Jembatan Terpanjang di Atas Sungai Citarum Dibangun dengan Dana Rp 85 Miliar

Kabar Ngetren - Pemerintah Kabupaten Karawang dan Bekasi telah menyelesaikan proyek pembangunan jembatan terpanjang di atas Sungai Citarum dengan menghabiskan dana sebesar Rp 85 miliar. 

Jembatan yang menghubungkan dua kabupaten ini merupakan bagian dari upaya peningkatan infrastruktur transportasi dan konektivitas antarwilayah.

Dibangun dengan spesifikasi modern dan tinggi standar keamanan, jembatan ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas serta mempercepat arus mobilitas penduduk di sekitarnya. 

Selain itu, pembangunan jembatan juga dianggap sebagai langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Proyek ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian Sungai Citarum, salah satu sungai terpanjang di Jawa Barat, dengan memperhatikan aspek lingkungan dalam proses pembangunan. 

Hal ini tercermin dari penggunaan teknologi ramah lingkungan serta upaya konservasi yang diterapkan selama pelaksanaan proyek.

Diharapkan, keberadaan jembatan ini akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Karawang, Bekasi, dan sekitarnya, serta menjadi salah satu landmark penting dalam perkembangan infrastruktur di wilayah tersebut.

DPR Terima Aduan Terkait Masifnya Pembangunan Tanpa Perhatikan Kearifan Lokal di Kawasan Puncak

Jakarta - Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam organisasi Kerukunan Warga Puncak (KWP) atau Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) mengadukan berbagai permasalahan yang terjadi di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor kepada DPR RI. 

Aspirasi tersebut diterima dengan baik oleh Wakil Ketua Komisi VI Mohamad Hekal dan Anggota Komisi V Mulyadi.

Salah satu yang menjadi aduan AMBS adalah semakin masifnya pembangunan dan pariwisata di Kawasan Puncak yang tidak memperhatikan perekonomian, lingkungan, dan kearifan lokal setempat. Misalnya dengan semakin banyaknya pembangunan dan investasi yang tidak melibatkan masyarakat.

Mendengar aduan masyarakat, Hekal mengatakan Komisi VI yang bermitra dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan berkoordinasi dengan PTPN (PT Perkebunan Nusantara), Perhutani dan Jasa Marga sebagai BUMN yang berada di Kawasan Puncak untuk dapat menindaklanjuti keluhan masyarakat tersebut. 

"Kalau masyarakat sekitarnya datang bawa keluh kesah, tentu memang kalau kesah disampaikan kepada wakil-wakil rakyatnya nanti kita coba mediasi supaya sama-sama mendapat poin win-win solution yang bisa diterima," ujar Hekal kepada awak media usai menerima audiensi dengan AMBS di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Hekal menyadari, semangat berwisata masyarakat di alam terbuka, menjadi salah satu gerakan di BUMN untuk menawarkan wisata alam, salah satunya melalui wisata kebun teh di Puncak. 

Namun, hal tersebut harusnya diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang positif bagi masyarakat sekitar. Hal inilah yang dinilai tidak terjadi di Puncak.

"Nah yang kami dengar dari sini kan ternyata masyarakat sekitarnya mungkin belum terakomodir. Malah ini mungkin pengusaha-pengusaha dari lain tempat datang ke situ (bahkan) malah kok kita dengar ada sebagian yang pada digusur," tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Untuk itu, ia berharap BUMN yang ada di Kawasan Puncak dapat menjadi andalan masyarakat dan justru menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan swasta yang berinvestasi di Indonesia. 

"Ini yang kita harus perbaiki. Memang ini PR-nya nggak gampang, karena ini terjadi bukan hanya dengan BUMN-BUMN. Ini banyak sekali kita dapat keluhan, tapi memang ini sesuatu yang harus senantiasa kita laksanakan," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua AMBS Muhsin berharap Kawasan Puncak dapat tetap dijaga kearifan lokalnya. Termasuk menjaga kawasan tersebut dari bencana yang mungkin terjadi akibat pembangunan yang semakin masif.

"Kami minta solusi yang selama ini memang terjadi secara masif apa yang terjadi di Kawasan Puncak mungkin bapak-bapak juga paham dan tahu berita viral-viral yang ada di media sosial. Kami hanya ingin Puncak ini tetap dijaga kearifan lokalnya," harapnya.

Adapun aspirasi yang disampaikan, di antaranya terkait alih fungsi lahan dan program Pengakuan dan Perlindungan Kehutanan Kemitraam (Kulin KK), maraknya pembangunan yang masif tanpa izin, tata kelola kepariwisataan yang masih belum optimal, sarana dan prasarana fasilitas umum yang masih bermasalah, tata kelola sanitasi yang masih buruk, permasalahan sengketa lahan, hingga keberadaan imigran yang mulai meresahkan.

Telkom Test House Jadi Acuan Nasional Uji Perangkat Jaringan dan Infrastruktur Telekomunikasi di Indonesia

SVP Corporate Communication & Investor Relations Telkom, Ahmad Reza (kedua dari kiri); Executive General Manager Divisi Digital Connectivity Service Telkom Teuku Muda Nanta (kedua dari kanan); Operation Senior Manager Infrastructure Research & Assurance Telkom, I Gede Astawa (paling kanan); dan AVP External Communication Telkom, Sabri Rasyid (paling kiri) dalam sesi ramah tamah acara media visit fasilitas Telkom Test House, Bandung, Kamis (25/1).

Bandung - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) sebagai perusahaan telekomunikasi digital terdepan berkomitmen untuk terus memberikan layanan konektivitas digital berkualitas demi memastikan pengalaman terbaik bagi pelanggan.

Untuk itu, Telkom secara rutin melakukan proses pengujian, tes dan sertifikasi terhadap seluruh perangkat (device) yang digunakan pada jaringan akses dan infrastruktur. 

Proses pengujian dan tes tersebut dilakukan di sebuah laboratorium yang bernamakan Telkom Test House (TTH).

Berlokasi di Gegerkalong, Bandung, Telkom Test House merupakan lembaga uji terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang ditujukan untuk mendukung dan menjamin keberlangsungan seluruh jaringan dan infrastruktur milik TelkomGroup, seperti kabel serat optik (fiber optic), modem serta perangkat lainnya. 

Selain fasilitas laboratorium yang mumpuni, Telkom Test House juga didukung oleh sumber daya yang kredibel. Bahkan Telkom Test House telah mengantongi standar operasional yang sesuai dengan ketentuan pemerintah dan menjadi acuan bagi operator lain yang ingin melakukan uji perangkat dan infrastruktur telekomunikasi.

Executive General Manager Divisi Digital Connectivity Service Telkom Teuku Muda Nanta menyampaikan bahwa Telkom Test House merupakan wujud nyata Telkom dalam memenuhi komitmen dalam memberikan layanan konektivitas. 

“Di Telkom Test House, seluruh perangkat jaringan akses maupun infrastruktur akan duji dan dipastikan layak secara mutu sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan, sebelum sampai ke pelanggan. Telkom Test House menjadi kiblat untuk pengujian di Indonesia, menjadi standar acuan juga bagi para operator telekomunikasi,” ungkap Teuku Muda Nanta.

SVP Corporate Communication & Investor Relations Telkom, Ahmad Reza mengatakan, “saat ini Telkom tengah fokus menggarap B2B dan Telkomsel fokus ke segmen B2C. Untuk terus menjadi pemain besar, tentunya tantangan yang tidak bisa dihindari adalah perkembangan teknologi yang menuntut Telkom untuk adaptif dan terus bertransformasi agar bisa sejalan dengan perubahan, serta mengoptimalkan manfaat dari teknologi tersebut untuk perkembangan bisnis perusahaan. Keberadaan Telkom Test House ini menjadi wujud upaya Telkom untuk terus menjadi perusahaan digital telco dengan kepemimpinan teknologi terbaik.”

Telkom Test House sendiri memiliki lima kelompok laboratorium yaitu Laboratorium Kabel dan Aksesoris Fiber to the Home (FTTH), Laboratorium Transmisi, Laboratorium Kalibrasi, Laboratorium Device, dan Laboratorium Energy. 

Seluruh fasilitas laboratorium ini dimanfaatkan oleh Telkom untuk memastikan bahwa setiap perangkat telekomunikasi yang digunakan telah memiliki sertifikat yang terakreditasi, sehingga menjamin mutu layanan yang diberikan.

Terdapat tiga jenis pengujian yang dilakukan di laboratorium ini, yakni Quality Assurance (QA), Type Approval (TA), dan Voluntary Test (VT). 

Quality Assurance (QA) merupakan uji perangkat telekomunikasi yang digunakan di internal Telkom menggunakan referensi uji STEL (Spesifikasi Telekomunikasi Internal Telkom). 

Type Approval merupakan uji perangkat telekomunikasi untuk pihak eksternal yang menggunakan referensi uji item test yang telah disepakati bersama. 

Sementara itu, Voluntary Test merupakan uji perangkat telekomunikasi atau teknologi baru dari vendor/mitra yang akan masuk ke pasar Indonesia menggunakan referensi uji peraturan dan kebijakan dari pemerintah dan standar internasional lainnya. 

Ketiga layanan ini menawarkan pengujian yang komprehensif bagi pengujian perangkat telekomunikasi.

Melalui Telkom Test House, Telkom juga mendukung kolaborasi dengan industri dalam negeri agar dapat bersaing, dengan meningkatkan komponen TKDN sehingga dapat menyerap industri dalam negeri.