Prajurit Pasmar 1 Ikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila

Kabar Ngetren/Jakarta - Prajurit Pasmar 1 yang berada di wilayah Jakarta mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni. Upacara ini digelar di Lapangan Apel Brigif 1 Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Senin (02/06/2025). 

Para prajurit Pasmar 1 dibawah pimpinan Wakil Komandan (Wadan) Pasmar 1 Kolonel Marinir A.A. Gede Agung Jayaputra, S.E., CHRMP., mengikuti jalannya Upacara tersebut yang dipimpin oleh Wakil Komandan (Wadan) Kormar Brigjen TNI (Mar) M. Nadir. 

Dalam Upacara tersebut, Wadan Kormar juga membacakan amanat dari Kepala BPIP, Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., yang mengatakan bahwa pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, pedoman hidup bersama, serta bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat. 

Lebih lanjut ditegaskan pula bahwa Asta Cita delapan agenda prioritas nasional menuju Indonesia Emas 2045 menjadikan penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia sebagai prioritas utama. Hal ini dinilai sangat penting dalam menghadapi tantangan globalisasi, radikalisme, intoleransi, serta disinformasi di era digital. 

Kita ingin Indonesia yang tidak hanya maju secara teknologi, tapi juga bermartabat secara moral, tutup Yudian dalam pidatonya, seraya mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ujar Wadan Kormar membacakan amanat dari Kepala BPIP.

Sumber : Dispen Kormar, Pasmar 1

BPIP Gandeng KPI Siapkan Instrumen Evaluasi Nilai Pancasila di Media Penyiaran

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyambut baik rencana Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyelenggarakan Program Pembinaan Ideologi Pancasila melalui kegiatan monitoring media. 

Program tersebut dinilai sejalan dengan tujuan KPI dalam upaya meningkatkan kualitas siaran di tanah air. Rencananya, program monitoring media ini akan mengikut sertakan KPI Pusat dan KPID.

“Kami siap mendukung dan membantu rencana program BPIP. Kami memiliki sumber daya pemantauan yang siap melakukan tugas tersebut. Kami pun memiliki instrumen regulasi yang sejalan dengan tujuan BPIP yakni dalam rangka menjaga ideologi negara serta tolerasi di masyarakat,” kata Wakil Ketua KPI Pusat, Mohamad Reza, ketika menerima perwakilan Deputi Pengendalian dan Evaluasi BPIP di Kantor KPI Pusat, Senin (29/1/2024).

Kedatangan BPIP ke KPI dalam rangka menguatkan program pengendalian dan evaluasi pelaksanaan ideologi Pancasila di media penyiaran. 

Terkait hal ini, BPIP berencana menyusun instrumen yang dipergunakan untuk mengevaluasi hal-hal yang bertentangan dengan ideologi di lingkungan media khususnya TV dan radio.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan instrumen yang tepat, valid dan reliabel untuk melakukan evaluasi hal-hal yang bertentangan dengan ideologi negara dilingkungan media khususnya media mainstream,” ujar wakil dari Direktorat Evaluasi BPIP, Budianto, dalam pertemuan tersebut.

Berdasarkan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), salah satu kelompok yang menjadi sasaran evaluasi ideologi adalaha media. 

Karena itu, BPIP memerlukan instrumen evaluasi media yang valid dan reliabel dengan menggandeng lembaga-lembaga yang memang berwenang seperti KPI.

“Instrumen yang disusun diharapkan untuk dapat mengukur media dalam mempromosikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan programnya, dan mengidentifikasi program yang mendegradasi nilai-nilai Pancasila,” kata Budianto.

Reza menambahkan, KPI memiliki P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) yang bisa digunakan BPIP sebagai salah satu instrumen penilaian BPIP. 

Dalam pedoman ini terdapat aturan yang membatasi ruang gerak intoleransi dan hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila.

“Kita bisa menyambung kerjasama ini dengan melibatkan KPID. KPID memiliki sumber daya pemantau, namun membutuhkan alat pemantauannya. Jika memang bisa, alangkah baiknya,” usul Reza.

Pada pertemuan itu, turut hadir perwakilan dari tim pemantauan siaran dan pengaduan serta bagian hukum KPI Pusat. 

Dalam kesempatan itu, mereka menjelaskan mekanisme pemantauan serta alur masuk pengaduan dan isi pengaduan khususnya terkait permasalahan intoleransi dan keamanan negara lainnya. 

Rencananya, BPIP akan menyelenggarakan kegiatan diskusi di Yogyakarta untuk mematangkan program monitoring media tersebut. Diskusi ini akan melibatkan banyak stakeholder termasuk KPI Pusat dan KPID.