Wamendagri Bima Arya Dorong Pemkab Cirebon Pulihkan Kondisi Pasca-Aksi Massa

Cirebon – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya langkah cepat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon dalam melakukan pemulihan kondisi setelah terjadinya aksi massa yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik. 

Pernyataan ini disampaikan saat Rapat Koordinasi (Rakor) mengenai kondisi terkini Kabupaten Cirebon yang digelar di Kantor Bupati Cirebon, Jawa Barat, Rabu (3/9/2025).

Dalam Rakor tersebut, Bima Arya menyoroti insiden pembakaran gedung DPRD yang menimbulkan kerugian cukup besar. Ia menyampaikan pesan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian agar Pemkab Cirebon segera mengambil langkah strategis untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

Menurut Bima, Kemendagri telah memetakan dampak kerusakan di sejumlah daerah, termasuk di Cirebon. 

“Banyak fasilitas publik yang mengalami kerusakan, terutama kantor pemerintahan, DPRD, dan fasilitas umum lainnya,” jelasnya.

Bima menyampaikan tiga arahan penting dari Mendagri kepada Pemkab Cirebon. Pertama, segera lakukan rekapitulasi dampak kerusakan, khususnya pada kantor DPRD dan fasilitas umum lainnya. 

Rekapitulasi ini juga harus mencakup rencana pemulihan, kebutuhan anggaran, serta kemampuan APBD dalam pembiayaannya.

Kedua, percepatan perbaikan fasilitas umum menjadi prioritas utama. Bima menegaskan bahwa langkah cepat ini tidak hanya mengembalikan fungsi fasilitas publik, tetapi juga menghapus kesan mencekam pasca-aksi massa.

Ketiga, Pemkab Cirebon diimbau untuk mendalami aspirasi masyarakat yang menjadi pemicu aksi. Hal ini penting agar akar masalah dapat diselesaikan melalui dialog konstruktif tanpa memicu ketidakpuasan baru.

Bima menambahkan bahwa apabila kemampuan APBD tidak mencukupi, Pemkab dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pihak swasta, maupun CSR untuk mendukung proses pemulihan.

Rakor tersebut turut dihadiri Bupati Cirebon Imron Rosyadi, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Sophi Zulfia, Kapolresta Cirebon Kombes Pol. Sumarni, Kajari Kabupaten Cirebon Yudhi Kurniawan, dan sejumlah perwakilan OPD setempat.

Editor: Aji Nss 

Sumber: Puspen Kemendagri 

Wamendagri Bima Ajak Pemda Wujudkan Pembangunan Inklusif Disabilitas Sesuai Amanat Konstitusi

Cirebon – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk membangun kebijakan dan program yang inklusif, khususnya bagi penyandang disabilitas. 

Ajakan ini sejalan dengan amanat konstitusi yang menegaskan pentingnya pembangunan yang tidak meninggalkan siapa pun di belakang.

Dalam acara Malam Penganugerahan dan Penghargaan Pembangunan Inklusif Disabilitas Tahun 2025 yang digelar di Lapangan Desa Durajaya, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon, Rabu (3/9/2025), Bima memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon yang berkolaborasi dengan Komunitas Temu Inklusi atas inisiatif positif tersebut.

Menurut Bima, kegiatan ini bukan sekadar seremoni, tetapi sebuah gerakan sosial nyata yang melibatkan berbagai pihak. 

Ia juga menyoroti kesederhanaan konsep acara yang justru membawa manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam memberdayakan pelaku UMKM lokal.

“Jika seluruh kegiatan Pemda dilakukan seperti ini—langsung menyentuh masyarakat desa, melibatkan UMKM, bahkan menginap di rumah warga dampaknya akan luar biasa,” ujarnya.

Bima menyampaikan bahwa praktik baik serupa telah dilakukan di berbagai daerah. Misalnya, Yogyakarta menggelar Musrenbang yang melibatkan penyandang disabilitas, Jawa Tengah menyediakan unit layanan ketenagakerjaan khusus disabilitas, dan Makassar menerapkan peraturan akses trotoar ramah disabilitas.

Ia menekankan pentingnya integrasi inklusi disabilitas ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari RPJMD, RKPD, hingga APBD, sehingga kebijakan tersebut dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Mari kita jadikan rencana aksi daerah disabilitas sebagai dokumen resmi yang selaras dengan visi pembangunan daerah. Dengan begitu, semangat inklusif benar-benar bisa dirasakan semua pihak,” pungkasnya.

Editor: Aji Nss 

Sumber: Puspen Kemendagri

Wamendagri Wempi Dorong Suksesnya Pilkada Serentak 2024 di Papua Barat

Kabar Ngetren/Manokwari - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo, menegaskan pentingnya kesuksesan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Papua Barat. Hal ini disampaikan dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Papua Barat Tahun 2024, yang digelar di Ballroom Meridien Hotel Aston Viu Manokwari pada Senin (29/4).

Wempi menekankan perlunya kerjasama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, Kapolda, dan seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menyukseskan agenda nasional tersebut.

Musrenbang tersebut menjadi ajang untuk merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) provinsi tahun 2025-2045. Wempi menjelaskan bahwa pembahasan RKPD bertujuan untuk menyepakati permasalahan, prioritas, program, kegiatan, pagu indikatif, indikator, dan target kinerja, serta menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional.

Dalam konteks visi besar Indonesia Emas tahun 2045, Wempi menegaskan pentingnya sinkronisasi pembangunan perencanaan nasional dan daerah, dengan fokus pada perencanaan dan strategi taktis, stabilitas, serta keberlanjutan kepemimpinan.

Lebih lanjut, Wempi menggarisbawahi bahwa pembangunan daerah harus berjalan selaras dan harmonis sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Ia juga mengingatkan agar percepatan pembangunan wilayah Papua Barat diarahkan menuju visi Papua sehat, cerdas, dan produktif, demi mewujudkan Papua mandiri, adil, dan sejahtera.

Dengan penekanan ini, Wempi memberikan arahan yang kuat untuk memastikan pembangunan Papua Barat berjalan sesuai rencana menuju masa depan yang lebih baik.

Sumber: Puspen Kemendagri, editor: eFHa. 

Musrenbang Papua Barat, Wamendagri: Momentum Perbaikan Pelayanan kepada Rakyat

Kabar Ngetren/Manokwari - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menekankan pentingnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Papua Barat Tahun 2024 sebagai momentum perbaikan pelayanan kepada rakyat. 

Wetipo menegaskan bahwa urusan yang berkaitan dengan kemaslahatan rakyat tidak boleh dikompromikan, dan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan personal. Senin, (29/4). 

Menurut Wetipo, setelah puluhan tahun Provinsi Papua Barat terbentuk, pemerintahannya perlu melakukan evaluasi terkait dengan apa yang telah dilakukan dan apa yang belum dilakukan melalui Musrenbang. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah memaksimalkan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) agar manfaatnya dapat dirasakan oleh rakyat Papua Barat.

Namun, Wetipo menegaskan bahwa Otsus bukan hanya masalah anggaran, tetapi lebih penting untuk memastikan bahwa program pemerintah di Papua berasal dari aspirasi masyarakat, karena itulah yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. 

Dia juga berharap bahwa melalui pemekaran wilayah Provinsi Papua Barat, pelayanan publik dapat menjadi lebih mudah.

Wetipo meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pelaksana program pemerintahan di Papua Barat untuk memahami tugas mereka dengan baik di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Barat. 

Meskipun saat ini tidak ada gubernur definitif, Wetipo berharap bahwa hasil Musrenbang akan mencerminkan visi-misi gubernur yang akan datang. 

Sumber: Puspen Kemendagri, editor: eFHa.