Purbalingga Komit Terapkan Manajemen Talenta, Siapkan SDM ASN Tepat Posisi dan Tepat Fungsi

Kabar Ngetren/Semarang - Pemerintah Kabupaten Purbalingga menegaskan komitmennya dalam pembangunan dan penerapan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penandatanganan Komitmen Bersama yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Kamis, (8/1).

Penandatanganan komitmen tersebut dilakukan oleh Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif yang didampingi Sekretaris Daerah serta Kepala BKPSDM Purbalingga, bersama para kepala daerah se-Jawa Tengah lainnya.

Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Ahmad Luthfi, menyampaikan bahwa Manajemen Talenta merupakan langkah krusial dalam menciptakan sumber daya manusia ASN yang menjadi motor penggerak pembangunan di daerah. 

Menurutnya, Manajemen Talenta tidak lagi berbasis pada pendekatan “suka atau tidak suka” dalam sistem birokrasi, melainkan birokrasi yang mempercepat terwujudnya visi dan misi Asta Cita Presiden.

 “Ini tentu dalam rangka menciptakan aparatur sipil negara yang profesional, tapi disitu akan tercipta kompeten, integritas, serta mempunyai daya saing,” katanya.

Gubernur juga menjelaskan bahwa hingga saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan empat kali pelantikan pejabat pimpinan tinggi dengan skema Manajemen Talenta terhadap 27 orang. Selain itu, Pemprov Jateng telah melakukan asistensi kepada kabupaten/kota, termasuk evaluasi Merit Sistem.

Ia berharap dengan diterapkannya Manajemen Talenta dalam sistem birokrasi ASN, tidak ada lagi praktik Local Hero Local Job maupun pola “suka tidak suka”, tetapi seluruh proses berjalan sesuai proporsi dan profesionalisme ASN.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Prof. Zudan Arif Fakhrulloh, menegaskan bahwa institusi pemerintahan tidak boleh bergantung pada figur personal, melainkan harus ditopang oleh sistem yang kuat.

“Ibarat bank, meskipun Direktur Utama nya ganti, tapi Mobile Banking nya masih tetap operasional, ATM nya masih tetap operasional. Nah ini yang ingin kita bergerak ke sana dengan Meritokrasi,” imbuhnya.

Ia menjelaskan bahwa Manajemen Talenta bertujuan untuk mempercepat pencapaian visi dan misi Asta Cita Presiden. 

Melalui penandatanganan komitmen bersama ini, BKN menargetkan seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah dapat menerapkan Manajemen Talenta pada tahun ini.

“Kalau Manajemen Talenta terwujud maka pengangkatan pejabat di kabupaten, kota, provinsi akan berjalan lebih efektif, lebih efisien, kinerja jadi tolok ukur. Jadi objektivitas dan transparansi akan menjadi kekuatan baru dalam kita mencari SDM,” katanya.

Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menyampaikan bahwa Manajemen Talenta merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam pembinaan ASN, khususnya agar ASN yang memiliki potensi dan prestasi dapat ditempatkan pada posisi yang tepat dan strategis.

“Dengan demikian keberadaan mereka bisa mengoptimalisasi dan meningkatkan efektifitas pemerintahan yang ada di Purbalingga ini,” katanya.

Melalui penerapan Manajemen Talenta ini, diharapkan dapat membawa dampak positif bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

Selain itu, Manajemen Talenta juga diharapkan mampu mengantisipasi kebutuhan pengisian jabatan di masa mendatang tanpa memerlukan proses adaptasi ulang ASN karena telah disiapkan sejak dini.

Sumber: Gn/Prokompim.

60 Pejabat Pemkab Indramayu Terima SK, Bupati Lucky Hakim Dorong Reformasi Birokrasi Digital

Indramayu — Pemerintah Kabupaten Indramayu kembali melakukan penyegaran birokrasi. Sebanyak 60 pejabat resmi dilantik dan menerima Surat Keputusan (SK) langsung dari Bupati Indramayu Lucky Hakim dalam agenda pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang digelar di Ruang Ki Tinggil, Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu, Senin (29/12/2025).

Langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemkab Indramayu dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Rotasi dan promosi jabatan dinilai penting untuk menjaga ritme organisasi agar tetap responsif terhadap tantangan reformasi birokrasi dan transformasi digital.

60 Pejabat Dilantik, Ini Rinciannya

Dari total 60 pejabat yang dilantik, komposisinya terdiri dari:

2 Pejabat Tinggi Pratama

26 Pejabat Administratif

32 Pejabat Fungsional

Sejumlah nama strategis turut mengalami pergeseran posisi. H. Yus Rusmadi, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, kini dipercaya mengemban amanah sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu.

Sementara itu, Ali Fikri yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu.

Lucky Hakim: Birokrasi Harus Adaptif dan Transparan

Dalam sambutannya, Bupati Lucky Hakim menegaskan bahwa dinamika jabatan merupakan keniscayaan dalam sistem pemerintahan modern. Menurutnya, reformasi birokrasi dan digitalisasi menuntut aparatur sipil negara bekerja lebih efektif, transparan, dan terukur.

“Seiring tuntutan reformasi birokrasi dan transformasi digital, Pemerintah Kabupaten Indramayu terus menghadirkan sistem kerja yang lebih efektif, transparan, dan terukur,” ujar Lucky Hakim.

Ia menambahkan, salah satu langkah konkret yang telah diterapkan adalah pemanfaatan aplikasi I-MUT (Integrated Mutasi) sebagai instrumen manajemen kepegawaian berbasis sistem.

“Pemanfaatan aplikasi I-MUT berperan penting dalam menjamin pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah agar berjalan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku,” tegasnya.

Jabatan Adalah Amanah, Bukan Sekadar Posisi

Lebih lanjut, Lucky Hakim mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah besar yang menuntut dedikasi dan integritas tinggi.

“Saya berharap para pejabat yang baru dilantik mampu menjadi motor penggerak perubahan, membangun sinergi lintas perangkat daerah, serta menjadi teladan dalam integritas, etos kerja, dan kepatuhan terhadap sistem yang telah ditetapkan,” kata Lucky Hakim.

Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh ASN Pemkab Indramayu untuk menyatukan langkah dan komitmen demi mewujudkan pemerintahan yang modern dan melayani masyarakat.

“Mari kita satukan semangat dan komitmen untuk memastikan setiap tugas dijalankan secara optimal demi terwujudnya Kabupaten Indramayu yang lebih baik sesuai visi Indramayu REANG: Religius, Ekonomi Kerakyatan, Aman, Nyaman, dan Gotong Royong,” pungkasnya.

Penulis: Thoha

Editor: Maz Friend

Delapan Pejabat Fungsional Pemkab Purbalingga Dilantik, Sekda Tekankan Kinerja Berdampak

Kabar Ngetren/Purbalingga – Sebanyak delapan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dilantik dan diambil sumpahnya oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purbalingga atas nama Bupati Purbalingga, Selasa, (30/12/2025), di Ruang Ardilawet Sekretariat Daerah Purbalingga.

Delapan aparatur sipil negara (ASN) yang dilantik terdiri dari lima orang melalui mekanisme penyesuaian atau inpassing guru ahli pertama di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. 

Sementara tiga lainnya dilantik melalui mekanisme perpindahan jabatan, yakni administrator kesehatan ahli pertama Dinas Kesehatan, pustakawan ahli pertama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, serta radiografer mahir RSUD dr R Goeteng Taroenadibrata.

Sekda Kabupaten Purbalingga, Herni Sulasti, berpesan agar para pejabat fungsional yang dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh perhatian, komitmen, dan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga, yakni Unggulkan Sumber Daya Manusia. 

Khusus bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, Sekda meminta agar mereka turut berkontribusi dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purbalingga yang masih memerlukan kerja keras.

“Jadi ketika bekerja nanti harus melihat apa si indikator yang ingin dicapai?. Kerja ini jangan hanya mengalir yang sudah biasa dilakukan, tapi harus diukur. Tanamkan, saya bekerja ini ada dampak atau tidak,” kata Sekda.

Ia menegaskan bahwa setiap uang yang dibelanjakan melalui APBD harus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Indikator keberhasilan kerja perorangan telah ditentukan sehingga seluruh pelaksanaan tugas harus dimonitor dan dievaluasi.

Kepada tenaga kesehatan di RSUD dr R Goeteng Taroenadibrata yang dilantik, Sekda juga berpesan agar meningkatkan jiwa keramahan dalam memberikan pelayanan. 

Menurutnya, pasien atau masyarakat harus ditempatkan sebagai tuan yang harus dilayani dengan baik.

Sementara itu, kepada pejabat fungsional pustakawan, Sekda mengingatkan bahwa peran yang diemban juga berkaitan dengan tanggung jawab dalam pelayanan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

“Untuk pustakawan, tentunya juga punya tanggungjawab pelayanan reformasi birokrasi dan pelayanan publik,” imbuhnya.

Sumber: Gn/Prokompim.

Wakil Jaksa Agung Dorong Reformasi Birokrasi di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan

Kabar Ngetren/Banjarmasin - Wakil Jaksa Agung Dr. Sunarta memberikan pengarahan saat kunjungan kerjanya ke wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mendukung Asistensi Indeksasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) di wilayah tersebut. Kamis, (2/5). 

Dalam arahannya, Wakil Jaksa Agung menekankan pentingnya Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan institusi Kejaksaan secara kelembagaan. Presiden Joko Widodo juga menggarisbawahi prioritas Reformasi Birokrasi sebagai upaya menciptakan birokrasi kelas dunia dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Wakil Jaksa Agung menyoroti peran adaptif dan responsif organisasi pemerintah terhadap perubahan global dan kebutuhan masyarakat yang berkembang. Salah satu fokus saat ini adalah peningkatan kesejahteraan bagi aparatur Kejaksaan melalui peningkatan tunjangan kinerja/remunerasi.

Namun, untuk mencapai hal tersebut, beberapa syarat harus dipenuhi, termasuk Indeks Reformasi Birokrasi yang belum mencapai kategori A. Evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2023 menunjukkan peningkatan nilai, tetapi masih dalam kategori "BB" karena masih ada kurangnya pemahaman bersama terkait pembagian tugas dan tanggung jawab terkait indeksasi antar lembaga Kejaksaan.

Wakil Jaksa Agung mendorong pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya indeksasi dan langkah-langkah untuk mendukung peningkatan indeksasi Kejaksaan RI di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI menitikberatkan pada pembangunan budaya kerja dengan penguatan integritas, etos kerja, dan semangat kerjasama, sebagai bagian dari nilai-nilai dalam doktrin Tri Krama Adhyaksa.

Instrumen yang harus dilakukan guna memperoleh predikat WBK/WBBM termasuk patuh terhadap seluruh tahapan dengan penggunaan instrumen Kepatuhan Internal di lingkungan Kejaksaan RI.

Sumber: Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI, editor: eFHa.