Polri, TNI, Dan PDAM Banjarnegara Salurkan Bantuan Air Bersih

Kabarngetren/Banjarnegara – Kepolisian Resort (Polres) Banjarnegara bersama Komando Distrik Militer (Kodim) 0704 Banjarnegara dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Banjarnegara mengadakan kegiatan TNI-Polri Peduli dengan menyalurkan Bantuan Air Bersih kepada warga masyarakat Desa Aribaya, Kecamatan Pagentan, Banjarnegara. 

Kapolres Banjarnegara, AKBP. Era Johny Kurniawan, SIK, MH menuturkan, program TNI-Polri Peduli dengan mendistribusikan Air Bersih sebanyak 12.000 Liter Air Bersih di Desa Aribaya.

"Situasi secara umum, bahwa hasil rapat dengan Forkopimda yaitu Darurat tetapi Tanggap Kekeringan, hasil inventatisir ada sekitar 11 Desa yang perlu pendistribusian air bersih". Kata Polres pada Senin.18/9/2023.

Ia mengimbau, bagi warga masyarakat yang kekurangan Air Bersih jangan ragu untuk memyampaikan ke Polsek maupun Koramil terdekat.

"Apabila masyarakat membutuhkan Air Bersih Pihak Kodim dan Polres akan segera memberikan jawaban untuk menindaklanjuti dengan pengiriman air bersih". Pesannya. 

Sementara itu, Dandim 0704 Banjarnegara, Letkol. Inf. Dhanang Agus Setiawan, S. E., M. Si., mengatakan, berharap kegiatan ini bisa membantu meringankan karena memang kebutuhannya airnya banyak, paling tidak ada kepedulian pada masyarakat.

"Kegiatan ini semoga bisa mengurangi dampak kekurangan Air Bersih khususnya warga Desa Aribaya". Harapnya. 

Selain di Desa tersebut, Penyaluran Air Bersih juga dilakukan di Kelurahan Krandegan dan Semarang Banjarnegara dengan menggunakan Kendaraan taktis AWC (Armoured Water Cannon) atau Mobil Water Cannon. red.

Mahasiswa DEMO: Tuntut Transparansi PDAM

Kabar Ngetren/Padang Pariaman - Puluhan mahasiswa dari Padang Pariaman dan Pariaman, yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI), menggelar demo di depan kantor Bupati Padang Pariaman pada Jumat (23/6/2023).

Mereka menyoroti kinerja PDAM dan menuntut Bupati untuk mengevaluasi kinerja Direktur Utama (Dirut) PDAM dan Dewan Pengawas.

Korlap aksi demo, Rahman, menjelaskan ada lima tuntutan yang disampaikan.
Mereka meminta bupati untuk mengevaluasi kinerja Dirut PDAM, mendesak PDAM untuk transparan dalam keuangan, menyayangkan pelayanan buruk yang diberikan oleh Dirut saat ini, menuntut pencopotan Dirut dari jabatannya, dan mengaudit harta kekayaan Dirut.

Mereka juga mempertanyakan kejanggalan terkait klaim kerugian yang disampaikan oleh PDAM, sedangkan masyarakat terus membayar tagihan. 

Masyarakat merasa ada ketidakadilan, misalnya tarif bulanan yang tinggi dibandingkan dengan kota Padang yang hanya sebesar 50 ribu rupiah. 

Selain itu, PDAM Padang Pariaman juga dikritik karena kurangnya transparansi informasi, seperti matinya website dan seringnya gangguan pasokan air yang berlarut-larut.

Dalam akhir aksi, kelompok yang sebelumnya menandatangani MoU dengan PDAM Padang Pariaman mendekati para demonstran dengan sikap agresif, menggunakan bahasa ancaman, dan bahkan ada kontak fisik. 

Rahman mengungkapkan bahwa mereka akan membuat laporan dan menghadap instansi yang berwenang terkait insiden tersebut. (SNT)