Strategi Inovasi Daerah Halmahera Timur: Kolaborasi untuk Keberlanjutan

Kabar Ngetren/Halmahera Timur - Yusharto Huntoyungo, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, mengungkapkan strategi penting untuk menjaga keberlanjutan inovasi di Halmahera Timur. Melalui penguatan kebijakan, integrasi inovasi dalam perencanaan daerah, dan pendanaan yang beragam, termasuk APBD, CSR, dan dana hibah, dia menyoroti potensi peningkatan inovasi di daerah tersebut. Kamis, (2/5). 

Dalam acara Rapat Koordinasi Inovasi Daerah, Yusharto menekankan pentingnya mempertimbangkan keberlanjutan dalam setiap inovasi yang dikembangkan. Dia menyatakan bahwa inovasi berkelanjutan tidak hanya meningkatkan kematangan pelaporan inovasi, tetapi juga menjadi solusi jangka panjang untuk tantangan daerah.

Untuk memastikan keberlanjutan yang lebih luas, Yusharto mendorong kolaborasi lintas lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dia menyatakan bahwa kolaborasi yang kuat akan mendorong ekonomi inklusif dan peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh.

Namun, Yusharto juga mencatat bahwa laporan inovasi Halmahera Timur pada tahun 2023 masih minim, terutama dalam hal hasil kreatif. Dia mengimbau Pemkab Halmahera Timur untuk bekerja lebih keras dalam meningkatkan penerapan inovasi di masa mendatang.

Dengan komitmen dari para pemangku kepentingan, termasuk Bupati dan masyarakat, diharapkan Halmahera Timur dapat terus memperbaiki penerapan inovasinya untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

Sumber: BSKDN Kemendagri, editor: eFHa. 

BSKDN Kemendagri Dorong Penerapan Mal Pelayanan Publik Berbasis Digital di Daerah

Kabar Ngetren/Jakarta - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri mempercepat penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) berbasis digital di daerah, terutama terkait perizinan dan layanan sesuai kebutuhan lokal. MPP tradisional berupa bangunan fisik sulit dibangun di daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Pada sosialisasi di Jakarta, Plh. Pustrajakan BSKDN, Faisal Syarif, menyampaikan bahwa baru 43 persen kabupaten/kota memiliki MPP, dan BSKDN menargetkan peningkatan MPP di masa depan. Kamis, (2/5). 

Menurut Faisal, MPP adalah bagian dari reformasi birokrasi pelayanan publik yang diarahkan Presiden Joko Widodo. Daerah dengan kemampuan fiskal rendah mendominasi yang belum memiliki MPP, menghambat pembentukan fisik MPP. Oleh karena itu, BSKDN mendorong MPP digital untuk mempercepat target pembentukan MPP di daerah.

Kolaborasi antara BSKDN, Plan-C Institute, dan Ford Foundation menghadirkan Mal Pelayanan Publik Indonesia (MPPI) untuk percepatan penyelenggaraan MPP digital di seluruh Indonesia. MPPI adalah arsitektur pelayanan publik elektronik yang menggunakan model cloud computing, mengintegrasikan berbagai layanan MPP dalam satu aplikasi untuk kemudahan akses masyarakat.

MPPI telah diuji coba dan diterapkan di beberapa daerah dengan respon positif, karena kemudahannya dalam penggunaan dan penyesuaian dengan layanan daerah. Plan C Institute menargetkan 200 daerah akan menggunakan MPPI tahun ini, dengan kerja sama antar lembaga pemerintah. 

Di sisi lain, Kabupaten Sinjai menggunakan MPPI yang memungkinkan penyesuaian layanan secara mandiri, berbeda dengan MPP Digital Nasional yang mengharuskan izin KemenPAN-RB.

Sumber: BSKDN Kemendagri, editor: eFHa. 

BSKDN Kemendagri Dorong Inovasi Melalui Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II

Kabar Ngetren/Jakarta - Yusharto Huntoyungo, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mendorong transformasi proyek perubahan menjadi inovasi melalui Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan potensi lokal guna mendukung kemandirian daerah.

Dalam sesi virtual PKN Tingkat II di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pada Jum'at, (26/4), Yusharto menyatakan, Secara ekonomi, kita membutuhkan investasi, tetapi dengan menggunakan modal pemikiran, kita dapat mempercepat kemandirian daerah melalui inovasi.

Yusharto menekankan bahwa proyek perubahan harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk berasal dari ide kreatif peserta, berdasarkan isu terkini, dan mendapat dukungan penuh dari atasan hingga institusi. "Kriteria ini dapat menjadikan hasil pemikiran sebagai terobosan atau langkah inovatif di tempat kerja masing-masing," tambahnya.

Selain itu, peserta juga diminta memastikan bahwa terobosan yang ditawarkan memiliki dampak positif, memberikan solusi, tidak melanggar sistem yang ada, dan bersifat berkelanjutan. "Berpikir kreatif terlebih dahulu, lalu diikuti dengan infensi dan inovasi," jelasnya.

Yusharto juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, BSKDN telah menghimpun 28.539 inovasi, dengan harapan partisipasi daerah dalam pelaporan inovasi semakin meningkat pada tahun 2024. BSKDN juga memiliki aplikasi Tuxedovation yang memuat contoh-contoh inovasi dari berbagai daerah, yang dapat diakses oleh Pemerintah Provinsi Sulut untuk menambah pengetahuan terkait inovasi.

Dalam upaya meningkatkan keterlibatan, Yusharto menyatakan bahwa pihaknya akan menyempurnakan aplikasi IID agar setiap peserta PKN TK II dapat menginput proyek perubahan sebagai inovasi. Namun, akan ada konfirmasi dengan pemerintah daerah terkait penilaian IID atau penundaan proyek perubahan untuk peningkatan kematangannya.

Sumber: Puspen Kemendagri, editor: eFHa. 

Kemendagri Dorong Pemprov Kaltara Fokus pada Inovasi dalam Pembangunan Daerah

Kabar Ngetren/Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) untuk mempercepat pembangunan daerah dengan mengutamakan inovasi sebagai landasan utama. Instruksi tersebut disampaikan melalui Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, saat menjadi perwakilan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kaltara pada Rabu, (24/4) 

Menurut Yusharto, setiap daerah memiliki tantangan pembangunan yang berbeda, namun sikap kreatif dan inovatif menjadi kunci dalam menghadapinya. Dia menjelaskan bahwa kreativitas merupakan kemampuan untuk menghasilkan solusi, ide, gagasan, cara, atau produk sebagai respons terhadap permasalahan yang dihadapi.

Meskipun Provinsi Kaltara telah mengalami peningkatan dalam kualitas data dukungan inovasi daerah, masih diperlukan optimalisasi lebih lanjut terutama dalam aspek kuantitas inovasi. Yusharto memberikan apresiasi terhadap capaian Provinsi Kaltara yang berada pada peringkat ke-23 dari 38 provinsi dengan skor 45,86 dalam Indeks Inovasi Daerah (IID) tahun 2023.

Kementerian berharap agar Pemprov Kaltara dapat meningkatkan kreativitasnya dengan melaporkan lebih banyak inovasi kepada pemerintah pusat melalui BSKDN. Yusharto juga menekankan pentingnya menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah secara hati-hati dan berlandaskan fakta guna mendukung pertumbuhan ekosistem inovasi yang kuat.

Pada kesempatan tersebut, Yusharto juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional. Dia menegaskan bahwa pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 harus mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 yang saat ini sedang disusun, sebagai kunci pembangunan daerah yang efektif.

Dalam upaya mengembangkan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Yusharto juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemprov Kaltara dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta.

Dengan demikian, Kemendagri memberikan arahan yang jelas kepada Pemprov Kaltara untuk mempercepat pembangunan daerah dengan mengutamakan inovasi, kolaborasi, dan sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Sumber: BSKDN Kemendagri, editor: eFHa. 

Kemendagri: Urgensi Musrenbang Sebagai Panggung Melawan Kemiskinan Ekstrem

Kabar Ngetren/Gorontalo - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan urgensi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai panggung untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di daerah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo tak ketinggalan dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan strategi yang beragam.

Menurut Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo, dalam acara Musrenbang Provinsi Gorontalo di Aston Hotel Kota Gorontalo pada Selasa, 23/4, tingkat kemiskinan Provinsi Gorontalo telah menurun drastis menjadi 0,36 persen di tahun 2023, menyusut sebanyak 15,510 jiwa dari tahun sebelumnya.

Yusharto menegaskan bahwa dari 34 provinsi, 20 provinsi, termasuk Gorontalo, mengalami penurunan persentase kemiskinan ekstrem. Namun, ia menekankan perlunya memperhatikan kabupaten/kota mana di Gorontalo yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi.

Pemprov Gorontalo telah merumuskan tiga strategi penting untuk mempercepat penghapusan kemiskinan. Strategi tersebut mencakup pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui bantuan sosial, jaminan sosial, dan subsidi; peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan; dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur dasar.

Dalam APBD Tahun 2024, Pemprov Gorontalo telah mengalokasikan sebesar Rp. 185,78 Milyar atau 9,42% dari total belanja daerah untuk mendukung upaya penghapusan kemiskinan ekstrem. Yusharto juga menyoroti pentingnya Pemprov Gorontalo dalam memanfaatkan potensi lokal dan membangun kerja sama dengan prinsip pentahelix.

"Musrenbang tidak hanya menjadi wadah untuk menampung aspirasi, tetapi juga sebagai platform untuk memastikan pembangunan daerah sejalan dengan arahan nasional," kata Yusharto.

Dengan tekad yang kuat dan strategi yang matang, Pemprov Gorontalo bertekad untuk melawan kemiskinan ekstrem dan memastikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. 

Sumber: BSKDN Kemendagri, editor: eFHa. 

BSKDN Kemendagri Libatkan Pakar Susun Instrumen Kirstranas Soal Peran Partai Politik Perkuat Demokrasi

Jakarta - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melibatkan sejumlah pakar dalam menyusun instrumen Perkiraan Strategi Nasional (Kirstranas) mengenai peran partai politik dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. 

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan strategi kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. 

Sejalan dengan itu, Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajakan) Politik, Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri (Polhupemdagri) Gatot Tri Laksono mengatakan, partai politik (parpol) berperan penting dalam mewarnai dinamika demokrasi sebuah negara. 

Melalui peran parpol tersebut, aspirasi masyarakat dapat tercermin dan diwujudkan dalam pembuatan kebijakan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Untuk itu, memahami peran parpol dan mengoptimalkan perannya menjadi hal yang penting diperhatikan. 

"Terkait dengan Kirstranas tersebut, kita perlu persiapkan langkah-langkahnya apa saja. Untuk itu kita perlu masukan dari berbagai pihak terkait bagaimana menjaring data yang tepat di tengah keterbatasan yang ada," jelas Gatot saat menghadiri Rapat Persiapan Penyusunan TOR dan Instrumen Kirstranas 2024 di Ruang Video Conference BSKDN pada Jumat, 2 Februari 2024. 

Sementara itu, peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tini Apriani berharap, topik mengenai “Optimalisasi Peran dan Fungsi Partai Politik untuk Penguatan Demokrasi di Indonesia”, agar difokuskan pada isu rekrutmen dan kaderisasi parpol. Karena itu, upaya kaderisasi dan rekrutmen yang dilakukan parpol akan digali lebih mendalam. "Kita sudah bisa melihat dari partai-partai besar sehingga kita ingin tahu bagaimana kalau dari sisi partai-partai kecil," jelasnya. 

Dalam kesempatan tersebut, peneliti BRIN lainnya Syarif Hidayat mengatakan, penyusunan Kirstranas merupakan upaya untuk memprediksi isu penting secara tepat yang didasarkan pada data-data yang akurat. Hasil penelitiannya nanti tidak hanya bermanfaat untuk parpol tetapi juga bagi masyarakat. 

"Saya kira kita harus melihat secara ekosistem, jadi kita melihat ini sebagai satu paket, dana iya, tapi kelembagaan juga perlu diperbaiki. Jangan sampai terus memberikan dana untuk parpol tetapi fungsinya tidak dijalankan dengan baik," pungkasnya.

BSKDN Kemendagri Dukung Komitmen Pemprov Kalbar Tingkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Jakarta - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan dukunganya terhadap komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah. 

Hal itu disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo di Kantor BSKDN pada Kamis, 25 Januari 2024. 

"Kami sangat mendukung komitmen Pemprov Kalbar dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel," jelasnya.

Lebih lanjut, Yusharto mengatakan, Provinsi Kalbar memperoleh nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tertinggi pada klaster kapasitas fiskal daerah sedang. 

Nilai yang diperoleh sebesar 86,599. Dari sejumlah dimensi yang diukur, Dimensi Alokasi Anggaran Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dimensi dengan penilaian paling tinggi.  

"Nilai dimensi 2 (Alokasi Anggaran Belanja dalam APBD) menjadi yang paling tinggi yakni sebesar 20. Nilai tersebut sudah memenuhi mandatory spending baik pendidikan, kesehatan, infrastruktur maupun SPM (Standar Pelayanan Minimal)," jelasnya

Adapun, skor terendah berasal dari dimensi 5 atau dimensi kondisi keuangan daerah sebesar 7,51. 

Terikait dimensi tersebut Yusharto meminta Pemprov Kalbar untuk meningkatkan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. 

"Layanan publik yang mudah diakses dan menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat perlu terus ditingkatkan kualitasnya," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga berpesan agar ke depan Pemprov Kalbar dapat lebih meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah sehingga lebih efektif, efisien dan akuntabel. 

Dengan demikian, Yusharto menyakini Pemprov Kalbar akan mampu mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan sehingga meningkat pula kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

BSKDN Kemendagri Jajaki Kerja Sama dengan HPSMI Perkuat Ekonomi Berbasis Potensi Daerah

Jakarta - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah jajaki program kerja sama dengan Himpunan Petani Sejahtera Mandiri Indonesia (HPSMI) guna memperkuat perekonomian Indonesia berbasis potensi daerah. 

Kerja sama tersebut meliputi kegiatan pendataan potensi daerah hingga komparatif riset terkait pemanfaatan teknologi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam berbagai bidang khususnya bidang pertanian. 

"Tahun ini (2023) kami berhasil menghimpun 28.539 inovasi melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID) dengan demikian masing-masing daerah melaporkan sekitar 50 inovasi setiap tahun, ini menjadi potensi untuk kami melihat daerah mana sebenarnya yang perlu mendapatkan dukungan melalui kerja sama agar mereka berkembang lebih cepat," ungkap Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat memimpin Rapat Kerja Sama dengan HPSMI di Ruang Video Conference BSKDN pada Kamis, 18 Januari 2024. 

Lebih lanjut Yusharto mengatakan, daerah memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk mengembangkan potensi lokal yang dimiliki sehingga potensi tersebut dapat menjadi kekuatan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional. 

Dukungan yang diberikan dapat berupa dukungan teknologi maupun dukungan pengetahuan. 

"Dalam pengamatan kami banyak daerah yang ingin berkembang tetapi masih memiliki keterbatasan untuk mengembangkan kapasitas mereka entah dalam bentuk teknologi yang dibutuhkan atau pengetahuan yang dibutuhkan," tambah Yusharto. 

Dia mengatakan, pertanian menjadi salah satu potensi daerah yang perlu mendapatkan banyak dukung agar perkembangannya tidak tertinggal dari sektor lainnya di Indonesia. 

Terlebih sebagai negara agraris, masyarakat Indonesia banyak bekerja sebagai petani. 

"Pada prinsipnya kita sangat mendorong daerah untuk berinovasi termasuk dalam bidang pertanian. Kami juga sangat mengapresiasi daerah yang mulai memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki," jelasnya. 

Sejalan dengan itu, ketua umum HPSMI Devi Erna Rachmawati mengatakan pihaknya memiliki komitmen yang sama dengan BSKDN untuk memajukan daerah melalui potensi yang dimiliki khusunya potensi dalam bidang pertanian. 

Dia menambahkan, HPSMI memiliki visi misi membangun ekosistem pertanian yang mandiri menuju masyarkarakat tani yang sejahtera dan berdaulat. 

Dirinya berharap, ke depan pemanfaatan teknologi dalam bidang pertanian akan semakin optimal sehingga hasil produksinya dapat semakin meningkat. 

Kendati demikian, dia menekankan agar pemanfaatan teknologi tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. 

"Semua problem-problem di lapangan (terkait pertanian) itulah tugas kita untuk bersinergi untuk berbuat something for food security termasuk dengan pemerintah," ungkapnya. 

Bersama dengan BSKDN, dia berharap pihaknya dapat menjaring potensi-potensi terbaik daerah dan berbagi pengetahuan agar perkembangan pertanian dan sektor lainnya di Indonesia dapat semakin meningkat. 

"Kita bisa melakukan pendataan potensi daerah hingga komparasi riset, apa potensi dari negara luar yang bisa kita bwa ke Indonesi atau pun Indonesia ke negara-negara Eurasia (negara di Benua Eropa dan Asia) dan beragam program yang bisa kita tawarkan lainnya," pungkasnya.