Ditjen Bina Adwil: Langkah Konkrit Meningkatkan Layanan Pemadam Kebakaran di Indonesia

Kabar Ngetren/Jakarta - Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan pemadam kebakaran di seluruh Indonesia, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan melalui Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran menggelar Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SPM Sub Urusan Kebakaran di Daerah. Acara tiga hari ini, berlangsung di Hotel Orchard Jayakarta, Jakarta, bertujuan untuk memperkuat kerjasama lintas sektor dalam menangani bencana kebakaran. Rabu, 3/4.

Dalam sambutannya, Kasubdit Standardisasi Tata Operasional dan Sumber Daya Manajemen Penanggulangan Kebakaran, Danang Insita Putra, menekankan perlunya pembahasan lebih lanjut mengenai integrasi program dan kegiatan sub urusan kebakaran ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran.

"Forum ini menjadi ruang diskusi bersama terkait masalah perencanaan dan alokasi anggaran SPM Sub Urusan Kebakaran, dengan harapan mencapai hasil yang lebih optimal," ujarnya.

Tema kegiatan ini mencakup integrasi kebijakan SPM dalam perencanaan dan anggaran daerah, serta teknis penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran dalam penerapan SPM Sub Urusan Pemadam Kebakaran.

Danang juga menyoroti peran penting masyarakat, terutama dalam pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR), sebagai upaya pencegahan kebakaran. Dengan tersebarnya REDKAR di berbagai tingkat, diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam penyelenggaraan sub urusan kebakaran dan pencapaian SPM.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, seperti Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota, Kepala OPD yang membidangi Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota, serta perwakilan dari Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran - Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dan Kemendagri. Dengan kolaborasi ini, diharapkan penanggulangan kebakaran dapat lebih efektif dan terkoordinasi di seluruh Indonesia. eFHa. 

Ditjen Bina Adwil Kemendagri Galang Kerja Sama Pemerintah Daerah untuk Kesejahteraan Masyarakat

Kabar Ngetren/Jakarta - Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan mengadakan Rapat Pemetaan Urusan Pemerintahan di Hotel Orchardz Industri. Tujuan rapat tersebut adalah untuk mendorong kerja sama antara pemerintah daerah guna mendukung kesejahteraan masyarakat dan percepatan pelayanan publik. Senin, 25/3.

Rapat tersebut merupakan implementasi konsep Collaborative Government yang diadvokasi oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Dr. Safrizal ZA., M.Si, yang juga menjabat sebagai Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Konsep ini bertujuan untuk menggabungkan keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Edi Cahyono, S.STP., MAP, selaku Plh. Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, menekankan pentingnya identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah.

"Dari 181 daerah yang melakukan kerja sama pada Tahun 2023, hanya 49 di antaranya yang sudah melakukan pemetaan urusan pemerintahan yang dapat dikerjasamakan," ujar Edi. Ia juga menyoroti pentingnya pemetaan potensi daerah oleh pemerintah daerah guna memastikan bahwa kerja sama tersebut tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kerja sama antardaerah diharapkan dapat menjadi solusi bagi keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyelesaian masalah isu-isu strategis di tingkat lokal. Dengan demikian, langkah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. eFHa. 

Ditjen Bina Adwil Kemendagri Apresiasi Satker Dekonsentrasi dengan Nilai IKPA Terbaik

Pangkalpinang - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi Satuan Kerja (Satker) Dekonsentrasi dengan nilai evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik.

Apresiasi disampaikan dalam Kegiatan Monitoring dan Evaluasi IKPA Tahun 2023 yang berlangsung secara hybrid di Ballroom Swiss-Belhotel Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (1/2/2024). 

Kegiatan ini diikuti oleh Bendahara Pengeluaran Satker Dana Dekonsentrasi dan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Kemendagri.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Adwil sekaligus Penjabat (Pj.) Gubernur Bangka Belitung Safrizal ZA turut hadir dan memberikan arahan. 

Dia menyampaikan, walaupun berdasarkan hasil penilaian IKPA 2023 Ditjen Bina Adwil meraih skor akhir 94,36, sejumlah catatan evaluasi perlu menjadi atensi bersama guna perbaikan ke depan.

Dia berharap, ke depan prestasi bisa ditingkatkan secara konsisten untuk menjaga kualitas IKPA, baik dari sisi kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

“Lakukan perencanaan yang baik, karena sebagus-bagusnya perencanaan adalah perencanaan yang dilaksanakan. Maka eksekusi adalah kata kunci. Laporkan kepada gubernur masing-masing setelah kembali dari acara ini agar segera diambil keputusan yang tepat,” katanya.

Pihaknya juga mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua bendahara dan staf pengelola keuangan, khususnya pengelola anggaran di pusat. Mereka telah terbukti mampu merealisasikan anggaran dengan daya serap lebih dari 99 persen.

Safrizal menambahkan, semua bendahara dan staf pengelola keuangan dalam hal ini mampu menjalin profesionalisme dan kerja tim dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM). 

Kerja-kerja dilakukan secara lancar dan tertib sehingga mampu membantu proses ribuan transaksi pemotongan dan pemungutan pajak, serta menjamin ketersediaan dana saat kegiatan berlangsung.

Tak lupa, Safrizal mengingatkan tentang profesionalisme dalam menjalankan fungsi, serta kewajiban bendahara selaku wakil dari bendahara umum negara untuk mewujudkan tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang efektif, efisien, dan kredibel.

“Dalam rangka perwujudan tata kelola APBN yang efektif, efisien, dan kredibel, kita harus adaptif dengan perkembangan teknologi dan peradaban. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, perbendaharaan harus menyesuaikan diri sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan tugas, dan fungsinya akan kompatibel dengan kebutuhan, serta lebih meringankan beban kerja," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Safrizal menyerahkan Piagam Penghargaan kepada 10 satker dengan nilai IKPA terbaik sekaligus menyerahkan secara simbolis Buku Tata Cara Penyusunan Dokumen Pengelolaan Keuangan Edisi 3.

Adapun daftar 10 Satker Dekonsentrasi dengan nilai IKPA terbaik periode Semester II TA 2023 secara berturut-turut terdiri dari: 

Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Utara; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara; 

DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah; Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara; Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Setda Provinsi Bali; 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tenggara; Setda Provinsi Kalimantan Barat; dan Setda Provinsi Gorontalo.

(Puspen Kemendagri)

Harmonisasikan dengan UU Cipta Kerja, Ditjen Bina Adwil Bahas Revisi Permendagri Nomor 41 Tahun 2016

Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah membahas revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan, Pengembangan, dan Pembangunan Kelautan. 

Revisi ini untuk menyesuaikan substansi regulasi tersebut setelah terbitnya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Adwil Amran mengatakan, melalui revisi ini akan dilakukan penyesuaian dan penajaman pada beberapa aspek. 

“Penajaman persyaratan administrasi dan teknis, dan penyelarasan tahapan pemberian tanda kehormatan berdasarkan aturan dari Sekretariat Militer Presiden,” ujarnya di Tavia Heritage Hotel, Jakarta, Senin (29/1/2024).

Rapat pembahasan itu melibatkan sejumlah kementerian/lembaga, seperti Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Lebih lanjut, Amran menjelaskan, pemberian tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan, Pengembangan, dan Pembangunan Kelautan merupakan bentuk apresiasi atas inovasi, kebijakan, dan program pembangunan kelautan di daerah. 

Pemberian tanda kehormatan ini dilakukan melalui tahapan penjaringan kepala daerah dan kepala perangkat daerah yang membidangi kelautan. 

Tanda kehormatan itu akan disematkan pada puncak peringatan Hari Nusantara di bulan Desember setiap tahunnya.

“Substansi penyusun pedoman Satyalancana Wira Karya disesuaikan dengan filosofi Deklarasi Djuanda yang menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State),” jelasnya.

Selain kepala daerah, pihaknya memang membuka ruang kepada sekretaris daerah dan kepala perangkat daerah untuk mendapatkan penghargaan Satyalancana Wira Karya. Langkah ini diyakini dapat memotivasi kinerja aparatur sipil negara (ASN) di daerah.

Puspen Kemendagri