DPD PUI Indramayu Sukses Gelar Musda ke-7: Lahirkan Kepengurusan Baru Demi Indramayu Lebih Maju

Indramayu – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Umat Islam (PUI) Kabupaten Indramayu sukses menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-7 dengan tema “Optimalisasi Peran PUI dalam Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas.” Acara berlangsung lancar dan penuh semangat di Aula Hotel Trisula, Jl. DI Panjaitan No.77, Karanganyar, Indramayu.

Musda ke-7 ini menjadi momentum penting bagi PUI Indramayu dalam melahirkan generasi kepemimpinan baru yang siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk kemajuan umat dan masyarakat.

Tokoh dan Peserta Hadir dalam Musda ke-7

Acara bergengsi ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya:

KH. Iman Budiman, M.Ag, Ketua DPW PUI Jawa Barat

KH. Nurhasan Zaidi, Ketua Majelis Syura PUI

KH. Ahmad Heryawan, Ketua Majelis Masyayikh PUI

KH. Raizal Arifin, M.Sos, Ketua DPP PUI

Drs. H. Wahidin, MM., MBA., M.Pd, Ketua DPD PUI Indramayu sebelumnya

Ikang Fauzi Ilhamuddin, SQ., S.Sos, Ketua PD Pemuda PUI Indramayu

Hatim Noor Imaningsih, Psikolog, Ketua DPD Wanita PUI Indramayu

H. Rizqi Amali R. S., Psi., M.Ikom, Ketua Panitia Musda sekaligus terpilih sebagai Ketua DPD PUI Indramayu periode baru

Kegiatan ini juga mendapatkan dukungan dari Baznas Indramayu, Bank BJB, PT Harum Tour, Wanita PUI, Pemuda PUI, HIMA PUI, LBH PUI, dan Shofia Cahaya Bangsa.

Regenerasi Kepemimpinan PUI Indramayu

Musda ke-7 PUI Indramayu merupakan agenda rutin lima tahunan untuk melakukan pergantian kepengurusan. Setelah dua periode dipimpin oleh Drs. H. Wahidin, tongkat estafet kini diserahkan kepada H. Rizqi Amali Rosyadi, S.Psi., M.Ikom, yang resmi terpilih menjadi Ketua DPD PUI Indramayu yang baru.

Kutipan Inspiratif dari Ketua DPW PUI Jawa Barat

Dalam wawancara bersama awak media, KH. Iman Budiman, M.Ag menyampaikan,

“Ini acara Musda ke-7, ajang pergantian kepengurusan setiap lima tahun sekali untuk melahirkan generasi baru yang lebih tangguh dan lebih hebat. Anggota PUI se-Jawa Barat saat ini diperkirakan mencapai sekitar 2 juta orang.”

“Visi dan misi PUI adalah menghadirkan pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara yang diridai oleh Allah SWT. Harapan kami, kepengurusan baru ini bisa menjadi mitra pemerintah daerah dalam membangun Indramayu yang lebih baik, lebih maju, dan lebih bermartabat.” tambahnya.

Musda ini menjadi bukti nyata komitmen PUI dalam meningkatkan kualitas SDM, memperkuat ukhuwah Islamiyah, dan memperkokoh peran organisasi dalam pembangunan sosial-keagamaan di Kabupaten Indramayu.

Penulis: Thoha

Editor: D-Nss

Wamendagri Bima Arya Dorong Pemkab Cirebon Pulihkan Kondisi Pasca-Aksi Massa

Cirebon – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya langkah cepat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon dalam melakukan pemulihan kondisi setelah terjadinya aksi massa yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik. 

Pernyataan ini disampaikan saat Rapat Koordinasi (Rakor) mengenai kondisi terkini Kabupaten Cirebon yang digelar di Kantor Bupati Cirebon, Jawa Barat, Rabu (3/9/2025).

Dalam Rakor tersebut, Bima Arya menyoroti insiden pembakaran gedung DPRD yang menimbulkan kerugian cukup besar. Ia menyampaikan pesan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian agar Pemkab Cirebon segera mengambil langkah strategis untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

Menurut Bima, Kemendagri telah memetakan dampak kerusakan di sejumlah daerah, termasuk di Cirebon. 

“Banyak fasilitas publik yang mengalami kerusakan, terutama kantor pemerintahan, DPRD, dan fasilitas umum lainnya,” jelasnya.

Bima menyampaikan tiga arahan penting dari Mendagri kepada Pemkab Cirebon. Pertama, segera lakukan rekapitulasi dampak kerusakan, khususnya pada kantor DPRD dan fasilitas umum lainnya. 

Rekapitulasi ini juga harus mencakup rencana pemulihan, kebutuhan anggaran, serta kemampuan APBD dalam pembiayaannya.

Kedua, percepatan perbaikan fasilitas umum menjadi prioritas utama. Bima menegaskan bahwa langkah cepat ini tidak hanya mengembalikan fungsi fasilitas publik, tetapi juga menghapus kesan mencekam pasca-aksi massa.

Ketiga, Pemkab Cirebon diimbau untuk mendalami aspirasi masyarakat yang menjadi pemicu aksi. Hal ini penting agar akar masalah dapat diselesaikan melalui dialog konstruktif tanpa memicu ketidakpuasan baru.

Bima menambahkan bahwa apabila kemampuan APBD tidak mencukupi, Pemkab dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pihak swasta, maupun CSR untuk mendukung proses pemulihan.

Rakor tersebut turut dihadiri Bupati Cirebon Imron Rosyadi, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Sophi Zulfia, Kapolresta Cirebon Kombes Pol. Sumarni, Kajari Kabupaten Cirebon Yudhi Kurniawan, dan sejumlah perwakilan OPD setempat.

Editor: Aji Nss 

Sumber: Puspen Kemendagri