Advertisement
Kabar Ngetren/Palembang - Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Agus Fatoni, dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumsel telah menghadiri Rapat Asistensi Pra Evaluasi Kinerja Penjabat Gubernur Sumsel Triwulan II secara virtual di Griya Agung Palembang pada Jum'at, 29/3.
Dalam forum tersebut, narasumber Asistensi Pra Evaluasi Kinerja Penjabat Gubernur Sumsel Triwulan II bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI memberikan beberapa catatan penting yang perlu diperbaiki. Hal ini mencakup kelengkapan data dan pelaksanaan kegiatan yang belum dilaksanakan jika masih memungkinkan.
Agus Fatoni, menyambut baik saran dan masukan yang diberikan oleh para narasumber asistensi, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia menekankan komitmennya untuk menyajikan laporan kinerja yang lebih komprehensif dan berkualitas.
"Terima kasih atas masukan dan saran yang telah diberikan, tentunya nanti akan kita tindak lanjuti, data akan kami lengkapi. Dengan asistensi seperti ini akan membuat laporan kami lebih lengkap dan lebih baik lagi," ujar Fatoni.
Selanjutnya, Fatoni memberikan arahan kepada seluruh OPD yang hadir untuk segera menindaklanjuti poin-poin penting yang telah disampaikan oleh para narasumber asistensi.
"Tadi kita telah diberikan masukan, jika yang tidak diberikan masukan harus juga mengecek kembali. Bagi yang diberikan masukan untuk segera dilengkapi data dan diperbaiki laporannya," ujarnya.
Beberapa arahan yang diberikan antara lain adalah FKUB Kesbangpol agar segera dilengkapi, pemeriksaan SOP terutama yang terintegrasi dengan dinas teknis (PTSP), serta penanganan inflasi oleh BTT (BPKAD). Dinas Perdagangan dan DKPP diminta untuk membuat Prognosa Neraca Pangan disertai dengan permasalahan dan tindak lanjutnya, sementara Roadmap Sampah harus menampilkan regulasinya.
"Terkait tenaga kerja, dilengkapi datanya dari angka pengangguran, peserta pelatihan yang sudah bekerja dan yang belum, serta pisahkan pengangguran musiman, yang belum memiliki keterampilan, dan pengangguran penuh. OPD yang tidak dikoreksi juga diminta untuk mengecek kembali kelengkapan datanya," tambahnya.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Para Kepala OPD Provinsi Sumsel, menunjukkan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Sumsel. eFHa.
