Indramayu – Audensi antara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) Indonesia dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Indramayu berjalan lancar pada Kamis (02/10/2025). Pertemuan yang digelar di ruang pertemuan DPUPR tersebut membahas sinergitas, silaturahmi, hingga laporan dugaan penyimpangan proyek yang menggunakan dana APBD.
Audensi tersebut dihadiri Kepala Bidang Bina Marga DPUPR, Wimbanu Eko Santoso ST, Ketua DPC LSM Penjara Indonesia Waryono beserta jajaran anggotanya, awak media, serta perwakilan dari intelkam kepolisian yang ikut mengawasi jalannya forum.
Menurut Waryono, tujuan utama audensi adalah untuk menyampaikan hasil temuan lapangan terkait dugaan penyimpangan pada sejumlah proyek rabat beton di Indramayu. Meski kepala dinas definitif maupun Plt belum hadir, pertemuan tetap dilanjutkan dengan Kepala Bidang Bina Marga.
“Walaupun pak kadisnya belum ada, kami tetap menyampaikan temuan-temuan di lapangan terkait rabat beton yang diduga tidak sesuai spesifikasi. Kami ingin tahu tindak lanjutnya seperti apa,” jelas Waryono.
Dalam kesempatan itu, Ketua LSM Penjara Indonesia juga menyerahkan berkas empat laporan pengaduan (lapdu) kepada pihak DPUPR untuk dipelajari lebih lanjut.
Menanggapi hal tersebut, Kabid Bina Marga DPUPR Indramayu, Wimbanu Eko Santoso, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti laporan dari LSM. “Laporan dari pihak LSM akan saya terima dan saya pelajari dulu. Mengenai hasilnya, nanti akan saya laporkan kembali sesuai mekanisme komunikasi resmi yang ada,” ujarnya.
Dengan adanya forum audensi ini, diharapkan terjadi sinergi positif antara masyarakat, LSM, dan pemerintah daerah, sehingga pengawasan terhadap pembangunan bisa lebih transparan serta akuntabel. (Thoha).
