Aktivis Sultra Desak Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Masa Jabatan Direktur RS Jantung Kota Kendari

Kabar Ngetren/Kendari - Indra Dapa, seorang aktivis di Sulawesi Tenggara, telah menyoroti dugaan pelanggaran terhadap Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI terkait masa jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RS Jantung Kota Kendari. Menurutnya, upaya untuk mendapatkan klarifikasi dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Sultra telah sulit dilakukan. Selasa, 2/4.

"Surat edaran BKN RI nomor 02/VII/2019 menetapkan masa jabatan PLT selama 3 bulan yang dapat diperpanjang hingga 6 bulan. Namun, kenyataannya, masa jabatan salah satu direktur di Kota Kendari tidak sesuai dengan ketentuan tersebut," ujar Indra Dapa.

Indra menambahkan bahwa meskipun media telah mencoba mendekati BKPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mendapatkan klarifikasi, namun tidak ada yang merespons. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius terkait transparansi dan akuntabilitas di instansi terkait.

Dalam tuntutannya, Indra mendesak agar BKPSDM segera mencopot Kepala Direktur Utama RS Jantung Provinsi Sulawesi Tenggara karena diduga telah melanggar peraturan pemerintah terkait masa jabatan.

"Kami meminta pihak terkait untuk menangani masalah ini secara serius. Kami menduga adanya kolusi antara BKPSDM dan RS Jantung Provinsi Sulawesi Tenggara terkait pelanggaran yang diduga telah dilakukan oleh direktur utama," tegasnya.

Indra juga menekankan perlunya tindakan tegas dari Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menangani masalah ini. Menurutnya, pelanggaran terhadap peraturan pemerintah harus ditindaklanjuti dengan langkah yang sesuai.

"Dengan jelas, pelanggaran yang dilakukan oleh BKPSDM dan direktur utama RS Jantung Provinsi Sulawesi Tenggara harus ditangani secara tegas. Kami menyerukan kepada pihak instansi pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal ini," tutupnya. eFHa. 

Ketum AP2 Sultra Melakukan Aksi Demonstrasi Menyikapi Dugaan Jual Beli Ijazah dan Ketidakjelasan Wisuda di STIMIK Bina Bangsa Kendari

Kabar Ngetren/Kendari - Ketua Umum Lembaga Aliansi Pemuda Pelajar Sulawesi Tenggara (Lembaga AP2 Sultra), Fardin Nage, memimpin aksi demonstrasi di Kantor Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEKDIKTI) pada hari Senin, 25 Maret 2024. Aksi tersebut dipicu oleh dugaan jual beli ijazah serta ketidakjelasan agenda wisuda di Kampus STIMIK Bina Bangsa Kendari.

"Aksi kami hari ini adalah bagian dari kecintaan kami terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan penghormatan terhadap para pendiri bangsa yang meneguhkan Nawacita pendidikan dalam UUD 1945," ujar Fardin Nage. Senin, 25/3.

Fardin menyoroti dua isu utama, yakni praktik jual beli ijazah yang telah menjadi rahasia umum di Kampus STIMIK Bina Bangsa Kendari, serta ketidakjelasan nasib mahasiswa yang telah menyelesaikan ujian akhir namun belum mendapatkan kepastian waktu wisuda.

Menanggapi penyampaian pimpinan Kampus STIMIK Bina Bangsa Kendari, Fardin menyatakan bahwa alasan ketiadaan agenda wisuda merupakan pembohongan publik. Ini dikarenakan sanksi administratif berat yang diberlakukan oleh KEMENRISTEKDIKTI atas pelanggaran terkait data base mahasiswa yang tidak jelas.

Ditambahkannya, "Kami akan menggunakan kuasa hukum untuk menindaklanjuti kasus ini hingga ke ranah hukum. Dalam waktu dekat, KEMENRISTEKDIKTI akan membentuk tim untuk menyelidiki dan memutus rantai kejahatan di sektor pendidikan yang sudah merajalela."

Di tempat terpisah, Kuasa Hukum Lembaga AP2 Sultra, Didit Hariadi, SH, menegaskan perlunya penindakan hukum terhadap dugaan jual beli ijazah. Didit menekankan bahwa pelaku, baik penerima maupun pemberi suap, akan dipidanakan.

"Impasnya kepada mahasiswa baru yang berharap mendapatkan pekerjaan setelah lulus terhambat karena ketidaksesuaian data registrasi antara KEMENDIKTI dan jumlah mahasiswa di kampus tersebut," tambah Didit.

Dengan demikian, aksi demonstrasi ini diharapkan mendorong perubahan serta menjaga integritas dalam dunia pendidikan di Indonesia. eFHa. 

Mahasiswa Sulawesi Tenggara - Jakarta Gelar Aksi Unjuk Rasa Terkait Penutupan Jetty oleh Oknum TNI

Kabar Ngetren/Jakarta - Ratusan anggota Himpunan Mahasiswa Sulawesi Tenggara - Jakarta (HIMA Sultra - Jakarta) mengadakan aksi unjuk rasa untuk mengecam penutupan sejumlah perusahaan dan jetty (Pintu Dermaga Pelabuhan) oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) di Marombo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Aksi tersebut diadakan di Gambir, Jakarta pada hari Selasa siang, 30 Mei 2023, dan dihadiri oleh ratusan anggota HIMA Sultra-Jakarta.

Dalam orasinya, koordinator HIMA Sultra-Jakarta, Eghy Setiawan, menyatakan bahwa TNI sebagai alat keamanan negara memiliki peran, fungsi, dan tugas yang telah diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004. 

Mereka meminta Presiden RI Joko Widodo dan Panglima Tinggi TNI untuk menindaklanjuti tindakan oknum TNI yang telah menghentikan aktivitas jetty di beberapa perusahaan tambang di Konawe Utara tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya.

Mereka juga mendesak agar oknum-oknum TNI yang telah mencoreng marwah TNI diusut tuntas, serta meminta Markas Besar TNI untuk mengevaluasi Danrem 143 Haluoleo dan meninjau kembali penutupan jetty di beberapa perusahaan legal di Marombo Konawe Utara yang dilakukan oleh Dandim Konut.

Selain itu, mereka mendesak Ombudsman RI untuk memeriksa Dandim Konut atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pemberhentian aktivitas di sembilan jetty di Konawe Utara. 

Aksi ini juga bertujuan untuk menghentikan kriminalisasi dan intimidasi terhadap para penambang lokal di Provinsi Sulawesi Tenggara. Mereka berharap bahwa dengan dibukanya kembali jetty tersebut, perekonomian nasional Indonesia dapat berkembang.

HIMA Sultra-Jakarta berharap agar tuntutan mereka mendapatkan perhatian dan tindakan yang sesuai dari pihak terkait, termasuk Presiden Joko Widodo dan Mabes TNI. 

Aksi unjuk rasa ini menjadi wujud dari keprihatinan mereka terhadap kondisi yang terjadi di Konawe Utara dan berupaya untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat lokal serta kemajuan perekonomian daerah tersebut. (eFHa)