Wujudkan Ekonomi Kerakyatan, Mendagri Tito Karnavian Dorong Pemda Sukseskan Program Kopdeskel Merah Putih

Jatinangor — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya dukungan penuh dari pemerintah daerah (Pemda) terhadap berbagai program prioritas nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto. 

Program tersebut meliputi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan, Swasembada Pangan, serta Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Mendagri, seluruh program tersebut merupakan perwujudan nyata dari paradigma ekonomi kerakyatan yang diusung oleh Presiden Prabowo.

“Nah, ini perlu dipahami betul oleh kita. Pemikiran-pemikiran beliau (Presiden Prabowo) artinya kalau sudah bicara kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan hajat hidup rakyat kecil, beliau berada di depan,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Program Kopdeskel Merah Putih dan Program Tiga Juta Rumah, di Balairung Rudini, IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).

Sekda Didorong Pahami Amanat UUD 1945 Pasal 33

Mendagri menekankan bahwa Pasal 33 UUD 1945 telah menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Dalam konteks tersebut, Tito meminta para Sekretaris Daerah (Sekda) memahami makna mendalam dari aturan konstitusi itu sebagai dasar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Sekda itu jembatan antara kepala daerah dengan jajaran staf di bawahnya, jadi mereka harus benar-benar memahami dan menjalankan peran strategis ini,” tegas Tito.

Kopdeskel Merah Putih Dorong Ekonomi Rakyat

Dalam kesempatan itu, Mendagri berharap program Kopdeskel Merah Putih dapat segera diimplementasikan di seluruh daerah. 

Ia meyakini, jika dilaksanakan sesuai aturan dan rencana, program tersebut akan memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan dan memberikan dampak luas bagi masyarakat.

Menurutnya, program ini akan menciptakan multiplier effect berupa penyediaan lapangan kerja baru, peningkatan perputaran ekonomi lokal, penghapusan praktik tengkulak, serta lahirnya sistem keuangan yang inklusif.

“Nah, keuangan inklusif artinya semua orang tahu, bisa punya akses, dan mengerti cara memanfaatkan sistem keuangan modern yang tidak bergantung pada sistem tradisional seperti rentenir atau tengkulak,” tutur Tito.

Koperasi Jadi Pilar Stabilisasi Harga dan Akses Ekonomi

Lebih jauh, Mendagri menjelaskan bahwa Kopdeskel Merah Putih nantinya akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penyediaan barang dan jasa. Mulai dari gas, obat-obatan apotek, hingga komoditas pangan seperti beras dan jagung. 

Koperasi ini juga berperan penting dalam stabilisasi harga pangan, sebagai langkah strategis menjaga daya beli masyarakat.

Tito pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang telah aktif membentuk badan hukum koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

“Oleh karena itu, saya berterima kasih kepada rekan-rekan daerah yang sudah mendorong terbentuknya badan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” tandasnya.

Editor: D-Nss 

Sumber: Puspen Kemendagri 

Bazar UMKM Meriahkan HUT ke-3 PWDPI, Terbuka untuk Umum di Universitas Malahayati Lampung

Lampung – Kabar gembira bagi masyarakat Lampung! Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-3 Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) sekaligus Rapat Kerja Nasional (Rakernas), UMKM Merah Putih (UMKM-MP) PWDPI akan menggelar Bazar UMKM akbar yang terbuka untuk umum. Acara ini akan berlangsung selama dua hari, tepatnya pada 21–22 September 2025, bertempat di Halaman Gedung Graha Bintang, Universitas Malahayati Lampung.

Ketua Umum DPP UMKM Merah Putih PWDPI, Tri Indah Noviana, menyampaikan bahwa bazar ini digelar gratis bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai wadah promosi produk sekaligus penguatan ekonomi kerakyatan.

"Harapan saya, acara ini bukan cuma jadi ajang belanja seru, tapi juga sarana mempererat silaturahmi, meningkatkan cinta produk lokal, dan memperkuat semangat gotong royong," ujar Tri Indah, Senin (25/8/2025).

Bazar ini mendapat dukungan penuh dari pengurus DPW dan DPC PWDPI di 30 provinsi seluruh Indonesia serta 900 Media Group PWDPI yang akan membantu mempublikasikan kegiatan ini secara luas.

Hingga kini, antusiasme peserta bazar terbilang luar biasa. Puluhan pelaku UMKM sudah tercatat siap meramaikan acara dengan beragam produk unggulan mereka.

Ketua Umum Srikandi DPP PWDPI, Rosita Gosi Nurullah Roni Salim, menambahkan bahwa tujuan utama bazar ini adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas jaringan pemasaran, hingga berkontribusi pada peningkatan devisa negara.

"Bazar UMKM Merah Putih juga kami harapkan bisa menjadi langkah nyata dalam mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat," tutur Rosita (25/8).

Lebih lanjut, Rosita menjelaskan bahwa UMKM punya peran vital dalam membangun perekonomian berkeadilan serta mengembangkan kewirausahaan di Indonesia. PWDPI pun membentuk bidang UMKM sebagai bagian dari komitmennya untuk tidak hanya fokus pada pemberitaan, tetapi juga berkontribusi dalam mensejahterakan anggota dan masyarakat luas.

"Kami di organisasi pers tidak hanya bekerja di seputar pemberitaan saja, tapi juga punya tanggung jawab mendorong perekonomian bangsa. Salah satunya dengan membentuk wadah usaha untuk anggota PWDPI," pungkasnya. ( Tim Media Group PWDPI ).

Jangan Sampai Rakyat Terseret Pinjol, Bupati Desak BUMD Perbankan Berinovasi

Kabar Ngetren/Purbalingga – Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, mendesak dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor perbankan untuk lebih inovatif dan responsif dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan pembiayaan yang aman dan terjangkau. Pernyataan itu disampaikan saat mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BPR Artha Perwira dan BPRS Buana Mitra Perwira, Senin (2/6/2025).

Dalam rapat yang digelar di kantor pusat masing-masing BUMD tersebut, Bupati menyoroti masih maraknya masyarakat yang terjerat pinjaman online (pinjol) ilegal karena keterbatasan akses pembiayaan formal. “Kita harus beri opsi pembiayaan yang lebih aman dan tidak mencekik, namun tetap menimbang kesehatan keuangan juga,” tegasnya.

Ia mendorong agar kedua BUMD turun langsung ke masyarakat dan menjadi solusi nyata, khususnya bagi kalangan menengah ke bawah yang rawan terjerat utang berbunga tinggi dari pinjol. Menurutnya, BUMD harus hadir sebagai pilihan pembiayaan yang layak, mudah diakses, dan memiliki dampak ekonomi yang positif.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga memaparkan program akselerasi ekonomi yang tengah disiapkan Pemkab Purbalingga, meliputi sektor pariwisata, UMKM perdagangan, dan pertanian. Ia menyebutkan, pelaku usaha dari sektor tersebut akan dikurasi berdasarkan potensi dan perkembangan, lalu didorong melalui dukungan sistem yang komprehensif.

“Melalui hal tersebut kami akan bentuk support system baik marketing, tata kelola manajemen, keuangan dan sebagainya. Kami harap juga ada support pembiayaan bisa dilakukan BUMD perbankan milik Pemkab Purbalingga ini,” ujarnya.

Bupati Fahmi berharap, pelaku usaha yang telah dikurasi dan mendapat akses pembiayaan dari BUMD akan mengalami peningkatan usaha. Di sisi lain, mereka juga akan menjadi nasabah potensial yang mendatangkan manfaat langsung bagi pertumbuhan BUMD itu sendiri.

Secara khusus kepada BPR Artha Perwira, Fahmi juga mendorong pengembangan layanan digital untuk menjawab tantangan zaman. Ia meminta agar layanan keuangan BUMD ini dapat lebih kompetitif dengan menghadirkan fasilitas digital modern.

Bupati menyampaikan, “BPR Artha Perwira memiliki mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau layanan e-banking yang mempermudah transaksi non tunai, meski demikian sistem keamanan digitalnya juga harus kuat.”

Bupati berharap BUMD perbankan di Purbalingga tidak hanya kuat secara finansial, tetapi juga relevan dan berpihak kepada masyarakat, sehingga mampu menjadi bagian penting dari solusi permasalahan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Sumber: Gn/Prokompim.