Tegakkan Keadilan Restoratif, Kemenkumham Jatim: Rutan Surabaya Melangkah Maju

Kabar Ngetren/Sidoarjo - Komitmen Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Timur dalam mewujudkan keadilan restoratif semakin jelas dengan memberikan bantuan hukum gratis kepada tahanan, membuka jalan bagi pidana alternatif melalui mediasi.

Rutan I Surabaya telah menjadi salah satu pelopor dalam advokasi keadilan restoratif. Kakanwil Kemenkumham Jatim, Heni Yuwono, menyatakan bahwa Surabaya telah menjadi proyek percontohan dalam menerapkan pidana alternatif sesuai UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. "Hal ini tercermin dari peningkatan pelaksanaan pidana alternatif melalui mediasi di Surabaya," ujar Heni. Kamis, 18/4.

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Rutan Surabaya berhasil melakukan mediasi terhadap 30 pelaku kejahatan ringan. Bahkan, dalam waktu kurang dari empat bulan pada tahun ini, sudah ada 24 tahanan yang tidak dijatuhi pidana penjara karena berhasil melalui mediasi dengan korban.

Heni optimis bahwa penerapan pidana alternatif melalui mediasi ini akan membantu mengurai masalah overkapasitas di lapas dan rutan. "Selain mediasi, kami juga akan memperjuangkan pengembalian kerugian yang dialami korban," tambah Heni.

Karutan Surabaya, Wahyu Hendrajati, menegaskan bahwa pihaknya selalu proaktif dalam menerapkan keadilan restoratif. Salah satu contohnya adalah melakukan rekonsiliasi dan pemulihan terhadap tiga tahanan dalam satu minggu terakhir.

"Tiga tahanan tersebut telah menunjukkan komitmen dalam memperbaiki kesalahan mereka dan menerima konsekuensi atas tindakan mereka," kata Hendrajati.

Hendrajati menekankan pentingnya keterlibatan aktif dari para pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat dalam proses rekonsiliasi dan pemulihan pasca tindak kriminal.

"Pihak kami akan terus mendukung proses keadilan restoratif, memberikan kesempatan bagi tahanan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan berkontribusi dalam rekonsiliasi dengan korban serta masyarakat," tambahnya.

Harapan dari pembebasan tahanan melalui keadilan restoratif adalah memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki hidup mereka dan kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

"Penerapan keadilan restoratif menekankan pada perubahan perilaku dan tanggung jawab penuh terhadap tindakan yang telah dilakukan," tutup Hendrajati. Redho. 

Kemenkumham Jatim "Langsung Gas" Pasca Libur Lebaran: Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik

Kabar Ngetren/Surabaya - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Timur, Heni Yuwono, menegaskan komitmennya untuk memastikan pelayanan publik di wilayahnya kembali beroperasi dengan penuh semangat setelah libur dan cuti bersama Idulfitri 1444H. Mengambil alih pimpinan dalam Apel Pagi Pasca Libur Lebaran dan Halal Bihalal Idulfitri 1445H di Kanwil Kemenkumham Jatim pada Selasa, 16/4, Heni menyadari bahwa libur panjang kerap membuat pegawai negeri sipil terlena.

"Hal ini perlu diwaspadai bersama, jangan sampai kita terkena post holiday blues karena dapat menimbulkan let down effect," tegas Heni.

Dampak dari periode libur yang panjang, menurut Heni, tidak hanya memengaruhi semangat kerja tetapi juga menurunkan daya tahan tubuh. "Oleh karena itu, libur lebaran yang panjang ini harus dapat me-recharge energi ASN untuk membangun semangat baru dan kembali bekerja dengan semangat yang lebih kuat," jelasnya.

Heni menekankan agar pelayanan publik di wilayahnya segera beroperasi dengan maksimal sejak hari pertama masuk kerja. Setiap pegawai harus langsung melaksanakan tugas sesuai dengan target kinerja dan rencana aksi yang telah ditetapkan. "Tidak ada lagi alasan untuk bermalas-malasan, segala bentuk pelayanan publik harus langsung digerakkan," tegasnya.

Berbagai bentuk pelayanan publik seperti pelayanan paspor, pembinaan dan kunjungan pemasyarakatan, serta layanan kekayaan intelektual hingga administrasi hukum umum sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Layanan-layanan yang tidak diliburkan saat Idulfitri seperti pelayanan di tempat pemeriksaan imigrasi dan lapas tetap berjalan normal.

"Kami tegaskan sekali lagi, berikan pelayanan kepada masyarakat yang terus meningkat dan semakin baik," urainya.

Di tingkat pusat, Kemenkumham juga menggelar halal bihalal yang diikuti oleh pegawai unit pusat. Kegiatan tersebut, dipimpin oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Min Usihen, yang mewakili Menteri Kemenkumham Yasonna H Laoly.

Min menyoroti pentingnya memastikan agenda-agenda strategis nasional dilaksanakan dengan baik. Ada lima poin penting yang harus diperhatikan oleh jajaran Kemenkumham.

"Pertama, segera laksanakan kegiatan sesuai dengan kalender kerja 2024 yang telah disusun bersama," terangnya.

Kedua, Min meminta agar jajaran segera merealisasikan anggaran dengan transparan dan akuntabel untuk mencapai output yang bermanfaat bagi masyarakat.

"APBN 2024 harus sukses, akuntabel, dan mampu menjadi bukti bahwa Kemenkumham menjadi yang terbaik," jelasnya.

Selanjutnya, Min menekankan pentingnya fokus, konsistensi, jujur, ikhlas, dan berintegritas dalam mencapai tujuan serta membangun budaya pelayanan prima.

Terakhir, Min berharap adanya terobosan dan inisiatif kreatif melalui pengelolaan sumber daya yang ada, serta kemampuan berpikir out of the box untuk menciptakan solusi yang bermanfaat dan bermartabat serta menciptakan legacy bagi organisasi. Redho.