Sinergi Ditjen Dukcapil dan BRIN: Menuju Revolusi Identitas Digital

Kabar Ngetren/Jakarta - Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri telah menjalin kemitraan strategis dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sejak tahun 2009, membawa Indonesia ke era baru dalam identifikasi penduduk dengan KTP elektronik. Namun, kemitraan ini tak berhenti di situ. 

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mendorong batas inovasi dengan ide e-ID, sebuah identitas elektronik serbaguna yang menjadi evolusi KTP-el. Identitas elektronik ini diharapkan menjadi fondasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dapat diakses melalui perangkat ponsel.

Langkah besar ini diumumkan dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama di Ruang Rapat Iptek, Gedung BJ. Habibie Lantai 3 BRIN, Jakarta, pada Senin, 25/3. Acara tersebut dihadiri oleh pimpinan penting dari Ditjen Dukcapil dan BRIN, termasuk Dirjen Teguh Setyabudi serta beberapa direktur dari masing-masing lembaga.

Menurut Kepala PRKAKS BRIN, Anto Satriyo Nugroho, kerja sama ini kini memasuki fase pengujian sepuluh perangkat keras perekaman KTP-elektronik, termasuk chip, blangko, dan perangkat pembaca. 

Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi, menyambut baik langkah ini, sambil menekankan pentingnya mengarahkan kerjasama ini menuju pengembangan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) serta optimalisasi pemanfaatan data kependudukan.

“Banyak pihak swasta yang tertarik untuk memanfaatkan data kependudukan ini. Namun, kami lebih mengapresiasi jika inisiatif ini datang dari BRIN, sesama entitas pemerintah,” ujar Teguh.

Dengan jumlah penduduk Indonesia mencapai 280,7 juta jiwa, pengelolaan data yang baik dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat melalui berbagai analisis. Kolaborasi antara Ditjen Dukcapil dan BRIN membawa Indonesia lebih dekat pada era identitas digital yang efisien dan aman. eFHa. 

Kerjasama Ditjen Dukcapil dan BRIN untuk Pengujian Perangkat Keras KTP-elektronik

Kabar Ngetren/Jakarta - Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah menandatangani kesepakatan kerja sama untuk menguji teknis 10 perangkat keras yang digunakan dalam perekaman KTP-elektronik, termasuk Card Encoder dan Card Reader KTP-el. Senin, 25/3.

Kerjasama ini, yang telah dimulai sejak lama, bertujuan untuk tidak hanya menguji peralatan perekaman KTP elektronik, tetapi juga untuk melanjutkan ke tahap pengembangan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) dan optimalisasi pemanfaatan data kependudukan.

Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi, menegaskan pentingnya kerja sama ini, khususnya dengan BRIN sebagai lembaga pemerintah, mengingat minat besar dari pihak swasta dalam pemanfaatan data kependudukan. 

Dalam acara penandatanganan perjanjian kerja sama yang berlangsung di Gedung BJ. Habibie, Dirjen Teguh didampingi oleh beberapa pejabat dari Ditjen Dukcapil, sementara BRIN diwakili oleh para pejabat tinggi, termasuk Kepala Organisasi Riset Elektronika dan Informatika (OREI) BRIN, Budi Prawara, dan Kepala Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Siber (PRKAKS) BRIN, Anto Satriyo Nugroho.

Data penduduk yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil mencapai sekitar 280,7 juta jiwa, menjadi sumber daya yang berharga untuk berbagai analisis yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. 

Tahap awal kerjasama ini melibatkan uji chip, uji blanko, dan uji card reader KTP-el. BRIN juga akan menguji tujuh perangkat lainnya, termasuk perangkat pemindai iris mata, pemindai sidik jari, dan perangkat pencetak KTP elektronik.

Anto Satriyo Nugroho dari BRIN menegaskan keterbukaan lembaganya untuk menjajaki kolaborasi di bidang-bidang terkait kependudukan dan pencatatan sipil, serta mengungkapkan bahwa kegiatan pengujian perangkat keras juga akan memperhatikan fungsionalitas dengan menggunakan perangkat lunak.

Diharapkan bahwa hasil pengujian perangkat keras ini dapat menciptakan kompatibilitas dengan perangkat lunak yang ada di Ditjen Dukcapil, untuk memastikan keefektifan sistem administrasi kependudukan di Indonesia. eFHa. 

BRIN Tingkatkan Kapasitas UMKM Purbalingga

Kabarngetren/Purbalingga - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengenalkan teknologi biodegradable foam atau kemasan ramah lingkungan kepada pelaku UMKM di Purbalingga. Kegiatan ini menggandeng Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) dan Dinkop UKM Purbalingga, BRIN menggelar sosialisasi pemanfaatan teknologi transformasi digital dan biodegradable foam untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing pelaku UMKM. Owabong Water Park dan Cottage. Purbalingga. Rabu. 6/9/2023.

Dalam sambutannya, Direktur Ahli dan Sistem Audit Teknologi BRIN, Edi Hilmawan, mengatakan, Pemanfaatan biodegradable foam atau busa ramah lingkungan ini sedang kami perkenalkan kepada masyarakat secara luas. Teknologi ini memungkinkan busa terurai secara biologis karena terbuat dari bahan nabati, sehingga jauh lebih aman.

Kegiatan ini adalah upaya BRIN dalam meningkatkan kapasitas UMKM. Baik dari sisi kapasitas teknologi maupun ekonominya. Harapannya, ke depan para pelaku UMKM, khususnya yang ada di Kabupaten Purbalingga bisa memiliki daya saing.

Kita bekali para pelaku UMKM dengan pelatihan tentang aplikasi digital untuk UMKM, pemanfaatan biodegradable foam, dan pemanfaatan teknologi transformasi. Imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Purbalingga, Suroto, mengapresiasi kerjasama pelatihan pemanfaatan teknologi transformasi digital yang diikuti oleh 50 perwakilan paguyuban UMKM di Purbalingga.

“Saya atas nama Pemkab Purbalingga mengucapkan terima kasih kepada BRIN yang hari ini telah berkolaborasi melalui Bapelitbangda dan Dinkop UKM, mendayagunakan hasil riset dan inovasi dari BRIN untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Purbalingga, khususnya UMKM". Ucapnya.

Suroto berharap, ilmu yang diperoleh pada kegiatan ini bisa dikembangkan di kalangan pelaku UMKM Purbalingga. Pihaknya bersepakat untuk ikut mendukung dan mendorong penggunaan kemasan ramah lingkungan.

“Kita berharap sinergitas ini terus berlanjut. Kami pun mendukung dan mendorong kepada para pelaku UMKM untuk menggunakan kemasan ramah lingkungan". Harapnya. red.

AP Hasanudin Diberhentikan dari ASN BRIN

Kabar Ngetren/Jakarta - Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menjatuhkan sanksi kepada dua peneliti. Andi Pangerang Hasanuddin dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian sebagai PNS. 

Sementara Thomas Djamaluddin diberikan sanksi moral berupa perintah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan tertulis.

Hal tersebut sebagai tindak lanjut kasus ujaran kebencian di media sosial yang melibatkan dua orang periset BRIN, yaitu Andi Pangerang dan Thomas Djamaluddin. 

BRIN telah melakukan pemeriksaan internal melalui mekanisme sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN bagi keduanya.

Meskipun keduanya telah menerima sanksi dari BRIN, Persyarikatan Muhammadiyah yang diwakili Organisasi Ortonomnya tetap melanjutkan proses hukum kepada AP Hasanuddin dan berharap Thomas Djamaluddin ikut diperiksa oleh pihak Kepolisian.

Dibawanya nama Thomas Djamaluddin dari kasus AP Hasanuddin, dikarenakan awalnya AP Hasanuddin menanggapi cuitan di sosial media milik Thomas Djamaluddin terkait perbedaan pelaksanaan Idul Fitri 1444 H yang ditetapkan antara Muhammadiyah dan Pemerintah.

AP Hasanuddin dalam keterangan BAP dengan Kepolisian pun mengakui bahwa dirinya khilaf dan terpancing emosi, sebab melihat beragam komentar dikolom media sosial seniornya tersebut terkait cuitan perbedaan tersebut. 

Hal itulah yang membuat AP Hasanuddin tidak tahan dan meluapkan emosinya hingga mengeluarkan pernyataan yang kurang etis, apalagi dirinya menjabat sebagai salah satu peneliti di BRIN dan berstatus ASN.

Tentunya, masyarakat Indonesia dari beragam tanggapan di Sosial Media berharap tidak ada lagi blunder yang dilakukan oleh oknum ASN tidak hanya BRIN tapi seluruh instansi untuk menjaga marwah instansinya. 

Apalagi, tidak sedikit warganet menyanyangkan sikap mereka dengan nada menyindir bahwa ASN pendapatannya didapat dari sebagian pajak masyarakat di Tanah Air. (Maulana Yusuf)

Muhammadiyah mengalami perlakuan negatif dari orang yang mungkin berilmu

Kabar Ngetren - Warga Muhammadiyah diminta untuk tidak terpancing dan tetap hati-hati terkait viralnya pernyataan yang mengancam keselamatan mereka. Hal ini terkait dengan komentar yang disampaikan oleh Andi Pangerang Hasanuddin, seorang tokoh peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang memposting kolom komentar salah satu Professor mantan Ketua BRIN Thomas Djamaluddin.

Andi Pangerang Hasanuddin menyampaikan bahwa warga Muhammadiyah, meskipun masih dianggap sebagai saudara seiman dan rekan diskusi lintas keilmuan, telah dianggap sebagai musuh bersama dalam hal anti-TBC (takhayul, bidah, churofat) dan keilmuan progresif yang masih egosektoral. Dia juga mengatakan bahwa meskipun warga Muhammadiyah memiliki banyak masjid, panti, sekolah, dan rumah sakit, hal tersebut tidak memiliki arti jika hanya berdasarkan egosentris dan egosektoral saja.

Andi Pangerang Hasanuddin juga melanjutkan statusnya yang mengancam setelah berdebat dengan warganet lain. Dia mengancam akan menghalalkan darah semua warga Muhammadiyah, terutama mereka yang disusupi oleh Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan. Dia bahkan menyatakan kesiapannya untuk dipenjara, jika ada yang melaporkan komentar yang mengancam tersebut.

Oleh karena itu, warga Muhammadiyah diimbau untuk tidak terpancing oleh pernyataan tersebut dan tetap waspada terhadap ancaman yang mungkin terjadi. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain serta untuk memastikan bahwa keamanan dan kedamaian tetap terjaga di tengah-tengah masyarakat.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dadang Kahmad, mengimbau warga Muhammadiyah untuk tetap bijak dan dewasa merespons ancaman dari peneliti BRIN, Andi Pangerang Hasanuddin atau AP Hasanuddin, di media sosial. "Kami mengimbau agar warga tidak terpancing dengan berbagai cemoohan, sinisme, tudingan, hujatan, kritik yang menyerang, hingga ada oknum yang mengancam secara fisik terkait perbedaan pelaksanaan Idulfitri 1444 Hijriah," ujar Dadang Kahmad kepada wartawan pada Senin (24/4/2024).

Menurut Dadang, Muhammadiyah sudah pernah mengalami perlakuan negatif dan buruk seperti itu. Dahulu, ketika Kiai Ahmad Dahlan memelopori arah kiblat yang benar secara syariat dan ilmu, hal tersebut disikapi dengan serupa. Ahmad Dahlan dituduh kafir dan masjid yang dibangunnya di Kauman dirusak.

"Kini, perangai serupa tertuju ke Muhammadiyah oleh orang-orang yang mungkin berilmu, mungkin karena merasa benar sendiri atau memang bersikap kerdil yang tentu tak sejalan dengan khazanah dunia ilmu dan akhlak Islam," tegas Dadang.

Hingga berita ini diturunkan, AP Hasanuddin telah meminta maaf kepada warga Muhammadiyah atas komentarnya di media sosial. AP mengaku bahwa saat itu ia sedang marah dan gusar. (Maulana Yusuf)