Dirjen Dukcapil Kemendagri: Capaian Pembangunan Bali Melebihi Rata-Rata Nasional

Kabar Ngetren/Bali - Pada acara pembukaan Musrenbang RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025 Provinsi Bali, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Teguh Setyabudi, yang mewakili Menteri Dalam Negeri, memberikan sambutan dan arahan kepada peserta yang terdiri dari berbagai unsur, termasuk instansi vertikal, pemerintah daerah, akademisi, dan tokoh masyarakat. 

Dirjen Setyabudi menyampaikan apresiasi terhadap capaian pembangunan Provinsi Bali tahun 2022-2023 yang secara keseluruhan menunjukkan kondisi yang lebih baik dari rata-rata nasional. 

Menurut keterangan yang diterima pada Senin, (29/4), tingkat kemiskinan Provinsi Bali sebesar 4,25%, lebih rendah dari rata-rata nasional 9,36%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali juga lebih tinggi, mencapai 78,01 dibandingkan dengan IPM nasional sebesar 74,39. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Bali mencapai 5,71%, melebihi LPE Nasional yang sebesar 5,05%. 

Sementara, tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bali juga rendah, hanya 2,69%, menjadikannya peringkat terbaik pertama di antara provinsi di Jawa-Bali, dan lebih rendah dari TPT Nasional sebesar 5,32%. Gini Ratio Bali juga lebih rendah dari rata-rata nasional, yaitu 0,362 dibandingkan dengan 0,388.

Dirjen Setyabudi menekankan pentingnya fokus Pemerintah Provinsi Bali untuk menyelesaikan dokumen RPJPD paling lambat minggu pertama Agustus, agar dapat menjadi pedoman bagi penetapan RPJPD kabupaten/kota di Provinsi Bali paling lambat minggu keempat Agustus 2024, serta menjadi pedoman bagi penyusunan RPJMD Provinsi Bali tahun 2025-2029.

Selain itu, untuk menyelaraskan dokumen RPJPD dengan RPJPN, diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 600.1/176/SJ dan No. 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045.

Acara yang dibuka oleh Pj. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra, juga dihadiri oleh narasumber utama dari Kementerian PPN/Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan. Sebagai tindak lanjut, diharapkan Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat koordinasi dalam rangka penyelarasan pembangunan pusat dan daerah, terutama dalam pelaksanaan Musrenbangnas, penyusunan rancangan akhir, hingga penetapan Perkada RKPD tahun 2025.

Sumber: Ditjen Kemendagri, editor: eFHa. 

Ditjen Dukcapil Kemendagri: Pelayanan Massal Dokumen Kependudukan di Sorong Membuat Masyarakat Bahagia

Kabar Ngetren/Sorong - Pada Selasa (23/4), harapan masyarakat Kabupaten Sorong akan pelayanan massal administrasi kependudukan yang serentak, cepat, akurat, dan gratis akhirnya terpenuhi. Acara ini, didukung oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri, Dinas Dukcapil Kabupaten Sorong, dan Disdukcapil Provinsi Papua Barat Daya, menggelar jemput bola pelayanan dokumen kependudukan di Alun-alun Distrik Aimas.

Tidak heran, masyarakat berduyun-duyun memadati pendopo alun-alun untuk mendapatkan dokumen kependudukan yang sangat mereka butuhkan. Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi, menjelaskan bahwa meskipun Kabupaten Sorong tidak masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), namun karena jumlah penduduknya yang besar, percepatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan menjadi penting.

Menurut Dirjen Teguh, melaksanakan program ini adalah untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk masyarakat Kabupaten Sorong.

Pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan dipusatkan di Alun-Alun Kota Baru Aimas selama dua hari, yang semula direncanakan satu hari karena antusiasme masyarakat yang tinggi. Edi Siswanto, Kadis Dukcapil Kabupaten Sorong, menjelaskan bahwa cakupan perekaman KTP-el di Kabupaten Sorong sudah mencapai sekitar 83,6 persen dari target nasional. Rabu, (24/4).

Dirinya yakin bahwa sistem jemput bola ini akan semakin mempercepat cakupan perekaman KTP-el sehingga target nasional bisa tercapai. Bahkan, dalam kesempatan ini, masyarakat juga diberikan kesempatan untuk mengaktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) setelah mengurus dokumen kependudukan.

Selama dua hari kegiatan Jebol Layanan Adminduk di Alun-alun Distrik Aimas berhasil melayani 1.878 dokumen kependudukan, mencakup berbagai jenis dokumen seperti Perekaman KTP-el, Pencetakan KTP-el, Cetak KIA, Aktivasi IKD, Cetak KK, Cetak Akta Kelahiran, dan Akta Kematian.

Kegiatan Tim Jebol layanan adminduk Daerah 3T di Kabupaten Sorong masih berlanjut hingga Jumat, 26 April 2024, dengan menyambangi sejumlah distrik dan Sekolah Menengah Atas. Direktur Dafdukcapil, Akhmad Sudirman Tavipiyono, berpesan kepada seluruh anggota Tim Jebol Adminduk 3T Ditjen Dukcapil serta pegawai di Disdukcapil Kabupaten Sorong agar memberikan pelayanan dengan ikhlas.

Khusus bagi penduduk rentan yang jauh dari jangkauan pelayanan Dinas Dukcapil, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi mengikuti arahan Mendagri Tito Karnavian, yaitu memberikan layanan adminduk tanpa tebang pilih. Dukcapil memberikan layanan jemput bola pemberian dokumen kependudukan kepada penduduk di wilayah 3T tanpa diskriminasi.

Sumber: Humas Ditjen Dukcapil Kemendagri, editor: eFHa. 

Ditjen Dukcapil Teruskan Program Jemput Bola Pelayanan Dokumen Kependudukan di Daerah 3T

Kabar Ngetren/Sorong - Ditjen Dukcapil, di bawah kepemimpinan Dirjen Teguh Setyabudi, telah memprioritaskan pelaksanaan program jemput bola pelayanan dokumen kependudukan di 19 kabupaten yang tergolong dalam kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dalam upaya ini, mereka telah berhasil menjangkau 7 daerah, termasuk Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Sumba Barat, Buru Selatan, Tojo Una-Una, Maluku Barat Daya, dan Seram Bagian Barat. Kabupaten Sorong menjadi daerah kedelapan yang disambangi dalam program ini. Selasa, 23/4.

Dalam sambutannya di acara Jemput Bola Pelayanan Adminduk Daerah 3T di Lapangan Alun-alun Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Dirjen Teguh Setyabudi menekankan pentingnya dukungan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Sorong dalam mengedepankan layanan adminduk dengan memberikan dukungan anggaran yang memadai. Selain itu, Teguh juga mengingatkan jajaran Dinas Dukcapil di Provinsi Papua Barat Daya untuk bekerja cerdas guna menyukseskan Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024.

Program Jemput Bola Adminduk 3T Prioritas dilaksanakan untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Dalam hal ini, Teguh menekankan bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan hukum kepada seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk masyarakat Kabupaten Sorong. Perlindungan hukum ini mencakup pemberian dokumen kependudukan, tidak hanya KTP-el, tetapi juga setidaknya 20 dokumen lainnya yang diberikan sejak lahir hingga meninggal dunia.

Dirjen Teguh Setyabudi juga menjamin bahwa memiliki dokumen kependudukan akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik lainnya. Ia juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan anggota keluarga yang meninggal dunia ke kecamatan atau kelurahan untuk dicatat dan diterbitkan akta kematian, yang sangat penting untuk mengurus asuransi atau santunan kematian, serta mencegah penyalahgunaan data almarhum.

Dalam kesempatan ini, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi membawa oleh-oleh 8.000 keping blanko KTP-el yang diterima oleh Kadis Dukcapil Kabupaten Sorong, Edi Siswanto. Acara jemput bola yang didukung penuh oleh Disdukcapil Kabupaten Sorong dan Disdukcapil Papua Barat Daya dilaksanakan selama 6 hari dari Senin, 23 April hingga Sabtu, 27 April 2024. Ini merupakan bagian dari upaya menyukseskan Pilkada Serentak 2024 dengan kolaborasi antara Ditjen Dukcapil, Dinas Dukcapil provinsi, dan kabupaten/kota.

Sumber: Bidhumas Ditjen Dukcapil Kemendagri, editor: eFHa. 

Ditjen Dukcapil Kemendagri Gelar Kegiatan Jemput Bola Layanan Adminduk di Wilayah 3T

Kabar Ngetren/Sorong - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri kembali menggelar kegiatan jemput bola layanan adminduk di wilayah 3T sebagai program prioritas nasional. Menurut Dirjen Teguh Setyabudi, pada tahun 2024, Dukcapil akan menyambangi 19 daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai prioritas. Selasa, 23/4.

Hingga saat ini, Dukcapil telah menyelesaikan kegiatan jemput bola di 7 daerah, termasuk Sumba Barat Daya, Sumba Timur, dan Kabupaten Sorong. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Komisioner Ombudsman RI, pejabat daerah, dan ratusan masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan.

Tujuan dari kegiatan jemput bola layanan Adminduk di daerah 3T adalah untuk memastikan bahwa masyarakat di wilayah tersebut memiliki akses terhadap dokumen kependudukan yang diperlukan. Selain KTP-el, setidaknya ada 20 jenis dokumen kependudukan yang diberikan secara terintegrasi kepada setiap penduduk, mulai dari bayi baru lahir hingga wafat.

Layanan tersebut mencakup perekaman KTP-el bagi pemilih pemula, akta nikah, akta cerai, akta kematian, surat keterangan pindah, dan lain sebagainya. Khusus di Kabupaten Sorong, pemilih pemula yang merekam KTP-el langsung diberi kupon diskon untuk berenang di Hotel Aimas Convention Center.

Kegiatan ini juga diapresiasi oleh Komisioner Ombudsman sebagai suatu terobosan dalam pelayanan publik untuk mencegah terjadinya maladministrasi. Pj. Bupati Sorong, Edison Siagian, menyatakan bahwa kehadiran negara melalui layanan jemput bola sangat istimewa bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi memberikan secara simbolis dokumen kependudukan kepada perwakilan masyarakat dan melanjutkan kunjungan ke loket-loket pelayanan serta berdialog dengan masyarakat.

Sumber: Bidhumas Ditjen Dukcapil Kemendagri, editor: eFHa. 

Musrenbang Bali, Dirjen Dukcapil Teguh Dorong Pembangunan Holistik dan Berkelanjutan

Kabar Ngetren/Denpasar - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2025 menjadi panggung penting bagi pemangku kepentingan pembangunan. Dalam acara yang berlangsung di Wisma Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, pemangku kepentingan dari berbagai sektor turut berpartisipasi sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Denpasar, Bali, Senin, 22/4.

Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menyampaikan beberapa poin kunci dalam paparannya. Salah satunya adalah pentingnya pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang menjadi fondasi bagi seluruh pelayanan publik, serta perlunya dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai.

Tingkat partisipasi dalam perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) di Provinsi Bali mencapai 97,6%, namun aktivasi Identitas Kependudukan (IKD) masih berkisar 2,82%, menunjukkan perlunya gerakan aktivasi IKD secara massal di setiap pemerintahan daerah.

Selain itu, Teguh Setyabudi menekankan pentingnya pemedoman terhadap peraturan perundangan yang berlaku, instruksi Mendagri, dan Surat Edaran Bersama terkait penyelarasan perencanaan pusat dan daerah dalam menyusun RPJPD Bali.

Capaian indikator makro Provinsi Bali dalam pembangunan juga menjadi sorotan. Dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga tingkat kemiskinan dan pengangguran, Bali menunjukkan kondisi yang lebih baik dari rata-rata nasional.

Pj. Gubernur Bali S.M Mahendra Jaya menyoroti pentingnya pembangunan sektor non-wisata serta aspek lain seperti penanganan stunting, pengelolaan sampah, dan pengembangan budaya. Ia juga mengapresiasi upaya-upaya dalam pengendalian inflasi daerah dan pengembangan Gerakan Petani Milenial.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan, akademisi, swasta, dan masyarakat, menegaskan komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan di Provinsi Bali.

Penutupan Musrenbang ini memberikan dorongan kuat bagi Pemerintah Provinsi Bali untuk terus memperkuat koordinasi dalam pembangunan, terutama dalam menyelaraskan visi dan rencana antara pusat dan daerah demi kesejahteraan masyarakat Bali secara menyeluruh. eFHa. 

Ditjen Dukcapil Kemendagri Dorong Pemkab Bogor Penerapan Identitas Kependudukan Digital

Kabar Ngetren/Bogor - Pemerintah Kabupaten Bogor terus menggalakkan upaya penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di kalangan warganya. Dalam rangka meningkatkan kepemilikan IKD, Pemerintah Kabupaten Bogor menggelar Gebyar Administrasi Kependudukan (Adminduk) Tahun 2024 di Gedung Laga Satria, Pakansari Cibinong. Kamis, 4/4.

Ribuan warga memadati lokasi acara yang turut dihadiri oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi, Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu, Direktur Dafdukcapil AS Tavipiyono, serta pejabat daerah lainnya.

Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menyampaikan pentingnya aktivasi KTP digital di smartphone, dengan menekankan bahwa penerapan IKD akan menghemat anggaran belanja blangko KTP-el serta mempermudah layanan adminduk secara efektif.

Teguh Setyabudi menjelaskan bahwa telah tersedia 8 layanan permohonan dokumen kependudukan melalui aplikasi IKD, termasuk perubahan data kependudukan dan permohonan dokumen lainnya.

Fokus utama Dukcapil saat ini adalah menyukseskan 9 layanan prioritas sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), dengan IKD sebagai basis utama. 

Setelah memberikan arahan, Dirjen Dukcapil menyerahkan secara simbolis 10 ribu blangko KTP-el ke Disdukcapil Kabupaten Bogor, yang diterima oleh Pj. Bupati Bogor Asmawa Tosepu.

Asmawa Tosepu menyebut Gebyar Adminduk sebagai langkah cepat Pemkab Bogor untuk mempercepat aktivasi IKD, sesuai arahan Pemerintah Pusat. Dia menegaskan pentingnya dokumen kependudukan sebagai dasar kepastian hukum untuk akses ke layanan publik.

Kadisdukcapil Hadijana menjelaskan bahwa kegiatan Gebyar Adminduk mencakup sosialisasi IKD dan pelayanan pembuatan dokumen kependudukan, dengan target 1.200 hingga 2.000 pemohon.

Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan ini sangat tinggi, dengan lebih dari 400 pendaftaran online dan jumlah yang lebih besar lagi yang mendaftar langsung di lokasi acara.

Gebyar Adminduk tidak hanya melayani masyarakat Kabupaten Bogor, tetapi juga terbuka bagi masyarakat luar daerah yang ingin mencetak ulang KTP mereka, dengan syarat tanpa perubahan data.

Dengan demikian, Gebyar Adminduk menjadi upaya konkret Pemkab Bogor untuk mempercepat adaptasi IKD dan meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan secara efektif dan terpadu. eFHa.