Kerja Sama Jateng–Lampung Rp 832,3 Miliar, PWDPI Soroti Transparansi dan Akuntabilitas

BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Lampung resmi menjalin kerja sama strategis lintas sektor dengan nilai transaksi tahunan mencapai Rp 832,3 miliar. Kesepakatan yang diteken pada Selasa (6/1/2026) ini diproyeksikan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah di Pulau Jawa dan Sumatra.

Namun, di balik besarnya potensi ekonomi tersebut, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPP PWDPI), M. Nurullah RS, menegaskan pentingnya aspek transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi kerja sama bernilai jumbo ini.

“Kolaborasi antarprovinsi ini punya dampak besar bagi pembangunan daerah. Tetapi, nilai transaksi yang mencapai ratusan miliar rupiah menuntut keterbukaan yang menyeluruh agar publik benar-benar memahami arah dan manfaatnya,” kata M. Nurullah RS, Rabu (7/1/2026).

Transparansi Jadi Kunci Kepercayaan Publik

Menurut M. Nurullah, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas terkait alokasi anggaran, manfaat ekonomi, hingga mekanisme pengawasan dari kerja sama tersebut. Tanpa transparansi yang kuat, proyek besar berisiko menimbulkan tanda tanya sekaligus menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

“Ketika informasi tidak dibuka secara gamblang, ruang spekulasi akan muncul. Padahal, kepercayaan publik adalah fondasi utama keberhasilan kebijakan ekonomi daerah,” ujarnya.

Peran BUMD Jadi Sorotan

Kerja sama ini juga melibatkan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), di antaranya PT Jateng Petro Energi, PT Lampung Jasa Utama, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah, serta PT Wahana Raharja. Keterlibatan entitas usaha milik daerah tersebut dinilai perlu diawasi secara ketat.

“BUMD adalah representasi kepemilikan rakyat. Karena itu, setiap bentuk kerja sama harus berorientasi pada kepentingan publik, bukan kelompok tertentu. Rekam jejak tata kelola dan akuntabilitas BUMD wajib menjadi prioritas,” tegasnya.

Energi dan Perdagangan Jadi Sektor Kunci

Sektor energi menjadi salah satu fokus utama dalam kerja sama ini, terutama pemanfaatan gas bumi dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Ketum PWDPI mengingatkan agar orientasi keuntungan ekonomi tetap sejalan dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Selain energi, kerja sama perdagangan multi-komoditas juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi riil, memperluas rantai pasok antarwilayah, serta membuka lapangan kerja bagi tenaga lokal di kedua provinsi.

Dorong Tim Pemantau Independen

Untuk memastikan kerja sama berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, PWDPI mendorong pembentukan tim pemantau independen. Tim ini diharapkan melibatkan unsur masyarakat sipil, termasuk perwakilan perempuan, guna menjamin pengawasan yang objektif dan inklusif.

“Publikasi laporan perkembangan proyek secara berkala sangat penting agar seluruh proses dapat dipantau bersama, bukan hanya oleh pemerintah, tetapi juga masyarakat,” tambah M. Nurullah.

Ia menutup dengan penegasan bahwa keberhasilan kerja sama ini sangat ditentukan oleh komitmen kedua pemerintah daerah dalam menjaga keterbukaan.

“Dengan transparansi dan akuntabilitas yang kuat, kerja sama ini berpotensi menjadi terobosan ekonomi yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jawa Tengah dan Lampung,” pungkasnya.

Penulis: Tim Media Group PWDPI

Editor: Maz Friend

14 Brand Otomotif Ramaikan Purbalingga GAS 2025, Wabup Dimas Optimistis Dongkrak PAD

Kabar Ngetren/Purbalingga – Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani secara resmi membuka ajang Purbalingga Government Auto Show (GAS) 2025 dan UMKM Expo di Halaman Parkir GOR Goentoer Darjono, Sabtu, (1/11/2025). Kegiatan yang digelar selama dua hari hingga Minggu, (2/11/2025), ini diikuti oleh 14 brand otomotif ternama, sejumlah perusahaan pembiayaan, serta 30 pelaku UMKM lokal.

Dalam sambutannya, Wabup Dimas menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di sektor otomotif dan usaha mikro kecil menengah.

“Purbalingga GAS 2025 terbuka untuk umum dan tanpa biaya masuk. Masyarakat dapat menikmati pameran otomotif, hiburan musik, layanan publik, hingga berburu promo menarik dan potongan harga dari berbagai vendor otomotif,” ujar Wabup.

Lebih lanjut, Wabup menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang promosi industri otomotif, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

“Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat memacu penjualan kendaraan bermotor dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Ke depan, kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan kembali dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM, khususnya industri kecil menengah yang berkaitan dengan otomotif,” ungkapnya.

Wabup juga menambahkan bahwa Kabupaten Purbalingga memiliki potensi besar di sektor otomotif, terutama industri knalpot yang telah menjadi unggulan daerah, serta peluang pengembangan kendaraan listrik yang semakin terbuka.

Sementara itu, Kepala UPPD Samsat Purbalingga, Sriyono, menjelaskan bahwa kegiatan Government Auto Show (GAS) 2025 merupakan program dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda). Program ini bertujuan untuk menggerakkan perekonomian daerah sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

“Pelaksanaan GAS 2025 digelar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Di Purbalingga, kami bersyukur kegiatan ini dapat dikolaborasikan dengan UMKM Expo sehingga semakin semarak dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat,” tuturnya.

Sumber: tha/prokompim.

Grand Opening Mall Indramayu Resmi Dibuka Bupati Lucky Hakim, Jadi Ikon Baru Wisata Belanja

Indramayu – Sebuah sejarah baru tercipta di Kabupaten Indramayu dengan diresmikannya Mall Indramayu, pusat perbelanjaan modern pertama yang hadir di Bumi Wiralodra. Acara Grand Opening yang berlangsung meriah pada Jumat (26/9/2025) ini dibuka langsung oleh Bupati Indramayu Lucky Hakim, sekaligus menjadi momen penting bagi perkembangan ekonomi daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Lucky menegaskan bahwa hadirnya Mall Indramayu bukan sekadar pusat belanja, melainkan simbol kemajuan daerah, keterbukaan investasi, serta wujud kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

“Mall Indramayu adalah bukti nyata meningkatnya kepercayaan investor. Kehadiran mall ini akan menumbuhkan iklim usaha, membuka peluang kerja sama UMKM, serta menghadirkan pusat perbelanjaan modern yang bisa menjadi kebanggaan masyarakat,” ujar Lucky.

Mall Indramayu diproyeksikan membawa dampak positif bagi perekonomian Indramayu, mulai dari penciptaan lapangan kerja baru, memperbesar perputaran uang, hingga mendorong tumbuhnya sektor pendukung seperti transportasi, kuliner, pariwisata, dan hiburan.

Bupati juga menekankan bahwa UMKM lokal mendapat ruang khusus di dalam mall untuk memperluas pasar dan memperkenalkan produk unggulan Indramayu ke masyarakat luas.

Tak hanya itu, pembangunan mall ini menjadi bukti transparansi dan tertibnya mekanisme perizinan di Indramayu. Dengan hadirnya mall, pemerintah daerah optimis bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui promosi dan reklame. Dana PAD ini nantinya akan kembali digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

“Dengan adanya mall ini, semoga kesejahteraan masyarakat meningkat. Mari kita rawat dan manfaatkan Mall Indramayu agar memberikan manfaat besar bagi pembangunan daerah,” pungkas Lucky.

Sementara itu, Johanes Karundeng selaku perwakilan Mall Indramayu menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Pemkab Indramayu dalam kemudahan perizinan dan investasi. Ia menambahkan, keterisian tenant mall saat ini sudah mencapai 95 persen, dengan total 617 karyawan lokal Indramayu yang telah direkrut.

Mall Indramayu pun resmi menjadi ikon baru yang bukan hanya memperkuat citra Indramayu sebagai kota berkembang, tetapi juga menjadi pusat aktivitas, hiburan, dan wisata belanja bagi masyarakat. (Thoha).

Dorong PAD, Munir Usulkan Lampung Miliki Kapal Penyeberangan Bakauheni–Merak

Bandarlampung – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Munir Abdul Haris, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk mempertimbangkan kepemilikan kapal penyeberangan sendiri di jalur Bakauheni–Merak. Usulan ini diharapkan bisa dimasukkan ke dalam APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai langkah strategis meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mewujudkan kemandirian fiskal tanpa membebani masyarakat.

Menurut Munir, langkah ini bukan sekadar soal gengsi, tetapi strategi untuk memaksimalkan potensi daerah. Bakauheni merupakan salah satu pelabuhan tersibuk di Indonesia yang menjadi pintu gerbang transportasi laut antara Sumatera dan Jawa. “Lampung punya ikon Bakauheni. Kalau kita punya kapal sendiri, manfaat ekonominya bisa langsung dirasakan oleh daerah,” kata Munir, Kamis (14/8).

Kontribusi PAD dari Pelabuhan Dinilai Masih Minim

Berdasarkan data tahun 2024, total retribusi pelabuhan yang masuk ke kas daerah hanya sekitar Rp78 juta. Angka ini dinilai sangat kecil jika dibandingkan dengan besarnya arus penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Bakauheni.

Munir menjelaskan, kecilnya PAD karena pengelolaan pelabuhan sepenuhnya berada di bawah ASDP. Oleh karena itu, langkah yang paling tepat adalah ikut serta dalam bisnis kapal penyeberangan. “Ini langkah nyata dan menguntungkan,” jelasnya.

Optimisme di Era Kepemimpinan Mirza–Jihan

Munir optimis wacana ini bisa terwujud di era kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan dr. Jihan Nurlela. Menurutnya, keduanya merupakan pemimpin muda progresif dan inovatif yang mampu menjadikan kepemilikan kapal ini sebagai legacy berharga bagi Lampung.

“Bayangkan kalau dalam lima tahun kepemimpinan mereka bisa membeli lima kapal, itu akan dikenang sepanjang masa,” ujar Munir yang juga menjabat Wakil Ketua Umum KADIN Lampung.

Skema Pembiayaan Kapal

Untuk merealisasikan rencana ini, Munir mengusulkan pembiayaan awal (down payment/DP) dilakukan melalui kerja sama dengan Bank Lampung, sementara sisa pembayaran dapat menggunakan skema kredit jangka menengah.

Ia memperkirakan DP hanya sekitar Rp40 miliar dari total harga kapal yang mencapai Rp200 miliar. “Kalau untuk BUMD yang bisnisnya belum tentu berjalan saja berani penyertaan modal, apalagi ini yang jelas-jelas menguntungkan,” tegasnya.

Manfaat Ekonomi Jangka Panjang

Kepemilikan kapal penyeberangan milik daerah dinilai akan membawa manfaat besar, di antaranya:

Meningkatkan PAD secara signifikan.

Menciptakan lapangan kerja baru.

Mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga.

“Ini bukan sekadar mimpi, tetapi langkah strategis yang akan memperkuat perekonomian daerah dalam jangka panjang,” ungkap Munir.

Ia berharap seluruh pihak, baik eksekutif maupun legislatif, mendukung penuh wacana ini agar dapat masuk dalam rencana kerja dan penganggaran tahun depan. “Kalau kita berani melangkah, Lampung bisa menjadi pemain utama di jalur Bakauheni–Merak, bukan sekadar penonton,” pungkasnya. (Tim Media Group PWDPI).

Transaksi Misi Dagang Jatim-Lampung Tembus Rp1 Triliun, KADIN: Bukti Sinergi Ekonomi Daerah

Bandarlampung – Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Lampung Bidang Industri dan Perdagangan, Munir Abdul Haris, mengungkapkan bahwa total nilai transaksi dalam gelaran Misi Dagang Jawa Timur - Lampung 2025 mencapai Rp1,055 triliun. Kegiatan ini dinilai membuka peluang besar kerja sama antardaerah, terutama di sektor perdagangan dan industri.

Munir hadir mewakili Ketua Umum KADIN Lampung Muhammad Kadafi, yang berhalangan hadir karena agenda di Jakarta. Ia juga hadir mewakili Ketua DPRD Provinsi Lampung.

“Alhamdulillah, misi dagang Jatim-Lampung yang berlangsung kemarin berjalan sukses. Ini bukan pertama kalinya, sebelumnya di tahun 2022 juga digelar. Tahun ini, terdapat 153 pelaku usaha yang terlibat, 100 dari Lampung dan 53 dari Jawa Timur,” ujar Munir kepada awak media, Jumat (8/8/2025).

Sinergi Komoditas Antarprovinsi: Lampung dan Jatim Saling Melengkapi

Munir menjelaskan bahwa pertemuan bisnis ini tidak hanya mencatat nilai transaksi besar, tetapi juga membangun kesepakatan awal kemitraan di sektor pertanian, kelautan dan perikanan, industri kreatif, hingga bahan baku industri.

“Lampung memiliki komoditas unggulan seperti rajungan, karet lump, udang, arang batok, vaname, dan jagung. Sementara dari Jawa Timur, permintaan terbesar adalah rokok, kopi, gula merah, seafood, DOC & Pullet, sapi, benih tanaman, arang batok, dan mesin las,” jelas Munir.

Ia menambahkan bahwa sinergi antardaerah seperti ini penting untuk memperkuat rantai pasok domestik dan menekan biaya logistik antarwilayah.

“Kebutuhan di Lampung bisa dipenuhi dari Jatim, dan sebaliknya. Ini akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional berbasis kekuatan lokal,” tegasnya.

Investasi Pabrik Gula Merah di Lampung, Siap Operasi 2026

Dalam kesempatan yang sama, Munir juga menyambut baik rencana investasi pembangunan pabrik gula merah oleh investor asal Kediri, Jawa Timur, yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2026.

“Investasi ini akan mempercepat hilirisasi produk pertanian dan membuka lapangan kerja baru di Lampung. Ini juga menegaskan posisi Lampung sebagai basis produksi nasional,” tutup Munir, yang juga menjabat sebagai anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung.

Transaksi Tembus Rp1 Triliun di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global

Misi Dagang Jatim-Lampung 2025 berhasil mencatat transaksi senilai Rp1,055 triliun, sebuah pencapaian yang luar biasa di tengah tantangan ekonomi global. Keberhasilan ini menunjukkan besarnya potensi kerja sama antarprovinsi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. (Tim Media Group PWDPI).