Jembatan Sindang - Banjaran Putus, Perbaikan Darurat hingga Rencana Jangka Panjang Disiapkan

Kabar Ngetren/Purbalingga – Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif bersama Wakil Bupati, Dimas Prasetyahani meninjau langsung jembatan gantung penghubung Desa Banjaran (Kecamatan Bojongsari) dan Desa Sindang (Kecamatan Mrebet) yang putus sejak 19 Mei 2025 lalu. Peninjauan dilakukan dalam rangkaian road trip menggunakan sepeda motor pada Selasa, (3/6/2025) untuk mengecek langsung kondisi infrastruktur yang menjadi prioritas penanganan di APBD 2025, baik murni maupun perubahan.

Putusnya jembatan tersebut berdampak signifikan terhadap mobilitas warga, terutama warga Desa Sindang yang kini harus menempuh jalur memutar melalui Desa Tangkisan untuk menuju pusat kota Purbalingga. Tak sedikit warga yang nekat menggunakan jasa perahu penyeberangan bertali sebagai alternatif demi memangkas jarak dan waktu tempuh.

Bupati menyampaikan, kunjungan ini turut melibatkan Plt Kepala DPUPR Purbalingga beserta jajaran Kabid Bina Marga untuk membahas solusi penanganan jangka pendek dan jangka panjang. 

"Insya Allah nanti solusi segera yang bisa dilakukan adalah memperbaiki jembatan gantung ini, yang terpenting bisa digunakan kembali dulu," ujar Bupati.

Meski demikian, Bupati juga telah memikirkan solusi jangka panjang berupa pembangunan jembatan permanen di lokasi tersebut. Ia menilai jembatan Sindang - Banjaran merupakan akses vital yang menghubungkan wilayah Mrebet dan Bojongsari, sehingga perlu penanganan serius lintas sektor.

"Saya berharap ada perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun provinsi, termasuk BBWS, dalam membantu menangani jembatan ini agar dibangunkan jembatan permanen karena keterbatasan anggaran yang kami miliki di kabupaten," jelasnya.

Menurut Bupati, jembatan permanen akan sangat berguna karena memungkinkan akses kendaraan roda empat dan akan memperlancar konektivitas antarwilayah. Meski menunggu proses usulan jangka panjang, Pemkab Purbalingga menargetkan perbaikan jembatan gantung dapat dilakukan dalam waktu dekat.

“Sisi lain kami akan lakukan perbaikan segera untuk jembatan gantung ini, harapannya di APBD 2025 Perubahan bulan September - Oktober bisa diperbaiki sehingga jembatan gantung ini bisa digunakan kembali dengan aman dan nyaman,” tegasnya.

Sumber: Gn/Prokompim.

Bupati-Wabup Road Trip Tinjau Gedung DPRD Baru, Dorong Percepatan Pemanfaatan

Kabar Ngetren/Purbalingga – Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif dan Wakil Bupati Dimas Prasetyahani meninjau calon gedung DPRD baru dalam agenda road trip menggunakan sepeda motor, Selasa, (3/6/2025). Tinjauan dilakukan dalam rangka survei langsung terhadap infrastruktur yang telah dan akan ditangani melalui APBD 2025 murni maupun perubahan anggaran.

Salah satu titik penting yang dikunjungi adalah gedung DPRD baru yang berlokasi strategis dan telah dibangun secara bertahap sejak 2016 hingga 2024. Gedung ini dinilai sudah siap digunakan dan hanya memerlukan sentuhan akhir berupa penyediaan meubelair serta penataan kawasan di luar bangunan.

“Saya harap ini bisa segera operasionalisasi karena sayang sekali ini gedung sudah bagus, sudah luar biasa dan semakin lama tidak dipakai maka semakin tidak termanfaatkan juga dan akan menambah beban di biaya pemeliharaannya juga,” kata Bupati Fahmi.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyatakan kesediaannya untuk menganggarkan kebutuhan penyempurnaan agar gedung ini bisa segera difungsikan. Target pemakaian ditetapkan mulai tahun 2026.

Bupati menambahkan, gedung ini memiliki kapasitas dan fasilitas yang lebih baik dibanding gedung DPRD yang digunakan saat ini. Sudah tersedia ruang fraksi, ruang komisi, ruang pimpinan, dan sarana penunjang lain yang lebih representatif.

“Di sini listrik sudah OK, AC nyala juga,” ujarnya.

Untuk pembangunan gedung DPRD ini, telah dihabiskan anggaran sekitar Rp 46 miliar sejak peletakan fondasi pada 2016. Adapun kebutuhan lanjutan untuk penataan landscape mencakup embung, area parkir, dan mushola, diperkirakan memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp 7,9 miliar.

Bupati dan Wakil Bupati menyatakan bahwa percepatan pemanfaatan aset publik seperti gedung DPRD ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam optimalisasi anggaran dan pelayanan legislatif yang lebih baik ke depan.

Sumber: Gn/Prokompim.