Pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur: Langkah Menuju Keadilan dan Keabadian

Kabar Ngetren/Jakarta - Pemindahan ibukota negara merupakan keputusan besar yang mengubah arah peradaban suatu bangsa. Sebagai pusat yurisdiksi dan representasi negara, ibukota bukan sekadar simbol, tetapi juga fondasi kedudukan pemerintahan yang sah dan kedaulatan negara yang utuh. Dua prinsip penting yang mengiringi pemindahan ibukota adalah keadilan dan keabadian. Minggu, 7/4.

Keadilan, sebagai pijakan moral dan keutamaan utama, memiliki dua dimensi penting: keadilan universal, yang berkaitan dengan kebaikan umum, dan keadilan partikuler, yang menyangkut kebaikan antar sesama. Menyamakan persepsi tentang keadilan membutuhkan klasifikasi norma dan nilai umum yang berkembang dalam masyarakat. Sementara itu, keabadian menjadi amanat kemerdekaan, yang menyatakan bahwa negara Indonesia akan berdiri hingga seribu tahun dan selama-lamanya, kekal nan abadi.

Sejarah mencatat bahwa pemindahan ibukota negara telah menjadi perbincangan sejak zaman pendiri bangsa. Dalam situasi darurat pada masa orde lama, ibukota pernah dipindahkan dua kali, pertama ke Jogjakarta dan kemudian ke Sumatera Barat, sebelum kembali ke Daerah Khusus Ibukota Jakarta setelah keadaan negara kembali normal.

Konsepsi pemindahan ibukota juga telah menjadi wacana dari masa pemerintahan Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono, dengan Pulau Kalimantan dianggap sebagai lokasi yang paling tepat. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain seperti Brazil, India, Amerika Serikat, Nigeria, dan Mesir, yang memiliki alasan kuat dan sumber daya yang memadai untuk melakukan pemindahan.

Penelitian terkait pemindahan ibukota telah banyak dilakukan, menyoroti aspek-aspek seperti kesiapan daerah yang dipilih dan syarat-syarat keberhasilan pemindahan. Pemilihan Kalimantan Timur sebagai ibukota baru menjadi tonggak bersejarah bagi Indonesia, menandai perubahan signifikan dalam sejarah bangsa. Wilayah Penajem di Kalimantan Timur dipilih karena letaknya yang strategis, memudahkan akses ke seluruh wilayah Indonesia dan mendekatkan pemerintah dengan sumber daya alam serta masyarakat lokal.

Dengan judul "Ibukota Negara (Nusantara) Gerbang Keadilan Dan Keabadian Indonesia", artikel ini mencoba menyelaraskan pemilihan ibukota baru dengan tujuan mencapai keadilan dan keabadian bagi Indonesia. Penulis, Budiarto Suselmen, seorang peneliti, konsultan, dan pengusaha, telah mengabdikan dirinya dalam meneliti dan menulis tentang topik ini selama beberapa tahun terakhir.

Pemindahan ibukota negara bukanlah hal baru dalam persoalan ketatanegaraan, baik di Indonesia maupun di dunia. Namun, sebagai langkah menuju masa depan yang lebih adil dan abadi bagi Indonesia, pemilihan Kalimantan Timur sebagai ibukota baru menjadi langkah yang penting.

Kontak Budiarto Suselmen:

Email: artosulawesi@gmail.com

Dari Sunda Kelapa ke Jakarta: Transformasi Ibukota Negara

Kabar Ngetren - Jakarta, ibukota negara DKI, memiliki sejarah yang kaya dan beragam, terutama dalam hal perubahan nama dan identitasnya. 

Sebagai pusat perdagangan yang penting sejak zaman Kerajaan Hindu Pajajaran, kota ini bermula dengan nama Sunda Kelapa. 

Pada tahun 1527, kekuasaan Sunda Kelapa beralih ke tangan Pangeran Fatahillah setelah pertempuran sengit dengan Sunda Kelapa. Sejak itu, kota ini diubah namanya menjadi Jayakarta.

Jayakarta berkembang pesat sebagai pusat perdagangan yang menarik pedagang dari Eropa, Belanda, Portugis, dan Inggris. Pada tahun 1619, Belanda memindahkan kantor serikat dagang VOC ke Jayakarta, yang kemudian mengalami perubahan nama menjadi Batavia. 

Kota Batavia dirancang oleh Belanda dengan tata kota yang mirip dengan kota-kota di negara mereka, dengan blok-blok dan kanal yang memisahkan daerah-daerah. Namun, pembuatan kanal-kanal tersebut sering dikritik karena dianggap kotor dan menjadi sumber penyakit.

Pada tahun 1942, selama Perang Dunia II, Jepang berhasil mengambil alih kekuasaan dari Belanda dan mengusulkan nama baru untuk kota ini, yaitu Djakarta Tokubetsu Shi, yang berarti 'Jauhkan Perbedaan'. Namun, kekuasaan Jepang tidak berlangsung lama, dan pada tahun 1945 mereka menyerah kepada sekutu.

Setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, kota ini berganti nama menjadi ibu kota Republik Indonesia. Nama Batavia ditiadakan dan digantikan dengan Jakarta. 

Pada 22 Juni 1956, Jakarta secara resmi dikukuhkan sebagai nama ibu kota dan dipimpin oleh Gubernur pertamanya, Soemarno Sosroatmodjo. Hari itu juga ditetapkan sebagai hari ulang tahun Jakarta.

Mengingat sejarah panjangnya, Jakarta tetap menjadi kota metropolitan yang multietnis, dengan keberagaman budaya dan etnis yang hadir di dalamnya. 

Meskipun ibu kota akan segera pindah ke Tanah Kalimantan pada tahun 2024 mendatang, Jakarta tetaplah menjadi simbol penting dalam perkembangan ekonomi dan budaya Indonesia.

Pemisahan Jakarta sebagai ibu kota tidak hanya membawa akhir dari sebuah era, tetapi juga memberikan kesempatan bagi kota ini untuk beristirahat sejenak dari kepadatan dan peran sebagai beban ekonomi nasional. 

Meskipun Jakarta mungkin akan kehilangan statusnya sebagai ibu kota, kota ini akan terus hidup dalam sejarah dan kenangan masyarakat Betawi yang menganggapnya sebagai daerah kesayangan mereka.

Seiring perjalanan waktu, Jakarta telah mengalami transformasi yang menarik, dari Sunda Kelapa hingga Jayakarta, Batavia, Djakarta Tokubetsu Shi, dan sekarang menjadi DKI Jakarta. 

Meskipun perubahan ini menggambarkan dinamika dan perkembangan kota ini, Jakarta akan selalu memiliki tempat istimewa dalam hati orang-orang yang tinggal di dalamnya. (my)