Jatinangor — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya dukungan penuh dari pemerintah daerah (Pemda) terhadap berbagai program prioritas nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Program tersebut meliputi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan, Swasembada Pangan, serta Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Mendagri, seluruh program tersebut merupakan perwujudan nyata dari paradigma ekonomi kerakyatan yang diusung oleh Presiden Prabowo.
“Nah, ini perlu dipahami betul oleh kita. Pemikiran-pemikiran beliau (Presiden Prabowo) artinya kalau sudah bicara kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan hajat hidup rakyat kecil, beliau berada di depan,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Program Kopdeskel Merah Putih dan Program Tiga Juta Rumah, di Balairung Rudini, IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).
Sekda Didorong Pahami Amanat UUD 1945 Pasal 33
Mendagri menekankan bahwa Pasal 33 UUD 1945 telah menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dalam konteks tersebut, Tito meminta para Sekretaris Daerah (Sekda) memahami makna mendalam dari aturan konstitusi itu sebagai dasar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Sekda itu jembatan antara kepala daerah dengan jajaran staf di bawahnya, jadi mereka harus benar-benar memahami dan menjalankan peran strategis ini,” tegas Tito.
Kopdeskel Merah Putih Dorong Ekonomi Rakyat
Dalam kesempatan itu, Mendagri berharap program Kopdeskel Merah Putih dapat segera diimplementasikan di seluruh daerah.
Ia meyakini, jika dilaksanakan sesuai aturan dan rencana, program tersebut akan memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan dan memberikan dampak luas bagi masyarakat.
Menurutnya, program ini akan menciptakan multiplier effect berupa penyediaan lapangan kerja baru, peningkatan perputaran ekonomi lokal, penghapusan praktik tengkulak, serta lahirnya sistem keuangan yang inklusif.
“Nah, keuangan inklusif artinya semua orang tahu, bisa punya akses, dan mengerti cara memanfaatkan sistem keuangan modern yang tidak bergantung pada sistem tradisional seperti rentenir atau tengkulak,” tutur Tito.
Koperasi Jadi Pilar Stabilisasi Harga dan Akses Ekonomi
Lebih jauh, Mendagri menjelaskan bahwa Kopdeskel Merah Putih nantinya akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penyediaan barang dan jasa. Mulai dari gas, obat-obatan apotek, hingga komoditas pangan seperti beras dan jagung.
Koperasi ini juga berperan penting dalam stabilisasi harga pangan, sebagai langkah strategis menjaga daya beli masyarakat.
Tito pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang telah aktif membentuk badan hukum koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
“Oleh karena itu, saya berterima kasih kepada rekan-rekan daerah yang sudah mendorong terbentuknya badan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” tandasnya.
Editor: D-Nss
Sumber: Puspen Kemendagri
