Soroti Dugaan Disunatnya Anggaran Pelantikan Petugas KPPS, Mardani: Jangan Kurangi Haknya

Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyoroti dugaan disunatnya anggaran pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di beberapa daerah, satu di antaranya ialah di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 

Mardani meminta pihak para penyelenggara pemilu dan pihak berwajib untuk mengecek hal ini secara detail di lapangan, agar semua menjadi lebih transparan.

“Mesti dicek. Semua mesti transparan. Petugas KPPS adalah pejuang. Jangan dikurangi haknya,” kata Mardani saat dihubungi Awak media, Sabtu malam, di Jakarta (28/1/2024).

Pengecekan ini dirasa penting oleh Mardani karena menyangkut hak dari para petugas KPPS. Mardani pun mengingatkan jangan sampai adanya dugaan disunatnya anggaran ini dibiarkan dan menjadi petaka bagi pemilu 2024 kedepannya. 

Ia pun mengingatkan bagaimana pada Pemilu 2019 lalu, total ada 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. ”Jangan sampai kejadian ratusan yg meninggal dulu diulangi,” tegas Politisi Fraksi PKS ini.

Diketahui, dugaan praktek pemotongan anggaran ini terjadi pada uang konsumsi dan transportasi pelantikan KPPS di Kabupaten Sleman. 

Ketua KPU Sleman Ahmad Baehaqi sudah menyampaikan klarifikasi dan permintaan maafnya atas kejadian tersebut.

Dia menjelaskan penyediaan konsumsi pelantikan calon anggota KPPS melalui pihak ketiga atau vendor yang terdaftar dalam e-katalog. 

Dan ternyata oleh pihak vendor disubkan lagi pengadaannya tanpa sepengetahuan KPU Sleman, sehingga 24.199 orang petugas KPPS yang dilantik saat itu kemudian mendapatkan snack yang dinilai tidak layak.

 

Tidak hanya soal snack yang tidak layak, terkait anggarannya pun menjadi polemik. Awalnya per orang dianggarkan Rp 15 ribu namun dalam praktiknya menjadi Rp 2.500. 

"Anggaran konsumsi per calon anggota KPPS dalam pelantikan, adalah Rp 15 ribu bersih sudah dipotong pajak, tetapi penyajiannya yang diakui vendor adalah Rp 2.500," ucapnya.

Di sisi lain, terkait keluhan uang transport, Baehaqi mengatakan tidak ada pagu anggaran transportasi pelantikan di KPU Kabupaten Sleman. Pagu anggaran transportasi yang ada adalah saat bimtek. 

Atas kejadian itu, Baehaqi mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi berupa pemutusan kontrak kepada pihak vendor.

Anggaran Pembangunan IKN Rp 24,16 Triliun

Kabar Ngetren - Proyek pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) telah menggunakan anggaran sebesar Rp 24,16 triliun selama tiga tahun sejak 2020 hingga Maret 2023. Total anggaran yang dialokasikan untuk periode 2020-2023 mencapai Rp 36,72 triliun. Baca berita tanpa iklan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa "39 paket pekerjaan ini menghabiskan total anggaran sebesar Rp 24,16 triliun, dengan progres 29,87 persen" dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta pada Rabu (7/6/2023).

Beberapa infrastruktur IKN yang dibangun pada tahun 2023 termasuk alokasi anggaran Ditjen Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp 1,14 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp 9,72 triliun, Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 11,58 triliun, Ditjen Perumahan sebesar Rp 4,2 triliun, dan Ditjen Bina Konstruksi sebesar Rp 0,03 triliun. 

Untuk proyek infrastruktur IKN setelah Maret 2023 hingga 2024 yang telah dikontrak, terdapat 37 paket senilai Rp 21,41 triliun.

Basuki menambahkan, "Perkiraan total anggaran untuk IKN 2020-2024 adalah Rp 62,27 triliun dengan total 76 paket pekerjaan."

Sebagai informasi, rencananya IKN akan diisi secara bertahap mulai tahun 2024. Kabarnya, yang akan menjadi pendatang pertama adalah sistem Pertahanan dan Keamanan Negara, termasuk TNI dan Polri.

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) juga akan pindah pertama kali. (my)

Pemkab Cilacap Alokasikan Anggaran Rp 10,4 Miliar untuk THR Perangkat Desa

Kabar Ngetren/Cilacap - Pemerintah Kabupaten Cilacap akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10,4 miliar untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada 4.399 perangkat desa pada tahun 2023. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dispermades Kabupaten Cilacap, Bintang Dwi Cahyono, ketika diwawancarai di kantornya pada hari Kamis (6/4/2023).

Menurut Bintang, perangkat desa akan menerima THR pada bulan April ini selain dari penghasilan tetap mereka (Siltap). Ini adalah kali pertama alokasi dari APBD dilakukan untuk memberikan THR. Besaran THR yang diterima akan sama dengan Siltap yang mereka dapatkan.

BPD juga akan menerima tunjangan kedudukan ke-14 selain dari tunjangan kedudukan yang sudah mereka terima. "Siltap, THR perangkat desa, dan tunjangan kedudukan dan tunjangan kedudukan ke-14 BPD akan diterima pada H-7 lebaran," kata Bintang.

Bintang juga menjelaskan bahwa sebelumnya THR sudah ada di tahun-tahun sebelumnya, tetapi besaran yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADes). Namun, melalui Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 130 Tahun 2022 tentang Besaran Siltap Bagi Perangkat Desa dan Tunjangan Kedudukan Bagi BPD, THR akan diberikan sebanyak 14 kali dalam satu tahun.

Dia berharap bahwa semua perangkat desa dan BPD dapat bekerja dengan maksimal dan berkolaborasi untuk membangun Cilacap serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dia juga berharap bahwa THR dan tunjangan kedudukan ke-14 yang diterima dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk berbagai kepentingan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri.

Bintang juga mengatakan bahwa tunjangan pendidikan atau gaji ke-13 akan diberikan pada bulan Juli mendatang. (eFHa)