Sosialisasi Empat Pilar MPR Bersama Forum Kepala Sekolah se-Kabupaten Purbalingga, Ketua MPR RI Bamsoet Minta Wapadai Penyebaran Paham Radikalisme di Sekolah Sosialisasi Empat Pilar MPR Bersama Forum Kepala Sekolah se-Kabupaten Purbalingga, Ketua MPR RI Bamsoet Minta Wapadai Penyebaran Paham Radikalisme di Sekolah

Advertisement

Advertisement

Sosialisasi Empat Pilar MPR Bersama Forum Kepala Sekolah se-Kabupaten Purbalingga, Ketua MPR RI Bamsoet Minta Wapadai Penyebaran Paham Radikalisme di Sekolah

Tim Redaksi
, January 27, 2024
Last Updated 2024-01-27T13:42:40Z
Advertisement


PURBALINGGA - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengungkapkan tertangkapnya kembali 10 terduga teroris yang diduga ingin menggagalkan pemilu 2024 di Kota Solo, Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, dan Boyolali, kemarin oleh Densus 88 Antiteror, mengkonfirmasi masih akftifnya sel-sel jaringan teroris di tanah air kita. 

Untuk itu Bamsoet meminta para kepala sekolaj yang tergabung dalam Forum Kepala Sekolah se-Kabupaten Purbalingga untuk mewaspadai penyebaran paham radikalisme di sekolah. 

Dalam kesempatan itu, Bamsoet juga menyoroti salah satu persoalan pendidikan di Indonesia yakni masih besarnya beban administrasi yang harus dihadapi para guru. 

Hal ini juga pernah disampaikan Presiden Joko Widodo, serta Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Akibat besarnya beban administrasi tersebut, terkadang menyebabkan proses belajar mengajar menjadi terganggu. 

"Sebagai dosen di beberapa kampus, saya merasakan sendiri banyaknya administrasi yang harus diurus dan diselesaikan. Mulai awal tahun ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kabarnya akan mulai menyederhanakan proses pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, yang diharapkan dapat mengurangi beban administrasi. Sehingga guru dapat lebih fokus kepada aktivitas belajar mengajar. Kita dukung rencana tersebut, agar bisa segera terealisasi dengan baik," ujar Bamsoet dalam Sosialisasi 4 Pilar MPR RI hari ke-10 dalam kunjungannya ke Dapil-7 Jawa Tengah bersama Forum Kepala Sekolah Kabupaten Purbalingga, Sabtu (27/1/24).

Turut hadir antara lain, Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi Setjen MPR RI Hentoro Cahyono, Staff Khusus Ketua MPR Brigjen Pol Putu Putra Sedane, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga Tenny Juliawati, Ketua Forum Kepala Sekolah Kabupaten Purbalingga Maryono, serta Koordinator Pengawas SMK Cabang Dinas Wilayah IX Provinsi Jawa Tengah Suwanto.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, persoalan lain dalam wajah dunia pendidikan kita yakni tidak semua lulusan SD dapat melanjutkan pendidikan di SMP. 

Demikian pula tidak semua lulusan SMP akan tertampung oleh SMA atau SMK. Sehingga banyak pelajar yang tidak dapat melanjutkan sekolah, lantaran keterbatasan fasilitas pendidikan. 

"Merujuk pada data jumlah sekolah di tanah air, saat ini terdapat 436.707 sekolah di Indonesia pada semester ganjil tahun ajaran 2023/2024. Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan Sekolah Dasar (SD), yakni 149.225 unit. Sedangkan jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) tercatat sebanyak 42.907 unit, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 14.573 unit, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 14.461 unit," jelas Bamsoet.

Dosen pascasarjana Universitas Pertahanan RI (UNHAN), Universitas Bororbudur, Universitas Terbuka (UT) dan Universitas Perwira Purbalingga (UNPRRBA) serta Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, dibalik berbagai permasalahan yang menyelimuti dunia pendidikan, bangsa Indonesia masih bisa bangga karena ada peningkatan peringkat dalam kemampuan literasi matematika dan sains pelajar Indonesia. Terlihat pada hasil survei kualitas pendidikan Programme for International Student Assessment (PISA) 2022.

"Dibandingkan hasil survei tahun 2018, skor literasi Indonesia versi PISA 2022 naik 5 posisi. Mengingat bahwa selama dua dekade penilaian atas mutu pendidikan Indonesia masih masuk kelompok 10 terendah, maka peningkatan peringkat ini menjadi sesuatu yang patut kita syukuri," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, dari aspek keberpihakan dan dukungan anggaran, sejak tahun 2009 telah terpenuhi amanat Konstitusi dengan mengalokasikan 20 persen dari APBN untuk anggaran pendidikan sebagai mandatory spending. 

Untuk tahun 2024, besaran anggaran yang dialokasikan mencapai Rpa 660,8 triliun.

"Tantangan terbesar memastikan bahwa besarnya alokasi anggaran tersebut benar-benar terdistribusi secara tepat sasaran, dengan memperhatikan aspek pemerataan pembangunan. Termasuk memberikan hasil maksimal bagi kesejahteraan dan peningkatan kompetensi guru. Sehingga para guru bisa mendidik dan melahirkan sumber daya manusia yang unggul, inovatif, berintegritas, dan berdaya saing," pungkas Bamsoet. (*)

TrendingMore