Bupati Fahmi Hadiri Refleksi Milad 113 Muhammadiyah, Ajak Perkuat Kolaborasi Pendidikan dan Kesehatan

Kabar Ngetren/Purbalingga – Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menghadiri Refleksi Milad 113 Muhammadiyah yang digelar Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Purbalingga di Pendopo Dipokusumo, Minggu, (30/11/2025). Pada kesempatan tersebut, Bupati Fahmi mengajak Muhammadiyah memperkuat kolaborasi dengan Pemkab Purbalingga, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan yang dinilainya sebagai fondasi utama kemajuan daerah.

Bupati menyampaikan bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat Purbalingga saat ini baru 7,8 tahun dan membutuhkan dukungan peningkatan sarana prasarana, pengembalian anak putus sekolah, serta peningkatan kesejahteraan pendidik. 

Ia menilai Muhammadiyah memiliki potensi besar untuk bersinergi karena kontribusinya di bidang pendidikan dan kesehatan sudah terbukti luas. 

“Karena bangsa yang maju punya 2 ciri-ciri, pertama masyarakatnya punya pendidikan yang tinggi dan pendidikan yang baik, kedua, punya fasilitas pelayanan kesehatan yang baik. Luar biasanya, Muhammadiyah punya peran di sektor itu,” katanya.

Selain itu, Bupati Fahmi mengapresiasi kontribusi Muhammadiyah yang menjadi organisasi keagamaan dengan aset terbesar ke-4 di dunia dan berperan krusial dalam berbagai sektor. 

“Saya melihat kontribusi Muhammadiyah untuk bangsa dan negara ini juga dan menjamah di berbagai sektor yang dibutuhkan dan krusial mulai dari pendidikan, keagamaan, kesehatan dan sektor lainnya,” katanya.

Ia juga meyakini bahwa Muhammadiyah turut membesarkan dan mentransformasi bangsa, termasuk berperan bagi kemajuan Purbalingga. 

Dalam sambutannya, Bupati Fahmi menceritakan kedekatannya dengan Muhammadiyah sejak lahir, berasal dari keluarga besar Muhammadiyah dan menempuh pendidikan di MI Muhammadiyah Jatisaba. Meski begitu, ia menegaskan bahwa sebagai bupati ia mengayomi seluruh organisasi keagamaan di Purbalingga tanpa kecuali.

Acara Refleksi Milad 113 Muhammadiyah ini menghadirkan Prof. Dr. K.H. Suparman Syukur, M.A., Guru Besar UIN Walisongo Semarang, yang menyampaikan tausiah pada Pengajian Rutin Ahad Pagi. Mengakhiri sambutannya, Bupati berharap kerja sama Pemkab dan Muhammadiyah semakin kuat. 

“Ke depan banyak kolaborasi yang mungkin bisa dilakukan antara Muhammadiyah dengan Pemkab Purbalingga. Saya do’akan Muhammadiyah ke depannya terus memberi kebermanfaatan dan berkontribusi untuk bangsa dan negara serta ikut mendampingi Purbalingga menjadi lebih baik lagi,” katanya.

Sumber: Gn/Prokompim.

Dukung Program Gubernur, Purbalingga Canangkan Empat Kecamatan Berdaya

Kabar Ngetren/Purbalinggga – Bupati Purbalingga Fahmi M Hanif menegaskan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mendukung terwujudnya program Kecamatan Berdaya di wilayahnya. Hal itu disampaikan Bupati Fahmi usai mengikuti kegiatan Pencanangan 150 Kecamatan Berdaya se-Provinsi Jawa Tengah bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi secara virtual melalui Zoom Meeting dari Pendopo Dipokusumo, Kamis, (30/10/2025).

“Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan empat kecamatan sebagai proyek percontohan Program Kecamatan Berdaya tahun 2025, yakni Bukateja, Kejobong, Kaligondang, dan Bobotsari,” ungkap Bupati Fahmi.

Di Purbalingga, kata bupati, Program Kecamatan Berdaya tidak berhenti pada tataran konsep. Sejak ditetapkan sebagai pilot project, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) terus berjalan intensif.

“Koordinasi dan komitmen antar-OPD sudah sangat solid. Setiap bidang sudah menunjukkan capaian konkret di lapangan,” ujarnya.

Di bidang Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) serta Perlindungan Lansia dan Disabilitas, pemkab melalui dinas terkait telah merealisasikan pendirian RPPA di kecamatan pilot project. Rumah ini menjadi ruang aman bagi perempuan dan anak untuk mendapatkan perlindungan dan layanan hukum yang cepat.

Sementara itu, di bidang Taruna Karya Mandiri (Zilenial), pemkab menggandeng Pemprov Jateng untuk menyediakan akses WiFi gratis di masing-masing sekretariat Kecamatan Berdaya. Langkah ini diharapkan menjadi motor literasi digital generasi muda desa, membuka peluang wirausaha dan kreativitas digital di tingkat lokal.

Tak kalah penting, di bidang Sport Center, pemerintah memfasilitasi pembangunan dan perbaikan lapangan voli dan sepak bola di wilayah kecamatan pilot. Fasilitas tersebut disertai pembentukan klub olahraga baru sebagai wadah pembinaan atlet muda.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam arahannya menegaskan bahwa “napas” dari Program Kecamatan Berdaya adalah memperpendek jarak kendali antara provinsi dan desa, sehingga masyarakat dapat lebih cepat merasakan manfaat program pemerintah.

“Program Kecamatan Berdaya sasarannya desa-desa di kecamatan. Jadi harus disesuaikan dengan potensi wilayah masing-masing,” ujarnya.

Gubernur menambahkan, salah satu goal dari Program Kecamatan Berdaya adalah mereduksi angka kemiskinan yang terjadi di provinsi, kabupaten/kota. Dengan cara memperbaiki SDM dari pemuda, kelompok disabilitas dimanfaatkan untuk bisa mandiri dan bekerja. Anak-anak muda diberikan ruang untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, dan orangtua (lansia) diberikan pekerjaan dan kemampuan mandiri.

“Pemprov akan melakukan evaluasi program apa dari provinsi dan kementerian (pusat) yang bisa disalurkan ke kecamatan. Diharapkan ke depan program ini bisa berkembang dan berkelanjutan,” kata dia.

Senada dengan itu, Sekretaris Dinpermasdes Purbalingga, Danang Nuswantoro menjelaskan program ini difokuskan pada empat bidang utama — RPPA, pemberdayaan Zilenial, layanan sosial difabel dan lansia, serta pengembangan sport center.

Sumber: tha/prokompim.

Purbalingga Raih Nilai 99,75 dalam Visitasi Keterbukaan Informasi Publik, Bupati Fahmi Tekankan Dampak Nyata Bagi Masyarakat

Kabar Ngetren/Purbalingga – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga meraih nilai rata-rata 99,75 dalam kegiatan visitasi dan verifikasi Monitoring Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025 oleh Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah, Selasa, (28/10/2025), di OR Graha Adiguna.

Visitasi dilakukan langsung oleh Wakil Ketua KIP Jawa Tengah Brigjen Pol (Purn) Setiadi selaku ketua tim. Dalam kegiatan ini, tim KIP melakukan verifikasi faktual terhadap Self Assessment Questionnaire (SAQ) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik Pemkab Purbalingga. Verifikasi tersebut mencakup aspek informasi publik berkala, informasi setiap saat, serta-merta, informasi yang dikecualikan, kelembagaan PPID, dan pelayanan informasi publik.

“Dengan demikian nilai akumulasi dari visitasi rata-rata adalah 99,75,” kata Setiadi.

Selain melakukan verifikasi, KIP Jawa Tengah juga berperan sebagai konsultan agar pelayanan informasi publik di Purbalingga semakin optimal. Setiadi menambahkan, layanan informasi publik yang baik akan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh organisasi perangkat daerah.

Sementara itu, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menyampaikan harapan agar pada tahun 2025 ini Pemkab Purbalingga dapat mempertahankan predikat sebagai kabupaten informatif, sekaligus mewujudkan Purbalingga sebagai kabupaten yang inovatif.

“Pada prinsipnya, upaya Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk meraih predikat sebagai Badan Publik yang Informatif sekaligus Inovatif ini bukan hanya sekadar mengupayakan pencapaian nilai di atas kertas saja, tetapi kita harus memastikan capaian kinerja ini benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Purbalingga,” kata Bupati Fahmi.

Pada kesempatan yang sama, Plt Asisten Administrasi Umum Sekda, Ato Susanto, memaparkan tata kelola informasi publik di Kabupaten Purbalingga tahun 2025. Ia menjelaskan bahwa visi pembangunan daerah tahun ini diwujudkan melalui misi Purbalingga B-A-R-U, yaitu Bangkitkan Ekonomi Kerakyatan, Akselerasi Pembangunan Infrastruktur secara berkelanjutan, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, serta Unggulkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Menurut Ato, Pemkab Purbalingga telah mengembangkan berbagai layanan publik berbasis digital, seperti layanan kesehatan melalui aplikasi ePasien RSUD dr. Goeteng Taroenadibrata, perizinan melalui Online Single Submission (OSS), pendidikan melalui SPMB Online, kanal aduan Lapor MasBup, survei kepuasan masyarakat Alpukat, serta website transparansi pada 30 OPD, 18 kecamatan, 22 puskesmas, 15 kelurahan, 138 desa, dan satu website PPID.

“Hampir seluruh pelayanan publik di Purbalingga ini sudah dilakukan digitalisasi. Misalkan saja di RSUD Goeteng sudah ada aplikasi antrean hingga rekam medik,” ujarnya.

Portal Lapor MasBup menjadi salah satu inovasi unggulan dalam mempercepat tindak lanjut aduan masyarakat terkait pelayanan publik, kinerja aparatur, maupun penyelenggaraan pemerintahan.

Pemkab Purbalingga juga terus memperkuat infrastruktur dan transparansi pembangunan melalui slogan ‘Alus Dalane, Kepenak Ngodene’. Dengan dukungan peningkatan anggaran perbaikan jalan dari Rp13 miliar menjadi Rp122 miliar, Pemkab menghadirkan aplikasi Smart DPU, yang menampilkan data infrastruktur publik seperti jalan, gedung, jembatan, dan irigasi.

“Sistem ini juga terintegrasi dengan aduan. Ada fitur yang memungkinkan pengaduan masyarakat terkait infrastruktur langsung dihubungkan dengan titik koordinat. Ini membantu mempercepat respons teknis dari OPD,” jelas Ato.

Selain inovasi digital, Pemkab Purbalingga juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,7 miliar untuk mendukung kegiatan keterbukaan informasi publik. Saat ini, Pemkab tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Keterbukaan Informasi Publik yang sedang dalam tahap harmonisasi di Biro Hukum Pemprov Jawa Tengah, serta rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan.

Sumber: Gn/Prokompim.