Alasan Tito Karnavian Dianugerahi Gelar Petua Panglima Hukom Nanggroe dari Wali Nanggroe Aceh

Aceh – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi menerima gelar kehormatan “Petua Panglima Hukom Nanggroe” dari Lembaga Wali Nanggroe Aceh. Ia menjadi orang pertama yang memperoleh penghargaan adat bergengsi ini berkat dedikasi, perhatian, dan kontribusinya terhadap pembangunan dan stabilitas Aceh.

Anggota Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe, Prof. Syahrizal Abbas, menjelaskan bahwa penghargaan tersebut diberikan berdasarkan hasil kajian mendalam oleh tim yang ditunjuk langsung oleh Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haythar.

“Lembaga Wali Nanggroe Aceh diberi mandat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh untuk memberikan gelar atau tanda kehormatan kepada personal, lembaga, maupun negara sahabat yang telah memberikan perhatian sungguh-sungguh, serius, dan luar biasa terhadap kepentingan Aceh,” ujar Syahrizal Abbas kepada wartawan di Gedung Putih Wali Nanggroe Aceh, Rabu (12/11).

Menurutnya, Tito Karnavian memiliki kontribusi besar dalam menjaga stabilitas politik, penegakan hukum, serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat Aceh, terutama saat Pilkada 2017 ketika Tito menjabat sebagai Kapolri (2016–2019). Bahkan setelah menjabat sebagai Mendagri, perhatian Tito terhadap Aceh tidak pernah surut.

“Atas dasar hasil kajian tim pemberi anugerah gelar dan tanda kehormatan dari Wali Nanggroe, kami sepakat memberikan gelar Petua Panglima Hukom Nanggroe. Pertimbangannya mencakup aspek politik, filosofis, yuridis, sosiologis masyarakat, serta administrasi pemerintahan,” Jelas Syahrizal.

Lebih lanjut, Syahrizal menerangkan bahwa gelar Petua Panglima Hukom Nanggroe memiliki makna filosofis yang mendalam, yakni sebagai pemimpin tertinggi dalam otoritas hukum di wilayah negeri. Secara historis, posisi ini mencerminkan institusi yang menjaga supremasi hukum dan nilai keadilan di Aceh.

“Gelar ini juga membawa tanggung jawab moral dan kultural kepada masyarakat Aceh. Belum pernah ada sebelumnya tokoh yang dianugerahi gelar seperti ini, hanya Prof. Tito Karnavian yang mendapat kehormatan tersebut,” tambah Syahrizal.

Upacara penganugerahan gelar berlangsung Rabu, 12 November 2025, di Gedung Putih Wali Nanggroe Aceh. Tito hadir mengenakan pakaian adat Aceh lengkap dengan Kupiah Meukeutop (penutup kepala tradisional Aceh) sekitar pukul 10.00 WIB.

Dalam suasana penuh kehormatan dan persaudaraan, Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haythar secara langsung menyematkan selempang kehormatan kepada Tito di Pendopo Wali Nanggroe Aceh. Kehadiran para pejabat Provinsi Aceh turut menambah khidmat prosesi penyerahan gelar adat tertinggi tersebut.

Sumber: Puspen Kemendagri 

Editor: D-Nss 

Mendagri Bentuk Satgas Khusus Percepat Lahan dan Bangunan Kopdeskel Merah Putih

Jakarta — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmennya dalam mempercepat realisasi Program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Program strategis nasional ini menjadi langkah penting dalam memperkuat ekonomi desa melalui pemberdayaan koperasi di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam Rapat Internal Percepatan Penyiapan Lahan dan Bangunan Kopdeskel Merah Putih yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Kamis (30 Oktober 2025), Mendagri menekankan pentingnya dukungan penuh dari pemerintah daerah (Pemda) terhadap program tersebut.

“Bahwa ini (Kopdeskel Merah Putih) adalah perintah Bapak Presiden, Program Strategis Nasional yang harus didukung oleh Pemda,” ujar Tito Karnavian dalam rapat tersebut.

Pembentukan Satgas Khusus Kopdeskel Merah Putih

Untuk memastikan percepatan pembangunan, Mendagri mengumumkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Khusus. Tim ini akan fokus mengawasi dan mempercepat penyiapan lahan serta pembangunan fisik Kopdeskel di seluruh daerah.

Satgas tersebut akan dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dan Wamendagri Akhmad Wiyagus, serta didukung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dan sejumlah pejabat tinggi lainnya.

“Satgas ini akan memastikan seluruh proses berjalan cepat, mulai dari kesiapan lahan, bangunan, hingga operasionalisasi di lapangan,” jelas Tito.

Langkah Teknis dan Pemantauan di Daerah

Sebagai tindak lanjut, Mendagri juga menjadwalkan rapat teknis bersama Pemda untuk mengevaluasi kemajuan tiap wilayah. Ia menegaskan, Satgas wajib melaporkan perkembangan secara rutin agar setiap kendala di lapangan bisa segera diatasi.

“Kita akan lihat progresnya. Kalau ada kabupaten atau kota yang progresnya lambat, Satgas akan langsung turun meninjau dan membantu penyelesaiannya,” tegasnya.

Dengan adanya Satgas ini, pemerintah berharap seluruh data terkait capaian, hambatan, dan tantangan di lapangan dapat terpantau dengan akurat dan menyeluruh. Hasil pemantauan itu akan menjadi dasar strategi percepatan operasional Kopdeskel Merah Putih, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dukungan Pemda Diharapkan Optimal

Mendagri juga mengingatkan seluruh Pemda agar terus berkomitmen mendukung program Kopdeskel Merah Putih. Program ini diyakini akan memperkuat perekonomian masyarakat desa dan kelurahan melalui koperasi yang mandiri, produktif, serta berdaya saing tinggi.

“Pemda harus bergerak cepat. Dukungan di lapangan akan menentukan keberhasilan program strategis nasional ini,” ujar Tito menegaskan.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi Kemendagri, termasuk Wamendagri, Sekjen, dan para direktur terkait yang akan berperan langsung dalam pelaksanaan kebijakan di daerah.

Editor: D-Nss

Sumber: Puspen Kemendagri

Wujudkan Ekonomi Kerakyatan, Mendagri Tito Karnavian Dorong Pemda Sukseskan Program Kopdeskel Merah Putih

Jatinangor — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya dukungan penuh dari pemerintah daerah (Pemda) terhadap berbagai program prioritas nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto. 

Program tersebut meliputi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan, Swasembada Pangan, serta Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Mendagri, seluruh program tersebut merupakan perwujudan nyata dari paradigma ekonomi kerakyatan yang diusung oleh Presiden Prabowo.

“Nah, ini perlu dipahami betul oleh kita. Pemikiran-pemikiran beliau (Presiden Prabowo) artinya kalau sudah bicara kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan hajat hidup rakyat kecil, beliau berada di depan,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Program Kopdeskel Merah Putih dan Program Tiga Juta Rumah, di Balairung Rudini, IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).

Sekda Didorong Pahami Amanat UUD 1945 Pasal 33

Mendagri menekankan bahwa Pasal 33 UUD 1945 telah menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Dalam konteks tersebut, Tito meminta para Sekretaris Daerah (Sekda) memahami makna mendalam dari aturan konstitusi itu sebagai dasar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Sekda itu jembatan antara kepala daerah dengan jajaran staf di bawahnya, jadi mereka harus benar-benar memahami dan menjalankan peran strategis ini,” tegas Tito.

Kopdeskel Merah Putih Dorong Ekonomi Rakyat

Dalam kesempatan itu, Mendagri berharap program Kopdeskel Merah Putih dapat segera diimplementasikan di seluruh daerah. 

Ia meyakini, jika dilaksanakan sesuai aturan dan rencana, program tersebut akan memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan dan memberikan dampak luas bagi masyarakat.

Menurutnya, program ini akan menciptakan multiplier effect berupa penyediaan lapangan kerja baru, peningkatan perputaran ekonomi lokal, penghapusan praktik tengkulak, serta lahirnya sistem keuangan yang inklusif.

“Nah, keuangan inklusif artinya semua orang tahu, bisa punya akses, dan mengerti cara memanfaatkan sistem keuangan modern yang tidak bergantung pada sistem tradisional seperti rentenir atau tengkulak,” tutur Tito.

Koperasi Jadi Pilar Stabilisasi Harga dan Akses Ekonomi

Lebih jauh, Mendagri menjelaskan bahwa Kopdeskel Merah Putih nantinya akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penyediaan barang dan jasa. Mulai dari gas, obat-obatan apotek, hingga komoditas pangan seperti beras dan jagung. 

Koperasi ini juga berperan penting dalam stabilisasi harga pangan, sebagai langkah strategis menjaga daya beli masyarakat.

Tito pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang telah aktif membentuk badan hukum koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

“Oleh karena itu, saya berterima kasih kepada rekan-rekan daerah yang sudah mendorong terbentuknya badan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” tandasnya.

Editor: D-Nss 

Sumber: Puspen Kemendagri 

Mendagri Tito Karnavian Serahkan Rumah untuk Keluarga Almarhum Affan Kurniawan di Bogor

Bogor – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian hadir langsung menyaksikan penyerahan rumah untuk keluarga almarhum Affan Kurniawan di Kompleks Pesona Kahuripan 10, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (1/9/2025). 

Penyerahan rumah ini menjadi bentuk penghormatan dan pemenuhan cita-cita almarhum yang ingin menghadiahkan rumah untuk ibundanya.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menyampaikan rasa duka mendalam atas kepergian Affan Kurniawan. Ia berharap musibah seperti ini tidak terjadi lagi di masa mendatang. 

“Kita semua berduka atas wafatnya saudara kita, almarhum Affan Kurniawan. Ini kejadian yang tidak kita inginkan,” ungkap Mendagri.

Rumah yang diserahkan ini merupakan bentuk perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto. Presiden menugaskan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, untuk menyiapkan hunian sesuai pilihan ibunda almarhum. 

“Bapak Menteri Perumahan langsung bergerak cepat mencarikan beberapa alternatif rumah, dan dipilih oleh ibunda tercinta,” jelas Mendagri.

Selain menyerahkan rumah, pemerintah juga memastikan proses penegakan hukum atas kasus yang menimpa almarhum berjalan transparan. 

“Kapolri secara terbuka akan melakukannya dengan transparan,” tegasnya.

Penyerahan kunci rumah dilakukan langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait kepada ibunda almarhum, Erlina. 

“Bu, atas nama negara saya menyerahkan kunci rumah ini. Semoga bisa menjadi hunian yang nyaman bagi Ibu dan keluarga,” ucap Maruarar.

Rumah tersebut memiliki luas tanah 60 meter persegi dengan bangunan berukuran 30 meter persegi. 

Sebelum menerima kunci, keluarga diajak berkeliling untuk melihat lingkungan sekitar dan menyatakan kesediaannya untuk tinggal di sana.

Acara serah terima ini turut dihadiri Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, sejumlah pejabat kementerian/lembaga, Direktur Perumahan Pesona Kahuripan Angga Budi Kusuma, serta Camat Cileungsi Adi Henryana. Dari pihak keluarga hadir ayahanda almarhum Zulkifli dan ibunda Erlina beserta kerabat lainnya.

Sumber: Puspen Kemendagri 

Editor: Aji Nss 

Tiga Langkah Penting Daerah Perkuat Kapasitas Fiskal, Disampaikan Mendagri Tito di Hadapan Presiden Prabowo

Tangerang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan tiga langkah penting bagi daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal saat menghadiri Pembukaan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Otonomi Expo 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (28/8/2025). 

Acara bergengsi ini secara resmi dibuka oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menegaskan tiga langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah daerah, yakni penerapan efisiensi anggaran, memperkuat peran sektor swasta, serta meningkatkan kemampuan kepala daerah dalam menangkap peluang realisasi program nasional yang digulirkan Presiden RI Prabowo Subianto.

Menurut Mendagri, daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat ditandai dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih tinggi dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat. 

Kapasitas fiskal yang solid akan membuat daerah lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat.

Ia juga melaporkan bahwa sehari sebelumnya, Rabu (27/8/2025), saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah di Kota Kendari, ia mengingatkan pentingnya daerah memahami kondisi sosial masyarakat sebelum menyusun produk hukum dan kebijakan.

“Kondisi sosial ekonomi masyarakat harus dipertimbangkan. Kemudian juga perlu dilakukan sosialisasi sebelum menerapkan atau membuat kebijakan,” ujar Mendagri.

Efisiensi Anggaran Jadi Fokus Utama

Dalam upaya memperkuat kapasitas fiskal, Mendagri Tito menekankan agar daerah memeriksa anggaran secara cermat agar realisasinya efisien dan terhindar dari pemborosan. 

Hal ini, menurutnya, juga menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto.

Kemendagri mendukung penuh langkah efisiensi anggaran melalui penerbitan Surat Edaran (SE) yang mendorong daerah memprioritaskan anggaran untuk program yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

Peran Sektor Swasta dan Kadin Didorong

Selain itu, daerah juga didorong untuk menyusun strategi peningkatan PAD tanpa membebani masyarakat. 

Salah satu langkahnya adalah dengan melibatkan sektor swasta melalui kolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang memiliki jejaring luas di berbagai daerah.

“Tidak semua kepala daerah memiliki insting bisnis, jadi cukup mendengarkan potensi yang ada. Biarkan mereka yang memaparkan potensi daerah masing-masing,” kata Mendagri di hadapan Presiden Prabowo.

Jika sektor swasta berkembang, dampaknya akan terlihat pada peningkatan pajak daerah tanpa membebani masyarakat.

Sinergi dengan Program Nasional

Mendagri juga mendorong kepala daerah untuk memanfaatkan program pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan program strategis lainnya. Dengan memanfaatkan program tersebut, perekonomian daerah diyakini akan bergerak lebih cepat.

Sebagai contoh, Maluku Utara melalui Gubernur Sherly berhasil menggabungkan program MBG dengan Koperasi Merah Putih. “Pak Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional) juga sudah ke sana,” ungkap Mendagri.

Sinergi tersebut dinilai mampu memberikan keuntungan bagi daerah sekaligus mendukung program nasional. Mendagri berharap daerah lain dapat mengikuti langkah serupa.

Peninjauan Stan UMKM Bersama Presiden

Acara tersebut juga dihadiri oleh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri, Panglima TNI, Ketua DPD RI, Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi, serta pengurus Apkasi dari seluruh Indonesia. 

Usai acara, Mendagri mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau stan expo produk UMKM daerah. Dalam peninjauan itu, Presiden dan Mendagri tampak berbincang langsung dengan para pengelola stan.

Editor: Aji Nss 

Sumber: Puspen Kemendagri

Mendagri Apresiasi MoU KKP Wujudkan Transformasi Ekonomi Biru

Kabar Ngetren/Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi terlaksananya penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rangka mewujudkan transformasi tata kelola kelautan dan perikanan di Indonesia melalui program-program berbasis ekonomi biru.

"Dengan adanya MoU tersebut akan membuat sistem bidang perikanan dan kelautan di Indonesia menjadi lebih baik dan sistematis". Ucap Mendagri Tito, dalam keterangannya yang diterima redaksi kami. Kamis. 15/2/2024.

Mendagri Tito Karnavian, menambahkan, saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Menteri KKP, Mas Trenggono atas acara ini, ini akan membuat upaya kita untuk memanajemen bidang kelautan dan perikanan lebih sistematis dan lebih kolaboratif, tidak bergerak sendiri-sendiri, tapi semuanya di bawah koordinasi dari Kementerian KKP.

"Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi kelautan yang luar biasa. Apabila dikelola dengan baik, potensi ini akan memberikan nilai ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Negara kita adalah negara maritim, 65 persen adalah lautan, air, juga ada sungai, ada danau, jadi potensi sangat luar biasa besar, sebaliknya kalau potensi tidak dimanfaatkan atau salah me-manage juga akan menimbulkan bencana". Imbuhnya saat ditemui awak media pada acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Fairmont Hotel Jakarta, belum lama ini.

Mendagri juga menguraikan, untuk memajukan potensi kelautan dan perikanan di Indonesia, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) siap mendukung program KKP. Hal ini terutama dari sisi data dukcapil di antaranya data penduduk, pekerjaan, status, dan alamat.

"Data kedukcapilan itu adalah data penduduk, itu fiturnya juga cukup lengkap, termasuk pekerjaan, status, alamat, kita bisa blok-blok lagi per daerah, per kabupatan/kota, per desa, per pulau, ini akan membuat program perencanaan tepat sasaran". Terangnya.

Tidak hanya itu, sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah (Pemda), Kemendagri ke depan akan mendorong Pemda untuk membuat program di bidang kelautan dan perikanan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

"Nah ini harus diatur mulai dari sistem perencanaannya, mereka itu terintegrasi dengan satu sistem aplikasi di Kemendagri namanya SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah". Tutupnya.

Melalui tema besar Kolaborasi Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Implementasi Ekonomi Biru, dalam kesempatan itu KKP juga melakukan penandatanganan MoU dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN); Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR); Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); serta tiga perguruan tinggi yaitu Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Hasanuddin (Unhas), dan Universitas Brawijaya (UB).

Kendalikan Inflasi, Mendagri Minta Pemda Gencar Lakukan Gerakan Pangan Murah dan Salurkan Bansos

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) gencar menggelar gerakan pangan murah atau pasar murah dan menyalurkan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat. 

Langkah ini dibutuhkan sebagai upaya pengendalian inflasi di masing-masing daerah. Pasalnya, kondisi inflasi di masing-masing daerah masih bervariasi meski di tingkat nasional terkendali.

Dia menyebutkan, inflasi akan lebih terkendali apabila seluruh Pemda bergerak melakukan upaya pengendalian. Terlebih di awal tahun anggaran, Pemda memiliki sumber daya untuk melakukan gerakan pangan murah dan Bansos. 

Selain menggunakan anggaran reguler, Pemda juga bisa memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dan dana dekonsentrasi yang diberikan kepada provinsi untuk melakukan gerakan tersebut. 

“Digenjot kegiatan pasar murahnya, karena kegiatan pasar murah ini sangat bermanfaat untuk masyarakat agar mereka dapat tercukupi, terutama yang tidak mampu, ” terang Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (8/1/2024).

Lebih lanjut, Mendagri juga telah meminta Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri untuk mengecek daerah-daerah yang telah melakukan gerakan pangan murah dan menyalurkan Bansos. 

Hal ini akan menjadi catatan bagi Kemendagri terhadap kinerja kepala daerah, termasuk bahan evaluasi untuk penjabat (Pj.) kepala daerah.

Dia menjelaskan, Kemendagri dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal memberikan dana insentif bagi daerah yang mampu mengendalikan inflasi. 

Tahun lalu, Kemendagri bersama Kemenkeu juga telah memberikan dana insentif tersebut kepada daerah yang dinilai berhasil mengendalikan laju inflasi.

“Total dana insentif daerah atau sekarang namanya dana insentif fiskal itu besarnya sebanyak 1 triliun dalam rangka mendorong motivasi daerah untuk mengendalikan inflasi di daerah masing-masing,” ujarnya.