Bandarlampung – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Munir Abdul Haris, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk mempertimbangkan kepemilikan kapal penyeberangan sendiri di jalur Bakauheni–Merak. Usulan ini diharapkan bisa dimasukkan ke dalam APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai langkah strategis meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mewujudkan kemandirian fiskal tanpa membebani masyarakat.
Menurut Munir, langkah ini bukan sekadar soal gengsi, tetapi strategi untuk memaksimalkan potensi daerah. Bakauheni merupakan salah satu pelabuhan tersibuk di Indonesia yang menjadi pintu gerbang transportasi laut antara Sumatera dan Jawa. “Lampung punya ikon Bakauheni. Kalau kita punya kapal sendiri, manfaat ekonominya bisa langsung dirasakan oleh daerah,” kata Munir, Kamis (14/8).
Kontribusi PAD dari Pelabuhan Dinilai Masih Minim
Berdasarkan data tahun 2024, total retribusi pelabuhan yang masuk ke kas daerah hanya sekitar Rp78 juta. Angka ini dinilai sangat kecil jika dibandingkan dengan besarnya arus penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Bakauheni.
Munir menjelaskan, kecilnya PAD karena pengelolaan pelabuhan sepenuhnya berada di bawah ASDP. Oleh karena itu, langkah yang paling tepat adalah ikut serta dalam bisnis kapal penyeberangan. “Ini langkah nyata dan menguntungkan,” jelasnya.
Optimisme di Era Kepemimpinan Mirza–Jihan
Munir optimis wacana ini bisa terwujud di era kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan dr. Jihan Nurlela. Menurutnya, keduanya merupakan pemimpin muda progresif dan inovatif yang mampu menjadikan kepemilikan kapal ini sebagai legacy berharga bagi Lampung.
“Bayangkan kalau dalam lima tahun kepemimpinan mereka bisa membeli lima kapal, itu akan dikenang sepanjang masa,” ujar Munir yang juga menjabat Wakil Ketua Umum KADIN Lampung.
Skema Pembiayaan Kapal
Untuk merealisasikan rencana ini, Munir mengusulkan pembiayaan awal (down payment/DP) dilakukan melalui kerja sama dengan Bank Lampung, sementara sisa pembayaran dapat menggunakan skema kredit jangka menengah.
Ia memperkirakan DP hanya sekitar Rp40 miliar dari total harga kapal yang mencapai Rp200 miliar. “Kalau untuk BUMD yang bisnisnya belum tentu berjalan saja berani penyertaan modal, apalagi ini yang jelas-jelas menguntungkan,” tegasnya.
Manfaat Ekonomi Jangka Panjang
Kepemilikan kapal penyeberangan milik daerah dinilai akan membawa manfaat besar, di antaranya:
Meningkatkan PAD secara signifikan.
Menciptakan lapangan kerja baru.
Mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga.
“Ini bukan sekadar mimpi, tetapi langkah strategis yang akan memperkuat perekonomian daerah dalam jangka panjang,” ungkap Munir.
Ia berharap seluruh pihak, baik eksekutif maupun legislatif, mendukung penuh wacana ini agar dapat masuk dalam rencana kerja dan penganggaran tahun depan. “Kalau kita berani melangkah, Lampung bisa menjadi pemain utama di jalur Bakauheni–Merak, bukan sekadar penonton,” pungkasnya. (Tim Media Group PWDPI).
