Bupati Sidoarjo Absen dalam Pemeriksaan KPK: Tuntutan Keras dari Aliansi Madura Indonesia

Kabar Ngetren/Surabaya - Ketidakhadiran Bupati Sidoarjo dalam panggilan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meski dalam status tersangka dugaan korupsi pemotongan dana insentif, telah menimbulkan kemarahan di kalangan aktivis Penggiat Anti Korupsi.

Salah satu tokoh Anti Korupsi yang mengungkapkan kegeraman adalah Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia (AMI). "Saya merasa geram dan miris," ujar Ketua Umum AMI, menanggapi absennya Bupati Sidoarjo yang mengklaim sedang sakit. Jum'at, 19/4.

Ketua Umum AMI meminta KPK untuk segera memanggil ulang Bupati Sidoarjo. "Kami menuntut KPK agar bertindak tegas demi tegaknya hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia," tegasnya.

Aliansi Madura Indonesia (AMI) berkomitmen untuk terus mengawal dan mengawasi perkembangan kasus Korupsi Pemotongan Insentif di Sidoarjo, dengan melibatkan peran Bupati Sidoarjo. "Kami akan memastikan kasus ini diselesaikan dengan baik, hingga keakar-akarnya," tambahnya.

Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya penegakan hukum yang adil dan tegas dalam memerangi korupsi di negara ini. Aliansi Madura Indonesia (AMI) menegaskan bahwa mereka akan terus menjadi garda terdepan dalam memastikan keadilan terwujud, tanpa terkecuali. Redho. 

Gelar Bukber, AMI Komitmen Mendukung Pengembangan UMKM Masyarakat Surabaya

Kabar Ngetren/Surabaya - Aliansi Madura Indonesia (AMI) kembali menggelar acara buka bersama sebagai bagian dari tradisi tahunan dalam menyambut bulan suci Ramadhan. Acara ini dihadiri oleh seluruh pengurus DPP, DPC, dan simpatisan AMI yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi.

Hotel Amaris Surabaya dipilih sebagai lokasi acara buka bersama kali ini yang diselenggarakan dengan suasana yang nyaman dan berbeda. Selain memberikan pengarahan kepada pengurus, Baihaki Akbar, salah satu perwakilan AMI, juga memberikan tausiyah kepada para hadirin untuk menunggu datangnya adzan Maghrib.

Dalam kesempatan tersebut, Baihaki juga menjelaskan bahwa AMI telah membuktikan kiprahnya dalam berafiliasi dengan pemerintah. AMI kini memiliki kewenangan untuk berperan aktif dalam membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memperoleh sertifikat halal, yang merupakan syarat penting bagi pedagang makanan.

"AMI telah ditunjuk sebagai konsultan jasa yang membantu para pedagang. Bahkan, program ini tidak dikenakan biaya karena didukung oleh anggaran pemerintah. AMI bertugas untuk memudahkan proses pengurusan sertifikat halal bagi UMKM, sebagai bukti kontribusi kami dalam pengembangan sektor ini," ujar Baihaki. Minggu, 31/3.

Baihaki juga memberikan pesan kepada seluruh anggota AMI agar tetap solid dan loyal terhadap organisasi. Dia menekankan pentingnya untuk tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak bermanfaat dan membangkitkan semangat organisasi tanpa mencari keuntungan pribadi.

Dengan acara buka bersama ini, AMI tidak hanya mempererat hubungan antaranggota tetapi juga menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan UMKM serta mempromosikan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Redho.