Rayakan HUT Ke-12, Komisi Informasi DKI Jakarta Deklarasikan Pemilu Terbuka 2024

JAKARTA - Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggandeng Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Bawaslu DKI Jakarta, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, dan Kodam Jayakarta, menandatangani Deklarasi Pemilu Terbuka 2024 di Graha Mental Spiritual Jakarta, Jumat (26/1/2024). 

Penandatanganan deklarasi ini merupakan wujud komitmen bersama untuk menciptakan Pemilu 2024 yang terbuka, dan damai, memanfaatkan momentum HUT ke-12 KI DKI Jakarta. 

Ketua KI DKI Harry Ara Hutabarat mengatakan, Pemilu 2024 sebagai hajatan demokrasi lima tahunan harus dapat dijalankan dengan terbuka dan penuh integritas, menghindari segala bentuk kecurangan dan memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi partisipasi publik. 

Menurut Harry, penandatanganan deklarasi ini juga menjadi bukti komitmen bersama untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan, para penyelenggra pemilu dalam memastikan bahwa proses pemilu berlangsung secara adil, jujur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. 

“Pemilu bukan sekadar acara seremonial, melainkan sebuah proses yang harus dijalankan dengan standar kualitas tinggi dan menerapkan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik,”

kata Harry dalam sambutannya. 

Harry menjelaskan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi instrumen penting bagi pelaksanaan Pemilu 2024 yang terbuka, transparan dan berkualitas. 

Selain deklarasi pemilu terbuka 2024, HUT ke-12 KI DKI Jakarta ini juga ditandai dengan penyematan 12 Duta Sahabat Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Komisi Informasi DKI Jakarta dari 12 kampus di wilayah DKI Jakarta. 

"12 tahun dengan 12 Duta Sahabat KIP. Kami berharap spirit KIP semakin luas dan berasa dampaknya ke publik dengan kehadiran 12 Duta Sabahat KIP," jelas Luqman Hakim Arifin, Wakil Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta.

Ke-12 duta sahabat KIP itu hadir dari kampus Universitas Indonesia, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Universitas Sahid (Usahid), UPI-Universitas Persada Indonesia Y.A.I., Universitas Kristen Indonesia (UKI), Universitas Trisakti, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Universitas Al Azhar Indonesia, Universitas Darunnajah Yusuf Saepuloh dan Perwakilan dari Organisasi Kepemudaan (OKP). 

Acara HUT Ke-12 KI DKI Jakarta yang mengambil tema "Informatif, Adaptif dan Sinergis" ini juga diisi dengan sosialisasi hunian terjangkau oleh DPRKP DKI Jakarta, sebagai salah satu badan publik informatif.

Pelaksanan HUT Ke-12 KI DKI Jakarta berkolaborasi dengan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi DKI Jakarta seperti Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta dan BUMD DKI Jakarta.

Hadir dalam kegiaran tersebut Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu DKI Jakarta Burhanuddin, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia DKI Jakarta Bapak Puji Hartoyo, Komisioner Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta Nelvia Gustina, Kasatreskrim Polda Metro Jaya AKBP Ida Ketutu Gahananta dan Pangdam Jaya.

Senam Massal dan Deklarasi: Fatayat NU Banyumas

Kabar Ngetren/BANYUMAS - Ribuan warga Fatayat NU memadati Alun-alun Banyumas untuk mengikuti senam massal dan menyaksikan deklarasi penting dalam rangkaian Pra Konfercab Fatayat NU Kabupaten Banyumas yang ke-10 pada hari Minggu (16/07/2023). 

Dalam kesempatan tersebut, mereka juga menggelar deklarasi perkawinan anak serta deklarasi pemilu yang jujur, damai, dan bebas dari money politik.

Kegiatan ini diselenggarakan dengan dukungan dan pengawalan Garfa NU (Garda Fatayat NU) dan Banser, serta dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Bupati Banyumas Ir. Achmad Husein, Kapolresta, Dandim 0701, Ketua PCNU, Kepala Kemenag, Ketua KPU, Bawaslu, Kepala DPPKBP3A, Ketua dan Pengurus PC Fatayat NU, PAC Fatayat NU, serta Ranting Fatayat NU dari 27 Kecamatan se-kabupaten Banyumas. Tidak ketinggalan, anggota Garfa NU Satkorcab Banyumas juga turut hadir dalam acara tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati Banyumas Ir. H. Achmad Husein mengungkapkan keprihatinannya terhadap angka perceraian yang tinggi, dimana 80% pernikahan anak mengalami kegagalan. 

Ia menyampaikan bahwa para anak yang menikah belum siap secara psikologis, keuangan, dan pendidikan. 

Beliau juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi yang telah diberikan oleh Fatayat NU dalam mempromosikan gaya hidup sehat di lingkungan masyarakat Banyumas serta kontribusi mereka di Indonesia secara umum.

Ketua PC Fatayat NU, Eva Lutfiati Khasanah, menyampaikan semangat perjuangan Fatayat yang terus ditekankan, terutama dalam upaya melindungi perempuan dan anak-anak. 

Ia mengungkapkan bahwa ribuan kader Fatayat telah dipersiapkan dan tersebar di seluruh ranting dari 27 PAC di Kabupaten Banyumas. 

Mereka akan berperan aktif dalam mengawal pemilu yang jujur, damai, dan bebas dari kampanye hitam serta money politik. Eva menegaskan bahwa kader Fatayat harus menjadi pemilih yang cerdas dan peduli terhadap integritas pemilu.

Lebih lanjut, Hj. Umnia Labibah, S.Th.i., M.Si., salah satu pengurus PC Fatayat NU Banyumas bidang politik, hukum, dan advokasi, memberikan penjelasan mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian. 

Ia menjelaskan bahwa perempuan memiliki hak atas nafkah mut'ah, nafkah iddah, tempat tinggal, dan pakaian selama masa iddah. 

Selain itu, perempuan juga berhak atas nafkah hadlonah dari anak-anaknya hingga dewasa serta memiliki kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri. 

Hak harta bersama bagi perempuan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, di mana perempuan berhak mendapatkan separuh harta bersama dalam kasus cerai mati dan seperdua dalam kasus perceraian.

Fatayat NU berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam masyarakat dan memberikan kontribusi nyata dalam memajukan Indonesia menjadi negara yang aman, damai, maju, dan sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat. (Et/Djarmanto)