 |
| Plh SUPD I, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Gunawan Eko Movianto |
Jakarta - Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR menggelar rapat koordinasi partisipasi pemerintah daerah, dalam menyambut penyelenggaraan World Water Forum ke-10 tahun 2024.
Dalam keterangan persnya, Selasa (13/2), acara yang berlangsung di Auditorium Kementerian PUPR ini menandai langkah awal persiapan Indonesia sebagai tuan rumah bersama World Water Council dalam forum air terbesar di dunia yang akan digelar pada 18 hingga 25 Mei 2024 mendatang di Provinsi Bali.
Turut hadir dalam acara ini pembicara dari berbagai lembaga terkait seperti Kemendagri, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), serta perwakilan dari 38 pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten.
Dalam rapat koordinasi ini dibahas berbagai kebutuhan yang nantinya diperlukan seperti logistik, transportasi, akreditasi delegasi, keamanan dan pengamanan, hingga publikasi kegiatan.
Dalam rapat tersebut, juga membahas pentingnya kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan dalam memastikan suksesnya acara yang akan datang.
World Water Forum ke-10 merupakan platform penting bagi Indonesia sebagai negara yang menjadi tuan rumah untuk memperjuangkan akses air bersama, dengan tema utama 'Water for Shared Prosperity'.
Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, dapat mencapai tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan.
World Water Forum ke-10 akan menyoroti enam subtema utama, seperti keamanan air, keberlanjutan, serta inovasi dalam pengelolaan sumber daya air.
Keberhasilan penyelenggaraan acara ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mencapai tujuan global terkait dengan air dan sanitasi.
Plh SUPD I, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Gunawan Eko Movianto, menyampaikan langkah-langkah strategis Kemendagri dalam mendukung penguatan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).
Melalui Ditjen Bina Bangda, Kemendagri telah menyusun komitmen bersama dalam penanggulangan banjir dan longsor di kawasan Jabodetabek.
Selain itu, juga disusun komitmen bersama untuk implementasi kebijakan Penyelarasan Penataan Sistem Tata Ruang Wilayah Nasional (PPSI), yang ditandatangani bersama oleh pejabat terkait di tingkat pusat dan daerah.
"Langkah-langkah ini diambil untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola SDA, terutama dalam menghadapi tantangan seperti banjir dan longsor yang sering terjadi di kawasan Jabodetabek," kata Gunawan Eko Movianto saat memberikan sambutannya pada acara tersebut.
Lebih lanjut, Gunawan Eko menyoroti manfaat World Water Forum bagi Pemerintah Daerah (Pemda).
Forum ini memberikan kesempatan bagi Pemda untuk melakukan sinkronisasi, kolaborasi, integrasi, dan harmonisasi program dan kegiatan antar pemangku kepentingan di daerah.
Dengan demikian, diharapkan akan tercipta kerjasama yang lebih baik dalam pengelolaan SDA, serta penanggulangan bencana seperti banjir dan longsor.
Kemendagri berkomitmen untuk terus mendukung upaya-upaya ini guna mencapai pengelolaan SDA yang lebih baik dan peningkatan ketahanan lingkungan di tingkat lokal maupun nasional.
Indonesia, dengan dipilihnya Provinsi Bali sebagai lokasi penyelenggaraan, menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menjadi tuan rumah World Water Forum.
Acara ini diperkirakan akan dihadiri oleh 15.000 hingga 17.000 peserta dari 15 negara yang akan berpartisipasi dalam berbagai sesi, panel diskusi, serta pameran yang terkait dengan empat komponen utama forum tersebut.
