Pemkab Indramayu Bersama Bulog Gelar GPM Terakhir Tahun 2025, Warga Serbu Harga Murah di Waduk Bojongsari

Indramayu – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) bekerja sama dengan BUMN Bulog dan Kelurahan Bojongsari sukses menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) terakhir di tahun 2025.

Kegiatan ini berlangsung di Perempatan Waduk Bojongsari, tepatnya di halaman Taman Waduk Bojongsari, pada Jumat (24 Oktober 2025).

Antusiasme Warga Tinggi Sejak Pagi

Dari pantauan di lokasi, sejak pukul 08.00 WIB warga sekitar sudah menyerbu area kegiatan. Masyarakat berbondong-bondong membeli berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, telur, daging, dan sayuran dengan harga jauh lebih murah dibanding harga pasar.

Perwakilan dari DKPP Muhamad Iqbal, perwakilan Bulog, serta Lurah Bojongsari Riska Dwi Febriani, S.STP. turut hadir dalam kegiatan tersebut. Hadir pula Sekretaris Lurah Rahman serta sejumlah pelaku UMKM yang ikut meramaikan acara.

Harga Sembako di GPM Indramayu

GPM kali ini menyediakan berbagai komoditas dengan harga terjangkau. Beberapa di antaranya:

Beras SPHP Rp 57.500 per 5 kilogram

Beras medium Rp 50.000 per 5 kilogram

Beras premium Rp 65.000 per 5 kilogram

Beras organik Rp 20.000 per kilogram

Beras sentra ramos Rp 72.500 per 5 kilogram

Gula pasir Rp 16.000 per kilogram

Minyak goreng Rp 16.000 per liter

Daging ayam Rp 35.000 per kilogram

Telur ayam Rp 28.000 per kilogram

Daging sapi Rp 100.000 per kilogram

Aneka cabai dan sayuran mulai Rp 5.000–10.000 per pak

Warga Puas Bisa Belanja Murah

Salah satu warga, Iriani (46), mengaku sangat terbantu dengan kegiatan GPM ini. Ia bahkan sudah dua kali datang ke lokasi di hari yang sama.

“Pagi tadi saya beli tiga kilogram telur ayam, siangnya beli lagi lima karung beras isi lima kilogram buat stok. Soalnya saya jualan nasi kuning, nasi lengko, dan bubur,” ujar Iriani saat ditemui di lokasi.

GPM Penutup Tahun 2025

Lurah Bojongsari Riska Dwi Febriani, S.STP., menyampaikan rasa syukurnya atas suksesnya kegiatan GPM terakhir tahun ini.

“Acara GPM ini merupakan yang terakhir di tahun 2025 dan digelar di Perempatan Waduk Bojongsari. Alhamdulillah, banyak masyarakat yang terbantu dan antusias membeli sembako dengan harga lebih murah dari pasar. Semoga tahun depan kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut,” ujar Riska kepada awak media.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Pemkab Indramayu menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga stabilitas harga pangan serta membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi di akhir tahun. (Thoha).

Bulog Gandeng DKPP dan Forkopimda Pastikan Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Tepat Sasaran di Indramayu

Indramayu — Bulog bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) serta Forkopimda Kabupaten Indramayu kembali melakukan pengecekan langsung terhadap penyaluran Bantuan Pangan (Bapang) untuk masyarakat pada periode Oktober hingga November 2025. Berbeda dari tahap sebelumnya, kali ini masyarakat penerima manfaat tidak hanya mendapatkan beras, tetapi juga minyak goreng sebagai tambahan komoditas bantuan.

Kebijakan ini mengacu pada Surat Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 371 tanggal enam Oktober dua ribu dua puluh lima tentang pelaksanaan penyaluran bantuan pangan.

Pimpinan Cabang Bulog Indramayu, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan pangan kali ini menjadi langkah strategis di tengah kondisi harga minyak goreng yang masih sulit turun.

“Bantuan pangan kali ini berbeda, karena kami mengikutsertakan minyak goreng. Ini langkah penting mengingat harga minyak goreng belum stabil,” ujar Sri Wahyuni.

Ia menambahkan bahwa meskipun minyak goreng bukan merupakan penugasan langsung dari pemerintah pusat, Bulog tetap berinisiatif menggandeng pihak swasta agar bantuan ini bisa membantu masyarakat lebih luas.

Sebagai bagian dari persiapan, Bulog Cabang Indramayu melakukan uji kualitas beras di gudang Bulog Desa Pekandangan. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala DKPP, Kejaksaan Negeri Indramayu, serta unsur TNI dan Polri (Forkopimda) sebagai bentuk pengawasan bersama agar penyaluran bantuan berjalan transparan.

“Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan beras yang disalurkan benar-benar layak konsumsi dan memenuhi standar mutu,” jelas Sri Wahyuni.

Jumlah Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Kabupaten Indramayu tercatat mencapai dua ratus ribu tiga ratus empat puluh satu keluarga yang tersebar di tiga puluh satu kecamatan.

Sri Wahyuni juga menyinggung kondisi harga beras yang kini mulai stabil. “Alhamdulillah, berkat sinergi antara Bulog dan Polres Indramayu dalam program SPHP, harga beras di pasar mulai terkendali. Indramayu bahkan tidak termasuk daerah dengan kenaikan harga tertinggi,” ungkapnya.

Sebelumnya, harga beras medium sempat mencapai empat belas ribu tiga ratus rupiah per kilogram, namun kini turun menjadi sekitar dua belas ribu rupiah per kilogram berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP).

Dari hasil rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Indramayu hanya mengalami inflasi ringan sekitar nol koma nol tujuh persen pada awal Oktober, dan kini harga kembali stabil.

Untuk periode Oktober–November 2025, setiap penerima bantuan akan memperoleh sepuluh kilogram beras dan dua liter minyak goreng per bulan. Karena penyaluran dilakukan sekaligus untuk dua bulan, maka total bantuan yang diterima mencapai dua puluh kilogram beras dan empat liter minyak goreng.

“Kami ingin transparan kepada masyarakat mengenai kualitas bantuan pangan yang disalurkan, termasuk memastikan beras yang dikonsumsi benar-benar layak,” kata Sri Wahyuni.

Ia berharap dukungan lintas instansi dan masyarakat dapat membuat program bantuan pangan ini berjalan lancar, tepat sasaran, dan membantu menjaga stabilitas harga pangan di wilayah Indramayu.

“Terima kasih kepada Polres Indramayu dan seluruh pihak yang telah bersinergi. Semoga penyaluran bantuan pangan periode Oktober–November berjalan sukses dan bermanfaat bagi masyarakat,” tutup Sri Wahyuni.

Sementara itu, Kepala DKPP Indramayu, Sugeng Heryanto, mengapresiasi langkah Bulog yang terus menjaga ketahanan pangan daerah.

“Program bantuan pangan ini sangat membantu masyarakat, terutama ketika harga beras masih tinggi. Harapannya, bantuan ini bisa menjaga kestabilan harga di pasaran,” ujar Sugeng. (Thoha)

DKPP dan Prof. Rokhmin Dahuri Sinergikan Tiga Jurus Emas Majukan Peternakan Ayam Petelur Nasional

Indramayu – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Indramayu terus berupaya memperkuat sektor peternakan unggas di tahun 2025. Dalam rapat koordinasi yang digelar bersama Anggota DPR RI Komisi IV, Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, M.S., yang mewakili daerah pemilihan Jawa Barat VIII (Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kota Cirebon), dibahas strategi sinergi tiga jurus utama untuk memajukan pengembangan ayam petelur nasional.

Prof. Rokhmin Dahuri menekankan bahwa keberhasilan sektor peternakan tidak bisa dilepaskan dari sinergi antara Bina Usaha, Bina Manusia, dan Bina Lingkungan. Ketiganya harus berjalan seimbang agar industri ayam petelur bisa tumbuh produktif, inovatif, dan berkelanjutan.

“Bina Usaha bukan hanya soal memelihara ayam di kandang, tapi juga mencakup rantai hulu hingga hilir. Mulai dari penyediaan DOC (Day Old Chick), pakan, hingga pengolahan dan pemasaran telur,” jelas Prof. Rokhmin.

Ia menambahkan, Bina Manusia menjadi faktor kunci untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha. Dengan sumber daya manusia yang terampil, bersemangat, dan berinovasi, maka industri ayam petelur bisa berkembang lebih cepat dan efisien.

“SDM yang kuat dan adaptif akan melahirkan inovasi baru serta memperkuat daya saing sektor peternakan kita,” tegasnya.

Sementara itu, Bina Lingkungan berperan penting dalam menjaga keberlanjutan usaha. Pengelolaan limbah yang baik, pelestarian alam, dan keseimbangan ekosistem menjadi landasan agar peternakan ayam petelur tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga ramah lingkungan.

“Tumbuh usahanya, maju manusianya, lestari lingkungannya. Ini kunci keberlanjutan peternakan kita,” tutup Prof. Rokhmin dengan optimisme.

Melalui kolaborasi DKPP Indramayu dan DPR RI, diharapkan pengembangan ayam petelur nasional bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat pedesaan. (Thoha)

FGD Pertanian Organik di Indramayu: DKPP & BI Cirebon Dorong Pembiayaan dan Tekan Inflasi

Indramayu – Dalam upaya memperkuat sektor pertanian dan menekan laju inflasi, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Indramayu berkolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) Cirebon menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema "Diskusi Organik Padi Lahan dan Akselerasi Pembiayaan di Kabupaten Indramayu". 

Acara ini berlangsung di Hotel Wiwi Perkasa, Jalan Diponegoro No.44, Karanganyar, Indramayu, pada Senin (1/9/2025).

FGD ini menjadi langkah strategis untuk mendukung program pertanian organik yang semakin diminati karena dinilai mampu menghasilkan produk berkualitas, ramah lingkungan, serta memiliki nilai jual lebih tinggi di pasar. 

Selain itu, pembiayaan pertanian juga dibahas agar akses permodalan bagi petani semakin mudah.

Hadirnya Stakeholder Penting dalam FGD

Kegiatan ini dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Kepala DKPP Indramayu Drs. H. Sugeng Heryanto, M.Si, Kabid Tanaman Pangan Dr. Imam Mahdi, S.P., M.M, Deputi BI Cirebon Fikri, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berbagai perwakilan bank di Indramayu, petani organik, serta Ketua Baznas Indramayu H. Aspuri, S.Ag., M.Pd.I.

Acara berlangsung dari pagi hingga sore dengan dua sesi utama. Pada sesi pagi, Kadis DKPP memaparkan pentingnya pengelolaan pertanian organik, mulai dari pengolahan lahan hingga penggunaan pupuk organik. 

Sementara itu, Deputi BI Cirebon menjelaskan mengenai Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM, Keuangan Inklusif, dan Syariah (FPPUKIS) serta perannya dalam pembiayaan dan pengendalian inflasi.

GO-PALUKI: Gerakan Organik untuk Kesejahteraan Petani

Dalam pemaparannya, Dr. Imam Mahdi menyampaikan Aksi Perubahan bertajuk "Gerakan Organik Padi Lahan Untuk Kemakmuran Indramayu (GO-PALUKI)". 

Program ini selaras dengan program unggulan Bupati Indramayu yang fokus pada pengembangan pertanian organik.

Menurut Imam, strategi pertanian organik dinilai dapat memperbaiki kesuburan lahan, meningkatkan produktivitas padi, indeks pertanaman, serta mendongkrak pendapatan petani. 

"Hasil penelitian menunjukkan kadar C-Organik lahan pertanian di Kabupaten Indramayu kurang dari 2 persen. Artinya, kondisi lahan kita sudah masuk kategori kritis. Inilah mengapa kita perlu bergerak kembali ke pertanian ramah lingkungan," tegasnya.

BI Dukung Pembiayaan Pertanian Organik

Deputi BI Cirebon, Fikri, mengungkapkan bahwa pembiayaan lintas sektor ini sangat diperlukan, terlebih kondisi perekonomian saat ini masih dalam tahap pemulihan. 

“Kami berharap para pemangku kepentingan yang hadir di sini dapat memberikan informasi penting untuk bersama-sama mendorong pengembangan sektor keuangan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kita,” ujarnya.

DKPP: Dorong Petani ke Arah Pertanian Organik

Di sela-sela acara, Kepala DKPP Indramayu Drs. H. Sugeng Heryanto, M.Si, menegaskan pentingnya peralihan menuju pertanian organik. 

“Kenapa kita dorong pertanian organik? Karena berasnya lebih sehat, harganya lebih mahal, sehingga memiliki nilai jual lebih tinggi. Dengan begitu, keuntungan petani meningkat dan kesejahteraan mereka ikut terangkat,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, biaya produksi pertanian organik relatif lebih rendah (cost of production ditekan) namun hasilnya semakin baik dan harga pasar cenderung naik. 

“Ini salah satu upaya nyata kita. Kita juga gandeng Bank Indonesia karena mereka memiliki kewajiban menekan inflasi. Pesertanya ada dari perbankan, petani, hingga Baznas. Harapannya, ini jadi terobosan besar bagi petani organik di Indramayu,” tutupnya. (Thoha).

DKPP Indramayu Gelar Rapat Koordinasi Musim Tanam II (Gadu) Tahun 2025 Bersama Forkopimda dan Bulog

Indramayu – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, menggelar Rapat Koordinasi Musim Tanam II (Gadu) Tahun 2025 pada Kamis, 3 Juli 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Ki Tinggil Sekretariat Daerah Indramayu.

Sebanyak 140 peserta hadir dalam rapat ini, terdiri dari unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah terkait, camat, Danramil, serta perwakilan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Bulog Indramayu.

Dalam laporannya, Kepala DKPP Indramayu, Sugeng Heriyanto, menekankan bahwa tujuan utama rakor ini adalah menyusun strategi percepatan tanam dan peningkatan hasil produksi, khususnya tanaman padi. Ia juga mendorong pemanfaatan lahan pertanian secara maksimal, termasuk lahan kering dan tadah hujan.

“Melalui forum ini, kami ingin memastikan semua pihak memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam menyelesaikan tantangan pertanian di lapangan, seperti masalah irigasi, ketersediaan pupuk, hama dan penyakit tanaman, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga benih,” jelas Sugeng.

Ia menambahkan, bulan Juli menjadi momen krusial. Jika penanaman tidak selesai hingga akhir bulan, pasokan air dari BBWS Cimancis akan dihentikan mulai Agustus hingga November.

Sugeng juga menyampaikan bahwa Kabupaten Indramayu saat ini mampu memproduksi sekitar 700 ribu ton gabah kering pungut atau setara 360–370 ribu ton beras per tahun. Angka tersebut jauh melampaui kebutuhan konsumsi lokal yang hanya sekitar 220 ribu ton. Surplus ini memperkuat peran Indramayu dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Sementara itu, Riza Fahrizal, perwakilan dari Kementerian Pertanian yang bertugas sebagai Penanggung Jawab Luas Tambah Tanam (LTT) di Indramayu, menyebutkan bahwa target produksi 1,7 juta ton beras adalah tantangan besar yang hanya bisa dicapai melalui kolaborasi seluruh pihak.

“Kinerja LTT Indramayu sudah cukup baik dan mendapat perhatian langsung dari Menteri Pertanian. Namun kita harus terus mendorong perluasan tanam dan peningkatan hasil panen,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa dari total target optimalisasi lahan seluas 490 hektare, saat ini baru 100 hektare yang terealisasi. Oleh karena itu, DKPP akan terus mendorong keterlibatan generasi muda melalui wirausaha pertanian guna mendukung produksi padi berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Bupati Indramayu Lucky Hakim menekankan pentingnya sinergi seluruh elemen pertanian.

“Indramayu memiliki tanah yang subur dan semangat petani yang luar biasa. Kita dikenal sebagai lumbung padi nasional. Tapi kita tidak boleh sekadar mengejar angka, empati terhadap petani harus menjadi landasan,” tegasnya.

Bupati juga mendorong para camat dan kuwu untuk aktif mengajak masyarakat menanam padi. Ia menegaskan bahwa Pemkab Indramayu akan terus memberikan dukungan melalui penyediaan pupuk, sistem irigasi, dan fasilitas lainnya.

“Kita harus menjawab harapan Presiden dalam mewujudkan swasembada pangan. Semoga rakor ini menghasilkan langkah konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat. Menuju Indramayu yang lebih baik, makmur, dan sejahtera,” pungkasnya. (Thoha)