Ketum DPP PWDPI M. Nurullah RS Dinobatkan sebagai Tokoh Pers Nasional

Bandar Lampung – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), M. Nurullah RS, resmi dinobatkan sebagai Tokoh Pers Nasional dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-3 (tiga) PWDPI yang digelar pada 20–22 September 2025 di Bandar Lampung.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran dan kontribusi Nurullah dalam membangun organisasi kewartawanan serta memperkuat fungsi pers sebagai pilar demokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Nurullah menyampaikan apresiasi dan menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh insan pers yang tergabung dalam PWDPI.

"Penghargaan ini bukan hanya untuk saya pribadi, tetapi juga untuk seluruh insan pers yang telah bekerja keras bersama-sama dalam mengawal kebenaran dan kemajuan bangsa," ujarnya.

Peran Strategis PWDPI dalam Ekosistem Pers Nasional

Lebih lanjut, Nurullah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran PWDPI dalam menghadirkan informasi yang edukatif, berimbang, serta mendorong pemberdayaan masyarakat melalui karya jurnalistik yang berkualitas.

Rangkaian kegiatan HUT ke-3 (tiga) PWDPI tidak hanya berfokus pada seremoni penghargaan. Sejumlah agenda strategis turut digelar, mulai dari apel akbar, bazar UMKM, konferensi pers, hingga diskusi panel yang membahas isu-isu aktual seputar dunia pers dan media nasional.

Dihadiri 1.000 Peserta dari 30 DPW se-Indonesia

Acara tersebut dihadiri lebih dari 1.000 (seribu) peserta yang berasal dari 30 (tiga puluh) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PWDPI se-Indonesia. Momentum ini sekaligus dimanfaatkan untuk memperkuat soliditas organisasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif melalui dukungan nyata terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

PWDPI menilai sinergi antara pers dan UMKM menjadi kunci penting dalam mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Jejak Aktivisme dan Konsistensi Advokasi Pers

Sebelumnya, M. Nurullah RS dikenal sebagai aktivis reformasi 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) yang kemudian menekuni dunia jurnalistik dan mendirikan sejumlah media lokal. Di bawah kepemimpinannya, PWDPI terus berkembang dengan memanfaatkan platform digital dan media sosial sebagai sarana advokasi.

Salah satu inisiatif yang konsisten dikampanyekan adalah #WartawanUntukRakyat, sebuah gerakan yang mendorong peningkatan kualitas liputan terhadap isu-isu masyarakat akar rumput dan kepentingan publik.

Melalui pendekatan tersebut, PWDPI berupaya memperkuat posisi wartawan tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial.

Penulis: Tim Media Group PWDPI

Editor: Maz Friend

Diduga Korupsi Dana Hibah, Tokoh Pers Nasional Wilson Lalengke Kecam dan Tuntut Bubarkan PWI

Kabar Ngetren/Jakarta - Dugaan korupsi terkait dana hibah Forum Humas Badan Usaha Milik Negara (FH BUMN) senilai Rp 6 miliar oleh oknum pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) telah menciptakan gelombang kecaman di kalangan masyarakat. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk kegiatan UKW (Uji Kompetensi Wartawan), namun realisasi pelaksanaannya hanya terjadi di 10 provinsi dari 30 provinsi yang menjadi sasaran.

Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Sasongko Tedjo, secara tegas menyuarakan ketidakpuasan terhadap dugaan penyalahgunaan dana tersebut, khususnya terkait penyerahan cashback senilai Rp 2,9 miliar kepada oknum pegawai BUMN. Sabtu,6/4. Tedjo menekankan bahwa bantuan tersebut seharusnya disalurkan tanpa potongan apapun sesuai dengan perintah langsung dari Presiden kepada Menteri BUMN.

Beberapa pengurus PWI, termasuk Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, dan Sekretaris Jenderalnya, Sayid Iskandarsyah, telah dipanggil untuk klarifikasi terkait dugaan korupsi dan penggelapan dana BUMN dalam rapat Dewan Kehormatan.

Tokoh pers nasional, Wilson Lalengke, menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan oknum pengurus PWI yang diduga melakukan korupsi dana UKW. Lalengke bahkan mendesak agar para pelaku korupsi diproses hukum, dan meminta pembubaran PWI sebagai respons terhadap perilaku koruptif. Jum'at, 12/4.

Dari lingkungan Parlemen, Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi, menekankan perlunya penindakan serius terhadap kasus ini untuk menjaga integritas organisasi pers. Kritik juga mengarah kepada dampak buruk terhadap penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi di Indonesia.

Reaksi keras dari berbagai pihak mengecam perilaku koruptif dalam organisasi yang seharusnya menjadi teladan bagi wartawan. Publik menantikan respons dari pihak BUMN dan aparat penegak hukum terkait kasus yang memalukan ini. eFHa.