DPP AMI Dukung Langkah Panglima TNI dalam Penanganan OPM di Papua

Kabar Ngetren/Surabaya - DPP AMI memberikan dukungan penuh terhadap keputusan Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, untuk kembali menggunakan penyebutan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, menegaskan bahwa keselamatan bangsa harus menjadi prioritas utama di atas segalanya. Dia menyatakan kesiapannya untuk mempertahankan jika ada yang mempersoalkan Hak Asasi Manusia (HAM) terkait kewajiban TNI-Polri dalam menjalankan penegakan hukum.

"Apa yang berkaitan dengan HAM, kita akan diskusikan nanti. Yang penting, setelah mereka berhasil kita tumpas, saya siap untuk membela jika ada yang mempertanyakan HAM terkait kewajiban TNI-Polri dalam melindungi bangsa dan wilayah Indonesia sesuai dengan perintah konstitusi," kata Baihaki Akbar pada Minggu, 14/4.

Baihaki Akbar juga menyoroti penyebutan OPM dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor STR/41/2024 tertanggal 5 April 2024. Menurutnya, kelompok bersenjata di Papua telah menggunakan nama lain, yaitu Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), yang sepadan dengan OPM.

Dia menganggap keputusan untuk menyebut kelompok bersenjata di Papua sebagai OPM sudah tepat, mengingat intensitas teror dan pembunuhan yang dilakukan oleh OPM terhadap personel TNI-Polri serta warga sipil.

"Aksi keji dan biadab dilakukan terhadap guru, tenaga kesehatan, personel TNI/Polri, dan masyarakat umum," ujarnya.

Baihaki Akbar mendesak Pemerintah, TNI, dan Polri untuk terus bertindak tegas dan terukur terhadap OPM. Dia menegaskan bahwa tidak boleh ada toleransi terhadap kelompok separatis, teroris, atau OPM yang melakukan tindakan kejahatan yang mengakibatkan korban jiwa. Akbar menekankan pentingnya untuk tidak membiarkan kelompok-kelompok tersebut tumbuh subur di tanah Indonesia. Redho.

Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Panglima TNI Sebut Kelompok Papua Merdeka sebagai OPM

Kabar Ngetren/Jakarta - Ketua MPR RI dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mendukung langkah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dalam menetapkan kelompok bersenjata yang menuntut kemerdekaan Papua sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurut Bamsoet, keselamatan bangsa harus diutamakan di atas segalanya, sementara urusan HAM bisa dibicarakan kemudian. Sabtu, 13/4.

Surat Keputusan Panglima TNI Nomor STR/41/2024, tertanggal 5 April tahun 2024, menggambarkan alasan di balik penetapan ini, menyebut kelompok bersenjata di Papua menyebut diri mereka sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), yang sama dengan OPM.

Bamsoet menyatakan bahwa keputusan Panglima TNI dalam menyebut kembali kelompok bersenjata di Papua sebagai OPM adalah tepat. Ia menegaskan bahwa OPM telah melakukan aksi separatis, teror, dan pembunuhan terhadap berbagai pihak, termasuk guru, tenaga kesehatan, dan personel TNI/Polri.

Menurut Bamsoet, pemerintah, TNI, dan Polri harus terus melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap OPM. Sikap tegas negara terhadap OPM di Papua merupakan upaya untuk menghentikan pembunuhan dan teror terhadap warga sipil di daerah tersebut.

Bamsoet menekankan bahwa tidak boleh ada toleransi terhadap kelompok separatis, teroris, atau OPM yang melakukan aksi kejahatan. Semua gerakan separatisme dan terorisme di Indonesia harus ditumpas hingga bersih.

Selain tindakan tegas, Bamsoet menyarankan agar pemerintah terus membangun dialog dengan pemerintah daerah, tokoh adat, suku, agama, pemuda, dan berbagai tokoh masyarakat Papua lainnya untuk mencari solusi komprehensif tentang masa depan Papua yang aman dan damai. eFHa. 

Pasca Sebby Sambom Dan 2 WNA Menyusup Ilegal Ke Pegunungan Oksibil Papua, OPM Bunuh Satu Warga Dan Dua Orang Lainnya Luka Tembak

Kabar Ngetren/Pegunungan Bintang - Pada awal 2024, ketegangan di Papua semakin memburuk setelah Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) bersama dua Warga Negara Asing (WNA) tertangkap kamera video menyusup ke wilayah Papua. Video yang tersebar pada Selasa, 9/4 menampilkan sejumlah anggota OPM menyambut kedatangan mereka di wilayah Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, dengan seruan keras untuk merdeka, menyerang aparat keamanan, dan melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penyusupan ini telah memicu dua insiden berdarah di masyarakat Papua. Insiden pertama terjadi pada Senin, 8/4, di mana seorang anggota Satpol PP Kabupaten Pegunungan Bintang, Timotius Kasipmabin, tewas akibat tembakan anggota OPM Kodap XXXV Bintang Timur di Kampung Modusit, Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang.

Insiden kedua terjadi di Kios, Jembatan Yersey Mersey, Jl. Kago-Kimak, Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, di mana seorang pendatang dan seorang warga Orang Asli Papua (OAP) terluka parah akibat penembakan yang diduga dilakukan oleh Orang Tidak Dikenal (OTK), yang diduga berafiliasi dengan OPM Kabupaten Puncak. Korban terluka saat ini sedang dirawat di RSUD Ilaga.

Kondisi di Papua semakin tegang dengan insiden-insiden ini, menambah daftar konflik yang telah lama menghantui wilayah tersebut. eFHa. 

Korban Aksi Kebiadaban OPM di Papua Meningkat, Satu Orang Tewas dan Dua Luka Tembak

Kabar Ngetren/Papua - Kedamaian di Papua kembali terganggu dengan insiden tragis yang melibatkan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dua hari berturut-turut, Senin dan Selasa, 8 dan 9 April 2024, warga Papua menjadi korban kebiadaban kelompok separatis ini. 10/4.

Insiden pertama terjadi pada Senin malam di Kampung Modusit, Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang. Seorang Orang Asli Papua (OAP) bernama Timotius Kasipmabin tewas ditembak oleh anggota OPM Kodap XXXV Bintang Timur. Almarhum merupakan anggota Satpol PP Kabupaten Pegunungan Bintang dan putra dari Kepala Suku Marcel Kasilmabin.

Keesokan harinya, aksi kekerasan kembali terjadi di Kabupaten Puncak. Seorang warga pendatang dari Suku Toraja, Sdr. Pampang, dan seorang OAP bernama Sdr. Nortinus Tabuni menjadi korban penembakan oleh Orang Tidak dikenal (OTK), diduga kuat anggota OPM Kabupaten Puncak. Sdr. Pampang mengalami luka tembak kritis pada kepala, sementara Sdr. Nortinus Tabuni mengalami luka tembak pada pinggang kiri.

Kolonel Czi Ign Suriastawa dari Kapen Kogabwilhan III menyatakan bahwa aparat keamanan masih melakukan penyelidikan untuk mendapatkan data akurat terkait kedua insiden tersebut. Korban saat ini sedang mendapatkan perawatan medis di RSUD Ilaga.

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh OPM menambah daftar rentetan kejahatan yang mengganggu keamanan di Papua. Masyarakat, baik Orang Asli Papua maupun pendatang, menjadi korban dalam situasi yang semakin memprihatinkan ini. Upaya penegakan hukum terus dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua. Kapen Kogabwilhan III.