Mendagri Bentuk Satgas Khusus Percepat Lahan dan Bangunan Kopdeskel Merah Putih

Jakarta — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmennya dalam mempercepat realisasi Program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Program strategis nasional ini menjadi langkah penting dalam memperkuat ekonomi desa melalui pemberdayaan koperasi di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam Rapat Internal Percepatan Penyiapan Lahan dan Bangunan Kopdeskel Merah Putih yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Kamis (30 Oktober 2025), Mendagri menekankan pentingnya dukungan penuh dari pemerintah daerah (Pemda) terhadap program tersebut.

“Bahwa ini (Kopdeskel Merah Putih) adalah perintah Bapak Presiden, Program Strategis Nasional yang harus didukung oleh Pemda,” ujar Tito Karnavian dalam rapat tersebut.

Pembentukan Satgas Khusus Kopdeskel Merah Putih

Untuk memastikan percepatan pembangunan, Mendagri mengumumkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Khusus. Tim ini akan fokus mengawasi dan mempercepat penyiapan lahan serta pembangunan fisik Kopdeskel di seluruh daerah.

Satgas tersebut akan dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dan Wamendagri Akhmad Wiyagus, serta didukung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dan sejumlah pejabat tinggi lainnya.

“Satgas ini akan memastikan seluruh proses berjalan cepat, mulai dari kesiapan lahan, bangunan, hingga operasionalisasi di lapangan,” jelas Tito.

Langkah Teknis dan Pemantauan di Daerah

Sebagai tindak lanjut, Mendagri juga menjadwalkan rapat teknis bersama Pemda untuk mengevaluasi kemajuan tiap wilayah. Ia menegaskan, Satgas wajib melaporkan perkembangan secara rutin agar setiap kendala di lapangan bisa segera diatasi.

“Kita akan lihat progresnya. Kalau ada kabupaten atau kota yang progresnya lambat, Satgas akan langsung turun meninjau dan membantu penyelesaiannya,” tegasnya.

Dengan adanya Satgas ini, pemerintah berharap seluruh data terkait capaian, hambatan, dan tantangan di lapangan dapat terpantau dengan akurat dan menyeluruh. Hasil pemantauan itu akan menjadi dasar strategi percepatan operasional Kopdeskel Merah Putih, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dukungan Pemda Diharapkan Optimal

Mendagri juga mengingatkan seluruh Pemda agar terus berkomitmen mendukung program Kopdeskel Merah Putih. Program ini diyakini akan memperkuat perekonomian masyarakat desa dan kelurahan melalui koperasi yang mandiri, produktif, serta berdaya saing tinggi.

“Pemda harus bergerak cepat. Dukungan di lapangan akan menentukan keberhasilan program strategis nasional ini,” ujar Tito menegaskan.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi Kemendagri, termasuk Wamendagri, Sekjen, dan para direktur terkait yang akan berperan langsung dalam pelaksanaan kebijakan di daerah.

Editor: D-Nss

Sumber: Puspen Kemendagri

Resmi Dilantik! Wamendagri Bima Ajak Korpri Kemendagri Gaspol Profesionalisme ASN Menuju Indonesia Emas 2045

Jakarta – Suasana penuh semangat terasa di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Rabu (10/9/2025). Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto hadir langsung untuk mengukuhkan Dewan Pengurus Korpri Kemendagri Masa Bakti 2024–2029.

Dalam momen tersebut, Bima memberikan pesan tegas kepada seluruh jajaran Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di lingkup Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia mengajak para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk semakin memperkuat persatuan, profesionalisme, dan kinerja.

3 Nilai Utama Korpri

Bima menegaskan, sejak berdiri 54 tahun lalu, Korpri memiliki tiga nilai utama yang menjadi fondasi organisasi, yakni persatuan, profesionalisme, dan kinerja. Menurutnya, tiga hal ini sangat penting dalam mendukung langkah bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

“Sejatinya sejak Korpri ini berdiri 54 tahun yang lalu, ada tiga hal yang menjadi semangat. Pertama adalah persatuan, yang kedua profesionalisme, dan yang ketiga kinerja,” ujar Bima.

Ia menambahkan, nilai-nilai tersebut bukan hanya jargon, melainkan harus diwujudkan dalam langkah nyata ASN sehari-hari. 

“Program prioritas pemerintah tidak akan tercapai tanpa soliditas internal dan kebersamaan. Begitu juga, kita tidak mungkin mengantarkan Kemendagri sebagai leading sector ASN di Indonesia tanpa peningkatan profesionalisme dan kinerja,” tegasnya.

Apresiasi untuk Kepengurusan Sebelumnya

Bima juga memberikan apresiasi kepada kepengurusan Korpri sebelumnya di bawah pimpinan Suhajar Diantoro. Menurutnya, berbagai kegiatan sosial, olahraga, dan kebersamaan sudah berhasil memperkuat fondasi organisasi.

Namun, Bima menekankan pentingnya langkah yang lebih kontekstual, relevan, dan konkret. Ia mencontohkan kegiatan Bestuur Run, sebuah event lari yang sempat menarik perhatian ribuan ASN. Ke depan, acara semacam ini bisa dikembangkan bukan hanya untuk kesehatan dan kekompakan, tetapi juga disinergikan dengan peningkatan kapasitas ASN muda.

Pentingnya Kaderisasi ASN Muda

Isu regenerasi ASN menjadi salah satu fokus Bima. Ia mengingatkan bahwa proporsi ASN muda di Kemendagri kini semakin besar. Oleh karena itu, perlu ada forum-forum pembinaan dengan pendekatan kekeluargaan agar mereka siap melanjutkan tongkat estafet birokrasi.

“ASN-ASN muda yang tangguh, ASN-ASN muda yang mumpuni, mari kita siapkan mereka dengan cara kekeluargaan. Suatu saat mereka akan menggantikan kita untuk membawa birokrasi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.

Dukungan untuk Program Prioritas

Di akhir arahannya, Bima mendoakan seluruh jajaran Korpri Kemendagri agar diberi kekuatan dalam mengawal program prioritas pemerintah sekaligus menjalankan visi dan arahan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

“Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita di tengah situasi yang penuh tantangan, untuk sukseskan program prioritas presiden dan juga mimpi Pak Mendagri,” kata Bima.

Pengukuhan Pengurus Baru Korpri

Acara pengukuhan ini juga menjadi momen penting karena Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri, Safrizal ZA, resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pengurus Korpri Kemendagri. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Bapor Korpri Nasional Asrorun Ni’am Sholeh, disaksikan Wamendagri Bima Arya.

Turut hadir dalam prosesi tersebut Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, pengurus Korpri periode sebelumnya, pengurus baru 2024–2029, serta pejabat terkait lainnya.

Dengan kepengurusan baru ini, diharapkan Korpri Kemendagri semakin solid, profesional, dan siap memberikan kontribusi nyata bagi bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Editor: Aji Nss 

Sumber: Puspen Kemendagri

Kemendagri Ajak Pemda Tingkatkan Perencanaan Pembangunan demi Capai Visi Indonesia Emas 2045

Kabar Ngetren/Ternate - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia untuk memperkuat perencanaan pembangunan guna mendukung visi Indonesia Emas 2045. Inisiatif ini juga diterapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara, yang tengah fokus meningkatkan efektivitas pembangunan di wilayahnya.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, menyampaikan hal ini dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025, di Sahid Bela Hotel Ternate pada Selasa, (30/4).

"Indonesia berkomitmen untuk menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2045. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan di tingkat daerah haruslah sejalan dengan visi tersebut," ungkap Yusharto.

Dia menekankan perlunya penggunaan paradigma baru dalam pembangunan selama 20 tahun ke depan, yang lebih merata, berkeadilan, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Paradigma ini harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di seluruh daerah.

Yusharto menambahkan bahwa kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah harus dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pembangunan secara lokal, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan nasional.

"Tentu saja, ini memerlukan kolaborasi dari semua pihak terkait, termasuk komitmen dari kepala daerah hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mewujudkan visi bersama pembangunan daerah," jelasnya.

Yusharto juga mengimbau Pemerintah Provinsi Maluku untuk melakukan pemetaan isu strategis di wilayahnya untuk ditindaklanjuti, dikembangkan, dan dicatat sebagai inovasi. Keberadaan inovasi berbasis potensi lokal ini akan mendukung tercapainya pembangunan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Selama ini, Yusharto mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi pencapaian Pemprov Maluku Utara, khususnya dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) tahun 2023 yang menempatkannya di urutan ke-15 dari 38 provinsi di Indonesia.

"Kami berharap capaian ini dapat terus ditingkatkan sehingga penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Maluku Utara, maupun di kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Maluku Utara dapat berjalan dengan baik," tambahnya.

Sumber: Puspen Kemendagri, editor: eFHa. 

Musrenbang Riau, Kemendagri: Memperkuat Partisipasi Menuju Indonesia Emas 2045

Kabar Ngetren/Pekanbaru - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya pembangunan berbasis partisipatif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Provinsi Riau. Yusharto Huntoyungo, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), yang mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, memimpin acara tersebut di Pekanbaru pada Senin, (29/4).

Yusharto mengungkapkan, Tahun 2025 merupakan tonggak awal bagi pelaksanaan strategi perencanaan jangka panjang, baik di tingkat nasional maupun daerah. Oleh karena itu, sinkronisasi antara RKP dan RKPD Tahun 2025 menjadi prioritas utama di tengah peralihan menuju pemerintahan yang baru.

Pentingnya pembangunan berbasis partisipatif ditekankan sebagai strategi untuk mengatasi berbagai tantangan, terutama dalam konteks dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan. Melalui Musrenbang yang efektif dan terarah, diharapkan kebijakan yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat Riau dapat terwujud.

Yusharto menambahkan, Forum ini memungkinkan semua pemangku kepentingan untuk memberikan masukan tentang penguatan masalah dan strategi penyelesaiannya, yang akan dijalankan dengan penajaman dan penyelarasan dengan rencana pembangunan pemerintah pusat.

Sementara itu, dalam upaya mencapai Indonesia Emas 2045 sebagaimana tertuang dalam rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Indonesia bertekad untuk masuk dalam lima besar ekonomi terbesar di dunia. Yusharto menekankan perlunya kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai tujuan ini, dengan fokus pada hilirisasi, digitalisasi, pembangunan infrastruktur, distribusi ekonomi, dan dekarbonisasi.

"Kami berharap bahwa agenda-agenda ini dapat disinkronkan dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dalam beberapa tahun ke depan, sehingga cita-cita Indonesia dapat segera tercapai," tutupnya.

Sumber: Puspen Kemendagri, editor: eFHa. 

Kemendagri Dukung Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Melalui Optimalisasi Kebijakan Fiskal

Kabar Ngetren/Medan - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara aktif mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan mengoptimalkan kebijakan fiskal nasional. Langkah ini dianggap krusial untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pembangunan di Indonesia. Jum'at, (26/4). 

Dalam acara Sosialisasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Ballroom Santika Premiere Dyandara Hotel dan Convention, Medan, Sumatera Utara, Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, menegaskan pentingnya PSN sebagai instrumen untuk memperkuat stabilitas fiskal daerah dan meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat.

Menurut Maurits, Kemendagri berperan sebagai pembina pemerintah daerah dalam mendukukung pelaksanaan PSN serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder terkait. Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh aparat pemerintah daerah, BPN, dan jajaran PTPN dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang implementasi PSN, termasuk landasan hukum, administrasi pengelolaan, hak, kewajiban, dan implementasi di lapangan.

Maurits juga mengapresiasi kegiatan sosialisasi PSN oleh PTPN karena memberikan manfaat yang luas bagi berbagai pihak. Program Prioritas Nasional yang dijalankan sebagai PSN sesuai dengan ketentuan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam konteks insentif fiskal daerah, Maurits menegaskan bahwa kepala daerah memiliki kewenangan dalam mengelola pajak dan retribusi daerah untuk mencapai target yang telah ditetapkan dengan optimal. Pemberian insentif fiskal bertujuan untuk mengurangi beban pajak dan mencerminkan keadilan dalam pengelolaan perpajakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang HKPD dan Pasal 99 PP KUPDRD.

Dengan demikian, upaya Kemendagri dalam mendukung pelaksanaan PSN melalui optimalisasi kebijakan fiskal diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan stakeholder terkait, sejalan dengan amanat UU HKPD dan PP KUPDRD.

Sumber: Puspen Kemendagri, editor: eFHa. 

Kemendagri Dorong Percepatan Pembangunan Sarpras Pemerintahan di 4 Daerah Otonom Baru Papua

Kabar Ngetren/Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mendorong percepatan pemenuhan sarana dan prasarana pemerintahan di empat Daerah Otonom Baru (DOB) Papua. Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) di wilayah tersebut harus dimulai pada 2024. 

Wempi mengimbau para penjabat gubernur (Pj. Gubernur) di DOB Papua untuk mendukung upaya pembangunan ini, mengingat peran penting mereka dalam menyukseskan program pembangunan daerah dan pusat. Jum'at, (26/4). 

Menurut Wempi, tanpa dukungan Pj. Gubernur, pembangunan tersebut akan sulit terwujud. Beliau berharap kewenangan yang dimiliki para Pj. Gubernur dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung percepatan pembangunan. 

Hal ini diperlukan mengingat adanya batas waktu dalam proses pembangunan yang melibatkan pembiayaan APBN. Wempi juga mendorong para Pj. Gubernur untuk melibatkan perangkat kerja yang kompeten dalam mendukung pembangunan tersebut.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri, Restuardy Daud, menyatakan bahwa forum tersebut bertujuan untuk membahas persiapan pembangunan KPP di 4 DOB Papua. 

Fokus pembahasan meliputi dukungan infrastruktur yang akan dibangun melalui pembiayaan APBN dan dukungan APBD terhadap pembangunan KPP sesuai master plan yang telah disusun.

Pembangunan dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2024, sehingga perlu adanya kesepakatan terkait APBN dan APBD pada kesempatan tersebut. 

Rapat tersebut dihadiri oleh Pj. Gubernur dari Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan perwakilan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Para Pj. Gubernur tersebut menjelaskan progres persiapan pembangunan KPP di daerah masing-masing.

Sumber: Puspen Kemendagri, editor: eFHa. 

Sinergi Pemerintah Daerah dan DPRD NTB Bahas Percepatan Penyusunan Rencana Tata Ruang untuk Dukung Investasi

Kabar Ngetren/Mataram - Rapat sinergi antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diselenggarakan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri. Rapat ini membahas percepatan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang untuk mendukung investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI). Acara ini dilangsungkan secara hybrid di Prime Park Hotel & Convention Mataram pada Kamis (25/4).

Gunawan Eko Movianto, Plh. Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, membuka rapat tersebut dengan menekankan kewenangan Kemendagri dalam evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang tata ruang. Movianto juga menggarisbawahi urgensi percepatan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang di daerah dengan keterlibatan pemerintah daerah dan DPRD.

Rapat dilanjutkan dengan paparan dari tiga narasumber yang dipandu oleh Ni Nyoman Yuli Suryani dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat. Materi yang disampaikan termasuk evaluasi pelaksanaan KEK dan KI sebagai Proyek Strategis Nasional oleh Fauzia Suryani Puteri, permasalahan yang dihadapi, serta langkah strategis dalam percepatan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang daerah oleh Reny Windyawati dari Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN.

Gandiwa Yudhistira, yang mewakili Sekretaris Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, juga menyampaikan materi terkait mekanisme penetapan Raperda RTRW berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021. Dia menegaskan pentingnya akselerasi penyediaan rencana tata ruang untuk memperkuat ekosistem investasi, dengan melibatkan pemerintah daerah dan DPRD secara lebih aktif.

Rapat sinergi ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mendukung pembangunan dan investasi di NTB melalui penyusunan dan penetapan rencana tata ruang yang efektif dan efisien.

Sumber: Humas Kemendagri, editor: eFHa. 

Pemerintah Dorong Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sebagai Hak Dasar Warga Negara

Kabar Ngetren/Jakarta - Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, TB. Chaerul Dwi Sapta, menegaskan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) bukan sekadar target kinerja, melainkan pemenuhan hak dasar warga negara. Pernyataannya disampaikan dalam rapat koordinasi pusat dan daerah di Jakarta. Kamis, (25/4). 

Chaerul menekankan bahwa pelayanan yang termuat dalam SPM harus diprioritaskan dalam penganggaran daerah, sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. Capaian layanan SPM bidang Trantibumlinmas tahun 2023 menunjukkan rata-rata tingkat layanan yang cukup memuaskan, tetapi perlu perhatian lebih lanjut.

Dalam upaya memastikan kesinambungan pemenuhan SPM, Chaerul menekankan perlunya integrasi data SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Penguatan pemahaman terhadap penerapan SPM, khususnya empat tahapan penerapannya, menjadi fokus dalam rapat tersebut.

Rapat dihadiri oleh perwakilan langsung dari berbagai instansi terkait, seperti Satpol PP, Dinas Damkar, BPBD, serta beberapa provinsi dan kabupaten/kota secara daring. Hal ini menandakan komitmen bersama untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Sumber: Puspen Kemendagri, editor: eFHa. 

SPM Awards 2024, Kemendagri Dorong Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah

Kabar Ngetren/Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) menggelar acara Standar Pelayanan Minimal (SPM) Awards 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Rabu, (24/4). Acara tersebut dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo.

Dalam sambutannya, Wempi menjelaskan bahwa SPM Awards 2024 bertujuan untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Dia menekankan pentingnya penerapan SPM secara optimal untuk menjamin hak-hak individu masyarakat dan memastikan akses pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Wempi, tahun 2023 menjadi tahun kelima penerapan SPM, dan terjadi peningkatan nilai indeks rata-rata capaian SPM secara bertahap dari tahun ke tahun. Namun, ia menegaskan harapan agar capaian SPM bisa mencapai 100 persen sesuai dengan target yang ditetapkan oleh RPJMN tahun 2019-2024.

Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Wempi menyarankan agar Pemerintah Daerah memanfaatkan aplikasi pelaporan e-SPM, yang dapat memudahkan proses pelaporan dan menjadi alat monitoring dan evaluasi kinerja penerapan SPM di daerah.

Selain itu, SPM Awards 2024 merupakan penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang berkinerja terbaik dalam menerapkan SPM. Penghargaan ini diberikan kepada 3 provinsi, 3 kabupaten, dan 3 kota di Indonesia.

Penerima SPM Awards 2024 terbagi dalam tiga kategori, yaitu:

1. Kategori Provinsi Terbaik: Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Kalimantan Timur.

2. Kategori Kabupaten Terbaik: Kabupaten Bogor, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Bangka Barat.

3. Kategori Kota Terbaik: Kota Makassar, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Tangerang.

Acara ini diharapkan dapat mendorong semangat dan komitmen Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Sumber: Puspen Kemendagri, editor: eFHa. 

Peringatan Hari Otonomi Daerah, Wabup Purbalingga Dorong Penerapan Strategi Ekonomi Hijau

Kabar Ngetren/Purbalingga - Pada Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-XXVIII, Wakil Bupati Purbalingga, H Sudono, membacakan arahan Mendagri RI yang menekankan pentingnya penerapan strategi transformasi ekonomi hijau di Pemerintah Daerah (Pemda). Mendagri mengungkapkan bahwa kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi Pemda untuk mengelola sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan.

Transformasi produk unggulan daerah dari yang semula berbasis pada produk yang tidak dapat diperbaharui, seperti industri pengolahan pertambangan, menjadi fokus utama. Ini dilakukan dengan tetap memperhatikan potensi daerah seperti pertanian, kelautan, dan pariwisata.

Wabup Sudono juga menyoroti kebijakan otonomi daerah yang memberikan keleluasaan bagi Pemda untuk melakukan eksperimen kebijakan di tingkat lokal guna mendorong implementasi teknologi hijau. Contoh implementasi teknologi hijau yang disebutkan termasuk penggunaan energi terbarukan seperti energi matahari dan mobil listrik, pengolahan limbah yang ramah lingkungan, serta desain bangunan yang efisien energi dan ramah lingkungan.

"Dengan menggabungkan kebijakan otonomi daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau, kita dapat menciptakan dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, dan perekonomian secara keseluruhan," ungkapnya.

Selain itu, Mendagri menekankan agar Pemda memaksimalkan peran Peraturan Daerah yang berfokus pada komoditas dan sektor unggulan yang ramah lingkungan dengan memperhatikan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika, dan penanggulangan bencana.

Mengenai evaluasi, setelah 28 tahun berjalan, otonomi daerah telah memberikan dampak positif berupa peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan kemampuan Fiskal Daerah. Pemda yang berhasil meningkatkan PAD dan kemampuan fiskalnya diharapkan dapat memanfaatkan peningkatan tersebut untuk program pembangunan dan kesejahteraan rakyat, sehingga dapat meningkatkan IPM, menurunkan angka kemiskinan, serta meningkatkan konektivitas dan akses infrastruktur yang baik.

Sumber: Gn/Prokompim, editor: eFHa. 

Kemendagri Dorong Pemprov Kaltara Fokus pada Inovasi dalam Pembangunan Daerah

Kabar Ngetren/Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) untuk mempercepat pembangunan daerah dengan mengutamakan inovasi sebagai landasan utama. Instruksi tersebut disampaikan melalui Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, saat menjadi perwakilan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kaltara pada Rabu, (24/4) 

Menurut Yusharto, setiap daerah memiliki tantangan pembangunan yang berbeda, namun sikap kreatif dan inovatif menjadi kunci dalam menghadapinya. Dia menjelaskan bahwa kreativitas merupakan kemampuan untuk menghasilkan solusi, ide, gagasan, cara, atau produk sebagai respons terhadap permasalahan yang dihadapi.

Meskipun Provinsi Kaltara telah mengalami peningkatan dalam kualitas data dukungan inovasi daerah, masih diperlukan optimalisasi lebih lanjut terutama dalam aspek kuantitas inovasi. Yusharto memberikan apresiasi terhadap capaian Provinsi Kaltara yang berada pada peringkat ke-23 dari 38 provinsi dengan skor 45,86 dalam Indeks Inovasi Daerah (IID) tahun 2023.

Kementerian berharap agar Pemprov Kaltara dapat meningkatkan kreativitasnya dengan melaporkan lebih banyak inovasi kepada pemerintah pusat melalui BSKDN. Yusharto juga menekankan pentingnya menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah secara hati-hati dan berlandaskan fakta guna mendukung pertumbuhan ekosistem inovasi yang kuat.

Pada kesempatan tersebut, Yusharto juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional. Dia menegaskan bahwa pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 harus mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 yang saat ini sedang disusun, sebagai kunci pembangunan daerah yang efektif.

Dalam upaya mengembangkan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Yusharto juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemprov Kaltara dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta.

Dengan demikian, Kemendagri memberikan arahan yang jelas kepada Pemprov Kaltara untuk mempercepat pembangunan daerah dengan mengutamakan inovasi, kolaborasi, dan sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Sumber: BSKDN Kemendagri, editor: eFHa. 

Kemendagri: Urgensi Musrenbang Sebagai Panggung Melawan Kemiskinan Ekstrem

Kabar Ngetren/Gorontalo - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan urgensi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai panggung untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di daerah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo tak ketinggalan dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan strategi yang beragam.

Menurut Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo, dalam acara Musrenbang Provinsi Gorontalo di Aston Hotel Kota Gorontalo pada Selasa, 23/4, tingkat kemiskinan Provinsi Gorontalo telah menurun drastis menjadi 0,36 persen di tahun 2023, menyusut sebanyak 15,510 jiwa dari tahun sebelumnya.

Yusharto menegaskan bahwa dari 34 provinsi, 20 provinsi, termasuk Gorontalo, mengalami penurunan persentase kemiskinan ekstrem. Namun, ia menekankan perlunya memperhatikan kabupaten/kota mana di Gorontalo yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi.

Pemprov Gorontalo telah merumuskan tiga strategi penting untuk mempercepat penghapusan kemiskinan. Strategi tersebut mencakup pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui bantuan sosial, jaminan sosial, dan subsidi; peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan; dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur dasar.

Dalam APBD Tahun 2024, Pemprov Gorontalo telah mengalokasikan sebesar Rp. 185,78 Milyar atau 9,42% dari total belanja daerah untuk mendukung upaya penghapusan kemiskinan ekstrem. Yusharto juga menyoroti pentingnya Pemprov Gorontalo dalam memanfaatkan potensi lokal dan membangun kerja sama dengan prinsip pentahelix.

"Musrenbang tidak hanya menjadi wadah untuk menampung aspirasi, tetapi juga sebagai platform untuk memastikan pembangunan daerah sejalan dengan arahan nasional," kata Yusharto.

Dengan tekad yang kuat dan strategi yang matang, Pemprov Gorontalo bertekad untuk melawan kemiskinan ekstrem dan memastikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. 

Sumber: BSKDN Kemendagri, editor: eFHa. 

Musrenbang Provinsi Maluku, Kemendagri Menetapkan Langkah Strategis Menuju Masa Depan Lebih Baik

Kabar Ngetren/Ambon - Dalam acara Musrenbang RPJPD 2025-2045 dan RKPD Provinsi Maluku 2025, Yusharto Huntoyungo, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, mewakili Menteri Dalam Negeri, menghadirkan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Huntoyungo menegaskan pentingnya Musrenbang ini bagi Provinsi Maluku dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Provinsi ini ditetapkan sebagai Hub Kemaritiman Wilayah Timur Indonesia untuk 20 tahun ke depan, mendorong penyusunan RPJPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan inovasi dan karakteristik daerah.

"Pemerintah daerah harus memastikan visi, misi, dan arah pembangunan nasional sejalan dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah," ungkapnya di Hotel Santika, Ambon. Selasa, 17/4.

Isu strategis yang diprioritaskan termasuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, penurunan tingkat kemiskinan, penanganan stunting pada balita, pengembangan sektor-sektor strategis, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan pencegahan tindak korupsi.

Gubernur Maluku menambahkan bahwa Musrenbang kali ini menjadi titik awal pembangunan untuk 20 tahun ke depan, serta penutup periode RPJPD 2005-2025. Meskipun menghadapi krisis, pembangunan di Maluku menunjukkan kemajuan signifikan.

"Ini langkah awal penting menuju masa depan yang lebih baik, dengan kolaborasi dari semua pihak untuk pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan berkualitas," ucap Gubernur Maluku.

Acara Musrenbang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Bappenas, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Bupati/Walikota se-Provinsi Maluku, Forkopimda, Akademisi, Unsur Swasta dan BUMD, Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta tokoh agama, masyarakat, dan pemuda. eFHa. 

Ditjen Bina Bangda Kemendagri Dukung Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Kabar Ngetren/Jakarta - Kementerian Dalam Negeri, melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah, baru-baru ini menghadiri Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Kamis, 4/4.

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat dan perwakilan, termasuk Sekretaris Utama BP2MI, Direktur Perlindungan WNI Kemlu, dan Direktur Bina P2MI Kemnaker. Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana tertuang dalam Keppres No. 4 Tahun 2024.

Proses penyusunan peraturan ini telah melibatkan Panitia Antar Kementerian sejak Agustus 2023 hingga Maret 2024 dengan total 37 kali pertemuan, melibatkan 28 kementerian/lembaga. Kegiatan konsultasi publik ini menjadi langkah penting dalam proses pembentukan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Sekretariat Negara untuk persetujuan Presiden.

Sekretaris Utama BP2MI menyampaikan pentingnya tata kelola pendataan Pekerja Migran Indonesia. BP2MI telah mencatat data sebanyak 4,9 juta pekerja migran, sedangkan Kemlu memiliki data sekitar 2,2 juta WNI melalui portal Peduli WNI. Kolaborasi data ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia.

Direktur Pelindungan WNI, Yudha Nugraha, menyoroti masalah keimigrasian yang dihadapi sebagian besar pekerja migran, menyebabkan perlunya perbaikan dalam tata kelola.

Kemenkes sedang dalam proses revisi regulasi terkait pemeriksaan kesehatan fisik dan psikologis calon pekerja migran untuk memenuhi ketentuan baru.

Kemendagri juga memberikan dukungan dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui kebijakan dan anggaran terkait, sesuai dengan arah kebijakan prioritas Permendagri.

Diharapkan, konsultasi publik ini akan memberikan masukan berharga dari Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan sehingga Rancangan Perpres ini dapat segera diimplementasikan dengan baik. eFHa. 

Kementerian Dalam Negeri Dorong Percepatan RAD KSB dalam Industri Kelapa Sawit

Kabar Ngetren/Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong upaya bersama untuk mempercepat penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB). Hal ini menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi Nasional Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (Rakornas RAN KSB) yang digelar di Jakarta. Rabu, 3/4.

Dr. Drs. Amran, M.T., perwakilan Kemendagri, menekankan pentingnya RAD KSB sebagai instrumen untuk mencapai kesepahaman, komitmen, serta percepatan dalam pengelolaan kelapa sawit. Hingga kini, sudah ada 28 RAD KSB yang terbentuk, meliputi sembilan provinsi dan 19 kabupaten.

Amran juga menyoroti perlunya dukungan pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola sawit, termasuk peningkatan produktivitas di tingkat lokal. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan industri kelapa sawit sebagai penggerak ekonomi nasional. Implementasi Inpres 6 Tahun 2019 tentang RAN KSB saat ini tengah dipersiapkan untuk diperpanjang dalam bentuk Peraturan Presiden.

Rakornas RAN KSB, dihadiri oleh berbagai kementerian dan perwakilan provinsi serta kabupaten, bertujuan untuk memperkuat komitmen dan dukungan dalam memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit secara menyeluruh. Diharapkan, melalui kolaborasi ini, informasi mengenai perkembangan pelaksanaan Inpres 6/2019 – RAN KSB dapat diperoleh, serta dukungan untuk mempercepat penyusunan RAD KSB semakin meningkat. eFHa. 

Kemendagri dan UNICEF Gelar Rakortekpus Guna Meningkatkan Program Pembangunan Daerah

Kabar Ngetren/Jakarta - Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah bekerjasama dengan UNICEF telah mengadakan Rapat Koordinasi Teknis Tingkat Pusat (Rakortekpus) yang melibatkan 16 kementerian/lembaga terkait dan sembilan daerah lokus provinsi kerja sama. 

Rakortekpus ini merupakan pertemuan tahunan keempat dalam pelaksanaan program kerja sama Pemerintah RI-UNICEF Periode 2021-2025. Tujuan rapat tersebut adalah untuk menyelaraskan rencana program dan kegiatan tahunan agar sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Selasa, 2/4.

Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud, menyatakan bahwa kerja sama antara Pemerintah RI dan UNICEF mendukung suksesnya desentralisasi pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam acara tersebut, ditekankan pentingnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat, termasuk pelaksanaan program kerja sama Pemerintah RI-UNICEF.

Restuardy Daud juga menegaskan prinsip dasar pelaksanaan program kerja sama, antara lain sinergi pusat dan daerah, transparansi, penciptaan praktik baik, terintegrasi, penguatan peran pemerintah daerah, dan partisipatif. Harapannya, melalui Rakortekpus tahun 2024, daerah dapat lebih memahami rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pembangunan daerah.

Plh. Direktur SUPD IV, Suharyanto, menutup kegiatan Rakortekpus dengan menekankan pentingnya menghasilkan praktek-praktek baik dan terdokumentasi dengan baik di sembilan provinsi pada tahun 2024. Hal ini diharapkan dapat menjadi contoh yang bisa dipelajari dan diterapkan di provinsi lainnya. eFHa. 

Kemendagri Setuju Bahas 27 RUU Kabupaten/Kota

Kabar Ngetren/Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyetujui pembahasan lebih lanjut terhadap 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota. Keputusan ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI pada Senin, 1/4.

RUU tersebut meliputi pembentukan kabupaten seperti Aceh Besar, Pidie, Aceh Tengah, dan Aceh Timur, serta kota seperti Banda Aceh, Binjai, dan Medan. 

Wempi menegaskan bahwa pemerintah setuju untuk melanjutkan pembahasan dengan syarat terbatas pada dasar hukum, penataan kewilayahan, dan karakteristik daerah.

Dalam kesempatan itu, pemerintah juga meminta agar pembahasan tidak melampaui aspek tersebut untuk menghindari konflik dengan undang-undang lain seperti UU Cipta Kerja dan UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara. 

Rapat ini juga dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), serta Pimpinan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. eFHa. 

Ditjen Bina Adwil Kemendagri Galang Kerja Sama Pemerintah Daerah untuk Kesejahteraan Masyarakat

Kabar Ngetren/Jakarta - Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan mengadakan Rapat Pemetaan Urusan Pemerintahan di Hotel Orchardz Industri. Tujuan rapat tersebut adalah untuk mendorong kerja sama antara pemerintah daerah guna mendukung kesejahteraan masyarakat dan percepatan pelayanan publik. Senin, 25/3.

Rapat tersebut merupakan implementasi konsep Collaborative Government yang diadvokasi oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Dr. Safrizal ZA., M.Si, yang juga menjabat sebagai Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Konsep ini bertujuan untuk menggabungkan keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Edi Cahyono, S.STP., MAP, selaku Plh. Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, menekankan pentingnya identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah.

"Dari 181 daerah yang melakukan kerja sama pada Tahun 2023, hanya 49 di antaranya yang sudah melakukan pemetaan urusan pemerintahan yang dapat dikerjasamakan," ujar Edi. Ia juga menyoroti pentingnya pemetaan potensi daerah oleh pemerintah daerah guna memastikan bahwa kerja sama tersebut tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kerja sama antardaerah diharapkan dapat menjadi solusi bagi keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyelesaian masalah isu-isu strategis di tingkat lokal. Dengan demikian, langkah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. eFHa. 

Ditjen Keuda Kemendagri Sabet 5 Penghargaan KPPN

Kabar Ngetren/Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri menyabet 5 kategori penghargaan atas kinerja pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran (TA) 2023 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV. Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Kepala KPPN Jakarta IV Made Cana Armaya pada acara Stakeholder’s Day 2024 dengan tema Spending Better, Sinergi Pengelola Keuangan Dukung Pembangunan Negeri. Gedung KPPN Jakarta IV. Jakarta. Jumat. 16/2/2024.

Adapun lima kategori penghargaan yang diraih oleh Ditjen Bina Keuda Kemendagri yaitu Juara 1 Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Pagu Rp50-100 miliar, Juara 1 Nilai Validasi Surat Perintah Membayar (SPM) kategori 600 sampai dengan 1.200 SPM pada TA 2023, ⁠Juara 1 Transaksi DigipayOne Terbaik, Juara 3 Transaksi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Terbaik, dan Juara 3 Nilai Deviasi Halaman III Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Terbaik.

Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, mengatakan, pencapaian ini tidak lepas dari kerja keras seluruh unsur pada Satuan Kerja (Satker) Ditjen Bina Keuda. Butuh kerja keras dan kerja sama sehingga bisa berhasil meraih lima penghargaan, sekaligus menjadi instansi yang terbanyak meraih penghargaan.

“Prestasi yang diraih merupakan hasil kerja keras semua pihak lingkup Ditjen Bina Keuda dan komunikasi semua Unit Kerja Eselon I khususnya Biro Keuangan dan Aset Sekretariat Jenderal selaku koordinator pencapaian nilai IKPA Kemendagri, serta koordinasi dengan pihak terkait seperti KPPN, Direktorat Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan dan DJA (Ditjen Anggaran) Kementerian Keuangan”. Ungkapnya.

Lanjut Maurits mengatakan, berdasarkan penilaian IKPA, Satker Ditjen Bina Keuda tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 99,99 persen atau mengalami kenaikan mencapai 4,26 persen dari tahun 2022 yang sebesar 95,73 persen, sedangkan capaian realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 99,40 persen.

Oleh karenanya, Maurits memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran dan staf Ditjen Bina Keuda atas prestasi dan pencapaian tersebut. Capaian kinerja itu sekaligus melengkapi tiga capaian kinerja di semester I tahun 2023 (peringkat 1 terbaik nilai IKPA pagu besar, peringkat 2 terbaik transaksi Digipay, dan peringkat 5 terbaik transaksi KKP.

“Hal ini merupakan cerminan atas prinsip spending better yang digaungkan Kementerian Keuangan bahwa ukuran keberhasilan suatu Kementerian/Lembaga atau Satuan Kerja dalam pengelolaan keuangan saat ini tidak hanya didasarkan pada indikator realisasi anggaran, yaitu semakin tinggi realisasi anggaran pada akhir tahun anggaran maka semakin baik kinerja pengelolaan keuangan”. Imbuhnya.

Dengan prestasi tersebut, lanjut Maurits berharap terciptanya kompetensi positif di antara semua satker guna berkontribusi terhadap nilai IKPA KPPN Jakarta IV, mengingat capaian IKPA seluruh satker mitra kerja KPPN Jakarta IV akan berbanding lurus dengan capaian IKPA KPPN Jakarta IV secara keseluruhan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada satker kami. Hal ini tentu menjadi pelecut kami agar tidak boleh berpuas diri apalagi bersantai atas apa yang telah diraih, mengingat seluruh satker mitra kerja KPPN Jakarta IV sudah mulai berfokus pada IKPA secara keseluruhan dan tidak hanya berpikir realisasi anggaran”. tutupnya.

Dalam acara itu, kelima penghargaan tersebut diterima secara langsung oleh Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Ditjen Bina Keuda Andriyani. Ia mewakili Horas Maurits Panjaitan yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Ditjen Bina Keuda Kemendagri. eFHa.

Gunakan APBD, Kemendagri Tekankan Akselerasi Sertifikasi Halal Di Daerah

Kabar Ngetren/Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus konsisten dan berkomitmen mendorong akselerasi program sertifikasi halal di tingkat global bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Melalui program tersebut, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) bersinergi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) menggelar koordinasi bertajuk Sosialisasi Penganggaran APBD untuk Fasilitasi Sertifikasi Halal. Gedung BPJPH. Jakarta. Kamis. 15/2/2024.

Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Horas Maurits Panjaitan menguraikan, selain mendorong pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal oleh pemerintah daerah (Pemda), acara ini penting untuk menyamakan persepsi dan pemahaman bagi seluruh Pemda dan stakeholders. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran (TA) 2024.

“Dalam rangka mewujudkan negara kita sebagai pusat produsen halal dunia, maka dibutuhkan berbagai langkah dan upaya salah satunya melalui sosialisasi ini untuk mewujudkan kesamaan persepsi bagi seluruh pemerintah daerah dan stakeholders dalam mendukung program sertifikasi halal dan menyikapi global value chain pada industri global melalui produk halal”. Ucapnya.

Maurits juga mengingatkan, agar program fasilitasi sertifikasi halal segera diakselerasikan oleh seluruh daerah guna mendorong dan menyinergikan peningkatan kualitas belanja. Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan publik, menumbuhkan investasi daerah, dan mendorong penggunaan produk dalam negeri guna menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GNBBI).

Oleh karena itu, lanjut Maurits menekankan, agar Pemda memberikan fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM. Bentuknya berupa dukungan anggaran dalam APBD TA 2024 untuk urusan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), serta dukungan anggaran dalam APBD TA 2024 untuk urusan perindustrian.

"Untuk pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 telah diatur agar pemda menganggarkan kebutuhan sertifikasi halal kepada UMKM." Tuturnya.

Selaras dengan Maurits, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri, Bahri mengungkapkan, implementasi program tersebut di tingkat daerah perlu dioptimalkan. Pemda diharapkan segera memfasilitasi aspek pendanaan APBD di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Upaya ini penting diimplementasikan guna mencapai target nasional Program Sertifikasi Halal.

"Sekaligus mendorong dan menyinergikan peningkatan kualitas belanja (daerah) untuk peningkatan pelayanan publik dan menumbuhkan investasi di daerah, serta dalam rangka akselerasi penggunaan produk dalam negeri sejalan dengan upaya menyukseskan Bangga Buatan Indonesia (BBI) sebagaimana amanat Inpres Nomor 2 Tahun 2022". Tandas Bahri.

Untuk informasi, kegiatan ini diikuti oleh para pejabat terkait dari Kementerian/Lembaga (K/L), di antaranya BPJPH Kemenag dan Kemendagri, para Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Kepala Dinas Koperasi dan UMKM tingkat provinsi dan kabupaten/kota. eFHa.