Aksi Unjuk Rasa Tolak Penambangan Tanpa Izin

Kabar Ngetren/Jakarta, 12 Juni 2023 - Serikat Mahasiswa Nusantara (SEMARA) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Ditjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Tebet, Jakarta Selatan. 

Dalam aksi tersebut, massa yang terdiri dari 50 orang menyampaikan tuntutan kepada Dirjen Minerba untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari CV. Rezky Utama yang diduga melakukan illegal mining.

Para peserta unjuk rasa membawa spanduk dan poster dengan tulisan yang menyoroti aktivitas penambangan nikel secara ilegal oleh PT. Perusahaan Tambang Nusantara dan CV. Rezeki Utama di Morowali Utara tanpa mengantongi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). 

Selain itu, mereka juga menyerukan penangkapan dan penjarakan direktur PT. PTN dan direktur utama CV. Rezeki Utama yang diduga melakukan penambangan tanpa izin pinjam pakai kawasan hitam (IPPKH).

Dalam orasinya, para aktivis menyoroti bahwa CV. Rezky Utama seharusnya tidak diizinkan melakukan penambangan karena belum memiliki persetujuan RKAB sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 

Mereka juga meminta Kementerian ESDM untuk tidak menerbitkan RKAB untuk CV. Rezky Utama dan mencabut IUP yang diduga terlibat dalam illegal mining.

Sebuah pertemuan antara perwakilan aksi dengan perwakilan Kantor Ditjen Minerba berlangsung, di mana pihak Ditjen Minerba menyampaikan bahwa akan dilakukan koordinasi dan pengkajian lebih lanjut terkait tuntutan tersebut. Peserta aksi juga diminta untuk membuat laporan tertulis yang akan disampaikan ke Ditjen Minerba.

Aksi unjuk rasa ini dilakukan dalam upaya menekan Kementerian ESDM untuk mengambil langkah tegas terhadap CV. Rezky Utama yang diduga melakukan ilegal mining. (eFHa)

Aktivis Bandung Raya Tuntut KPK Usut Gratifikasi

Kabar Ngetren/Jakarta, 12 Juni 2023 - Pada hari Senin, sejumlah aktivis dari Bandung Raya menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jalan Persada Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Dipimpin oleh Sdr. Bilal, aksi ini melibatkan 22 orang aktivis yang berlangsung dari pukul 13:00 hingga 14:23 WIB.

Dalam unjuk rasa ini, para aktivis memiliki beberapa tuntutan yang mereka sampaikan kepada KPK. Salah satu tuntutan utama adalah agar KPK menyelidiki dengan tuntas dugaan kasus gratifikasi yang terjadi di Kabupaten Bandung.

Selama aksi tersebut, para peserta unjuk rasa menggunakan berbagai alat peraga. Mereka membawa spanduk dan poster yang berisi tuntutan dan pernyataan mereka terkait kasus tersebut. 

Selain itu, mereka juga menggunakan toa kecil untuk menyampaikan orasi dan pesan mereka kepada KPK dan masyarakat yang hadir.

Beberapa spanduk dan poster yang mereka bawa memiliki tulisan yang menarik perhatian. Salah satunya berbunyi, "Pusat Tuntas Dugaan Gratifikasi Pasar Padalarang Soreang dan Banjaran yang Menyeret Bupati KBB Hengky Kurniawan dan Dadang Supriatna Bupati Kabupaten Bandung."

Saat memberikan orasi, para aktivis menyampaikan bahwa terjadi perpecahan antara Engkus dan Bupati Hengki. Mereka mengungkapkan bahwa keduanya memanfaatkan kesempatan kerjasama dalam pembangunan kios dengan manipulasi surat kerjasama sebagai sarana.

Para aktivis juga mendesak KPK untuk memanggil Bupati KBB Hengky Kurniawan dan pihak terkait di Kabupaten Bandung guna mengusut kasus ini secara menyeluruh, mengingat mereka telah mengakui kesalahan yang terjadi.

Aksi unjuk rasa ini berlangsung dengan lancar dan damai. Aktivis Bandung Raya berharap agar tuntutan mereka segera ditindaklanjuti oleh KPK agar keadilan dapat terwujud dalam kasus dugaan gratifikasi di Kabupaten Bandung. (eFHa)

Aksi Damai JSKK: Tuntaskan Pelanggaran HAM!

Kabar Ngetren/Jakarta - Pada hari Kamis, 8 Juni 2023, pukul 16.00 WIB, di Seberang Taman Pandang Monas, Jl. Merdeka Utara, Jakarta, berlangsung aksi damai yang ke-775 oleh Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK). 

Peserta aksi sebanyak 48 orang dengan Pj. Sumarsih sebagai koordinator.
Tuntutan utama aksi ini adalah untuk menuntaskan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di masa lalu. 

Peserta aksi membawa berbagai alat peraga seperti spanduk, poster, payung hitam bertuliskan tuntutan terkait tragedi Semanggi 13 November 1998, tragedi 13-15 Mei 1998, dan tragedi Tanjung Priok. Mereka juga menggunakan megafon dan kamera untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Beberapa pesan yang terpampang di spanduk dan poster antara lain menyerukan kepada Presiden untuk tidak membohongi mereka, mendesak pembersihan pemerintah dari penjahat HAM, menolak keputusan Presiden tentang penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu, dan mengkritik rekonsiliasi tanpa proses hukum yang dianggap sebagai impunitas.

Rangkaian aksi dimulai pada pukul 16.36 WIB, di mana massa aksi membentuk lingkaran dan memberikan orasi secara bergantian. 

Jumlah peserta aksi kemudian bertambah menjadi sekitar 48 orang. Massa aksi melakukan foto bersama sebagai tanda solidaritas sebelum selesai acara.

Aksi ini menarik perhatian publik karena menyoroti isu pelanggaran HAM dan impunitas yang masih belum terselesaikan. Masyarakat mengharapkan tindak lanjut dari pihak berwenang terkait tuntutan yang disampaikan oleh JSKK. (eFHa)

Pedagang Pakaian Import Demo Pemerintah

Kabar Ngetren/Jakarta - Aksi unjuk rasa pedagang pakaian import di depan Kementerian Perdagangan RI menjadi sorotan pada hari Selasa, 06 Juni 2023. 

Massa aksi yang dipimpin oleh sepuluh perwakilan, termasuk Sdr. Raymand dan Oscar Pendong, meminta audensi dengan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Bapak Ronald Silalahi, serta Dirjen Import, Ibu Kartika Sari.

Namun, perwakilan merasa kecewa dengan penjelasan yang diberikan dan memutuskan keluar dari ruangan untuk bergabung dengan massa di luar. 

Mereka menuntut klarifikasi dari Ipda Sucipto mengenai pertemuan dengan pihak Kementerian, namun permintaan mereka untuk bertemu dengan Menteri atau Dirjen juga tidak terpenuhi.

Massa aksi kemudian menutup jalan dan meminta Menteri Perdagangan, Bapak Julkifli Hasan, untuk menemui mereka. 

Petugas intelkam mengarahkan mereka agar tetap menjaga aksi secara damai dan mengajukan surat audensi serta melakukan komunikasi tertulis dengan pihak terkait.

Setelah negosiasi, kendaraan yang menghalangi lalu lintas dipindahkan, dan polisi menjaga situasi agar tetap kondusif. 

Korlap aksi bersama pihak Kementerian melakukan komunikasi mengenai agenda audensi di depan Kemendag.

Massa aksi memasuki area parkir depan Kemendag dan menunggu perkembangan lebih lanjut terkait audensi. 

Bapak Redi dari Kemendag bertemu dengan korlap, Sdr. Oscar Pendong, untuk membahas rencana audensi. Pendong menyampaikan bahwa surat akan dikirim ulang dan mereka akan menunggu informasi lebih lanjut dalam tiga hari ke depan.

Keputusan tuntutan dan surat yang disampaikan akan diserahkan kepada pimpinan untuk diputuskan apakah Menteri atau Dirjen yang membidangi akan bertemu dengan mereka. 

Setelah kesepakatan tercapai, Oscar Pendong bergabung kembali dengan massa aksi dan dilakukan foto bersama.

Aksi unjuk rasa berakhir pada pukul 18.43 WIB, dengan massa aksi secara bertahap meninggalkan lokasi. Meskipun demikian, situasi tetap aman dan kondusif. 

Aksi unjuk rasa ini menjadi perhatian publik dalam tuntutan pedagang pakaian import terhadap kebijakan perdagangan. (eFHa)

Erik Thohir Diminta Ambil Langkah Tegas Terkait BSI

Kabar Ngetren/Jakarta - Pada hari Senin, 05 Juni 2023, sebanyak 15 orang dari Komite Generasi Timur Indonesia mengadakan aksi unjuk rasa di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat.

Mereka menuntut agar Direktur Bank Syariah Indonesia bertanggung jawab atas kebocoran data nasabah sebanyak 5 juta orang.

Selain itu, mereka juga menyalahkan Direktur Utama Bank Syariah Indonesia yang dianggap gagal melindungi data nasabah dan merusak citra BSI. 

Oleh karena itu, tuntutan untuk mencopot Direktur Bank Syariah Indonesia karena dianggap memiliki kelalaian dalam kepemimpinan.

Selanjutnya, massa aksi juga mendesak Mahendra Siregar, pimpinan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), untuk membentuk tim investigasi yang bertugas mengaudit data keuangan Bank Syariah Indonesia. 

Tak hanya itu, para peserta aksi juga menekan pimpinan BUMN, Erik Thohir, agar segera mencopot Direktur Bank Syariah Indonesia sebagai upaya penyelesaian masalah yang terjadi.

Dengan tuntutan yang beragam tersebut, aksi unjuk rasa ini menghadirkan perdebatan yang menarik tentang tanggung jawab Direktur Bank Syariah Indonesia, perlindungan data nasabah, dan kepemimpinan dalam institusi keuangan.

Massa aksi menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap kebocoran data nasabah agar citra BSI tetap terjaga. (eFHa)