Putra Kapendam I/BB Sukses Jadi Paskibraka Nasional HUT RI Ke-80 di Istana Negara

Medan – Kebanggaan besar kembali dirasakan masyarakat Sumatera Utara pada peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI tahun 2025. Dua pelajar asal Sumut, yaitu Adinata Kurniawan Harahap dan Kristine Andeska Br Ginting, sukses terpilih menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2025 yang bertugas di Istana Negara, Minggu 17 Agustus 2025.

Adinata Kurniawan Harahap, yang akrab disapa Nata, merupakan putra sulung Kapendam I/BB Kolonel Inf Asrul Kurniawan Harahap. Saat ini ia duduk di bangku SMA Islam Plus Adzkia Medan dan bercita-cita menjadi perwira TNI AD.

“Saya ingin mengharumkan nama Sumut di tingkat nasional, dan semoga ini jadi langkah awal menuju cita-cita saya menjadi taruna Akmil,” ujar Nata.

Sementara itu, Kristine Andeska Br Ginting dari SMAN 1 Pancur Batu juga membawa kebanggaan tersendiri. Remaja yang akrab disapa Kristine ini memiliki cita-cita mulia, yakni menjadi dokter militer, psikolog, atau jaksa.

Tahun ini, tercatat sebanyak 76 pelajar terbaik dari 38 provinsi di Indonesia terpilih sebagai Paskibraka Nasional pada upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan ke-80 RI.

Doa dan Dukungan dari Kapendam I/BB

Kapendam I/BB Kolonel Inf Asrul Kurniawan Harahap menyampaikan rasa syukur atas prestasi putranya, serta apresiasi besar kepada semua pihak yang mendukung perjalanan Adinata hingga lolos ke tingkat nasional.

“Semoga Ananda kami Adinata selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran oleh Allah Swt sampai pelaksanaan 17 Agustus 2025. Saya juga ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pangdam I/BB Mayjen TNI Rio Firdianto, Ketua Persit KCK Kodam I/BB, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, para pelatih calon Paskibraka, serta seluruh pihak yang terlibat,” ucapnya.

Inspirasi untuk Generasi Muda Sumut

Keberhasilan Adinata dan Kristine diharapkan menjadi inspirasi bagi pelajar Sumut agar terus berprestasi, mengharumkan nama daerah, sekaligus menumbuhkan semangat kebangsaan di kalangan generasi muda. (Red).

Razia Tambang Menuai Kekhawatiran: Masyarakat Kota Nopan Minta Solusi dari Pemerintah

Kabar Ngetren/Mandailing Natal - Kecamatan Kota Nopan dihebohkan dengan isu rencana razia yang akan dilakukan oleh Polres Madina terhadap pertambangan yang beroperasi di wilayah tersebut. Sabtu, 30/3, menjadi momen penting ketika Sutan Parlaungan Lubis, seorang warga setempat, mengungkapkan keprihatinannya dan meminta bantuan kepada pemerintah daerah.

Sutan Parlaungan Lubis dengan tegas menyampaikan harapannya kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara, untuk tidak menutup tambang rakyat yang menjadi penopang ekonomi masyarakat di Kecamatan Kota Nopan.

"Dengan ancaman penutupan tambang ini, kami tidak akan memiliki sumber penghidupan. Bagaimana kami bisa bertahan jika mata pencaharian kami diambil" ungkap Sutan dengan nada yang penuh kekhawatiran.

Dia menegaskan bahwa penutupan tambang akan memberikan dampak yang serius terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Nopan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit, khususnya selama bulan puasa.

"Dalam situasi ekonomi yang sedang sulit seperti sekarang ini, bahkan untuk membeli takjil atau beras saja menjadi sulit bagi kami. Kami memohon kepada pemerintah daerah untuk tidak menutup tambang ini. Berikanlah solusi yang adil kepada kami," tambah Sutan.

Sutan menandaskan, kebutuhan mendesak dari masyarakat setempat untuk mendapatkan solusi yang memadai dari pemerintah daerah sekaligus berharap agar dialog antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemilik tambang segera terbuka untuk mencari jalan keluar yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Magrifatulloh. 

RPJPD Sumut 2025-2045 Angkat Tema "Sumatera Utara Unggul, Maju, Berkelanjutan"

MEDAN - Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menghadiri pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) RPJPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2045 dan FKP RKPD Provinsi tahun 2025, Kamis (11/1/2024).

Acara dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Arief S. Trinugroho serta dihadiri oleh perwakilan dari Ditjen Bina Bangda; Direktur Regional I; Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara; Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara, serta perwakilan dari berbagai sektor masyarakat dan pemerintahan.

Tujuan utama forum ini untuk mensosialisasikan substansi rancangan awal RPJPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2045 dan RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 kepada pemangku kepentingan pembangunan. 

Selain itu, forum ini bertujuan untuk membangun ownership dan rasa kebersamaan dalam tahapan dan proses penyusunan RPJPD dan RKPD, serta menerima masukan dan aspirasi terhadap Rancangan Awal Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2045 dan Rancangan Awal RKPD tahun 2025.

Dalam kerangka RPJPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2045, visi "Sumatera Utara Unggul, Maju, Berkelanjutan" menjadi landasan dalam merumuskan 5 sasaran visi, 8 misi pembangunan daerah, 17 arah kebijakan pembangunan, dan sasaran pokok sebagai upaya dalam dukungan kontribusi terhadap pencapaian visi Indonesia Emas tahun 2045.

Ditjen Bina Pembangunan yang diwakili oleh Kasubdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah I Bagus Agung Herbowo menyampaikan beberapa poin penting di antaranya berkaitan dengan Strategi penyelarasan RPJPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2045 dengan RPJPN tahun 2025-2045, khususnya dalam aspek pembangunan kewilayahan dan penyediaan sarana serta prasarana pelayanan publik. 

Herbowo juga menyampaikan bahwa dalam penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2045 menggunakan pendekatan transformatif dan imperatif dengan arahan yang sama bagi setiap daerah. 

Hal tersebut sebagai upaya untuk memanfaatkan momentum bonus demografi sehingga dapat mengoptimalkan produktivitas negara untuk dapat keluar dari jebakan negara menengah (middle income trap) dan menjadi negara pendapatan tinggi (high income). 

Hal yang perlu disiapkan menurut penjelasan Herbowo adalah Pemprov Sumut perlu menyiapkan strategi tren kependudukan hingga 2045 dan optimalisasi penyelarasan RTRW serta Rencana Induk Sektoral lainnya dengan RPJPD.

Forum Konsultasi Publik ini diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara hasil konsultasi publik oleh perwakilan peserta FKP, menandai kerja sama yang solid dalam menyongsong masa depan yang lebih baik.