Advertisement
Kabar Ngetren/Jakarta - Diskusi tingkat tinggi lintas kementerian baru-baru ini menghadirkan fokus serius pada mitigasi dampak kenaikan permukaan air laut. Dalam keterangan resminya, Kamis, (25/4), kekhawatiran atas dampak perubahan iklim yang memicu kenaikan permukaan air laut disorot sebagai isu yang memerlukan perhatian mendesak.
Organisasi Meteorologi Dunia memperingatkan bahwa tingkat permukaan air laut global meningkat dengan kecepatan yang belum pernah terjadi dalam 3000 tahun terakhir. Prediksi menunjukkan bahwa dalam tiga dekade mendatang, kenaikan ini dapat mencapai setidaknya satu kaki. Ancaman tersebut juga telah diakui oleh PBB, dengan Dewan Keamanan PBB dan Sekretaris Jenderal PBB menekankan potensi konflik baru yang mungkin muncul.
Sejalan dengan urgensi ini, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dalam pertemuan PBB di New York pada 21 September 2023, menekankan perlunya pendekatan regional dan global yang lebih efektif untuk mengatasi dampak kenaikan permukaan air laut.
Indonesia, sebagai negara kepulauan terluas, dihadapkan pada ancaman serius dari kenaikan permukaan air laut. Diskusi lintas sektor antara Bappenas dan UN Global Pulse bertujuan untuk memahami dampak yang komprehensif dari masalah ini, serta merumuskan kebijakan dan konsep program mitigasi yang diperlukan.
Dalam diskusi tersebut, disoroti bahwa upaya mengatasi masalah kenaikan permukaan air laut harus bersifat regional dan global, dan tidak dapat dilakukan sendiri oleh Indonesia saja. Program adaptasi menjadi fokus utama dalam merumuskan solusi, dengan dampak yang dirasakan meluas ke berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, pangan, pariwisata, kesehatan, budaya, lahan, dan keanekaragaman hayati.
Tantangan seperti difersifikasi dan ketersediaan data, kurangnya kolaborasi dan koordinasi antar sektor terkait, penolakan masyarakat, perubahan perilaku dan budaya, serta masalah kebijakan dan pendanaan diidentifikasi sebagai hambatan utama yang perlu diatasi.
Perwakilan Kemendagri menegaskan perlunya kerja sama lintas urusan pemerintahan dalam mengatasi dampak kenaikan permukaan air laut, dengan penekanan pada pemetaan kewenangan di daerah untuk memastikan konvergensi program dapat dilaksanakan secara optimal.
Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah oleh Kementerian Dalam Negeri melalui kegiatan Rakortek menjadi salah satu langkah penting dalam menyelesaikan masalah ini dan melakukan mitigasi dampak kenaikan permukaan air laut sesuai dengan kewenangannya.
Sumber: Humas Kemendagri, editor: eFHa.
