Tangerang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan tiga langkah penting bagi daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal saat menghadiri Pembukaan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Otonomi Expo 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (28/8/2025).
Acara bergengsi ini secara resmi dibuka oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menegaskan tiga langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah daerah, yakni penerapan efisiensi anggaran, memperkuat peran sektor swasta, serta meningkatkan kemampuan kepala daerah dalam menangkap peluang realisasi program nasional yang digulirkan Presiden RI Prabowo Subianto.
Menurut Mendagri, daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat ditandai dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih tinggi dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat.
Kapasitas fiskal yang solid akan membuat daerah lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat.
Ia juga melaporkan bahwa sehari sebelumnya, Rabu (27/8/2025), saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah di Kota Kendari, ia mengingatkan pentingnya daerah memahami kondisi sosial masyarakat sebelum menyusun produk hukum dan kebijakan.
“Kondisi sosial ekonomi masyarakat harus dipertimbangkan. Kemudian juga perlu dilakukan sosialisasi sebelum menerapkan atau membuat kebijakan,” ujar Mendagri.
Efisiensi Anggaran Jadi Fokus Utama
Dalam upaya memperkuat kapasitas fiskal, Mendagri Tito menekankan agar daerah memeriksa anggaran secara cermat agar realisasinya efisien dan terhindar dari pemborosan.
Hal ini, menurutnya, juga menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto.
Kemendagri mendukung penuh langkah efisiensi anggaran melalui penerbitan Surat Edaran (SE) yang mendorong daerah memprioritaskan anggaran untuk program yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
Peran Sektor Swasta dan Kadin Didorong
Selain itu, daerah juga didorong untuk menyusun strategi peningkatan PAD tanpa membebani masyarakat.
Salah satu langkahnya adalah dengan melibatkan sektor swasta melalui kolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang memiliki jejaring luas di berbagai daerah.
“Tidak semua kepala daerah memiliki insting bisnis, jadi cukup mendengarkan potensi yang ada. Biarkan mereka yang memaparkan potensi daerah masing-masing,” kata Mendagri di hadapan Presiden Prabowo.
Jika sektor swasta berkembang, dampaknya akan terlihat pada peningkatan pajak daerah tanpa membebani masyarakat.
Sinergi dengan Program Nasional
Mendagri juga mendorong kepala daerah untuk memanfaatkan program pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan program strategis lainnya. Dengan memanfaatkan program tersebut, perekonomian daerah diyakini akan bergerak lebih cepat.
Sebagai contoh, Maluku Utara melalui Gubernur Sherly berhasil menggabungkan program MBG dengan Koperasi Merah Putih. “Pak Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional) juga sudah ke sana,” ungkap Mendagri.
Sinergi tersebut dinilai mampu memberikan keuntungan bagi daerah sekaligus mendukung program nasional. Mendagri berharap daerah lain dapat mengikuti langkah serupa.
Peninjauan Stan UMKM Bersama Presiden
Acara tersebut juga dihadiri oleh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri, Panglima TNI, Ketua DPD RI, Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi, serta pengurus Apkasi dari seluruh Indonesia.
Usai acara, Mendagri mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau stan expo produk UMKM daerah. Dalam peninjauan itu, Presiden dan Mendagri tampak berbincang langsung dengan para pengelola stan.
Editor: Aji Nss
Sumber: Puspen Kemendagri
.png)