Bupati Indramayu Resmikan 4.733 Tenaga Honorer Jadi P3K, Bukti Komitmen Besar Tingkatkan Pelayanan Publik

Indramayu – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu resmi melantik 4.733 (empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Penyerahan Surat Keputusan (SK) digelar dalam acara formal di Alun-Alun Pendopo Indramayu, Rabu (12/11/2025), dan dipimpin langsung oleh Bupati Indramayu.

Dalam sambutannya, Bupati Indramayu menegaskan bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas pelayanan publik serta memberikan kepastian kesejahteraan bagi para tenaga yang telah lama mengabdi.

“Penyerahan SK ini merupakan perwujudan komitmen kami untuk memajukan sumber daya manusia di Kabupaten Indramayu serta meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan kepada masyarakat,” ujar Lucky Hakim.

Acara tersebut turut dihadiri pejabat daerah, anggota DPRD, BKPSDM beserta jajarannya, serta perwakilan instansi terkait. Seluruh rangkaian penyerahan SK berlangsung tertib dan khidmat.

Para penerima SK P3K kini diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal demi kemajuan Kabupaten Indramayu. Pelantikan ini menjadi bukti konkret keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, sekaligus memberikan kepastian status bagi tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi.

Penulis: Thoha

Editor: D-Nss

Wujudkan Ekonomi Kerakyatan, Mendagri Tito Karnavian Dorong Pemda Sukseskan Program Kopdeskel Merah Putih

Jatinangor — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya dukungan penuh dari pemerintah daerah (Pemda) terhadap berbagai program prioritas nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto. 

Program tersebut meliputi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan, Swasembada Pangan, serta Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Mendagri, seluruh program tersebut merupakan perwujudan nyata dari paradigma ekonomi kerakyatan yang diusung oleh Presiden Prabowo.

“Nah, ini perlu dipahami betul oleh kita. Pemikiran-pemikiran beliau (Presiden Prabowo) artinya kalau sudah bicara kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan hajat hidup rakyat kecil, beliau berada di depan,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Program Kopdeskel Merah Putih dan Program Tiga Juta Rumah, di Balairung Rudini, IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).

Sekda Didorong Pahami Amanat UUD 1945 Pasal 33

Mendagri menekankan bahwa Pasal 33 UUD 1945 telah menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Dalam konteks tersebut, Tito meminta para Sekretaris Daerah (Sekda) memahami makna mendalam dari aturan konstitusi itu sebagai dasar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Sekda itu jembatan antara kepala daerah dengan jajaran staf di bawahnya, jadi mereka harus benar-benar memahami dan menjalankan peran strategis ini,” tegas Tito.

Kopdeskel Merah Putih Dorong Ekonomi Rakyat

Dalam kesempatan itu, Mendagri berharap program Kopdeskel Merah Putih dapat segera diimplementasikan di seluruh daerah. 

Ia meyakini, jika dilaksanakan sesuai aturan dan rencana, program tersebut akan memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan dan memberikan dampak luas bagi masyarakat.

Menurutnya, program ini akan menciptakan multiplier effect berupa penyediaan lapangan kerja baru, peningkatan perputaran ekonomi lokal, penghapusan praktik tengkulak, serta lahirnya sistem keuangan yang inklusif.

“Nah, keuangan inklusif artinya semua orang tahu, bisa punya akses, dan mengerti cara memanfaatkan sistem keuangan modern yang tidak bergantung pada sistem tradisional seperti rentenir atau tengkulak,” tutur Tito.

Koperasi Jadi Pilar Stabilisasi Harga dan Akses Ekonomi

Lebih jauh, Mendagri menjelaskan bahwa Kopdeskel Merah Putih nantinya akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penyediaan barang dan jasa. Mulai dari gas, obat-obatan apotek, hingga komoditas pangan seperti beras dan jagung. 

Koperasi ini juga berperan penting dalam stabilisasi harga pangan, sebagai langkah strategis menjaga daya beli masyarakat.

Tito pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang telah aktif membentuk badan hukum koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

“Oleh karena itu, saya berterima kasih kepada rekan-rekan daerah yang sudah mendorong terbentuknya badan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” tandasnya.

Editor: D-Nss 

Sumber: Puspen Kemendagri 

Kapasitas TPA Kalipancur Hampir Penuh, Bupati Siapkan Skema Pengolahan Sampah Terdesentralisasi

Kabar Ngetren/Purbalingga – Pemerintah Kabupaten Purbalingga memetakan urgensi pengelolaan sampah secara modern menyusul prediksi kapasitas TPA Kalipancur akan penuh akhir 2026. Dalam Road Trip bermotor, Bupati Fahmi Muhammad Hanif bersama Wabup Dimas Prasetyahani meninjau langsung kondisi TPA seluas 6,3 hektare di Desa Bedagas, Kecamatan Pengadegan.

“Proyeksinya di akhir 2026 kapasitasnya akan penuh,” ungkap Bupati, Selasa (3/5/2025). Untuk diketahui, pemerintah telah melarang metode open dumping di TPA. Sehingga solusi jangka pendek yang dilakukan adalah menutup sampah dengan tanah urug.

Bupati menyebut, solusi jangka panjang berupa pembangunan TPST dan desentralisasi pemrosesan sampah tengah disiapkan. Konsepnya, sampah tidak hanya dibuang tetapi diolah menjadi material yang produktif. Bupati menegaskan bahwa pendekatan ekonomi sirkular menjadi arah baru pengelolaan sampah di Purbalingga.

Rombongan juga meninjau titik pembuangan liar dekat SPBU Kalimanah Wetan. Bupati priatin dengan oknum-oknum yang melakukan kebiasaan buruk ini. 

“Mari kita jaga lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya,” imbau Bupati.

Wabup Dimas menambahkan bahwa kebiasaan buruk seperti ini bisa ditiru generasi selanjutnya. "Kalau kita mencontohkan hal yang tidak baik (membuang sampah sembarangan). Terutama ke anak-anak kita, nanti generasi yang akan datang juga akan mencontoh hal-hal yang kurang baik ini. Jadi ayo kita jaga alam maka alam akan menjaga kita semua," kata Dimas.

Road Trip 3 Juni 2025 ini mencerminkan komitmen Bupati dan Pemkab Purbalingga terhadap isu lingkungan hidup di tengah pembangunan infrastruktur. Kegiatan ini dilakukan lintas wilayah teknis di Kalimanah, Bedagas, dan sekitarnya.

Sumber: Gn/Prokompim.

Jembatan Sindang - Banjaran Putus, Perbaikan Darurat hingga Rencana Jangka Panjang Disiapkan

Kabar Ngetren/Purbalingga – Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif bersama Wakil Bupati, Dimas Prasetyahani meninjau langsung jembatan gantung penghubung Desa Banjaran (Kecamatan Bojongsari) dan Desa Sindang (Kecamatan Mrebet) yang putus sejak 19 Mei 2025 lalu. Peninjauan dilakukan dalam rangkaian road trip menggunakan sepeda motor pada Selasa, (3/6/2025) untuk mengecek langsung kondisi infrastruktur yang menjadi prioritas penanganan di APBD 2025, baik murni maupun perubahan.

Putusnya jembatan tersebut berdampak signifikan terhadap mobilitas warga, terutama warga Desa Sindang yang kini harus menempuh jalur memutar melalui Desa Tangkisan untuk menuju pusat kota Purbalingga. Tak sedikit warga yang nekat menggunakan jasa perahu penyeberangan bertali sebagai alternatif demi memangkas jarak dan waktu tempuh.

Bupati menyampaikan, kunjungan ini turut melibatkan Plt Kepala DPUPR Purbalingga beserta jajaran Kabid Bina Marga untuk membahas solusi penanganan jangka pendek dan jangka panjang. 

"Insya Allah nanti solusi segera yang bisa dilakukan adalah memperbaiki jembatan gantung ini, yang terpenting bisa digunakan kembali dulu," ujar Bupati.

Meski demikian, Bupati juga telah memikirkan solusi jangka panjang berupa pembangunan jembatan permanen di lokasi tersebut. Ia menilai jembatan Sindang - Banjaran merupakan akses vital yang menghubungkan wilayah Mrebet dan Bojongsari, sehingga perlu penanganan serius lintas sektor.

"Saya berharap ada perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun provinsi, termasuk BBWS, dalam membantu menangani jembatan ini agar dibangunkan jembatan permanen karena keterbatasan anggaran yang kami miliki di kabupaten," jelasnya.

Menurut Bupati, jembatan permanen akan sangat berguna karena memungkinkan akses kendaraan roda empat dan akan memperlancar konektivitas antarwilayah. Meski menunggu proses usulan jangka panjang, Pemkab Purbalingga menargetkan perbaikan jembatan gantung dapat dilakukan dalam waktu dekat.

“Sisi lain kami akan lakukan perbaikan segera untuk jembatan gantung ini, harapannya di APBD 2025 Perubahan bulan September - Oktober bisa diperbaiki sehingga jembatan gantung ini bisa digunakan kembali dengan aman dan nyaman,” tegasnya.

Sumber: Gn/Prokompim.

Meningkatkan Soliditas Jurnalis di Banyumas melalui Acara Silaturahmi dan Halal Bihalal

Kabar Ngetren/Banyumas – Pada tanggal 1 Mei 2023, beberapa pengurus Kawal Barlingmascakep dan Jurnalis dari media cetak dan online yang tergabung dalam Sekber IPJT DPC dan Kawal Kabupaten Banyumas mengadakan acara Silaturahmi dan Halal bihalal di Kantor Sekber LPJT DPC Kabupaten Banyumas di Desa Wlahar Wetan Rt.01.Rw.01 Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. 

Acara tersebut bertujuan untuk mempererat soliditas antara jurnalis, terutama yang tergabung di IPJT dan Kawal, serta untuk saling bertukar pikiran, saran, ide, dan gagasan untuk kebaikan dan kemajuan bersama.

IPJT dan Kawal merupakan wadah untuk menghimpun para jurnalis yang bertugas di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya untuk membantu program Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. 

Ketua DPC IPJT Kabupaten Banyumas, Aris Sutijono, berharap IPJT dan Kawal dapat bermitra baik dengan Pemda dan berkontribusi dalam membangun Banyumas lebih baik melalui pemberitaan yang positif serta bersinergi dengan stakeholder yang ada di Banyumas.

Selain itu, Suyitno, alias Gunton, senior Kawal Barlingmascakep juga berharap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas untuk dapat mewadahi seluruh jurnalis yang ada di Kabupaten Banyumas, tidak hanya organisasi tertentu saja. 

Seluruh organisasi jurnalis dapat membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Saelan dari Media Jendelaindo.com online dan Streaming mewakili IPJT Kabupaten Banyumas menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 H dan berharap kepada rekan-rekan untuk menjaga kekompakan kesolidan dalam menjalankan tugas jurnalis agar sesuai dengan kode etik jurnalistik. 

Hal ini merupakan standar agar dalam menjalankan tugas jurnalistik tidak bertentangan dengan ketentuan UU Pers No.40 tahun 1999 yang berlaku. (eFHa)

Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas pada Arus Mudik dan Balik 2023 Turun Drastis, Menko PMK Berterima Kasih pada Polri dan Instansi Terkait

Kabar Ngetren/Semarang - Muhadjir Effendi, Menko PMK, memberikan apresiasi pada jajaran Polri dan instansi terkait dalam penanganan arus mudik dan balik pada Hari Raya Idul Fitri tahun 2023. Muhadjir melihat adanya penurunan yang drastis pada data kecelakaan lalu lintas dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga memberikan apresiasi tersebut.

"Penanganan tahun ini lebih baik dibanding tahun lalu. Tentunya ini berkat kerja keras semua pihak, khususnya jajaran Polri sampai tingkat bawah, Jasa Marga, pengelola jalan tol, dan pemerintah daerah," ujar Muhadjir saat membuka secara resmi one way arus balik di pintu tol Kalikangkung, Semarang pada tanggal 24 April 2023.

Menurut Muhadjir, jumlah warga yang terlibat kecelakaan lalu lintas pada saat mudik tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 39 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, terdapat 3573 orang yang terlibat kecelakaan lalu lintas saat mudik, sedangkan pada tahun 2023, jumlah tersebut turun menjadi 2117 orang.

"Mengenai korban meninggal mulai H-5 hingga hari H Idul Fitri, jumlahnya turun 72 persen. Berdasarkan data, korban meninggal berjumlah 164 orang. Sedangkan tahun lalu terdapat 583 orang," rincinya.

Sedangkan korban luka akibat kecelakaan lalu lintas, turun 33 persen dari 2990 orang pada mudik tahun 2022 menjadi 2013 orang di tahun 2023. Selain memberikan apresiasi pada jajaran Polri dan instansi terkait, Muhadjir juga memberikan apresiasi atas peran media massa yang telah membantu menyebarkan informasi terkait arus mudik dan balik kepada masyarakat.

"Informasi dari media juga sangat membantu pengambilan kebijakan terkait pengamanan mudik ini. Kami sangat terbantu berkat informasi yang diberikan media, karena itu kami memberikan apresiasi," tandasnya. (eFHa)