298 Pelajar Ikuti Seminar Anti Korupsi, Wabup Dimas Tekankan Pentingnya Kejujuran Sejak Dini

Kabar Ngetren/Purbalingga – Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga menggelar Seminar Membangun Budaya Anti Korupsi bagi Pelajar sebagai upaya memperkuat nilai integritas di kalangan generasi muda. Kegiatan tersebut diikuti oleh 298 pelajar dari SMA, SMK, dan MA sederajat se-Kabupaten Purbalingga.

Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani dalam sambutannya menegaskan korupsi bukan hanya tentang penyalahgunaan uang negara, tetapi menyangkut kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab yang dimulai dari kehidupan sehari-hari.

“Tidak mencontek saat ujian, tidak titip absen, tidak memanipulasi tugas, serta tidak mengambil hak orang lain. Itulah contoh nyata budaya anti korupsi yang bisa kalian lakukan dari sekarang,” ujar Wabup Dimas.

Ia menekankan bahwa pembiasaan bersikap jujur sejak dini akan menjadi fondasi kuat bagi para pelajar ketika kelak terjun ke dunia kerja.

“Jika sejak muda kalian terbiasa jujur, Insya Allah ketika menjadi pegawai, pengusaha, profesional, atau bahkan pemimpin seperti bupati atau presiden sekalipun, kalian akan tetap teguh menjaga integritas,” tambahnya.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Daerah Purbalingga Ato Susato menjelaskan bahwa seminar ini dirancang untuk memberikan edukasi menyeluruh mengenai konsep, bentuk, hingga dampak korupsi bagi masa depan bangsa.

“Harapannya, peserta dapat menyebarluaskan materi ini kepada teman-teman di sekolah masing-masing sehingga dapat mendorong peran aktif pelajar sebagai agen perubahan dalam gerakan anti korupsi di Kabupaten Purbalingga,” ujar Ato.

Ia menambahkan, jika nilai-nilai integritas benar-benar tertanam dan terinternalisasi dalam diri generasi muda, maka perilaku koruptif dapat dicegah sejak akar dan menjadi bagian dari budaya berbangsa dan bernegara yang bersih.

Kegiatan seminar ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Inspektorat Daerah dalam menumbuhkan kesadaran anti korupsi sejak dini, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan generasi muda yang berintegritas dan berkarakter.

Sumber: tha/prokopim.

GRI Siap Demo di Hari Jadi Indramayu 7 Oktober 2025, Suara Anti Korupsi Menggema di Kota Mangga!

Indramayu – Gerakan Rakyat Indramayu (GRI) kembali menunjukkan tajinya dalam memperjuangkan keadilan bagi masyarakat. Dibawah komando aktivis 1998, M. Solihin, organisasi ini menggelar rapat konsolidasi untuk persiapan aksi demo besar-besaran pada 7 Oktober 2025, bertepatan dengan Hari Jadi Indramayu.

Aksi ini digadang bakal menjadi gerakan rakyat terbesar dengan mengusung semangat anti korupsi dan penolakan terhadap praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang disebut-sebut masih bercokol di tubuh pemerintahan Kabupaten Indramayu.

“Kami sudah rapat pengurus. Pada 7 Oktober tepat Hari Jadi Indramayu, GRI bersama elemen rakyat akan turun ke jalan melakukan demo besar-besaran di gedung dewan dan pendopo kabupaten,” tegas M. Solihin.

Didukung Elemen Masyarakat Luas

Menurut Solihin, aksi unjuk rasa ini tidak dilakukan sembarangan. GRI sudah melakukan konsolidasi dengan berbagai elemen masyarakat, mulai dari kelompok mahasiswa, petani, nelayan, buruh, seniman, budayawan, hingga LSM seperti Penjara Indonesia dan DRBI. Semuanya menyuarakan satu hal: Indramayu harus bersih dari korupsi!

Kritik Keras Kepemimpinan Daerah

Dalam pernyataannya, Solihin menuding kepemimpinan Bupati Lucky Hakim dan Wakil Bupati H. Syaefudin sebagai gaya kepemimpinan yang sarat dugaan praktik korupsi dan transaksional.

“Cita-cita rakyat Indramayu ingin pemimpin yang anti korupsi, tapi realitanya semua serba transaksional. Dari pengangkatan ASN, proyek APBD, sampai rekrutmen karyawan PDAM semua dikabarkan penuh permainan uang,” beber Solihin.

Ia menilai kondisi ini sebagai bentuk penghianatan terhadap amanat Reformasi 1998, yang menghendaki pemerintahan terbuka, bersih, dan bebas dari praktik kolusi serta nepotisme.

Ajakan Turun ke Jalan

GRI mengajak seluruh masyarakat Indramayu untuk turun ke jalan pada 7 Oktober nanti. Aksi ini disebut bukan hanya sekadar demo, melainkan sebuah refleksi atas kekecewaan rakyat terhadap kondisi pemerintahan saat ini.

“Cukup sekali dipimpin pemimpin buaya, cukup sekali dipimpin pemimpin peteng rubet. Mari bersatu, tangkap dan adili koruptor di Indramayu!” seru Solihin.

Tekad Perubahan untuk Indramayu

Gerakan ini diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat dan pemerintah agar Indramayu kembali ke cita-cita leluhur, yakni menjadi daerah yang makmur, subur, serta masyarakatnya hidup adil dan sejahtera.

Dengan semakin dekatnya Hari Jadi Indramayu, semua mata kini tertuju pada aksi akbar 7 Oktober 2025. Apakah demo ini akan menjadi momentum perubahan besar bagi kota mangga? Kita tunggu bersama. (Thoha).

HUT ke-13 LSM Penjara Indonesia Sukses, Ketum Tegaskan Bukan Premanisme tapi Pemantau Aparatur Negara

Cirebon – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-13 LSM Penjara Indonesia berlangsung meriah sekaligus penuh makna. Acara yang digelar di Perumahan Villa Plumbon, Blok M No.42, Desa Kasugengan Lor, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon pada Sabtu (27/9/2025) ini mengusung tema “Restrukturisasi, Profesionalisme, Organisasi Anti Korupsi Menuju Indonesia Maju dan Bebas Korupsi.”

Tak sekadar seremoni, HUT ini juga dirangkai dengan kegiatan sosial berupa santunan anak yatim dan dhuafa, serta prosesi potong tumpeng. Suasana pun terasa hangat dan penuh kebersamaan.

Acara penting ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum LSM Penjara Indonesia, Dr. Setia Budhi, SH, M.Pd. Turut hadir pula Ketua DPC Kabupaten Cirebon Asep Supriadi, Ketua DPC Kabupaten Indramayu Waryono, Ketua DPC Kabupaten Kuningan, perwakilan LSM Geram Cirebon, Kadis Kesbangpol Kabupaten Cirebon, serta jajaran pengurus dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Asep Supriadi menegaskan bahwa perjalanan 13 tahun LSM Penjara Indonesia bukan hal yang mudah.

“Hari ini adalah perjalanan panjang sebuah lembaga yang lahir untuk mengawal bangsa. Kami berdiri sebagai garda terdepan mengawasi, mengawal, serta membongkar praktik korupsi yang merugikan rakyat Indonesia,” jelasnya.

Lebih lanjut, Asep juga mengungkapkan bahwa lembaga ini kerap menghadapi badai, tekanan, hingga ancaman. Namun semangat perjuangan tetap berkobar.

“Keyakinan kami sederhana, korupsi adalah musuh bersama dan keadilan adalah tujuan utama,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum LSM Penjara Indonesia, Dr. Setia Budhi, menekankan bahwa sejak awal lembaga ini hadir bukan untuk gagah-gagahan apalagi berhubungan dengan premanisme.

“Kami hanya pemantau kinerja aparatur negara. Negara ini luas, jadi harus ada yang memantau jalannya pemerintahan. Kami bukan premanisme, tapi mitra rakyat untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan,” ungkapnya.

HUT ke-13 ini diharapkan menjadi momentum mempertegas kembali komitmen LSM Penjara Indonesia sebagai “mata dan telinga rakyat” dalam mengawasi kinerja aparatur negara, sekaligus memperjuangkan Indonesia yang lebih maju dan bebas dari praktik korupsi. (Thoha).

HUT Ke-13 LSM Penjara Indonesia Berlangsung Meriah, Ketum Tegaskan Bukan Premanisme Tapi Pemantau Aparatur Negara

Cirebon – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-13 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Penjara Indonesia sukses digelar dengan penuh khidmat dan semangat kebersamaan. 

Acara ini mengusung tema “Restrukturisasi, Profesionalisme, Organisasi Anti Korupsi Menuju Indonesia Maju dan Bebas Korupsi” serta dimeriahkan dengan kegiatan sosial berupa santunan untuk anak yatim dan dhuafa, hingga prosesi pemotongan tumpeng. 

Kegiatan berlangsung di Perumahan Villa Plumbon, Desa Kasugengan Lor, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, pada Sabtu (27/9/2025).

Perayaan ini dihadiri oleh jajaran pengurus dan tamu undangan penting, di antaranya Ketua Umum LSM Penjara Indonesia Dr. Setia Budhi SH., M.Pd, Ketua DPC LSM Penjara Indonesia Kabupaten Cirebon Asep Supriadi, Ketua DPC Kabupaten Indramayu Waryono, Ketua DPC Kabupaten Kuningan, perwakilan LSM Geram Cirebon, Kadis Kesbangpol Kabupaten Cirebon, serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

Tekad Mengawal Bangsa dari Korupsi

Dalam sambutannya, Ketua DPC LSM Penjara Indonesia Kabupaten Cirebon, Asep Supriadi, menegaskan bahwa perjalanan panjang lembaga ini merupakan bukti keteguhan tekad untuk tetap menjadi garda terdepan dalam mengawal, mengawasi, dan membongkar praktik korupsi yang merugikan bangsa.

“LSM Penjara Indonesia telah melewati banyak rintangan, tekanan, bahkan ancaman. Namun kami tetap berdiri tegak dengan semangat juang yang tidak pernah padam. Karena bagi kami, korupsi adalah musuh bersama, dan keadilan adalah tujuan utama,” tegas Asep.

Klarifikasi Ketum: Bukan Premanisme

Sementara itu, Ketua Umum LSM Penjara Indonesia, Dr. Setia Budhi SH., M.Pd, menceritakan kembali perjalanan berdirinya organisasi ini sejak 12 tahun lalu. Menurutnya, Penjara Indonesia lahir dari keresahan anak bangsa yang ingin berkontribusi bagi negara, khususnya dalam hal mengawasi kinerja aparatur negara.

“Kami hanya pemantau kinerja aparatur negara, bukan premanisme seperti yang sering diasumsikan sebagian orang. LSM Penjara Indonesia adalah mata dan telinga rakyat, yang berdiri untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan,” tegasnya.

Dr. Setia Budhi juga mengingatkan bahwa perayaan HUT ini bukan hanya sekadar seremoni, tetapi momentum untuk memperkuat kembali komitmen perjuangan. LSM Penjara Indonesia, katanya, akan terus menjaga idealisme dan tetap berada di jalur profesional dalam mengawal bangsa menuju Indonesia bebas korupsi.

Momentum Perjuangan Bersama

Perjalanan 13 tahun ini menjadi catatan penting bahwa LSM Penjara Indonesia bukan sekadar organisasi, tetapi gerakan moral yang konsisten menjaga integritas. Kehadiran berbagai tokoh pada acara tersebut semakin mempertegas eksistensi LSM Penjara Indonesia di tengah masyarakat.

Dengan semangat restrukturisasi dan profesionalisme, LSM Penjara Indonesia berharap bisa semakin solid dalam menjalankan perannya sebagai pengawas kinerja aparatur negara, demi terciptanya Indonesia yang maju, adil, dan bebas dari praktik korupsi. (Thoha).

Jaksa Agung ST Burhanuddin: “Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Jadi Stimulus Komitmen Kejaksaan untuk Terus Mencegah dan Memerangi Korupsi”

Kabar Ngetren - Senin (11 /12 /2023) bertempat di Lapangan Upacara Kejaksaan Agung, Jaksa Agung ST Burhanuddin yang diwakili Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Dr. Febrie Adriansyah, memimpin Apel sekaligus membacakan sambutan Jaksa Agung pada Apel Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2023 yang bertemakan “Maju Membangun Negeri, Tanpa Korupsi”. 

Dalam membacakan sambutan Jaksa Agung, JAM-Pidsus menuturkan bahwa tema Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2023 memiliki filosofi mendalam sebagai pelecut bagi setiap elemen masyarakat serta aparat penegak hukum. 

Hal itu diartikan agar aparat penegak hukum senantiasa bahu membahu, bersinergi, dengan semangat serta daya juang yang sama dalam memerangi kejahatan rasuah di Indonesia.

“Tema ini juga merupakan bentuk refleksi pola pikir serta pola tindak progresif dari setiap aparat penegak hukum, khususnya jajaran tindak pidana khusus untuk terus menyempurnakan pelaksanaan tugas penanganan perkara tindak pidana korupsi di seluruh penjuru negeri, demi kemajuan pembangunan di negeri ini,” ujar Jaksa Agung yang diwakili oleh JAM-Pidsus.

Jaksa Agung dalam sambutannya mengungkapkan bahwa semangat untuk menjadikan gerakan bangsa anti korupsi bukanlah suatu kebijakan yang lahir dari omong kosong belaka.

Namun berasal dari alasan mendasar yaitu adanya situasi yang memprihatinkan dari negara-negara di dunia karena masifnya perilaku koruptif yang terjadi. 

Berdasarkan laporan Indonesian Corruption Watch (ICW) pada 2022 lalu, total potensi kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi ada pada kisaran Rp42,747 triliun (empat puluh dua triliun tujuh ratus empat puluh tujuh miliar). 

JAM-Pidsus mengatakan fakta empiris tersebut membuktikan bahwa berbagai perkara tindak pidana korupsi di Indonesia telah membahayakan stabilitas pembangunan sosial, perekonomian negara, dan juga politik negara. 

Dengan kata lain, korupsi merupakan ancaman bagi bangsa dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

“Situasi tersebut diharapkan menjadi cambuk bagi setiap elemen bangsa untuk menyadari bahwa korupsi di negeri ini secara nyata telah menggerogoti pilar-pilar bangsa, bahkan dapat dikatakan tiada lagi aspek kehidupan di tanah air yang tidak membusuk akibat perilaku koruptif,” imbuh Jaksa Agung melalui JAM-Pidsus.

Mendasari hal tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai garda terdepan yang memiliki peran penting dan vital dalam penegakan hukum harus mampu menangkap asa dan harapan masyarakat yang mendambakan pemerintahan yang bersih. 

Menurut Jaksa Agung, hal itu hanya dapat dicapai melalui upaya tidak berkesudahan untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas penanganan perkara dengan bertindak secara profesional dan proporsional serta selalu berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

“Oleh karena itu, momentum Peringatan Hari Anti Korupsi seyogyanya menjadi stimulus komitmen Kejaksaan untuk terus berikhtiar mencegah dan memerangi korupsi di level manapun,” ujar Jaksa Agung melalui JAM-Pidsus.

Kemudian, sebagai upaya bersama dalam memerangi dan memberantas praktik kejahatan rasuah yang kian berkembang.

Jaksa Agung mengungkapkan pemerintah bersama dengan legislator telah bersinergi memberikan penguatan kelembagaan kepada kita dengan diundangkannya undang-undang Kejaksaan terbaru. Adapun saat ini, sedang berjalan upaya peningkatan status Pusat Pemulihan Aset menjadi Badan Pemulihan Aset.

“Melalui penguatan-penguatan tersebut, saya yakin institusi Kejaksaan mampu menjadi pionir di antara aparat penegak hukum lainnya untuk senantiasa proaktif dan responsif dalam memastikan berbagai upaya yang terukur, cerdas, berkualitas, berintegritas, dan tuntas. Hal itu juga dapat mengakselerasi kerja-kerja pencegahan dan pemberantasan korupsi guna menekan laju praktik koruptif, serta meminimalisir dampak merugikan dan merusak yang ditimbulkan,” ujar Jaksa Agung yang diwakili oleh JAM-Pidsus.

Selanjutnya, Jaksa Agung melalui JAM-Pidsus menyampaikan bahwa Jaksa merupakan unsur dari sistem peradilan pidana (criminal justice system). 

Sebagai satu kesatuan jaringan (network) peradilan, maka diperlukan adanya sinkronisasi guna memastikan terciptanya kesamaan persepsi antar Penegak Hukum dalam menangani suatu perkara.

Jaksa Agung melalui JAM-Pidsus juga mengingatkan bahwa perkara yang kita tangani adalah kejahatan kerah putih (white collar crime). 

Para koruptor akan selalu berusaha untuk mencari celah dan meloloskan diri dari jerat hukum, yang salah satunya dilakukan dengan cara memanfaatkan rendahnya integritas aparat penegak hukum.

Pada kesempatan ini, JAM-Pidsus juga menyampaikan pesan dari Jaksa Agung untuk mengingatkan kepada seluruh jajaran bahwa menjaga keteguhan integritas dan moral aparatur adalah variabel penting serta merupakan modal utama yang diperlukan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Saya tidak pernah menoleransi setiap bentuk tindakan tercela maupun penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan. Saya ingin Kejaksaan hadir di masyarakat sebagai teladan serta figur yang memiliki konsistensi serta integritas yang mumpuni dalam proses pemberantasan korupsi,” imbuh JAM-Pidsus menyampaikan pesan Jaksa Agung.

Mengakhiri sambutannya, JAM-Pidsus mewakili Jaksa Agung mengucapkan 

“Selamat memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2023! Mari kita terus berkarya untuk bangsa dalam memberantas praktik-praktik korupsi di negeri ini. Kita kawal Indonesia sebagai bangsa besar yang terus melangkah menuju masa depan dengan perjuangan di antara berbagai perubahan,” pungkas JAM-Pidsus.

Hadir dalam Apel Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2023 yaitu Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa Agung Muda Pidana Militer, Jaksa Agung Muda Pengawasan, Para Staf Ahli Jaksa Agung, Para Pejabat Eselon II, III, IV dan seluruh pegawai pada Kejaksaan Agung. (K.3.3.1)