Gerakan Pangan Murah di Kelurahan Danukusuman Tak Luput Jadi Peran & Tugas Babinsa

Solo - Sebagai bagian tugas Binter untuk menjaga kondusifitas dan keamanan wilayah, Babinsa Kelurahan Danukusuman Serda Tito Koramil 03/Serengan Kodim 0735/Surakarta Monitor Kegiatan Gerakan Pangan Murah yang di adakan dari Buloq Kota Surakarta bertempat di Kelurahan Danukusuman Jl.Yos Sudarso Kecamatan Serengan.Surakarta.Jum'at(26/01/2024).

Kegiatan tersebut disambut positif oleh Lurah Kelurahan Danukusuman karna dengan kegiatan tersebut kami merasa aman dan tertib dalam pelaksanaan Gerakan Pangan Murah yang di adakan oleh Buloq Surakarta.

Babinsa menyampaikan dan mengajak Kepada penyelengara Gerakan Pangan Murah yang di adakan dari Buloq kota Surakarta untuk menjaga ketertiban selama kegiatan tersebut 

Adapun Gerakan Pangan Murah yang tersedia antara lain;

Beras Sphp : 5 Kg

Beras Solo : 5 Kg

Minyak : 1 Liter

Gula : 1 Kg

Dalam menghadapi gerakan pangan tersebut banyak antusias warga untuk membeli kami sebagai aparat kewilayahan selalau mengharapkan menjalin silahturahmi, dan memperkokoh kemanunggalan TNI dengan Rakyat khusus nya dengan aparat pemerintah serta menjalin rasa persatuan dan kesatuan guna menjaga kondusifitas dan keamanan di wilayah demi tetap terjaganya kondusifitas, Ungkap Serda Tito

(Agus Kemplu)

Kendalikan Inflasi, Mendagri Minta Pemda Gencar Lakukan Gerakan Pangan Murah dan Salurkan Bansos

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) gencar menggelar gerakan pangan murah atau pasar murah dan menyalurkan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat. 

Langkah ini dibutuhkan sebagai upaya pengendalian inflasi di masing-masing daerah. Pasalnya, kondisi inflasi di masing-masing daerah masih bervariasi meski di tingkat nasional terkendali.

Dia menyebutkan, inflasi akan lebih terkendali apabila seluruh Pemda bergerak melakukan upaya pengendalian. Terlebih di awal tahun anggaran, Pemda memiliki sumber daya untuk melakukan gerakan pangan murah dan Bansos. 

Selain menggunakan anggaran reguler, Pemda juga bisa memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dan dana dekonsentrasi yang diberikan kepada provinsi untuk melakukan gerakan tersebut. 

“Digenjot kegiatan pasar murahnya, karena kegiatan pasar murah ini sangat bermanfaat untuk masyarakat agar mereka dapat tercukupi, terutama yang tidak mampu, ” terang Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (8/1/2024).

Lebih lanjut, Mendagri juga telah meminta Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri untuk mengecek daerah-daerah yang telah melakukan gerakan pangan murah dan menyalurkan Bansos. 

Hal ini akan menjadi catatan bagi Kemendagri terhadap kinerja kepala daerah, termasuk bahan evaluasi untuk penjabat (Pj.) kepala daerah.

Dia menjelaskan, Kemendagri dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal memberikan dana insentif bagi daerah yang mampu mengendalikan inflasi. 

Tahun lalu, Kemendagri bersama Kemenkeu juga telah memberikan dana insentif tersebut kepada daerah yang dinilai berhasil mengendalikan laju inflasi.

“Total dana insentif daerah atau sekarang namanya dana insentif fiskal itu besarnya sebanyak 1 triliun dalam rangka mendorong motivasi daerah untuk mengendalikan inflasi di daerah masing-masing,” ujarnya.