Advertisement
Lampung Tengah - Pleno terbuka rekapitulasi suara pemilu 2024 di Lampung Tengah dihujani interupsi dan protes. Sejumlah saksi, termasuk Munir Abdul Haris dari Partai Kebangkitan Bangsa, menyoroti ketidaknetralan penyelenggara.
Munir mengungkapkan ketidakpuasan terhadap kondisi pemilu yang dianggap tidak berjalan dengan baik. Ia menegaskan bahwa ketidaknetralan KPUD telah memicu amarah masyarakat, terutama dengan adanya indikasi kecurangan seperti pergeseran suara di beberapa TPS.
Lebih lanjut, Munir menyoroti perilaku beberapa penyelenggara yang diduga memihak calon tertentu, bahkan hingga melakukan dugaan pidana pemilu. Ia menekankan pentingnya ketua KPUD bertanggung jawab atas keadaan ini.
Protes juga datang dari saksi lain seperti Miswan Rody dari PKB dan Joko Kadek dari PDI Perjuangan, yang menambahkan bukti-bukti terkait dugaan ketidaknetralan penyelenggara.
Mereka menuntut agar ketua KPUD menyadari kondisi sebenarnya di lapangan dan bertanggung jawab untuk memastikan pemilu berjalan jujur dan adil. Potensi konflik di masyarakat menjadi risiko nyata jika situasi ini terus dibiarkan.
Ketua KPUD, Irawan Indrajaya, belum memberikan tanggapan terkait tuntutan tersebut. Namun, tekanan dari berbagai pihak semakin meningkat untuk memastikan integritas dan keadilan dalam proses pemilu di Lampung Tengah.
.jpeg)
