ITPB Resmi Buka Prodi S1 Teknik Lingkungan, Gandeng Dinas LH Indramayu

Indramayu – Institut Teknologi Petroleum Balongan (ITPB) kembali membuat gebrakan di dunia pendidikan dengan membuka Program Studi (Prodi) S1 Teknik Lingkungan. 

Program baru ini merupakan bagian dari Fakultas Lingkungan yang diresmikan sebagai langkah nyata mencetak generasi muda yang peduli dan memiliki kompetensi di bidang lingkungan hidup.

Kerja sama ini diwujudkan melalui kolaborasi resmi antara ITPB dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Indramayu. 

Audiensi tersebut berlangsung pada Selasa (05/09/2025) yang dihadiri langsung oleh Rektor ITPB, Dr. Ir. Hj. Hanifah Handayani, S.T., M.T., beserta jajaran, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Dedi Agus Permadi, ST., bersama timnya.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas pengelolaan dan pengembangan kurikulum Prodi S1 Teknik Lingkungan, yang diharapkan dapat mendukung program pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan. 

“Ini merupakan langkah nyata dalam mencetak generasi muda yang peduli terhadap isu lingkungan sekaligus memiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja,” ujar Dedi Agus Permadi.

Rektor ITPB, Dr. Ir. Hj. Hanifah Handayani, S.T., M.T., juga menyampaikan bahwa pembukaan program studi ini menjadi peluang besar bagi masyarakat, khususnya di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan). 

“Kami mengajak seluruh masyarakat, terutama para orang tua, agar mendaftarkan anak-anaknya di ITPB. Kini, di Indramayu sudah tersedia S1 Teknik Lingkungan yang memiliki kualitas unggul dan bersinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup,” ujarnya.

Program Studi Teknik Lingkungan S1 ini diharapkan mampu mencetak lulusan yang kompeten dalam bidang pengelolaan lingkungan, pengendalian pencemaran, serta penerapan teknologi ramah lingkungan di masa depan. Dengan sinergi yang terjalin, ITPB optimistis dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Indramayu dan sekitarnya. (Thoha).

Dispara Gelar Pelantikan Pengurus Pepelingasih Indramayu Periode 2025–2028

 

Indramayu – Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Dispara) Kabupaten Indramayu menggelar acara pelantikan pengurus Pepelingasih Kabupaten Indramayu periode 2025–2028. Kegiatan ini mengusung tema "Pelatihan Duta Pepelingasih Menuju Indramayu yang Asri dan Bersih", dan diselenggarakan di Aula Bank Jabar Banten (BJB), Jalan Jenderal Sudirman No.106, Lemahmekar, Indramayu, pada Rabu (16/07/2025).

Pepelingasih atau Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih merupakan wadah bagi pemuda-pemudi terpilih yang berperan sebagai agen perubahan dalam pelestarian lingkungan hidup. Program ini diinisiasi oleh Dispara guna meningkatkan kesadaran dan kepedulian generasi muda terhadap kelestarian lingkungan.

Acara pelantikan dihadiri oleh Kepala Dinas Dispara Dr. Ahmad Syadali, M.Ed., Pembina Pepelingasih Jawa Barat Dwi Widiani, Ketua Pepelingasih Indramayu Kasjaya, S.AP., serta 25 anggota Pepelingasih Indramayu.

Kegiatan dimulai pukul 09.00 WIB dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan sambutan dari Ketua Pepelingasih Indramayu, Pembina Pepelingasih Jawa Barat, dan terakhir sambutan serta pembukaan resmi oleh Kepala Dinas Dispara. Prosesi pelantikan pengurus dilaksanakan sesudahnya.

Acara juga diisi dengan sesi pelatihan dan penyampaian materi. Ketua Pepelingasih Indramayu, Kasjaya, membawakan materi tentang manajemen dan tata kelola organisasi kepemudaan. Sementara itu, Dwi Widiani menyampaikan pentingnya peran dan inovasi pemuda dalam menghadirkan solusi konkret untuk masalah lingkungan yang berkelanjutan.

Dalam wawancara dengan media, Kasjaya menyampaikan harapannya terhadap kehadiran Pepelingasih, "Tujuan utama kami adalah mengedukasi para pengurus tentang peran dan fungsi Pepelingasih. Kami berharap dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam membangun kesadaran lingkungan. Saat ini anggota kami ada 25 orang, namun ke depan kami ingin menjangkau seluruh wilayah Indramayu – barat, tengah, dan timur."

Ia juga menambahkan bahwa akan ada agenda aksi setiap bulan yang dirancang untuk melibatkan masyarakat, khususnya anak muda, dalam menjaga lingkungan. "Kami ingin kehadiran Pepelingasih membawa dampak positif, terutama dalam mengubah mindset masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan," ujarnya.

(Thoha)

Kapasitas TPA Kalipancur Hampir Penuh, Bupati Siapkan Skema Pengolahan Sampah Terdesentralisasi

Kabar Ngetren/Purbalingga – Pemerintah Kabupaten Purbalingga memetakan urgensi pengelolaan sampah secara modern menyusul prediksi kapasitas TPA Kalipancur akan penuh akhir 2026. Dalam Road Trip bermotor, Bupati Fahmi Muhammad Hanif bersama Wabup Dimas Prasetyahani meninjau langsung kondisi TPA seluas 6,3 hektare di Desa Bedagas, Kecamatan Pengadegan.

“Proyeksinya di akhir 2026 kapasitasnya akan penuh,” ungkap Bupati, Selasa (3/5/2025). Untuk diketahui, pemerintah telah melarang metode open dumping di TPA. Sehingga solusi jangka pendek yang dilakukan adalah menutup sampah dengan tanah urug.

Bupati menyebut, solusi jangka panjang berupa pembangunan TPST dan desentralisasi pemrosesan sampah tengah disiapkan. Konsepnya, sampah tidak hanya dibuang tetapi diolah menjadi material yang produktif. Bupati menegaskan bahwa pendekatan ekonomi sirkular menjadi arah baru pengelolaan sampah di Purbalingga.

Rombongan juga meninjau titik pembuangan liar dekat SPBU Kalimanah Wetan. Bupati priatin dengan oknum-oknum yang melakukan kebiasaan buruk ini. 

“Mari kita jaga lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya,” imbau Bupati.

Wabup Dimas menambahkan bahwa kebiasaan buruk seperti ini bisa ditiru generasi selanjutnya. "Kalau kita mencontohkan hal yang tidak baik (membuang sampah sembarangan). Terutama ke anak-anak kita, nanti generasi yang akan datang juga akan mencontoh hal-hal yang kurang baik ini. Jadi ayo kita jaga alam maka alam akan menjaga kita semua," kata Dimas.

Road Trip 3 Juni 2025 ini mencerminkan komitmen Bupati dan Pemkab Purbalingga terhadap isu lingkungan hidup di tengah pembangunan infrastruktur. Kegiatan ini dilakukan lintas wilayah teknis di Kalimanah, Bedagas, dan sekitarnya.

Sumber: Gn/Prokompim.

Pengelolaan Sampah dan Gas Rumah Kaca Jadi Prioritas dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bandung - Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menghadiri Forum Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2024, beberapa waktu lalu di Sutan Raja Hotel and Convention Centre, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Dalam rilis yang diterima redaksi, Senin (12/2), acara tersebut dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat mewakili Pj. Gubernur Provinsi Jawa Barat dan dihadiri oleh lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, seluruh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, lingkup perguruan tinggi, serta lingkup Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Narasumber pada sesi pertama acara dari Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas, Direktorat SUPD I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, dan Satgas DAS Citarum.

Pada pertemuan itu disampaikan bahwa saat ini isu global yang sedang dihadapi berkaitan dengan lingkungan hidup yaitu perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Tiga isu tersebut dikenal dengan Triple Planetary Crisis. 

Selanjutnya, juga disampaikan arah pembangunan Indonesia 20 tahun ke depan menerapkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. 

Prinsip tersebut sangat kuat terintegrasi ke dalam RPJPN 2025-2045 yang terdiri dari 17 goals, 8 Agenda Perubahan, dan 45 Indikator.

Sementara itu, reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir menjadi salah satu dari 20 upaya transformasi super prioritas (Game-Changer). 

Untuk penurunan intensitas emisi GRK menjadi salah satu dari 5 sasaran utama untuk mewujudkan visi Indonesia 2045.

Sementara untuk mencapai sasaran pembangunan 2045, diperlukan suatu transformasi ekonomi dengan strategi ekonomi hijau. 

Ekonomi hijau merupakan model pembangunan yang mensinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan.

Berkaitan dengan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim menjadi "backbone" dalam transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau. 

Salah satu upaya dalam penguatan perencanaan pembangunan ke depan yaitu dengan mensinkronkan RPJPN dan RPJPD. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Kemendagri dan Bappenas telah menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) No. 600.1/176/SJ; No.1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045.

Selain itu, untuk mendukung hal tersebut Kemendagri sesuai dengan UU 23/2014 tentang pemerintahan Daerah, menyelenggarakan Kortekrenbang dan evaluasi dokumen perencanaan daerah.

Sementara itu, KLHS dapat menjadi jembatan analisis dalam merumuskan skenario kebijakan yang lebih tepat dan akurat dalam RPJPN/RPJPD, yang mana hasil dari KLHS memberikan rekomendasi terhadap penyusunan Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) untuk beberapa bidang prioritas di dalam penyusunan RPJPN/RPJPD.

Perencanaan lingkungan di daerah perlu selaras dengan RPJMN 2025-2029 dengan penyusunan KLHS RPJMD yang mengakomodir prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Terakhir, berkaitan dengan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup di daerah, alokasi anggaran terbesar yakni pada sub bidang persampahan dengan persentase lebih dari 50% total anggaran urusan lingkungan hidup. 

Namun demikian hingga saat ini, salah satu permasalahan utama dalam pengelolaan sampah di daerah adalah minimnya pendanaan. 

Oleh karena itu, diperlukan inovasi daerah dan sumber-sumber pendanaan di luar APBD untuk dapat mendukung pengelolaan sampah yang baik di daerah.