memastikan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Indramayu.

Dalam rapat pembinaan tersebut, seluruh pengawas dan penilik menerima Surat Perintah Tugas (SPT) untuk ditempatkan di kecamatan masing-masing. Penugasan ini difokuskan pada pembinaan sekolah serta pendataan intensif guna menekan angka ATS.

Kepala Disdikbud Indramayu, H. Caridin, menegaskan bahwa rapat pembinaan ini memiliki tujuan strategis dalam pengendalian masalah pendidikan di daerah.

Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini secara khusus diarahkan untuk menurunkan angka Anak Tidak Sekolah di Indramayu. Menurutnya, ATS mencakup 3 kategori utama, yakni anak yang belum pernah bersekolah, anak yang putus sekolah, serta anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Melalui pembinaan ini, ia berharap para pengawas dan penilik dapat melakukan pendataan secara akurat di wilayah kerja masing-masing, sekaligus menjadi ujung tombak pemerintah daerah dalam memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan.

Usai agenda utama, kegiatan dilanjutkan dengan sesi foto bersama seluruh pengawas dan penilik yang didampingi Sekretaris Dinas serta para kepala bidang PAUD, TK, SD, dan SMP. Momen tersebut juga menjadi simbol dimulainya tugas lapangan dengan ditandai kepemilikan SPT masing-masing.

Acara kemudian ditutup dengan arahan dari Sekretaris Disdikbud Indramayu, Hj. Emilia Kusnandar, yang menekankan pentingnya profesionalisme dalam menjalankan amanah tugas.

Ia mengingatkan agar mulai hari berikutnya seluruh pengawas dan penilik segera bertugas sesuai dengan bidang dan wilayah binaannya. Selain itu, mereka diminta untuk memperkenalkan diri kepada satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

Rotasi penugasan, lanjutnya, merupakan bagian dari penyegaran organisasi, sementara bagi yang tetap di wilayah lama dinilai masih dibutuhkan pengalamannya. Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada para pengawas baru, dengan harapan dapat menjalankan tugas secara optimal.

Dalam penutup arahannya, ia menegaskan bahwa pengawas dan penilik merupakan perpanjangan tangan Kepala Dinas di lapangan, sekaligus memegang peran penting dalam menyukseskan program pendidikan Kabupaten Indramayu.

Penulis: Thoha

Editor: Maz Friend

60 Pejabat Pemkab Indramayu Terima SK, Bupati Lucky Hakim Dorong Reformasi Birokrasi Digital

Indramayu — Pemerintah Kabupaten Indramayu kembali melakukan penyegaran birokrasi. Sebanyak 60 pejabat resmi dilantik dan menerima Surat Keputusan (SK) langsung dari Bupati Indramayu Lucky Hakim dalam agenda pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang digelar di Ruang Ki Tinggil, Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu, Senin (29/12/2025).

Langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemkab Indramayu dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Rotasi dan promosi jabatan dinilai penting untuk menjaga ritme organisasi agar tetap responsif terhadap tantangan reformasi birokrasi dan transformasi digital.

60 Pejabat Dilantik, Ini Rinciannya

Dari total 60 pejabat yang dilantik, komposisinya terdiri dari:

2 Pejabat Tinggi Pratama

26 Pejabat Administratif

32 Pejabat Fungsional

Sejumlah nama strategis turut mengalami pergeseran posisi. H. Yus Rusmadi, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, kini dipercaya mengemban amanah sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu.

Sementara itu, Ali Fikri yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu.

Lucky Hakim: Birokrasi Harus Adaptif dan Transparan

Dalam sambutannya, Bupati Lucky Hakim menegaskan bahwa dinamika jabatan merupakan keniscayaan dalam sistem pemerintahan modern. Menurutnya, reformasi birokrasi dan digitalisasi menuntut aparatur sipil negara bekerja lebih efektif, transparan, dan terukur.

“Seiring tuntutan reformasi birokrasi dan transformasi digital, Pemerintah Kabupaten Indramayu terus menghadirkan sistem kerja yang lebih efektif, transparan, dan terukur,” ujar Lucky Hakim.

Ia menambahkan, salah satu langkah konkret yang telah diterapkan adalah pemanfaatan aplikasi I-MUT (Integrated Mutasi) sebagai instrumen manajemen kepegawaian berbasis sistem.

“Pemanfaatan aplikasi I-MUT berperan penting dalam menjamin pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah agar berjalan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku,” tegasnya.

Jabatan Adalah Amanah, Bukan Sekadar Posisi

Lebih lanjut, Lucky Hakim mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah besar yang menuntut dedikasi dan integritas tinggi.

“Saya berharap para pejabat yang baru dilantik mampu menjadi motor penggerak perubahan, membangun sinergi lintas perangkat daerah, serta menjadi teladan dalam integritas, etos kerja, dan kepatuhan terhadap sistem yang telah ditetapkan,” kata Lucky Hakim.

Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh ASN Pemkab Indramayu untuk menyatukan langkah dan komitmen demi mewujudkan pemerintahan yang modern dan melayani masyarakat.

“Mari kita satukan semangat dan komitmen untuk memastikan setiap tugas dijalankan secara optimal demi terwujudnya Kabupaten Indramayu yang lebih baik sesuai visi Indramayu REANG: Religius, Ekonomi Kerakyatan, Aman, Nyaman, dan Gotong Royong,” pungkasnya.

Penulis: Thoha

Editor: Maz Friend

Ketum DPP PWDPI M. Nurullah RS Dinobatkan sebagai Tokoh Pers Nasional

Bandar Lampung – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), M. Nurullah RS, resmi dinobatkan sebagai Tokoh Pers Nasional dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-3 (tiga) PWDPI yang digelar pada 20–22 September 2025 di Bandar Lampung.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran dan kontribusi Nurullah dalam membangun organisasi kewartawanan serta memperkuat fungsi pers sebagai pilar demokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Nurullah menyampaikan apresiasi dan menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh insan pers yang tergabung dalam PWDPI.

"Penghargaan ini bukan hanya untuk saya pribadi, tetapi juga untuk seluruh insan pers yang telah bekerja keras bersama-sama dalam mengawal kebenaran dan kemajuan bangsa," ujarnya.

Peran Strategis PWDPI dalam Ekosistem Pers Nasional

Lebih lanjut, Nurullah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran PWDPI dalam menghadirkan informasi yang edukatif, berimbang, serta mendorong pemberdayaan masyarakat melalui karya jurnalistik yang berkualitas.

Rangkaian kegiatan HUT ke-3 (tiga) PWDPI tidak hanya berfokus pada seremoni penghargaan. Sejumlah agenda strategis turut digelar, mulai dari apel akbar, bazar UMKM, konferensi pers, hingga diskusi panel yang membahas isu-isu aktual seputar dunia pers dan media nasional.

Dihadiri 1.000 Peserta dari 30 DPW se-Indonesia

Acara tersebut dihadiri lebih dari 1.000 (seribu) peserta yang berasal dari 30 (tiga puluh) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PWDPI se-Indonesia. Momentum ini sekaligus dimanfaatkan untuk memperkuat soliditas organisasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif melalui dukungan nyata terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

PWDPI menilai sinergi antara pers dan UMKM menjadi kunci penting dalam mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Jejak Aktivisme dan Konsistensi Advokasi Pers

Sebelumnya, M. Nurullah RS dikenal sebagai aktivis reformasi 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) yang kemudian menekuni dunia jurnalistik dan mendirikan sejumlah media lokal. Di bawah kepemimpinannya, PWDPI terus berkembang dengan memanfaatkan platform digital dan media sosial sebagai sarana advokasi.

Salah satu inisiatif yang konsisten dikampanyekan adalah #WartawanUntukRakyat, sebuah gerakan yang mendorong peningkatan kualitas liputan terhadap isu-isu masyarakat akar rumput dan kepentingan publik.

Melalui pendekatan tersebut, PWDPI berupaya memperkuat posisi wartawan tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial.

Penulis: Tim Media Group PWDPI

Editor: Maz Friend

Pengalaman Aktivis Reformasi 1998 Membentuk Gaya Kepemimpinan Nurullah yang Pro Rakyat

JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), M. Nurullah RS, memiliki rekam jejak panjang dalam perjuangan sosial dan demokrasi. Ia bukan hanya dikenal sebagai pimpinan organisasi wartawan, tetapi juga mantan aktivis Reformasi 1998 yang kini aktif menggerakkan perubahan melalui media sosial.

Pengalaman turun langsung dalam gerakan rakyat pada tahun 1998 menjadi fondasi utama kepemimpinan Nurullah. Saat itu, ia terlibat dalam berbagai aksi masyarakat yang menuntut perubahan sistem pemerintahan dan keadilan sosial, dengan mengandalkan komunikasi langsung serta media cetak sebagai sarana perjuangan.

"Saat itu, kita bergantung pada koran cetak dan komunikasi langsung untuk menyebarkan pesan perjuangan. Pengalaman itu membuat saya menyadari betapa pentingnya peran media dalam membentuk opini publik dan mengawal keadilan," ungkap Nurullah pada Rabu (3/1/2026).

Pasca-Reformasi, Nurullah memilih jalur profesional di dunia pers. Ia mendirikan sejumlah media lokal sebelum akhirnya dipercaya memimpin PWDPI sebagai ketua umum. Di bawah kepemimpinannya, PWDPI didorong untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital, khususnya dengan memaksimalkan peran media sosial sebagai alat advokasi.

Saat ini, Nurullah aktif mengelola akun media sosial pribadi maupun resmi PWDPI di berbagai platform seperti Instagram, Twitter, dan YouTube. Konten yang disajikan tidak hanya membahas kegiatan organisasi, tetapi juga mengangkat isu strategis yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, mulai dari perlindungan nelayan, kebebasan pers, hingga kebijakan publik.

"Media sosial adalah ruang baru untuk perjuangan. Kita bisa menjangkau jutaan orang dalam sekejap, asalkan kita mampu menyampaikan pesan dengan jelas, objektif, dan penuh empati terhadap rakyat," jelasnya.

Melalui kanal digital tersebut, Nurullah menggagas kampanye #WartawanUntukRakyat, sebuah gerakan yang mendorong peningkatan kualitas liputan pers terhadap isu masyarakat bawah serta transparansi kebijakan pemerintah. Kampanye ini mendapat respons positif dan dukungan luas dari wartawan muda hingga aktivis generasi baru.

Tidak berhenti di situ, Nurullah juga rutin menggelar sesi edukasi daring seputar literasi digital dan jurnalistik. Program ini ditujukan bagi kalangan muda yang ingin terjun ke dunia media sosial namun masih minim pemahaman terkait etika, akurasi, dan profesionalisme jurnalistik.

"Pengalaman sebagai aktivis 98 mengajarkan saya tentang semangat perubahan, sedangkan media sosial memberikan saya alat untuk mewujudkannya di era sekarang. Harapannya, kita bisa menghasilkan generasi muda yang tidak hanya pandai menggunakan teknologi, tetapi juga memiliki komitmen untuk memperjuangkan kebaikan bersama," pungkasnya.

Penulis: Tim Media Group PWDPI

Editor: Maz Friend

Kemenag Indramayu Gelar Upacara HAB ke 80 di Pendopo Alun-Alun, Berlangsung Khidmat dan Lancar

Indramayu — Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Indramayu menggelar Upacara Hari Amal Bakti (HAB) ke 80 (delapan puluh) dengan tema “Umat Rukun Sinergi, Indonesia Damai dan Maju”. Kegiatan berlangsung khidmat dan tertib di Pendopo Alun-Alun Indramayu, Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 1E, Lemahabang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Sabtu (03/01/2026).

Upacara HAB ke-80 ini menjadi momentum penting bagi Kemenag dalam menegaskan peran strategisnya menjaga keharmonisan umat beragama sekaligus memperkuat persatuan nasional di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Indramayu yang diwakili Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Ja’far Abdullah, S.H., M.H., Kepala Kemenag Kabupaten Indramayu Dr. H. Aghuts Muhaimin, S.Pd.I., M.Ag., unsur Forkopimda, serta seluruh keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Indramayu.

Dalam rangkaian peringatan HAB ke-80, disampaikan pesan reflektif atas perjalanan panjang Kementerian Agama. Selama 80 (delapan puluh) tahun, Kemenag dinilai konsisten hadir menjaga keharmonisan umat, merawat keberagaman beragama, serta menguatkan persatuan bangsa.

Dengan mengusung semangat Umat Rukun Bersinergi, Indonesia Damai dan Maju, Kementerian Agama kembali menegaskan perannya sebagai perekat persatuan dalam keberagaman, sekaligus pilar penting dalam mengantarkan Indonesia menuju masa depan yang damai dan sejahtera.

Upacara dipimpin langsung oleh Ja’far Abdullah, S.H., M.H. selaku pembina upacara. Dalam amanatnya, ia mengajak seluruh peserta untuk terus memperkuat kerukunan umat beragama sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih unggul dan hebat.

Sementara itu, Kepala Kemenag Kabupaten Indramayu Dr. H. Aghuts Muhaimin, S.Pd.I., M.Ag. dalam sambutannya menegaskan bahwa Hari Amal Bakti bukan sekadar seremoni tahunan.

"Hari Amal Bakti bukan sekedar peringatan, tetapi momentum memperkuat komitmen pengabdian, pelayanan, dan sinergi seluruh insan Kementerian Agama untuk umat dan bangsa. Dengan mengusung Tema Umat Rukun Sinergi, Indonesia Damai dan Maju." Kata Kepala Kemenag Kabupaten Indramayu Dr. H. Aghuts Muhaimin, S.Pd.I., M.Ag.

Ia juga mengajak seluruh jajaran Kemenag untuk menjadikan HAB ke-80 sebagai penguat semangat moderasi beragama dan kerja nyata yang memberi dampak langsung bagi masyarakat.

"Mari kita jadikan HAB ke-80 ini sebagai penguat semangat moderasi beragama, serta kebersamaan, serta kerja nyata yang berdampak bagi masyarakat Indonesia," ujarnya.

Peringatan HAB ke-80 ini diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh insan Kementerian Agama untuk terus meneguhkan langkah pengabdian, menjaga persatuan, serta berkontribusi aktif demi terwujudnya Indonesia yang rukun, damai, dan maju.

Penulis: Thoha

Editor: Maz Friend

Camat Arahan Pastikan PAW Usai Calon Kepala Desa Sukasari Terpilih Meninggal Dunia

Indramayu – Camat Arahan, Kabupaten Indramayu, Rohaenah, S.T., M.Si, memberikan keterangan resmi terkait kekosongan jabatan Kepala Desa Sukasari setelah wafatnya H. Tarsitem, calon kepala desa terpilih yang meninggal dunia sebelum pelantikan, Sabtu (03/01/2026).

H. Tarsitem diketahui meninggal dunia pada Jumat, 2 Januari 2026, meski telah memenangkan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Desa Sukasari yang digelar pada 10 Desember 2025. Almarhumah wafat sebelum sempat dilantik secara resmi sebagai kepala desa.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Rohaenah menegaskan bahwa proses pengisian kekosongan jabatan Kepala Desa Sukasari akan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pengisian kekosongan jabatan akan diawali dengan penunjukan Penjabat (PJ) Kepala Desa, selanjutnya dilakukan mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW),” ujar Rohaenah.

Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan digelarnya pemilihan ulang, Rohaenah menegaskan bahwa tidak akan ada pemilihan kepala desa secara langsung seperti Pilwu sebelumnya. Menurut dia, mekanisme yang ditempuh adalah PAW yang bersifat terbatas.

“Pemilihan hanya dilakukan melalui PAW, bukan pemilihan langsung seperti Pilwu yang melibatkan seluruh masyarakat, dan sesuai peraturan yang ada, maka calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan bupati atau wali kota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah kabupaten atau kota sebagai Penjabat Kepala Desa,” tambahnya.

Selain menyampaikan penjelasan administratif, Camat Arahan juga menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya almarhumah. Ia menyebut pihak kecamatan telah melakukan takziah ke rumah duka sebagai bentuk empati dan penghormatan terakhir.

Diketahui, dalam Pilwu Desa Sukasari tahun 2025, almarhumah H. Tarsitem memperoleh suara terbanyak, mengungguli 4 (empat) calon lainnya, termasuk kepala desa petahana.

Sementara itu, pihak keluarga almarhumah berharap agar mekanisme PAW dapat dilakukan secara adil dan bijaksana, serta tetap mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang telah memberikan mandat politik kepada almarhumah.

“Pilwu telah selesai dan almarhumah menang. Harapan kami, mekanisme PAW dapat mempertimbangkan keluarga atau pihak yang dapat merepresentasikan program kerja almarhumah,” ujar Tarjono, perwakilan keluarga.

Menurut keluarga, hal tersebut penting agar program kerja dan visi pembangunan desa yang telah disusun almarhumah dapat terus berjalan dan memenuhi harapan masyarakat Desa Sukasari.

Prosesi pemakaman almarhumah Tarsitem dilaksanakan pada pukul 16.00 WIB, diiringi ratusan warga Desa Sukasari dalam suasana duka, di tengah cuaca mendung disertai gerimis. Almarhumah wafat pada usia 46 (empat puluh enam) tahun, meninggalkan seorang suami dan 3 (tiga) orang anak.

Pemerintah Kecamatan Arahan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses administrasi dan pemerintahan Desa Sukasari agar tetap berjalan kondusif, tertib, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penulis: Thoha

Editor: Maz Friend

Universitas Malahayati gelar International Professors Summit jawab tantangan capaian akademik SMA Lampung

Bandar Lampung — Capaian akademik siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Provinsi Lampung masih menghadapi tantangan serius. Hasil Tes Kompetensi Akademik (TKA) menunjukkan kemampuan siswa, terutama dalam aspek penalaran dan penguasaan akademik dasar, berada pada level yang relatif rendah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menyebut temuan tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Merespons kondisi itu, Universitas Malahayati (UNMAL) mengambil langkah strategis dengan menggelar seminar internasional bertajuk International Professors Summit. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Dies Natalis ke-32 Universitas Malahayati dan diselenggarakan pada Selasa, 2 Januari 2026, di Gedung Graha Bintang Universitas Malahayati, Bandar Lampung.

Forum ilmiah berskala internasional tersebut menghadirkan para profesor serta pakar nasional dan internasional di bidang matematika, optimasi, analisis numerik, dan statistika terapan. International Professors Summit dirancang sebagai ruang pertukaran gagasan, penguatan keilmuan, sekaligus diskusi strategis dalam pengembangan pembelajaran dan peningkatan kualitas akademik.

Rektor Universitas Malahayati, Dr. Muhammad Kadafi, S.H., M.H., menegaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan ini merupakan wujud komitmen institusi dalam menjawab tantangan mutu pendidikan, khususnya di Lampung.

"Kami mendorong kolaborasi keilmuan, penguatan kapasitas pendidik, serta pengembangan metode pembelajaran yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan zaman," ujarnya.

Ia menambahkan, sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, serta para pakar akademik menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Melalui forum ini, Universitas Malahayati berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Lampung sekaligus mendorong kemajuan pendidikan Indonesia secara menyeluruh.

International Professors Summit juga diarahkan untuk memperkuat kompetensi penalaran dan kemampuan akademik dasar siswa, sekaligus memperluas jejaring kolaborasi keilmuan di tingkat nasional dan internasional.

Penulis: Tim Media Group PWDPI

Editor: Maz Friend

YSPDA dan KPI Catat 37 Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Indramayu Sepanjang 2025

Indramayu — Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu (YSPDA) bersama Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Kabupaten Indramayu merilis Catatan Akhir Tahun 2025 terkait kondisi perlindungan perempuan dan anak di daerah tersebut.

Pemaparan disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Kopi Petjinan, Kabupaten Indramayu, Selasa (30/12/2025). Kegiatan ini dihadiri Ketua YSPDA Yuyun Khoerunisa, S.Pd., jajaran pengurus yayasan, serta sejumlah undangan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indramayu tahun 2023, jumlah penduduk Indramayu mencapai 1.894.325 jiwa, dengan jumlah perempuan sebanyak 943.362 jiwa. Angka tersebut menunjukkan bahwa hampir setengah dari populasi Indramayu adalah perempuan.

Dengan komposisi tersebut, YSPDA menilai perlindungan terhadap perempuan seharusnya menjadi prioritas utama dalam kebijakan dan pembangunan daerah.

Data Kekerasan Masih Tinggi

Sepanjang tahun 2025, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Indramayu mencatat 37 kasus kekerasan terhadap perempuan.

Sementara itu, YSPDA mencatat telah melakukan pendampingan langsung terhadap 12 kasus kekerasan perempuan melalui layanan psikososial, rujukan layanan, serta advokasi hukum.

Perbedaan jumlah data tersebut dinilai mencerminkan masih lemahnya sistem pendataan, keterbukaan informasi, serta keterbatasan akses pelaporan yang aman dan mudah bagi korban.

Ketua YSPDA Yuyun Khoerunisa mengatakan banyak korban memilih tidak melaporkan kasus yang dialaminya.

“Korban enggan melaporkan kasus yang dialaminya karena rasa takut, stigma sosial, tekanan keluarga, serta rendahnya kepercayaan terhadap sistem layanan yang tersedia,” ujar Yuyun dalam konferensi pers.

Angka Kematian Ibu Jadi Sorotan

Selain kekerasan terhadap perempuan, Catatan Akhir Tahun 2025 juga menyoroti angka kematian ibu di Kabupaten Indramayu. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu mencatat terdapat 21 kasus kematian ibu sepanjang tahun 2025.

Kondisi tersebut dinilai menjadi indikator masih terbatasnya akses perempuan terhadap layanan persalinan serta kesehatan reproduksi yang berkualitas, terutama bagi perempuan dan anak perempuan.

Enam Rekomendasi untuk Pemda

Dalam kesempatan tersebut, YSPDA dan KPI Cabang Kabupaten Indramayu menyampaikan enam rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, yakni:

Membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan sesuai amanat Permendagri Nomor 12 Tahun 2017, Perda Nomor 18 Tahun 2012, dan Perbup Nomor 22 Tahun 2022.

Mengoptimalkan pelaksanaan Perda Kabupaten Layak Anak Nomor 6 Tahun 2016.

Memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan dan berpihak pada korban sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022.

Mengaktifkan kembali Posyandu Remaja di tingkat desa sebagai upaya pencegahan kekerasan dan perkawinan anak.

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan akses jaminan kesehatan bagi ibu hamil sesuai Perbup Indramayu Nomor 31 Tahun 2016.

Mendorong penganggaran yang responsif gender untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Sekretaris Cabang Koalisi Perempuan Indonesia Kabupaten Indramayu, Laeli Khiyaroh, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan kekerasan.

“Penguatan sistem perlindungan daerah menjadi kunci penting untuk mewujudkan Kabupaten Indramayu yang aman, adil, dan ramah bagi perempuan dan anak. Layanan pengaduan dapat diakses melalui Hotline SPDA di nomor 089520590999,” kata Laeli.

Penulis: Thoha

Editor: Maz Friend

Kapolsek Pasekan Iptu Ian Hernawan Naik Pangkat Jadi AKP

Indramayu — Kapolsek Pasekan Iptu H. Ian Hernawan, S.H., M.A.P. resmi naik pangkat menjadi Ajun Komisaris Polisi (AKP) dalam upacara kenaikan pangkat personel Polres Indramayu periode Januari 2026.

Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Indramayu AKBP Mochamad Fajar Gemilang dan digelar di Lapangan Apel Markas Komando Polres Indramayu, Jumat (02/01/2026).

Kenaikan pangkat ini merupakan bentuk penghargaan institusi Polri atas dedikasi, loyalitas, serta kinerja personel dalam menjalankan tugas kepolisian dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Kegiatan berlangsung khidmat dan dihadiri Ketua Bhayangkari Cabang Indramayu beserta jajaran pengurus, Wakapolres Indramayu, para pejabat utama, para Kapolsek, pejabat staf, anggota Bhayangkari, serta seluruh personel dan aparatur sipil negara (ASN) Polres Indramayu.

Dalam amanatnya, Kapolres Indramayu menegaskan bahwa kenaikan pangkat bukan hanya perubahan simbol kepangkatan, tetapi juga amanah dan bentuk penghargaan negara atas prestasi kerja personel.

“Kenaikan pangkat ini tidak terlepas dari dukungan keluarga, khususnya pasangan, serta terciptanya keharmonisan dan kebersamaan di lingkungan kerja. Keberhasilan yang diraih merupakan hasil kerja kolektif, bukan semata-mata individu,” ujar AKBP Mochamad Fajar Gemilang.

Pada periode Januari 2026, sebanyak 109 personel Polres Indramayu menerima kenaikan pangkat dengan rincian:

2 personel dari AKP ke Kompol

5 personel dari Iptu ke AKP

5 personel dari Ipda ke Iptu

1 personel dari Aiptu ke Ipda melalui jalur pengabdian

19 personel dari Aipda ke Aiptu

62 personel dari Bripka ke Aipda

2 personel dari Brigadir ke Bripka

13 personel dari Briptu ke Brigadir

Kapolres menyampaikan bahwa kenaikan pangkat harus sejalan dengan peningkatan tanggung jawab dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

“Pangkat baru harus menjadi pengingat bahwa setiap keputusan dan tindakan kita harus mencerminkan kehormatan serta jati diri sebagai Bhayangkara yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan seluruh personel untuk selalu siap menghadapi dinamika situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Pangkat merupakan kehormatan yang wajib dijaga melalui sikap, perilaku, dan kinerja yang baik,” katanya.

Di akhir amanat, Kapolres Indramayu menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh personel yang menerima kenaikan pangkat.

“Jadikan setiap pelaksanaan tugas sebagai ibadah, wujud pengabdian kepada bangsa dan negara, serta pelayanan terbaik bagi masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita semua,” pungkasnya.

Penulis: Thoha

Editor: Maz Friend

Rutinan Shalat Jumat di Masjid Al Mabrur Kemenag Indramayu, Khotib Ajak Jamaah Bermuhasabah di Tahun Baru 2026

Indramayu – Suara azan pertama berkumandang pada pukul 11.45 WIB, menandai masuknya waktu shalat Jumat. Ratusan jamaah tampak berbondong-bondong menuju Masjid Al Mabrur, yang berada di lingkungan Kantor Puspihat Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Indramayu, Jalan Olahraga Nomor 3, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Jumat (02/01/2026).

Shalat Jumat merupakan kewajiban fardu ‘ain bagi setiap laki-laki Muslim yang telah baligh, merdeka, mukim, dan sehat. Kewajiban ini didasarkan pada dalil Al-Qur’an dan hadis. 

Meninggalkan shalat Jumat tanpa uzur syar’i seperti sakit, musafir, wanita, atau anak-anak, hukumnya haram dan sangat tercela. Bahkan, jika dilakukan secara terus-menerus, dapat dikategorikan sebagai perilaku munafik. Sementara bagi yang tidak wajib, shalat Jumat digantikan dengan salat Zuhur.

Pelaksanaan salat Jumat kali ini terasa istimewa karena bertepatan dengan momentum pergantian Tahun Baru 2026 Masehi. Tercatat sekitar 100 jamaah memadati area Masjid Al Mabrur. 

Bertugas sebagai muadzin atau bilal Jumat adalah Ustadz Gozali, sedangkan khotib sekaligus imam salat Jumat dipimpin langsung oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, Dr. H. Aghuts Muhaimin, S.Pd.I., M.Ag., yang akrab disapa KH. Aghuts.

Dalam khutbahnya, KH. Aghuts mengajak seluruh jamaah untuk menjadikan awal tahun sebagai momentum muhasabah dan introspeksi diri.

"Assalamualaikum Wr. Wb jamaah Jumat Rohimakumullah, di tahun baru ini kita harus bisa bermuhasabah agar kita bisa berintrospeksi diri dari apa yang diperbuat tahun lalu. Oleh karena itu, kita harus bisa menjalankan dari 4 filosofi ini," ujar KH. Aghuts.

Ia kemudian memaparkan empat filosofi penting yang perlu diamalkan oleh umat Islam, yaitu:

Bertilawah, artinya membaca atau mengikuti.

Berqiroah, artinya membaca dengan menganalisa.

Bertadabur, artinya membaca, menganalisa, dan menghayatinya.

Bertafakkur, artinya membaca, menganalisa, menghayati, serta merenungkan alam semesta.

Lebih lanjut, KH. Aghuts juga menekankan pentingnya meluruskan orientasi hidup agar tidak semata-mata terjebak dalam kehidupan dunia yang bersifat fana.

"Mari kita merefleksikan pandangan hidup kita, jangan sampai kita hanya berhubungan dalam pandangan kehidupan dunia yang fana ini. Kita harus menunjukkan pandangan rezeki dan kehidupan kita untuk diakhiri pada kehidupan ilahi Allah," tutupnya.

Kegiatan rutin shalat Jumat di Masjid Al Mabrur ini diharapkan dapat terus menjadi sarana pembinaan spiritual bagi para pegawai Kemenag dan masyarakat sekitar, khususnya dalam memperkuat keimanan dan ketakwaan di awal tahun 2026.

Editor: Maz Friend

Penulis: Thoha