Kabar Ngetren/Gorontalo - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan urgensi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai panggung untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di daerah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo tak ketinggalan dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan strategi yang beragam.
Menurut Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo, dalam acara Musrenbang Provinsi Gorontalo di Aston Hotel Kota Gorontalo pada Selasa, 23/4, tingkat kemiskinan Provinsi Gorontalo telah menurun drastis menjadi 0,36 persen di tahun 2023, menyusut sebanyak 15,510 jiwa dari tahun sebelumnya.
Yusharto menegaskan bahwa dari 34 provinsi, 20 provinsi, termasuk Gorontalo, mengalami penurunan persentase kemiskinan ekstrem. Namun, ia menekankan perlunya memperhatikan kabupaten/kota mana di Gorontalo yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi.
Pemprov Gorontalo telah merumuskan tiga strategi penting untuk mempercepat penghapusan kemiskinan. Strategi tersebut mencakup pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui bantuan sosial, jaminan sosial, dan subsidi; peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan; dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur dasar.
Dalam APBD Tahun 2024, Pemprov Gorontalo telah mengalokasikan sebesar Rp. 185,78 Milyar atau 9,42% dari total belanja daerah untuk mendukung upaya penghapusan kemiskinan ekstrem. Yusharto juga menyoroti pentingnya Pemprov Gorontalo dalam memanfaatkan potensi lokal dan membangun kerja sama dengan prinsip pentahelix.
"Musrenbang tidak hanya menjadi wadah untuk menampung aspirasi, tetapi juga sebagai platform untuk memastikan pembangunan daerah sejalan dengan arahan nasional," kata Yusharto.
Dengan tekad yang kuat dan strategi yang matang, Pemprov Gorontalo bertekad untuk melawan kemiskinan ekstrem dan memastikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya.
Sumber: BSKDN Kemendagri, editor: eFHa.
